Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) Perbankan Syariah khususnya Terhadap Bank Syariah Mandiri. Kebutuhan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), dimulai dengan jatuhnya perusahaanperusahaan di Indonesia yang disebabkan oleh tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG. Dengan melaksanakan konsep GCG, diharapkan tercipta citra lembaga yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik diperlukan agar perusahaan dapat menjalankan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang disepakati oleh pemegang saham, komisaris dan direksi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode normatif.

---

The focus of this study is the implementation of the Good Corporate Govemance in Syaria Banking (study of Bank Syariah Mandiri). The enforcement of Good Corporate Govemance needs it begin economy crisis, made many corporate drop and it caused the principle of Good Corporate Govemance has not well-implemented yet. Therefore, the enforcement of Good Corporate Govemance was expected make establish institution fit to Good Corporate Govemance as stake holder, commissary and director agreement. This research is a descriptive study using the normative method."

"Kegiatan Bancassurance merupakan suatu kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi yang sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Selain sangat membantu dalam pengembangan berbagai berbagai produk bank dan perusahaan asuransi, di lain pihak juga akan mempermudah nasabah dalam memperoleh pelayanan satu atap. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko olek bank syariah dalam kerjasama bancassurance menurut peraturan yang berlaku, secara khusus dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuanga SEOJK Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi Bancassurance ; dan bagaimana penerapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini di Bank X. Secara garis besar, penulisan ini memaparkan penerapan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam SEOJK 33/SEOJK.33/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi Bancassurance telah cukup memadai dalam artian bahwa pengaturannya telah dilakukan dengan mendetail dan sosialisasi serta pengawasan telah dilakukan dengan semestinya, serta ketentuan dalam SEOJK 33/SEOJK.03/2016 telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh Bank X dalam menjalankan kerjasama bancassurance.

---

Bancassurance is a mutual cooperation between bank and insurance company. Aside from its great help in developing both bank products and insurance products, bancassurance allows easier access for one roof service towards bank customers. The principal issue of this thesis is how the implementation of risk management by sharia banks in bancassurance cooperation according to the prevailing regulations, specifically in Circular Letter of the Financial Services Authority SEOJK No. 33 SEOJK.03 2016 on the Implementation of Risk Management at Banks Conducting Marketing Cooperation Activities with Insurance Companies Bancassurance And how the application of this Circular Letter of Financial Services Authority in Bank X. The outline of this paper describes the implementation of risk management as contained in SEOJK 33 SEOJK.03 2016 on Implementation of Risk Management in Banks Conducting Marketing Cooperation Activities with Bancassurance Companies has been sufficient in the sense that the arrangements have been done in detail socialization and supervision have been done with accordingly, and the provisions in SEOJK 33 SEOJK.03 2016 has been executed properly by Bank X in running bancassurance cooperation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung Pembiayaan dan Net Interest Margin (NIM) terhadap Return On Asset (ROA), pengaruh tidak langsung Pembiayaan dan Net Interest Margin (NIM) terhadap Return On Asset (ROA). Variabel independen dalam penelitan ini adalah Pembiayaan dan NIM sedangkan variabel dependennya adalah ROA dan variabel interveningnya adalah Non Performing Finance (NPF). Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembiayaan berpengaruh langsung terhadap Return On Asset (ROA) sebesar 2.45%. Net Interest Margin (NIM) berpengaruh langsung terhadap Return On Asset sebesar 6.45%. Non Performing Finance (NPF) berpengaruh langsung terhadap Return On Asset (ROA) sebesar 4.32%. Pembiayaan berpengaruh tidak langsung terhadap Non Performing Finance (NPF) sebesar 2.77%. Net Interest Margin (NIM) berpengaruh tidak langsung terhadap Non Performing Finance (NPF) sebesar 2.77%."

"BSI merupakan produk merger bank Syariah pertama di Indonesia yang diresmikan pada 2021 lalu. Penggabungan 3 bank Syariah tersebut telah menghasilkan satu bank syariah besar yang digadangkan pemerintah akan mampu mendorong pertumbuhan pangsa pasar bank Syariah di Indonesia, dengan harapan mampu berdaya saing global. Kini, telah dua tahun berlalu pasca lahirnya BSI, perlu kiranya untuk meninjau perkembangan, khususnya dampak pasca kebijakan merger tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan menganalisis dampak merger pasca diresmikannya BSI, dengan focus pada aspek Pangsa Pasar, Kinerja Bank, Jumlah Nasabah dan SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merger secara umum telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bank yang ditunjukkan dengan meningkatnya pangsa pasar, kinerja bank, dan jumlah nasabah, tanpa membuat kebijakan PHK bagi SDM mereka. Meskipun begitu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dari keempat aspek yang menunjukkan bahwa BSI saat ini, baik secara internal maupun eksternal masih dalam masa transisi pasca merger menuju kondisi optimal yang diharapkan.

