Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan di Indonesia ditandaidengan meningkatnya jumlah perbankan syariah atau unit usaha syariah. Penyelesaiansengketa pada perbankan syariah di Indonesia dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, salahsatunya adalah mediasi. Mediasi sebagai alternatif bagi pelaku usaha untuk menyelesaikansengketa dengan waktu dan biaya yang efisien, dan sebagai jalan keluar dari keterbatasanpengadilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Namun dalam pelaksanaannya,mediasi belum menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa. Mengingat Indonesiasebagai negara dengan mayoritas muslim yang menjunjung prinsip musyawarah dansemangat sejalan dengan perbankan syariah yang membutuhkan proses penyelesaiansengketa melalui mediasi. Pokok permasalahan penelitian ini adalah: landasan pemikiran dankonsep alternatif penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dan peraturan di Indonesia; islah sebagai upaya penyelesaian sengketa untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dibidang muamalah; mediasi untuk mewujudkan islah dalam penyelesaian sengketa pada padabank syariah; dan pengaturan pelaksanaan mediasi pada Bank Syariah agar dapatdilaksanakan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan metodeanalisis normatif dengan menggunakan teori maslahah, teori musyawarah dan teori positivasihukum Islam di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa APS menurutsyariah dan mediasi di Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan mendasar. Proses islahharus mengacu pada prinsip syariah. Penyelesaian sengketa melalui islah menggunakanpendekatan musyawarah yang telah biasa dilakukan dan menjadi prinsip kehidupanmasyarakat di Indonesia. Pendekatan ini dapat diterapkan pada sengketa di bank Syariah.Penyelesaian sengketa perbankan syariah harus sesuai dengan landasan operasionalperbankan syariah yaitu kerjasama dan kemitraan. Oleh karena itu prinsip dasar mediasi padaBank Syariah di LAPSPI dan Pengadilan Agama mengacu pada prinsip mediasi padaumumnya, dengan menerapkan maslahahpada pelaksanaannya, yang memiliki konsepsengketa yang lebih luas, adanya peran mediator yang lebih fleksibel dan harus memahamiprinsip islah serta kesepakatan perdamaian yang berdasarkan prinsip syariah. Untuk itupositivisasi hukum Islam dalam proses penyelesaian sengketa pada perbankan syariah perludidukung oleh pemerintah, pelaku usaha, dan mediator untuk mencapai kemaslahatan umat.

---

The development of sharia principles in banking business in Indonesia is marked by theincreasing number of sharia banks or sharia business units. Dispute settlement in shariabanking in Indonesia takes many forms, one of which is mediation. Mediation can be analternative for business actors to resolve disputes which is time and cost efficient and a wayout of many limitations of courts in settling sharia banking disputes. But in itsimplementation, mediation has not been a primary choice in dispute settlement. Given thatIndonesia is a country with a majority Muslim population that upholds the principle of mutualconsensus musyarawah and islah spirit is in line with sharia banking that requires disputeresolution process through mediation. The subject matter of this research are: the groundideas and alternative concepts of dispute resolution according to Islamic law and regulationsin Indonesia; islah as a dispute settlement effort able to accommodate the best interest forpeople in the field of muamalah; mediation can realize islah in sharia banking disputesettlement; the arrangement of mediation implementation in sharia banks to be implementedin accordance with the principle of best interest. This research uses normative analysismethod by using best interest maslahah theory, mutual consensus musyawarah theory andpositivization theory of Islamic law in Indonesia. The findings of this study indicate thatalternative dispute resolution according to sharia and mediation in Indonesia has fundamentalsimilarities and differences. Islah process should be based on sharia principles. Disputesettlement via islah is undertaken through mutual consensus approach as commonlyexercised and become one of customary principles in Indonesia's society. This approach canbe applied to any disputes in sharia banking. Settlement of sharia banking disputes must bein accordance with the operational foundations of sharia banking, namely cooperation andpartnership. Therefore, the basic principles of mediation in the Islamic Bank in LAPSPI andthe Religious Courts refer to the principle of mediation in general, by applying the principlesto their implementation, which have broader dispute concepts, the role of mediators whoshould flexible and understand the principle islah as well as a sharia-compliant peaceagreement. In that case, positivization of Islamic law in the process of dispute resolution onsharia banking needs to be supported by the government, business actors, and mediators toachieve the best interest of the people."

