Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perbedaan persepsipada kelompok tingkat pendidikan tinggi dan kelompok tingkat pendidikanrendah terhadap tingkah laku civil. Fokus tingkah laku civil yang akan di telitiadalah tingkah laku sopan santun, respek, empati dan kewajiban warga kota.Partisipan dalam penelitian ini adalah 138 orang yang memiliki tingkatpendidikan tinggi (pendidikan terakhir D1, D3, S1, dan S2) maupun pendidikanrendah (pendidikan terakhir SD dan SMP) di Jakarta. Alat ukur utama yangdigunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian awal terhadap59 mahasiswa, untuk menemukan pengertian dan elemen civility yang dipahamioleh mereka. Kuesioner penelitian, kemudian dikembangkan untuk kelompokpendidikan tinggi dan rendah. Partisipan diminta untuk mengurutkan 20tingkah laku (terdapat 4 elemen dan pada masing-masing elemen terdapat 5tingkah laku civil) berdasarkan peringkat 1 sampai 5. Peringkat 1 palingmenggambarkan elemen tertentu, sedangkan peringkat 5 tidak menggambarkanelemen tertentu. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan padakedua kelompok.

---

ABSTRACTThis study aimed to describe the differences in the perception of civil behaviorelements (politeness, respect, empathy and obligations of citizens) of higheducation level group and low education level group. Participants in this studyconsist of high education level group (1-year Diploma, 3-year diploma,undergraduate, and graduate) and low education level group (elementary andjunior high school) in Jakarta as many as 138 people. The main measuringinstrument used in this study is based on the result of the preliminary researchconducted by the researchers. Participants were asked to rank several behaviorsfrom rank 1 to 5. Rank 1 best describes the elements, while rank 5 does notdescribe the elements. There was no difference between the two groupsregarding the behavior that best described the obligations of citizens.Meanwhile, there was a difference between high education level group and loweducation level group regarding the behavior that best described politeness,respect, and empathy. Items used in future studies are expected to be moreeasily understood by participants. This study is expected to be introspection anda benchmark for civil behaviors in Jakarta, as well as being a reference futureintervention regarding civility in urban areas."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji kebijakan pendidikan tinggi Jepang dalam inisiatif internasionalisasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan landasan teori internasionalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dengan metode analisis deskriptif. Proses internasionalisasi di dalam pendidikan tinggi terus berkembang pesat karena institusi terus bergerak melalui perekrutan mahasiswa asing untuk mengembangkan agenda internasionalisasi yang matang. Penulis berargumen bahwa upaya yang di lakukan Pemerintah Jepang melalui MEXT adalah salah satu insiatif internasionalisasi. Penelitian ini menemukan bahwa melalui program MEXT yang dinamakan Super Global Universities dapat meningkatkan daya saing universitas Jepang di kancah global. Argumentasi ini diperkuat dengan penemuan bahwa kriteria-kriteria yang ditentukan dalam program ini bahwa internasionalisasi Universitas yang dilakukan melalui reformasi pendidikan dan tata kelola administrasi menjadi penguat keberhasilan dari tujuan program ini.

---

ABSTRACTThis study examines Japan 39 s higher education policy in internationalization initiatives. The analysis was conducted using internationalization higher education theory. This study uses qualitative method with literature study through descriptive analysis. The process of internationalization in higher education continues to grow rapidly as institutions continue to move by equating international strategy through the recruitment of foreign students to develop a mature internationalization agenda. Author argues that the efforts undertaken by the Japanese government through MEXT is one of internationalization initiative. This study found that through the MEXT program called ldquo Super Global Universities rdquo it can improve the competitiveness of Japanese universities in the global chaotic. This argument is reinforced by the discovery of the criteria specified in this program such as internationalization, educational reform and governance become a boost to the success of program 39 s objectives."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait dualisme penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta. Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi di segala bidang. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan beserta Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksananya. Tetapi pada kenyataannya, penyelenggaraan beberapa Perguruan Tinggi Swasta tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Permasalahan secara garis besar karena kurangnya pengetahuan pengelola perguruan tinggi terhadap peraturan yang terbaru. Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dualisme dalam Yayasan sebagai Badan Penyelenggara. Atas hal itu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai lembaga negara yang mengawasi tata kelola Perguruan Tinggi sepatutnya melakukan penyelesaian sengketa dalam organ yayasan, agar tidak terjadi permasalahan hukum terkait pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta.