---

BSI is the first Sharia bank merger product in Indonesia which was inaugurated in 2021. The merger of those 3 Islamic banks has resulted in a large Islamic bank which the government predicts will be able to encourage the growth of the market share of Islamic banks in Indonesia, with the hope of being able to compete globally. Now, two years have passed after the birth of BSI, it is necessary to review developments, especially the impact of the post-merger policy. This research is a descriptive qualitative research, which aims to analyze the impact of the merger after the inauguration of BSI, with a focus on aspects of Market Share, Bank Performance, Number of Customers and Human Resources. The results of the study show that mergers in general have had a positive impact on bank growth as indicated by increasing market share, bank performance and number of customers, without making layoff policies for their human resources. Even so, there are several things that need to be considered from the four aspects which indicate that BSI is currently, both internally and externally, still in a post-merger transition period towards the expected optimal conditions"

"Perkembangan Perbankan Syariah sangat pesat di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara dengan umat muslim terbesar di Dunia. Pertumbuhan perbankan syariah yang sangat tinggi berdampak pada tingginya tingkat sengketa yang terjadi diantara para pelaku perbankan syariah. Tuntutan akan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang baik akhirnya berujung dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan agama dimana diserahkannya kewenangan kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah kepada Pengadilan Agama. Dilain sisi peraturan tentang perbankan syariah yang masih menyatu dengan peraturan mengenai perbankan pada umumnya akhirnya melatari dikeluarkannya Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun dengan dikeluarkannya Undang-undang ini menambah kebingungan penyelesaian karena dalam Pasal 55 Undang-undang 21 tahun 2008 memberikan pilihan hukum dimana para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa selain di Pengadilan Agama, tetapi juga dilingkup Pengadilan Umum. Kondisi demikian membawa ketidak pastian hukum yang dimana akhrinya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 93/PUUX/ 2012 akhirnya mengembalikan kembali kewenangan kepada Pengadilan Agama. Pengembalian ini tidak lantas tanpa masalah karena adanya lembaga penyelesaian lain seperti Basyarnas yang melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah diselaikan melalui Basyarnas. Thesis ini membahas mengenai polemik konsepsi yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah yang ada.

---

Islamic Banking grows very fast in Indonesia, because Indonesia has the biggest moeslem population in the world. The developing of Islamic Banking is growing rapidly and it gives highly impacts with disputes between the bankers and the customers. To solve the case of dispute in Islamic Banking, The Government of Indonesia conceals the laws number 3 in 2006 about the changing of the laws number 7 in 1989 about religious court that it gets absolute competence authorities solves dispute on Islamic Banking. Beside of that, the rules of Islamic Banking still fuse with the common banking rules so the government has concealed the laws number 21 in 2008 about Islamic Banking. But the laws are confusing because in the chapter of 55 the laws number 21 in 2008, it says that the parties can choose to solve dispute of Islamic Banking not only in the religious court but also in the general court. This condition makes uncertain laws which is solved finally by constitutional court. The constitutional court has made decision number 93/PUU-X/2012 which finally return back the authorities to the religious court. In returning of the laws make another case because of the existence of another solving institution such as Basyarnas by The National Islamic Council saying that the solving of Islamic Banking dispute can be solved by Basyarnas. This thesis review about The polemic conseption that happens in the process of the solving this dispute Islamic Banking."

"Krisis keuangan global telah membuat makin banyak orang berpikir untuk mencari solusi sistem ekonomi yang aman untuk jangka panjang. Perbankan Syariah dinilai telah terbukti mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998, di saat banyak Bank Konvensional yang ambruk atau mendapatkan pertolongan dan bantuan likuiditas dari pemerintah. Perkembangan Perbankan Syariah yang sangat pesat dan semakin rumit serta semakin berkembangnya usaha bank mengakibatkan peningkatan risiko dan juga tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat kedudukan Bank Syariah di Indonesia dan meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan operasional Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah Islam dan bukan hanya sekedar Bank Konvensional yang berganti baju saja. Undang-undang ini juga mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perbankan Syariah, dimana sebelumnya Bank Syariah masih mengikuti PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

