Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanggung jawab melekat pada setiap individu untuk melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Dalam Perbankan Syariah, akta akad yang dibuat Notaris dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sah serta tidak melanggar ketentuan syariah seperti gharar, riba, maisir, haram, atau zalim. Pada praktiknya masih terdapat penyimpangan tanggung jawab sehingga berakibat akta akad menjadi fasakh dan membawa kerugian bagi salah satu pihak. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020 terbukti Notaris (Tergugat II) dengan Bank (Tergugat I), bersama-sama telah mengubah isi dan halaman Akta Akad Murabahah secara sepihak. Melalui penelitian doktrinal dengan jenis data sekunder, bentuk data dengan dokumen dan wawancara sehingga dihasilkan tanggung jawab Notaris tidak hanya secara formil mengenai isi dan bentuk akta, namun Notaris juga bertanggung jawab secara materil memberikan penyuluhan hukum pada para pihak dalam setiap tahapan Akta Akad Murabahah. Notaris yang melanggar dapat dikenakan denda, sanksi, hingga hukuman penjara. Secara Perdata melalui gugatan pada Pengadilan Agama, Pidana melalui pelaporan ke Kepolisian dan pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, atau secara Administratif oleh Majelis Pengawas. Notaris wajib memperhatikan unsur syariah pada setiap akta yang dibuatnya agar terhindar dari fasakh, dan Hakim wajib menguasai Hukum Ekonomi Syariah terutama pada Perbankan Syariah agar memberikan putusan yang adil.

---

Responsibility is attached to each individual to carry out all their duties and obligations seriously. In Islamic Banking, a contract deed made by a Notary can be said to be valid if it fulfills the legal pillars and conditions and does not violate sharia provisions such as gharar, usury, maisir, haram, or zalim. In practice, there are still irregularities in responsibility that result in the deed of contract becoming fasakh and bringing losses to one of the parties. In the Supreme Court Decision Number 401 K/Ag/2020, it was proven that the Notary (Defendant II) and the Bank (Defendant I) had jointly changed the contents and pages of the Murabahah Deed unilaterally. Through doctrinal research with secondary data types, the form of data with documents and interviews so that the resulting Notary's responsibility is not only formally regarding the content and form of the deed, but the Notary is also materially responsible for providing legal counseling to the parties at every stage of the Murabahah Deed. Notaries who violate can be subject to fines, sanctions, and imprisonment. Civilly through a lawsuit at the Religious Court, Criminally through reporting to the Police and the authorized court is the District Court, or Administratively by the Supervisory Panel of Notary. Notaries are obliged to pay attention to sharia elements in every deed they make in order to avoid fasakh, and Judges are obliged to master Sharia Economic Law, especially in Sharia Banking in order to provide fair decisions. "

"Legal aspects of Islamic bank and banking in Indonesia."

"Skripsi ini membahas pengindonesian istilah-istilah perbankan syariah yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan adanya penyempurnaan kaidah pengindonesian istilah yang tertuang dalam PUPI yang diatur oleh Pusat Bahasa, terutama penyerapan istilah dalam perbankan syariah yang mayoritas bersumber dari bahasa Arab. Permasalahan lainnya adalah sejauh mana aturan-aturan kaidah pengindonesiaan tersebut digunakan dalam masyarakat, khususnya para pelaku parbankan syariah.

---

This thesis is concerned with Indonesianization terms of Islamic banking which is used by in database of Bank Syariah Mandiri (Sharia Bank Mandiri) and Bank Muamalat Indonesia (Muamalat Bank). This research is qualitative descriptive interpretive. The researcher suggests that it is necessary to make refinement the rules of Indonesianization term that is contained in Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPI) made by The Pusat Bahasa (Indonesian for Language Center), especially for absorption term of Islamic banking which is almost derived from Arabic. The other problems are how deep the rules of Indonesianization term is used in the society, specifically for the principals of Islamic banking."

"Perbankan syariah merupakan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil tidak hanya membagi pada saat terdapat keuntungan, namun juga berbagi bila terdapat kerugian. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menyebabkan perbankan syariah dipaksa untuk mengikuti sistem penjaminan nasional yang terdapat pada Undang-Undang 24 Tahun 2004. Penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah meliputi giro, tabungan dan deposito baik yang menggunakan prinsip wadi?ah ataupun mudharabah. Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat menghilangkan jati diri perbankan syariah sebagai bank yang menerapkan sistem bagi hasil. Dalam tulisan ini penulis ingin memaparkan kajian terhadap Penjamin yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah dan meneliti lebih dalam bagaimana pengaruh penjaminan uang nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah dalam sistem ekonomi syariah.

---

Islamic banking is a bank based on profit sharing principles. The principle of sharing not only split when there is profit, but also to share when there are losses. With the release of Act 24 of 2004 on Lembaga Penjamin Simpanan, prompting the Islamic banking system to follow the national safeguards contained in the Act 24 of 2004. Guarantee by LPS Islamic banking including checking, savings and time deposits using either the principle or mudaraba wadi'ah. Guarantee by LPS can eliminate identity as an Islamic banking system of banks that apply for the results. In this paper the author describes a study of the Guarantor LPS on Islamic banking and examine more deeply how the effect of ensuring clients 'money' by LPS of Islamic banking in the Islamic economic system."

"The author does analyze by considering Savigny's thought which said that law is social reality. But in this study suggested due to legislation through syariah banking in Indonesian 's society needs also anticipation towards legal consciousness regarding bank interests. lt's aimed to reach unify thought 's both lawyer and scholar of Islam to finding harmony. Rooted on the aspect of legal culture the Indonesian society is more familiar on unwritten law. Based on those circumstances the author has thought that needs through syariah banking regulation?s approach by under law (government regulation) levels which in detail governs work mechanism and everything relating to its role."

