Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana peraturan di Indonesia dan peraturan internal dari 3 besar partai politik dan 2 partai politik baru yang belum memiliki kursi di DPR RI dalam menetapkan syarat perihal keanggotaan partai politik itu sendiri maupun calon anggota legislatif  DPR RI. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara umum, lima partai politik yang terdiri dari PDIP, Gerindra, Perindo, dan PSI telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyiapkan kader yang berkualitas. Hal ini terlihat dari adanya sekolah partai dari masing-masing partai. Walaupun terdapat beberapa perbedaan mengenai mekanisme kerangka yang dilaksanakan oleh partai, namun kelima partai tersebut tetap menjunjung tinggi proses kaderisasi. Dalam AD/ART kelima partai tersebut juga telah sejalan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat keanggotaan partai politik dan calon anggota DPR, yakni UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 2 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023. Meski demikian, belakangan ini banyak peraturan yang mendapat tanggapan negatif dari publik. Pengesahan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2019 dan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aspirasi masyarakat kurang diserap dengan baik sehingga menghasilkan undang-undang yang kontroversial. Menghadapi Pemilu 2024 yang sedang ramai-ramainya calon legislatif menarik perhatian massa dengan kampanye, timbul dalam benak masyarakat sebenarnya bagaimana pola rekrutmen dari partai politik sehingga menghasilkan anggota DPR RI yang sedemikian rupa. 

---

This paper analyzes how the regulations in Indonesia and the internal regulations of the 3 major political parties and 2 new political parties that do not yet have seats in the DPR RI in determining the requirements regarding the membership of the political party itself and the DPR RI legislative candidates. This paper is prepared using doctrinal research methods and uses secondary data obtained from literature studies. The results show that in general, the five political parties consisting of PDIP, Gerindra, Perindo, and PSI have made every effort to prepare qualified cadres. This can be seen from the existence of party schools from each party. Although there are some differences regarding the framework mechanism implemented by the parties, the five parties still uphold the regeneration process. The bylaws of the five parties have also been in line with the provisions of the laws and regulations relating to the membership requirements of political parties and candidates for DPR members, namely UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 and UU No. 2 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023. However, recently many regulations have received negative responses from the public. The ratification of the revision of Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2019, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. The aspirations of the community are not well absorbed, resulting in controversial laws. Facing the 2024 elections, when legislative candidates are busy attracting the attention of the masses with campaigns, the public's mind is actually how the recruitment patterns of political parties produce members of the DPR RI in such a way."

"Skripsi ini dilaksanakan dengan melihat adanya perkembangan yang begitu pesat sehingga kemudian media sosial memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Banyak partai politik yang melaksanakan kampanye melalui media sosial. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan akses yang diberikan oleh media sosial, bahwasanya seluruh orang tanpa terkecuali dapat dengan mudah mendapatkan informasi di media sosial. Namun, dengan adanya kemudahan tersebut, timbul permasalahan berupa tindakan black campaign yang lebih mudah untuk dilaksanakan di media sosial, sehingga kemudian menyebabkan pemilu tidak berjalan secara demokratis. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk membuat regulasi mengenai kampanye melalui media sosial. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana KPU mengatur kampanye yang dilaksanakan melalui media sosial sebagai upaya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang terkait dengan persoalan kampanye melalui media sosial. Analisis dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang ada, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan regulasi yang lebih baik mengenai kampanye melalui media sosial, sehingga proses pemilu dapat berlangsung secara demokratis dan adil. Dari hasil penelitian ini disarankan, bahwa KPU harus membuat peraturan secara khusus yang mampu memberikan perlindungan terhadap kampanye di media sosial, mengingat bahwasanya saat ini media sosial menjadi salah satu media kampanye yang sangat berpengaruh pada pemilu.