---

This research aims to conduct normative analysis of the authority owned by The Ministry of Research, Technology and Higher Education in resolving legal problems related to the implementation of private universities. As it is known that higher education is very important to educate the nation and increase the competitveness of the nation in facing the era globalization in all areas. In order to achieve the goal, Indonesia issued Act Number 12 Year 2012 about Higher Education. But in fact, the implementation of the college especially the private universities did not to go smoothly as it should. The problem is largely due to lack of knowledge of the colleges management of the latest regulations. This is the cause of the dispute dualism in the foundation as the governing body. For that ,atter, The Ministry of Research, Technology and Higher Education as state institutions that supervise the high school governance should conduct dispute resolution within the foundations organs, in order not to occur legal issues related to management private colleges."

"Tulisan ini berupaya untuk mentelaah konsep kebudayaan melalui fenomena jasa joki tugas di pendidikan tinggi. Jasa joki tugas di pendidikan tinggi hadir sebagai fenomena budaya yang kerap dipilih sebagai jalan untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan secara instan, yang padahal, kehadiran jasa joki tugas di pendidikan tinggi merupakan suatu hal terlarang dan bertentangan dengan budaya akademik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk menjelaskan pentingnya memahami strategi adaptasi dan perasaan sebagai cara untuk menelaah konsep kebudayaan pada fenomena jasa joki tugas di pendidikan tinggi. Skripsi ini menyajikan bahwa jasa joki tugas di pendidikan tinggi dipilih sebagai strategi adaptasi serta manifestasi perasaan para penjokinya. Kehadiran jasa joki tugas di pendidikan tinggi tidak bisa dilepaskan dari perasaan para aktornya serta berbagai hal yang turut menyertai; yakni globalisasi dan penetrasi industri yang membuat kampus menjadi semakin neoliberal sehingga menormalisasi kehadiran jasa joki tug

---

This paper attempts to examine the concept of culture through the phenomenon of task jockey services in higher education. Task jockey services in higher education exist as a cultural phenomenon that is often chosen as a way to instantly complete lecture assignments. The presence of task jockey services in higher education is prohibited and contrary to academic culture. This research is qualitative with an ethnographic approach to explaining the importance of understanding adaptation strategies and feelings to examine the concept of culture in task jockey services in higher education. This thesis presents that task jockey services in higher education are chosen as an adaptation strategy and a manifestation of the jockey's feelings. The presence of task jockey services in higher education cannot be separated from the actors' feelings and the various things accompanying it, namely globalization and industrial penetration, which have made campuses increasingly neoliberal implicated to normalization the existance of tak jokey"

"Skripsi ini bertujuan untuk membahas kesenjangan upah antargender pada pekerja Indonesia lulusan strata pendidikan tinggi menggunakan data Sakernas 2021 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan upah antargender pada pekerja Indonesia lulusan strata pendidikan tinggi. Melalui dekomposisi Blinder-Oaxaca, ditemukan bahwa kesenjangan upah disebabkan oleh perbedaan karakteristik modal manusia antargender dan faktor-faktor lainnya yang tidak dapat diobservasi. Melalui pendekatan wawancara semi-terstruktur, ditemukan bahwa norma sosial tidak hanya memengaruhi faktor-faktor yang tidak terobservasi tetapi juga karakteristik modal manusia. Norma sosial dapat memengaruhi kesenjangan upah melalui lingkungan yang diskriminatif dan memberikan constrained choice dalam proses pemilihan keputusan individu.