"Perbankan syariah di Indonesia yang sudah melayani masyarakat sejak tahun 1992. Dewasa ini kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat dan berkembang. Produk perbankan syariah yang sering digunakan oleh nasabah adalah pembiayaan syariah yang menggunakan konsep pembiayaan Murabahah. Dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah dibutuhkan collateral atau jaminan yang digunakan sebagai keyakinan bagi bank atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya. Jenis jaminan yang selama ini digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999. Dalam hal ini terlihat perbedaan konsep bahwa pembiayaan Murabahah adalah konsep syariah sedangkan jaminan yang digunakan yaitu jaminan fidusia konsep konvensional yang belum tentu sesuai dengan konsep syariah. Pada Tanggal 6 Maret 2008 ditetapkan fatwa baru oleh Dewan Syariah Nasional yang bernama Rahn Tasjily. Yang menjadi pokok permasalahan yang pertama adalah bagaimana ketentuan mengenai rahn tasjily yang diatur dalam fatwa tersebut, kemudian bagaimana penerapan jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah dan penerapan rahn tasjily dalam pegadaian syariah dan bagaimana prospek rahn tasjily dalam lembaga perbakan syariah. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan, jaminan fidusia yang selama ini digunakan dalam pembiayaan Al-Murabahah dapat diterapkan dan sesuai dengan syariah, dan rahn tasjily yang merupakan konsep baru dapat diterapkan dalam perbankan syariah sebagai collateral yang dapat digunakan sebagai alternatif selain jaminan fidusia.

---

Islamic banking in Indonesia has been serving the community since year 1992. Today, people of Indonesia use product of Islamic banking and always increased and evolved. Islamic banking products that often used in Islamic financing as financing concept is al-Murabahah financing. In the implementation of Al- Murabahah financing is needed a colleteral for the bank's confidence in the ability and the readiness of the debtor to pay off debts. Types of collateral that has been used in murabahah is a fiduciary based on the Act No. 42 of 1999. In this case the visible differences in the concept that al-Murabahah financing is the Islamic concept but the collateral used the conventional concept of fiduciary that is not necessarily in accordance with the concept of sharia. On March 6, 2008 established new fatwa by the National Sharia Council named Rahn Tasjily. Rahn Tasjily concept is a new concept in the National Sharia Board Fatwa No. 68/DSNMUI/ III2008. The main problem of this research is how rahn tasjily provisions set forth in the fatwa. The second is how the application of fiduciary guarantee on murabaha and implementation rahn tasjily on Islamic Mortgage Institutiom, and the third is how the prospect of applying rahn tasjily in banking institutions. The data processing is done by using a qualitative approach, resulting in descriptive data analysis. In analyzing the data obtained, this research uses normative legal research. The results of this research stated, fiduciary guarantee which has been used in Al-Murabaha financing can be applied and in accordance with sharia, and Rahn Tasjily which is a new concept can be applied in Islamic banking as collateral that can be used as an alternative besides fiduciary guarantee. "

"Dengan adanya banyak factor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap Bank Syariah, peneliti ingin mengetahui pengaruh dari kepercayaan, kepuasan pelanggan dan citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan kepada Bank Syariah. Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling ( SEM ).Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepercayaan, kepercayaan berpangaruh signifikan dan positif terhadap loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan juga berpengaruh positif terhadap citra perusahaan sedangkan untuk kepuasan pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan.

---

With many factors that are affect on Customer Loyalty in Islamic Banking, researchers want to know how Trust, Customer Satisfaction and Image affecting Customer Loyalty in Islamic Banking. The analysis technique used is Structural Equation Modeling (SEM).

The results show that image has a significant and positive effect on trust, trust has a significant and positive effect on customer satisfaction, customer satisfaction has a significant and positive effect on image and customer satisfaction does not has a significant effect on customer loyalty."

"Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang isinya mengenai pembatalan penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah serta menjelaskan akibat hukum yang timbul dari keluarnya putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian evaluatif, sedangkan berdasarkan tujuannya, tipe penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 selama belum ditentukan pilihan forum hukum dalam akad, maka menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Jika para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa lain, maka pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut harus secara jelas tercantum di dalam akad (perjanjian) dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akibat hukum yang utama dari terbitnya putusan tersebut adalah tidak adanya lagi dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah. Secara umum Peradilan Agama kembali memiliki kewenangan absolut di bidang ekonomi syariah.

---

This study discusses the post Islamic Law Banking Dispute Resolution Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 which is about the cancellation of the explanation of Article 55 Paragraph ( 2 ) of Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking and explain the legal consequences arising from the decision of the. This type of research is used by the author in this work is the normative juridical nature of an evaluative study, while based on the goal, this type of research include deescriptive analysis research.

Based on the analysis that had been conducted by the author, it can be concluded that Islamic banking dispute resolution after the Constitutional Court for an undetermined Number 93/PUU-X/2012 forum choice of law in the contract, then it becomes the absolute authority of the Religious Courts.

If the parties agree to resolve the dispute through alternative dispute resolution other, then the choice of legal forum to resolve the dispute shall be clearly stated in the contract (agreement) and does not conflict with Islamic principles. The main legal consequences of the publication of the decision is no longer dualism Islamic banking disputes. In general, the Religious Court again have the absolute authority in the field of Islamic economics."