---

This thesis is conducted in light of the rapid development of social media, which has consequently played a significant role in the organization of elections. Many political parties conduct their campaigns through social media. This is undeniably linked to the ease of access provided by social media, where everyone, without exception, can readily obtain information. However, with this convenience comes a pressing issue in the form of black campaign activities that are more easily executed on social media, subsequently undermining the democratic nature of elections. The General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU), as the institution responsible for election management, bears the duty to establish regulations pertaining to campaigns through social media. The objective of this thesis is to examine how the KPU regulates campaigns conducted through social media as an endeavor to realize democratic elections. The research method employed is doctrinal, utilizing data comprising statutory regulations, books, articles, and scholarly journals related to the issue of social media campaign. The analysis is conducted in reference to statutory regulations and prevailing practices, while seeking solutions to address these problems. It is anticipated that the results of this thesis will offer insights for the development of improved regulations concerning campaigns through social media, thereby ensuring that the electoral process transpires in a democratic and equitable manner. Based on the findings of this research, it is recommended that the KPU should formulate specific regulations capable of safeguarding campaigns on social media, given that social media now constitutes a highly influential campaign platform in elections."

"ABSTRAKDalam pemilihan umum 1992 jumlah suara yang diperoleh Golongan Karya merosot, walau pun hal ini tidak berpengaruh pada jumlah kursi yang didapat akibat sistem pemilihan umum yang dipakai selama ini. Dua daerah yang mempunyai keistimewaan tertentu menjadi perhatian karya ini. Kekhususan Jakarta yang metropolitan dan Aceh yang homogen dari sudut suku dan agama mendorong keunikan dari partisipasi anggota masyarakat di kedua daerah tersebut.Upaya memenangkan Golongan Karya di DKI Jakarta dan DI Aceh dalam pemilihan umum 1992, merupakan kerja keras seluruh perangkat organisasi sosial politik itu. Pengerahan seluruh potensi dengan melakukan berbagai cara dan taktik tertentu memang menghasilkan perolehan suara yang dijadikan tujuan dalam pemilihan umum tersebut."

"Partal Keadilan dalam pemilihan umum Indonesia tahun 1999 gagal meraih 2% dan jumlah total suara yang mana hal ini mengakibatkan Partai Keadilan tidak memenuhj ketentuan electoral treshold dan jika menurut UU No.3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umurn, maka Partai Keadilan tidak dapat mengikuti Pemlihan Umum tahun 2004.Setidaknya ada beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan Partai Keadilan memperoleh 2% dan jumlah total suara pemilih dan salah satu di antaranya adalah kinerja Sumber Daya Manusia Partai keadilan itu sendiri.Dari literatur yang penulis peroleh, setidaknya ada tujuh hal yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi yaitu Desain kerja, Proses Organisasi, Kepemimpinan, Kelompok Kerja, Kompensasi, Ikiim Kerja dan Pelatihan.Jumlah Populasi yang menjadi bahan penelitian penulis pada tesis ini adalah 1449 orang dan jumlah sampel yang penulis ambil berdsarkan pendapat dan Paguso, Garcia, Guererro dan Sevilla (1995) adalah 95 orang responden dengan taraf nyata 0,10. Adapun Teknik pengolahan data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan uji kebebasan dan Korelasi Kontingensi. Uji Kebebasan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara Indikator atau Variabel Komponen Penelitian dengan Variabel kinerja sedangkan Korelasi Kontingensi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh hubungan antara Variabel Komponen Penelitian dengan Variabel Kinerja.Hal yang paling mempengaruhi kinerja Partai Keadilan adalah faktor Desain Kerja, Kepemimpinan,Kompensasj dan Pelatihan. Faktor - faktor inilah yang sangat signifikan memperlemah kinerja Partaj Keadilan sementara itu faktor Proses Organisasi, Kelompok Kerja dan faktor Ikiim Kerja meskipun cenderung memperkuat kinerja Partai namun perlu mendapatkan perhatian serius dan dapat menjadi sebuah ancaman untuk memperlemah kinerja Pattai Keadilan jika penanganannya tidak dilakukan secara baik.Dari Kesimpulan yang penulis dapatkan, maka diharapkan Partai Keadilan dapat membenahi sisi internal Partai terutama yang menyangkut hubungannya dengan Sumber Daya Manusia seperti : Aturan Tugas & Tanggung Jawab Anggota Pattai, Prosedur Kerja yang Sistematis, Standar Kerja, Fungsi Pengawasan, Kompensasi dan Fungsi - Fungsi Pelatihan"