"Saat ini dalam masyarakat berkembang 2 (dua) konsepsimengenai perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi(Finance Lease), yakni perjanjian Finance Lease menurutkonsep konvensional dan perjanjian Finance Lease menurutkonsep syariah Islam atau yang dikenal dengan nama IjarahWa Iqtina. Pengaturan mengenai perjanjian Finance Leasemenurut konsep konvensional adalah berdasarkan KitabUndang-Undang Hukum Perdata dan Surat Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991.Sedangkan pengaturan mengenai perjanjian Finance Leasemenurut konsep syariah Islam (Ijarah Wa Iqtina) adalahberdasarkan sumber hukum Al-Quran dan Al-Hadist serta FatwaDewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/2002 yangdikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam penelitianini kami mencoba untuk menggambarkan secara umum mengenaibagaimanakah perjanjian Finance Lease menurut konsepkonvensional dan perjanjian Finance Lease menurut konsepsyariah Islam (Ijarah Wa Iqtina), dan pada akhirnya mencobamemperbandingkan kedua perjanjian tersebut. Metodepenelitian yang kami gunakan adalah metode pendekatankualitatif yang menghasilkan data deskriptif, denganmenggunakan data-data sekunder, yaitu bahan-bahankepustakaan.Pada hakikatnya kedua perjanjian ini adalah sama,antara lain yakni suatu perjanjian untukmenyewagunausahakan suatu barang modal, di mana Penyewaatau Lessee berhak untuk memilih barang modal yang akandisewa dan berhak menikmati manfaat sewa guna usaha daribarang modal tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu,Pemberi sewa atau Lessor hanyalah sebagai penyandang danayang menyediakan barang modal bagi Lessee dan sekaligusmenjadi pemilik barang modal, serta adanya hak opsi padaakhir masa sewa bagi pihak Penyewa atau Lessee, yakni hakuntuk memilih untuk membeli barang modal yang disewakandengan harga nilai sisa, atau melanjutkan perjanjian sewatersebut untuk periode selanjutnya. Namun demikian, keduaperjanjian ini juga memiliki perbedaan-perbedaan, sepertisistem penyewaan barang modalnya, masa manfaat sewa gunausaha, kewajiban pengiriman barang modal oleh Lessor,perihal kompensasi hutang, perihal wanprestasi, dan adanyahak terminasi atau hak untuk meminta pemberhentianperjanjian lebih awal oleh salah satu pihak."

"Bank Perkreditan Rakyat Syariah merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang dalam blue print perbankan syariah keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, khususnya kepada usaha kecil dan menengah. Aliran dana yang masuk kepada UKM akan membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan peran yang sangat besar ini kinerja BPRS yang sehat dan kuat menjadi prasyarat utama guna menjamin keberlangsungannya.Studi ini dimaksudkan untuk menganalisasi tingkat efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia selama periode 2001-2006 dengan menggunakan suatu pendekatan nan parametric yaitu Data Envelopment Analysis. BPRS sebagai bagian dari perbankan syariah, dalam menjalankan operasionalisasinya pun mengacu kepada definisi perbankan syariah itu sendiri. Perbankan syariah lebih dititikberatkan kepada fungsinya sebagai intermediary dimana bank sebagai mediator mengalirkan dana dari tempat yang kelebihan dana kepada tempat yang kekuarang dana dengan persyaratan bahwa sektor-sektor tersebut produktif dan terbebas dari judi dan spekulai. Sehingga dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan intermediasi.Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi BPRS (di luar Jadebotabek) khususnya technical efficiency dan overall efficiency masih rendah selama periode 2001-2006. Hal ini lebih disebabkan karena BPRS yang ada belum optimal memberikan pembiayaan kepada masyarakat serta memanfaatkan jasa pelayanan lainnya sehingga pendapatan operasional lainnya di luar pendapatan margin dan bagi hasil masih relative kecil. Di samping itu, hasil studi ini juga menunjukkan bahwa ukuran efisiensi dengan menggunakan pendekatan DEA ini juga dapat digunakan sebagai ukuran yang komplemen dalam perhitungan efisiensi yang lazim digunakan."

