Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan financial inclusion di Indonesia. Financial inclusion merupakan proses untuk memberikan akses keuangan formal bagi masyarakat miskin dan perpenghasilan rendah (unbankable people). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed research). Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Straruss dan Corbin dengan tiga langkah besar, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Analisis data kuantitatif menggunakan analisis perbandingan laporan keuangan pada tahun 2010-2014 dan analisis rasio keuangan berupa CAR, ROA, ROE, NPF, dan FDR. Penelitian ini membuktikan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan financial inclusion, ditunjukkan dengan pertumbuhan yang signifikan pada funding dan financing tahun 2010-2014 dan hasil analisis rasio keuangan juga menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan perbankan syariah baik."

"ABSTRACTThe issue of the lack tradition of reading among students needs attention and solution. Students need to be inspired, motivated, and facilitated so diligent and intense reading. For the progress of the study, reading is the basic skills are constantly required by the student. In the context of a student in college, an important reading skill by a student is critical reading skills. Critical reading skills involve aspects of critical thinking. Students trying to explore what were stated in the reading material and trying to explore the meaning. A critical reading activity not just memorize, but students with critical reading skills is possible does not accept what is presented, even college students understand the concept of what she or he had. Basically, when someone doing critical reading activity, he did it with thoughtful, attentive, insightful, analytical, evaluative, and instead want to find mistakes the author. Based on the facts and phenomena, critical reading skills so necessary for a college student. This study aims to describe the level of critical reading skills in college students majoring in Islamic Banking IV semester academic year 2012/2013. The results showed that in general a student majoring in Islamic Banking Semester IV is quite skilled in the critical reading of a text. It is reflected in the statistical data indicating that the average value of the total of the skills of critical reading of a text on Islamic Banking majors semester IV is at number 77,35 and is skilled enough to qualify."

"Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan orang tua dalam memilih rekening tabungan syariah untuk anaknya. Penelitian ini menggunakan Conjoint Analysis, yaitu teknik analisis statistik multivariat yang digunakan untuk memprediksi bagaimana tanggapan pengguna terhadap kualitas (atribut) yang dihasilkan dari barang atau jasa. Hasilnya adalah pemeringkatan 6 faktor (atribut) berdasarkan tingkat kepentingan, faktor tersebut dipilih melalui diskusi dengan pakar perbankan. Setiap kategori (level) faktor didefinisikan dan diberi peringkat dengan cara yang sama. Peringkat faktor yang dihasilkan adalah: Biaya Penarikan, Penalti Underbalance, Batas Utilitas, Setoran Minimum, Saldo Minimum, dan Biaya Transfer.

---

This study researches the factors influencing parental decisions in choosing an Islamic savings account for their children. This study uses Conjoint Analysis, a multivariate statistical analysis technique used to predict how users will respond to produced qualities (attributes) for goods or services. The results are a ranking of 6 factors (attribute) based on importance, the factors chosen through a discussion with banking experts. Each factor’s category (level) is similarly defined and ranked. The resulting ranking of factors are: Withdrawal Fee, Underbalance Penalty, Utility Limit, Minimum Deposit, Minimum Balance, and Transfer Fee."

"Kepatuhan syariah bagi bank syariah mutlak diperlukan sebagai bentuk jaminan bahwa setiap bank syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Posisi DPS dalam struktur Bank Syariah adalah termasuk dalam kelompok Pihak Terafiliasi yaitu dimasukkan dalam kategori unsur pihak yang memberikan jasa pada bank bersama dengan pihak pemberi jasa lain seperti akuntan publik, penilai, maupun konsultan hukum. DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank. Laporan hasil pengawasan DPS mengikat secara hukum bagi bank syariah. Oleh karena itu bila ada temuan pelanggaran syariah maka Direksi dan Komisaris dari bank syariah harus menindak lanjuti hasil temuan tersebut. Bila Direksi dan komisaris tidak menindak lanjuti hasil temuan DPS, maka DPS dapat melaporkan ke lembaga terkait agar bank syariah itu dijatuhi sanksi.

---

Shariah compliance for Islamic banks is absolutely necessary as a form of guarantee that any Islamic bank managing public funds and run a business activity does not conflict with Islamic principles. DPS is responsible for ensuring all products and procedures of Islamic banks in accordance with Islamic principles. DPS position in the structure of Bank Syariah is included in a group of affiliated parties are included in the category of the elements that provide services to the bank along with the other service providers such as public accountants, appraisers, as well as legal consultant. DPS activities in monitoring sharia compliance are done monitoring the process of new product development bank and to supervise the activities of the bank. DPS monitoring report is legally binding for Islamic banks. Therefore, if there are findings of violations of sharia, the Board of Directors and Commissioners of Islamic banks should follow up these findings. When the Board of Directors and the commissioner did not follow up that, the DPS may report the Bank to the relevant institutions for punishment."

