Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia, Propinsi Jawa Tengah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilaksanakan disemua aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah merencanakan pertumbuhan ekonomi regional rata-rata 7% per-tahun pada Repelita VI. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan sebesar diperkirakan adanya investasi sebesar Rp. 63.18 triliun, dan 76% (Rp. 18,132 triliun) dari total investasi diperoleh dari sektor swasta (non pemerintah), sedangkan sisanya yang 24% (Rp. 15,05 triliun) dari pemerintah. Secara nasional angka pertumbuhan yang direncanakan tersebut cukup beralasan, Pada Pelita V angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah 7,02%, dan lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,7%. Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi yang memiliki daya tarik bagi investor. Pada tahun 1993, daerah seluas 34.503 km2 ini dihuni oleh 29.093,507 orang penduduk, yang tersebar di 35 Daerah Tingkat II (29 Kabupaten dan 6 Kotamadya). Kepadatan penduduk 843 orang/km2, dan menempati papan atas dalam hal kepadatan penduduk (angka nasional adalah 105 orang/ km2). Jumlah perduduk yang tergolong padat ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti urbanisasi, kemiskinan, dan berbagai gangguan kamtibmas lainnya. Kondisi ini tentu kurang mendukung upaya pembangunan di Jawa Tengah, dan kurang menguntungkan bagi ketahanan regional serta pada gilirannya akan berdampak pula pada ketahanan nasional. Masalah ketenagakerjaan berupa pengangguran merupakan faktor pendorong Pemda Jawa Tengah untuk meningkatkan investasi. Proyek-proyek baru yang diminati khususnya bersifat padat karya (labour intensive). Laju pertambahan penduduk Jawa Tengah selama kurun waktu 1980-1990 sebesar 1,18% per-tahun, Angka yang besar ini membutuhkan investasi yang besar pula, agar tersedia lapangan kerja yang cukup. Dari segi ketersediaan lahan, potensi pertanian tidak mungkin lagi dikembangkan dengan cara ekstensifikasi. Salah satu upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan adalah pengembangan sektor industri. Sektor industri ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang sangat banyak, sehingga tingkat pengganguran dapat ditekan, sumber daya alam dapat dimanfaatkan, serta terwujud pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya."

"Selama periode 1970 sampai dengan tahun 1990 di Indonesia telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat. Pertumbuhan ekonomi tersebut disertai pula dengan adanya transformasi ekonomi dari dominan sektor pertanian bergeser ke sektor industri dalam arti luas, dan industri manufaktur serta jasa. Pergeseran ini mengarah pada komposisi yang makin seimbang. Pada periode yang sama, telah terjadi pula perubahan demografi yang cepat di Indonesia. Perubahan demografi ini memperlihatkan suatu kecenderungan turunnya fertilitas dan mortalitas. Terjadinya kemajuan ekonomi dan turunnya fertilitas dalam waktu yang bersamaan tersebut, seakan-akan memperkuat teori-teori yang telah umum diterima, bahwa turunnya fertilitas adalah disebabkan adanya pembangunan ekonomi. Dari hasil pengamatan untuk kasus di Indonesia, kesimpulan di atas tidak sepenuhnya benar. Benar bahwa di Indonesia secara bersamaan telah terjadi kemajuan ekonomi disertai dengan penurunan fertilitas. Tetapi penurunan fertilitas yang terjadi di Indonesia jauh lebih cepat dari perkembangan ekonomi itu sendiri. Ini memberi arti bahwa selain pembangunan ekonomi, ada faktor-faktor lain yang memegang peranan penting yang mengakibatkan terjadinya penurunan fertilitas yang cepat di Indonesia. Salah satu faktor yang paling panting dan memegang peranan kunci adalah adanya intervensi pemerintah di bidang kependudukan melalui usaha-usaha dalam bentuk program Keluarga Berencana. Demikianlah, bahwa pembangunan ekonomi bersama-sama dengan program Keluarga Berencana telah memberikan andil yang besar dalam hal penurunan fertilitas dan mortalitas yang cepat di Indonesia."

"Economic development as a field of study started right after the end of World War II, which coincided with the independence declaration of a number of colonial areas m Asia and Africa. Curiously enough, the founding fathers of this new field of study were Western economists, foremost Americans, driven by the need for experts in rich countries to allocate development aid to developing countries- Economists have for iong realized that economic theories developed in the advanced industrialized countries were not suited to he applied to developing countries due to different conditions prevailing in these countries. During the early days, grand theories of economic development were being launched to understand the process of development and to pursue appropriate development strategiesBut in the course of time these grand development theories have lost much of their vigor as the development process in reality js much more complex as can be caught by simple genera! theories. The paper then explores the further development of development thinking during trie past fifty years. "

"The investment Act No. 25/2007 has been released to replace the foreign investment act No. 1/1967 jo act No. 11/1970 and the domestic arrangement avows that all implimentated-regulations related to those acts firmly applicableas far as the regelatuions do not contradict to and not be arranged yet by new regulation according to the new-released act...."