"Perbankan Syariah sudah lebih dari dari sepuluh tahun keberadaannya di Indonesia. Selama sepuluh tahun tersebut perbankan syariah terus mengalami perkembangan yang pesat bila dilihat dari jumlahnya. Seiring dengan perkembangan tersebut maka produk-produknya pun ikut berkembang dan sangat bervariatif. Tetapi dalam hal penggunaan kontrak pada perbankan syariah ternyata masih mengikuti acuan seperti yang digunakan pada kontrak perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kontrak baku pada perbankan syariah yang masih mengacu pada kontrak baku pada perbankan konvensional. Secara otomatis kelemahan-kelemahan yang ada pada kontrak baku perbankan konvensional juga ditemui pada kontrak baku perbankan syariah. Padahal, bila dilihat dari hukum perikatan Islam kelemahan-kelemahan kontrak baku pada perbankan konvensional sangatlah bertentangan dengan asas perikatan Islam dan syarat-syarat perikatan Islam. Skripsi ini membahas tiga pokok permasalahan yaitu mengenai fungsi kontrak baku dalam perbankan pada umumnya, pembahasan penerapan kontrak baku pada perbankan syariah, dan membahas mengenai konsep penerapan kontrak baku pada perbankan syriah yang sesuai dengan hokum perikatan Islam. Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa kontrak baku telah digunakan secara meluas dan berfungsi sebagai tempat menuangkan hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat kontrak. Kontrak baku yang digunakan pada perbankan konvensional juga diterapkan pada perbankan syariah sehingga kelemahan-kelemahan kontrak baku pada perbankan konvensional juga ditemui pada perbankan syariah. Guna menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak yang terikat oleh kontrak baku maka pihak bank haurs memberikan ruang untuk bernegosiasi dan memberikan hak khiyar yaitu hak untuk memilih. Dengan hak-hak tersebut maka kelemahan kontrak baku pada perbankan syariah bisa teratasi."

"Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hak dan kewajiban dalam praktek Wa?ad pada Perbankan Syariah dengan pendekatan Fikih, agar dapat menemukan konsep Wa?ad yang dapat menjamin kepastian Hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Pemilihan sampel dari Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri karena keduanya merupakan Bank Syariah yang memiliki perkembangan paling signifikan, dan juga sebagai Bank Syariah dengan aset terbesar di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berakar pada latar belakang alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori-teori dasar yang bersifat deskriptif.Dalam menganalisis data penelitian ini, Penulis mendeskripsikan secara komparatif dengan membagi ke dalam dua kategori, yaitu sesuai atau tidak sesuai dengan konsep Fikih sehingga mendapatkan keterangan yang dihasilkan secara empiris dan mudah dimengerti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Wa?ad pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri belum mencapai kesesuaian dengan konsep Fikih, karena praktik Wa`ad pada Bank Syariah harus disertakan rekening Hamish Jiddiyah (Security Deposit) yang mewujudkan kebulatan tekad dari pihak yang dijanjikan untuk membeli aset/komoditas yang dijanjikan.

---

The main purpose of this study was to analyze the consequences of the rights and obligations in practice of Wa'ad on Islamic Banking Fiqh approach, in order to find Wa?ad concepts that can guarantee Legal certainty for the parties whose doing a transaction. The sample selection of the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri, since they are all Islamic Banking which have the most significant developments, and the Islamic Bank with the largest asset in Indonesia.The research method is qualitative method with case study approach that is rooted in the natural background as a whole, relying on humans as a research tool, conducted in inductive analysis, directing research goals in an effort to find the basic theories that are descriptive.In analyzing the research data, the authors describe a comparative by dividing into two categories, that is appropriate or not in accordance with the concept of Fiqh thus obtain information generated empirically and easily understood. The results showed that the practice of Wa`ad at Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri has not reached agreement with the concept of Fiqh, because Hamish Jiddiyah account (Security Deposit) must be included in Wa`ad practised in the Islamic Bank which embodies the determination of the parties who promised to buy asset/commodity promised."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Dalam kenyataannya banyak pelaku usaha atau pihak perbankan yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak nasabah serta memanfaatkan kelemahan nasabah tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen seringkali dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada. Pokok permasalahan dari tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum sistem perbankan syariah terhadap nasabah dan bagaimana implementasi sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan, terutama Undang-undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang No. Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan lain yang berhubungan dengan sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank syariah saat ini telah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah melalui perjanjian-perjanjian yang diadakan antara pihak bank dengan nasabah yang berdasarkan kesepakatan kesepakatan kedua belah pihak, selain itu adanya penerapan prinsip good corporate governance juga memberikan kepastian hukum akan hak-hak nasabah bank syariah telah terlindungi.