---

This study aims to assess the gender wage gap among Indonesian workers with a higher education degree employing the Sakernas 2021 data and qualitative method. The results show gender wage gap among Indonesian workers with a higher education degree. The BlinderOaxaca decomposition shows that the wage gap is caused by differences in human capital characteristics between genders and other unobservable factors. The semi-structured interview shows that both human capital and unobservable factors can be influenced by social norms. Social norms can affect the gender wage gap through making a discriminatory environment and a constrained choice in an individual’s decision-making process."

"Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertujuan untuk memberikan hak belajar kepada mahasiswa di luar program studi selama tiga semester untuk menambah pengalaman serta wawasan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Kebijakan MBKM lahir ditandai dengan terbitnya Permendikbudikti No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia merupakan perguruan tinggi yang telah berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan MBKM itu telah dilangsungkan pada level fakultas yaitu pada Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia yang merupakan fakultas baru yang berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM menggunakan teori implementasi kebijakan publik “ A model of the Policy Implementation Process” yang merupakan teori dari Van Meter dan Van Horn. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode post-positivist, teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta data sekunder dengan menggunakan studi pustaka, serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan MBKM di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia sudah sangat baik karena setiap agen pelaksana kebijakan sangat aktif dan berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikannya. Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk menjadi perbaikan kedepannya yaitu untuk diarahkan pada perbaikan dalam koordinasi, komunikasi, dan evaluasi kebijakan yang belum maksimal; dan diperlukannya peraturan pelaksanaan MBKM di lingkungan Universitas Indonesia, sehingga program studi memiliki guideline dan tidak menginterpretasikan kebijakan MBKM secara sendiri-sendiri.

---

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Policy is a policy established by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) with the aim of granting students the right to study outside their study programs for three semesters to enhance their experience and insights, enabling them to adapt to the changing times. The MBKM policy was initiated with the issuance of MoECRT Regulation No. 3 of 2020 on National Standards for Higher Education. The University of Indonesia is a higher education institution committed to implementing the MBKM policy. Therefore, this research aims to provide an overview of how the implementation of the MBKM policy has taken place at the faculty level, specifically at the Faculty of Public Administration at the University of Indonesia, which is a newly established faculty fully committed to implementing the MBKM policy. The study utilizes the public policy implementation theory, "A Model of the Policy Implementation Process," by Van Meter and Van Horn. The research adopts a post-positivist approach, employing primary data collection through in-depth interviews and secondary data collection through literature reviews, with qualitative analysis. The results of this research indicate that the implementation of MBKM at the Faculty of Public Administration at the University of Indonesia has been quite effective, as each policy executor is actively involved in its implementation. However, there are certain aspects that need improvement in terms of coordination, communication, and policy evaluation. Additionally, there should be regulations governing the implementation of MBKM within the University of Indonesia to provide guidelines for study programs and prevent individual interpretations of the MBKM policy."

"Ekonomi sirkuler, yang belakangan ini mulai naik daun, bertumpu pada sektor limbah untuk menutup prosesnya. Tetapi, kondisi dari pengelolaan limbah di Indonesia masih memiliki isu. Sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Indonesia memiliki kewajiban akademis untuk membantu menyelesaikan tantangan nasional dan global. Institusi pendidikan tinggi serupa dengan sebuah kota sehingga dapat digunakan sebagai studi kasus untuk urusan terkait. Studi ini melihat kinerja dari sektor limbah dengan mempertimbangkan kondisi pandemi melalui analisis efisiensi dari pengelolaan limbah di Universitas Indonesia. Ini merupakan studi metode campuran, menggunakan Data Envelopment Analysis untuk analisis efisiensi kuantitatif dan wawancara mendalam sebagai alat kualitatif. Kami menemukan bahwa setelah penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh dan bekerja di rumah, secara rata-rata, efisiensi sistem pengelolaan limbah berkurang sebanyak 19.36%. Nilai awalnya berupa 62.4% dan menjadi 43.04% setelahnya. Penurunan juga terjadi ketika disagregasi menjadi efisiensi kompos dan efisiensi daur ulang, digunakan untuk membandingkan keluaran dari sektor limbah. Nilai rata-rata efisiensi kompos adalah 52.51% dan menjadi 43.61%, sementara efisiensi daur ulang adalah 61.26% dan menjadi 4.22%. Wawancara kualitatif menunjukkan bahwa pengurangan yang lebih besar pada efisiensi daur ulang disebabkan oleh keterbatasan bahan daur ulang atau bahan anorganik. Efisiensi kompos masih didukung dengan bahan organik dari daun dan potongan rumput. Akan tetapi, karena total sampah dan tenaga kerja berkurang di sebagian besar unit, tingkat efisiensi masih berkurang.