"Perbankan syariah sedang mengalami fase pertumbuhan yang sangat signifikan di Indonesia. Pada perkembangannya, terjadinya sengketa di perbankan syariah semakin banyak dan memerlukan suatu alternatif penyelesaian sengketa (APS) guna menghindari lamanya proses litigasi serta menjaga hubungan harmonis antara pelaku perbankan. Mediasi menjadi fokus penelitian karena dirasa dapat menjadi sarana win-win solution yang tepat untuk menyelesaikan sengketa.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaturan mediasi perbankan syariah sebagai APS di perbankan syariah setelah adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta untuk menganalisis peranan dan penggunaan mediasi perbankan syariah dari sudut pandang pelaku perbankan syariah baik melalui PA, lembaga perbankan, dan lembaga lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriftif.Ada pun hasil penelitian menyarankan kepada Pengadilan Agama untuk mensinergikan dengan kebutuhan terkait sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perbankan syariah, pemerintah perlu menyeragamkan persepsi dan memastikan lembaga APS masih ada pasca keluarnya putusan MK No. 93/PUU-X/2012, pemerintah perlu mensinergikan dengan PA terkait pengaturan mediator, pemerintah perlu memastikan adanya transfer regulasi yang formil dan jelas antara BI dengan OJK, OJK perlu menambah jumlah mediator perbanka

---

Islamic Banking is undergoing a significant growth phase in Indonesia. In its development, the disputes in Islamic Banking becoming more and require an alternative dispute resolution (ADR) process to avoid litigation and to maintain a harmonious relationship between bankers. Mediation becomes the focus of the research because it was felt to be a “win-win solution” means the right to resolve the disputes.

Based on this background, this research aimed to examine the regulation of mediation rules as an ADR in Islamic Banking after UU No. 21 Tahun 2008, and to analyze the role and use of mediation from perspective of the Islamic Banking users through the Religious Courts, banking institutions, and other institutions. This research was conducted by using a qualitative with descriptive design.

Results of the study suggest the Religious Courts to synergize with the needs of competent human resources in the field of islamic banking, government needs to ensure the same perception that ADR institution still exist after the decision of the Constitusional Court No. 93/PUU-X/2012, goverment needs to synergize with the Religious Court of mediators regulatory, government needs the transfer of formal regulations clearly between Bank Indonesia and the FSA, FSA needs to increase the number of mediators banking, and goverments need to strengthen the presence of mediation by making a special regulation on mediation procedures."

"Notaris diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk dapat membuat berbagai macam akta yang dikehendaki oleh para pihak, selama akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kewenangannya tidak diberikan kepada pejabat lain. Dalam hal pembuatan akta perbankan syariah, tentunya notaris harus memiliki kemampuan yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah. Hal ini dikarenakan akta perbankan syariah tidak sama dengan akta-akta biasanya, sebab akta perbankan syariah akan sah jika memenuhi rukun dan syarat akad dalam hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai: (i) bagaimana kewenangan notaris non muslim terhadap pembuatan akta perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan (ii) bagaimana keabsahan akta perbankan syariah yang dibuat oleh notaris non muslim berdasarkan pandangan pemukan agama Islam dan Notaris di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan 2 (dua) jenis data penelitian yaitu data sekunder dan data primer. Tipologi penelitian berupa eksplanatoris dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan 2 (dua) alat pengumpulan data yaitu, studi dokumen (content analysis), dan wawancara (purposive sampling). Hasil dari penelitian ini yaitu (i) Notaris non muslim diberikan kewenangan untuk dapat membuat akta perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN, namun yang harus diperhatikan dalam hal ini yaitu notaris wajib memiliki pemahaman yang mendalam terhadap segala prinsip-prinsip syariah. Bukan hanya mematuhi rukun dan syarat dari setiap jenis akad yang dilakukan, namun harus pula mematuhi rukun dan syarat akad dalam hukum Islam. Akta perbankan syariah akan sah secara sempurna apabila dibuat sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, dan ketentuan hukum Islam sebagaimana Al-Quran dan Hadist mengaturnya, serta (ii) akta perbankan syariah yang dibuat oleh notaris non muslim tidak sah berdasarkan hukum Islam, sebab terdapat rukun dan syarat akad yang tidak dapat terpenuhi apabila akad tersebut dilakukan oleh notaris non muslim.

---

Notaries are given the authority by law to be able to make various kinds of deeds desired by the parties, as long as the deed does not conflict with the applicable laws and regulations, and the authority is not given to other officials. In terms of making a sharia banking deed, of course, a notary must have in-depth knowledge of sharia principles. This is because the sharia banking deed is not the same as the usual deeds, because the sharia banking deed will be valid if it fulfills the pillars and conditions of the contract in Islamic law. The problems in this study are: (i) how is the authority of non-Muslim notaries to make sharia banking deeds based on Law Number 30 of 2004 concerning Amendments to Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary jo. Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, and (ii) the validity of the sharia banking deed made by a non-Muslim notary based on the views of Islamic religious leaders and notaries in Garut Regency. This research uses normative juridical research with 2 (two) types of research data, namely secondary data and primary data. The typology of this research is explanatory with qualitative research methods that use 2 (two) data collection tools, namely, document studies (content analysis), and interviews (purposive sampling). The results of this study are (i) non-Muslim notaries are given the authority to be able to make sharia banking deeds as stipulated in Article 15 Paragraph (1) of the UUJN, but what must be considered in this case is that notaries are required to have a deep understanding of all sharia principles. . Not only obeying the pillars and conditions of each type of contract that is carried out, but must also comply with the pillars and conditions of the contract in Islamic law. The sharia banking deed will be perfectly valid if it is made in accordance with the applicable positive legal provisions, and the provisions of Islamic law as the Al-Quran and Hadith regulate it, and (ii) the sharia banking deed made by a non-Muslim notary is invalid under Islamic law, because there are the pillars and conditions of the contract that cannot be fulfilled if the contract is carried out by a non-Muslim notary."