---

This thesis discusses the judicial review against the Islamic banking system in providing legal protection to customers. In fact, many businesses or the banks that have a tendency to override the rights of clients and customers exploit weaknesses without having to obtain legal sanction. The lack of awareness and knowledge of the consumer society is often used as a ground for businesses in transactions that do not have good faith in doing business that is principally intended to seek maximum profits by efficiently utilizing existing resources.

Subject matter of this thesis is how the Islamic banking system of legal protection to customers and how the implementation of Islamic banking system in providing legal protection to customers.

This thesis research uses research methods normative juridical approach is descriptive and prescriptive analytical, namely by examining and reviewing the provisions of legislation, particularly the banking Act No. 7 of 1992 as amended by Act No. 10 of 1998, Law no. Islamic Banking Act No. 21 of 2008 and other legislation relating to Islamic banking system in providing legal protection to customers.

Based on research results indicate that Islamic banks are now providing legal protection to customers through agreements held between the bank and the customer is based on the consensus agreement of the parties, other than that the application of principles of good corporate governance will also provide legal certainty rights Islamic bank customer's rights are protected."

"Saat ini di Indonesia mengenal Sistem Perbankan Syariah. Hal yang mendasari lahirnya Perbankan Syariah adalah adanya larangan riba. Salah satu produk perbankan syariah yang sering digunakan oleh Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah murabahah. Namun di Indonesia saat ini dalam prakteknya masih terjadi penyimpangan dalam menerapkan akad murabahah dan pelaksanaannya oleh Bank Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas mengenai penerapan dan pelaksanaan akad murabahah serta akibat hukum dari penyalahgunaannya melalui analisis Putusan No. 48 PK/AG/2009 dimana sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Agama Bukit Tinggi dengan Putusan No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt, Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Putusan no. 32 dan 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan Putusan No. 292 K/AG/2008 ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data sekunder, dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Dalam penerapan dan pelaksanaan akad yang dilaksanakan Bank Syariah X dengan nasabah pada akad pertama dikaitkan dengan teori pengalihan utang (take over) murabahah dan akad kedua dikaitkan dengan teori murabahah berdasarkan hukum Islam ternyata tidak memenuhi rukun dan syarat sehingga secara hukum Islam berakibat batal demi hukum.

---

Currently Islamic Banking System has been known in Indonesia. The important reason that underlying the birth of Islamic Banking is prohibition of riba. One of Islamic Banking product that is often used by Islamic Bank in performing its business activities is murabaha. However, practically in Indonesia there are some deviations that still occured in the implementation of murabaha contract and its execution by the Islamic Bank. This research is a legal research that elaborates regarding the application and execution of murabaha contract and the legal impact of misapplication of such murabaha contract through analysis of Verdict No. 48 PK/AG/2009 which had been previously decided by Bukit Tinggi Religious Court by Verdict No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt, Padang Religious High Court by Verdict No. 32 and 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg, and the Supreme Court by Verdict No. 292 K/AG/2008 in terms of Islamic Law. This is research literature by collecting secondary data, and the method used is descriptive method. In the implementation and execution of the contract executed with Bank Syariah X and client on the first contract based on the theory of transfer of debt (take over) and theory of murabaha and the second contract based on theory of murabaha in terms of Islamic Law did not meet the requirements. So the impact for both of contract based on Islamic law is null and void."