---

Global financial crisis has made many people looking for better economic System Solutions for long term condition. Islamic banking has been considered to be able to survive in the economic crisis that occurred in the years 1997-1998, when many Public Banks collapse and then asked liquidity assistance from the government. Islamic Banking development increasing rapidly, more complex and then the growth of their business lead Islamic Bank facing higher risk and also greater challenges. Law Number 21 year 2008 About Islamic Banking strengthen the position of the Islamic Bank in Indonesia and convince the public that the Islamic Bank's operational activities is accordance with the Islamic Sharia principles, and different from the Public Bank’s operational. The regulation also set a specific Corporate Governance articles for Islamic Banking. Before Islamic Banking have their own regulation, Islamic Bank depends on the PBI Number 8/4/PBI/2006, as amended with PBI Number 8/14/PBI/2006 About Implementation of Good Corporate Governance for Public Banks."

"Pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia memberikan wacana baru tentang hukum. Penerbitan fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah oleh DSN yang diminta oleh para pelaku ekonomi syariah dan kaitannya serta keterpengaruhannya dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah menjadikan kajian panting dalam hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa ketentuan mengenai ekonomi syariah diatur dalam bentuk Fatwa DSN, bagaimana kedudukan Fatwa DSN dalam sistem perundang-undangan, dan bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN sebagai pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan bagi arbiter di Basyamas dalam perkara ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan den gan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif dan socio-legal terhadap data primer dan data sekunder. Pembuatan ketentuan ekonomi syariah dalarn bentuk fatwa DSN disebabkan adanya kebutuhan masyarakat untuk memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang tidak terakomodasi oleh pernerintah. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap DSN (MUI) untuk membuat pedoman ini karena pengetahuan tentang hukum Islam yang dimiliki oleh anggota DSN yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Kedudukan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif; mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah. Kedudukan fatwa DSN ini pun adalah berdiri sendiri yaitu wujud fatwa diperlukan karena menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat peraturan, DPS dalam mengawasi kegiatan LKS, dan LKS dalam melaksanakan kegiatan usaha yang (akan) dilaksanakan. Hasil penelitian terhadap hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Basyamas menunjukkan bahwa pemutus perkara ini tidak memanfaatkan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan penyelesaian perkaranya karena sifatnya yang tidak mengikat. Adanya peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa fatwa DSN adalah hukum positiil maka hakim dan arbiter dapat memanfaatkan fatwa DSN sebagai ketentuan yang mengikat dalam menyelesaikan perkaranya.

---

Implementation of islamic economy in Indonesia offers new discourse of law. Issuing of fatwa of National Board of Syariah (DSN) based on request of islamic economic doer, relation and influence of fatwa DSN to regulation are significant legal studies. The problems of this phenomenon are why form of the regulation of islamic economy is fatwa DSN, how the existence of fatwa DSN in regulation system is, and how the usage of fatwa DSN as legal resource for judge on religious judicature and for arbiter on national arbitration of syariah. The research used normative-juridical and socio-legal research. Form of the regulation of islamic economy is fatwa because people needs guidance in implementing islamic economy. The needs is not accomodated by government. People and government give trust to DSN (MUI) in issuing of fatwa because the knowledge of islamic law they have, which government do not has. The existence of fatwa DSN in regulation system is as positive law, binding people in islamic economic activities. The presence of fatwa DSN as itself is needed as guidance for government in regulation-making, for DPS in controlling activities of islamic finance institution, and for islamic fmance institution in implementing the activities. The usage of fatwa DSN by judge and arbiter is not always performed because they compare fatwa DSN with general fatwa. Since fatwa DSN as positive law, they should use the fatwa as legal resource in their decision."

"Hasil penelitian ini menunjukkan dalam perannya untuk mengantisipasi risiko, pihak Bank Mega Syariah Indonesia selalun akan meminta pendapat dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk menghindari kekeliruan dalam manajemen yang dapat mengakibatkan pelanggaran syariah islam atau kekeliruan dalam menerapkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional walaupun Dewan Pengawas Syariah tidak selalu hadir setiap saat di bank

---

Result of this research had indivated that in the rule to anticipate risk, Mega-Indonesia Shariah Bank countinuosly asking the opinion and approval from Shariah Supervisory Board to prohibit mistakes in management. That could affect infraction of Isamic Principles or mistakes in applying instruction from National Shariah Board although Shariah Supervisoty Board are not present in Bank is daily activity."