"Kebijakan spin off UUS pada Bank Konvensional adalah kebijakan yang responsif. Kebijakan tersebut lahir seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi pelaksanaan kebijakan spin off UUS pada Bank Konvensional menurut perspektif maslahah mursalah dan bagaimana implikasi yuridis dan sosiologis dari diterapkannya kebijakan spin off UUS pada Bank Konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan pustaka melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kabar berita, website hingga penelitian terdahulu dengan jenis penelitian kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi kebijakan spin off UUS, secara filosofis, untuk memperkuat sistem keuangan berdasar prinsip maqasid syariah. Secara sosiologis, untuk memperluas pangsa pasar karena banyak dari Nasabah yang takut dengan sistem riba/bunga. Secara yuridis, untuk memberi paksaan kepada Bank yang sudah mencapai syarat pada UUPS dan UUPPSK. Dalam perspektif maslahah mursalah, sesuai dengan prinisp maqasid syariah yang dua di antaranya adalah untuk memelihara harta dan agama. Implikasi yuridisnya, menurut UUPT, kebijakan spin off pada Bank Konvensional secara fundamental dapat merubah status badan hukum seperti identitas dan komposisi perusahaan. Menurut UUPS, kewajiban melakukan spin off pada UUPS syarat dan ketentuannya berubah ketika lahirnya UUPPSK yang secara teknis mengatur mengenai spin off. Menurut UUPPSK mengatur pemisahan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki dan merubah ketentuan pada UUPS. Implikasi Sosiologisnya menjadi 2 (dua) dampak: pertama, dampak positif, yakni UUS hasil spin off dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan efektif karena sudah tidak bercampur lagi dengan Bank Konvensional yang menggunakan sistem bunga. Kedua, dampak negatif, yakni kurang efektifnya pelayanan pada Bank Syariah akibat dari SDM, sistem IT, jaringan, masih berharap dana dari Bank induk, potensi tidak sanggup memanfaatkan modal yang kecil.

---

The UUS spin off policy on Conventional Banks is a responsive policy. The policy was born in line with the enactment of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking (UUPS). The formulation of the problem in this study is how the urgency of implementing the UUS spin off policy at Conventional Banks according to the perspective of maslahah mursalah and how the juridical and sociological implications of the implementation of the UUS spin off policy at Conventional Banks. The research method used is a doctrinal legal method using a library approach through laws and regulations, books, journals, news reports, websites to previous research with the type of qualitative research described descriptively. The results of this study show that the urgency of the UUS spin-off policy, philosophically, to strengthen the financial system based on the principle of sharia maqasid. Sociologically, to expand market share because many of the customers are afraid of the usury/interest system. Juridically, to coerce banks that have reached the requirements of the UUPS and UUPPSK. In the perspective of maslahah mursalah, in accordance with the maqasid principles of sharia two of which are to preserve property and religion. The juridical implication, according to the UUPT, is that the spin-off policy on conventional banks can fundamentally change the status of legal entities such as identity and company composition. According to the UUPS, the obligation to spin off the terms and conditions of the UUPS changed when the UUPPSK was born, which technically regulates spin offs. According to the UUPPSK, it regulates separation based on the number of assets owned and changes the provisions of the UUPS. The sociological implications are 2 (two) impacts: first, a positive impact, namely the spin-off UUS can carry out its business activities effectively because it is no longer mixed with conventional banks that use an interest system. Second, the negative impact, namely the lack of effective services at Islamic Banks due to human resources, IT systems, networks, still hoping for funds from the parent Bank, the potential to be unable to utilize small capital."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari struktur pasar terhadap stabilitas perbankan syariah dan konvensional di Indonesia periode tahun 2011 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan metode pengukuran Z-Score untuk mengukur tingkat stabilitas perbankan baik pada bank syariah maupun konvensional. Selanjutnya, digunakan metode panel untuk mengetahui pengaruh persaingan dalam struktur pasar terhadap stabilitas perbankan. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat persaingan industri perbankan yang tinggi dapat meningkatkan stabilitas bank syariah maupun bank konvensional di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa industri perbankan di Indonesia cenderung mendukung competition-stability hypothesis.

---

This research aims to determine the impact of market structure on the stability of Islamic and conventional bank in Indonesia during 2011 ndash 2015. This research uses Z Score to obtain the level of stability of both Islamic and conventional bank. Furthermore, panel method is used to determine the impact of competition within market structure towards banking stability. This research found that more competitive banking system can boost its stability for both Islamic and conventional bank in Indonesia. This result indicates that banking system in Indonesia supports the competition stability hypothesis."