---

The circular economy, which has been gaining traction in recent years, hinges on the waste sector to close the loop. Yet, the condition of Indonesia’s waste sector is packed with issues. As a higher education institution, Universitas Indonesia has an academic obligation to help solve national and global challenges. Higher education institutions are similar to municipalities and so can be use as a case study for current affairs. This study examines the waste sector performance in light of the pandemic through an efficiency analysis of Universitas Indonesia’s waste system. This is a mixed method study, using Data Envelopment Analysis for the quantitative efficiency analysis and in-depth interviews to related administrators for the qualitative technique. We found that during the practice of remote learning and working from home policies, on average, the waste system’s overall efficiency score deteriorates by 19.36%. Its score before was 62.40% and became 43.04% during COVID-19. Reduction also occurs when disaggregated to the composting and recycling efficiency, acts as comparison to the waste sector’s output. The former’s mean score was 52.51% which became 43.61%, while the latter was 61.26% and became 4.22%. Qualitative interview shows that the sharper drop in recycling efficiency is brought by the lack of recyclable or inorganic materials. The composting efficiency is still saved by the organic materials of leaves and grass. However, because the total waste amount decreases in most unit as well as the sector’s manpower, the efficiency still took a fall."

"Penelitian ini ingin melihat pengaruh dari pendapatan orang tua dan kepemilikan aset terhadap partisipasi anak untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Indonesia dengan menggunakan data cross-section dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2022. Sampel penelitian adalah anak usia 19-23 tahun dengan total sampel sebanyak 24.833. Dengan menerapkan metode regresi logistik, penelitian ini menemukan bahwa pendapatan orang tua dan kepemilikan aset berupa rumah serta perangkat TIK tidak berpengaruh signifikan terhadap peluang anak untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sementara kepemilikan aset alat transportasi dan gabungan perangkat TIK & alat transportasi mempengaruhi secara signifikan. Selain itu terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi partisipasi anak untuk melanjutkan pendidikan tinggi seperti usia ibu dan karakteristik wilayah.

---

This research aims to examine the effect of parental income and asset ownership on children's participation in attending higher education in Indonesia using cross-section data from the National Socio-Economic Survey (SUSENAS) 2022. Sample of this research is children aged 19-23 years with a total sample of 24,833. Applying logistic regression, this research found that parental income and asset ownership in the form of houses and ICT devices did not have a significant effect on the probability of children’s participation in higher education. Meanwhile, ownership of transportation assets and a combination of ICT devices & transportation devices significantly affect the children's participation. In addition, other factors influence children's participation in continuing higher education, such as maternal age and regional characteristics."

"Indonesia is one of the developing countries in the world and the access to higher education facilities in this country is quite difficult. Hence, it causes some inequalities in the Gross Enrolment Ratio (GER) distribution. This report will discuss various patterns in the data distributions of the Gross Enrolment Ratio (GER) based on the 34 provinces in Indonesia within the 4 years timeframe.

---

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia dan akses mendapatkan pendidikan tinggi di negara ini bisa dibilang cukup sulit. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan distribusi angka partisipan pendidikan tinggi. Laporan ini akan membahas berbagai pola distribusi angka partisipan kasar pendidikan tinggi yang dilihat dari 34 provinsi dalam kurun waktu 4 tahun."