Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKWorld Trade Organization (WTO) sebagai suatu badan perdagangan dibentukberdasarkan ide liberalisasi perdagangan internasional untuk meningkatkanperdagangan dunia, dengan perdagangan dunia yang meningkat diharapkankemakmuran umat manusia akan meningkat. WTO secara umum terbagi atas tigaperjanjian, yaitu the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), theGeneral Agreement on Trade in Services (GATS), dan Trade-Related Aspects ofIntellectual Property Rights (TRIPs). Dalam GATS, WTO mengatur tentangperdagangan jasa-jasa, salah satunya yaitu financial services atau jasa keuanganyang di dalamnya mengatur tentang jasa perbankan. Indonesia sebagai negarayang telah meratifikasi WTO dengan Undang-undang Republik Indonesia No 7tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World TradeOrganization, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan perjanjianperjanjiandalam WTO, termasuk tentang jasa perbankan yang diatur dalamGATS ke dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan Indonesia.Dalam dunia perbankan, sistem perbankan terbagi dua, yaitu sistem konvensionaldan syariah, sistem perbankan syariah dewasa ini berkembang sangat pesat, dantelah menjadi salah satu pilihan transaki perbankan. GATS mengatur tentangpembukaan bank di negara-negara anggotanya dengan prinsip-prinsip nondiskriminasidan harus seliberal mungkin, namun GATS juga memberikankemungkinan negara untuk membuat Schedule of Specific Commitments (SoC)untuk menunjukkan bagaimana setiap negara anggota menerapkan kewajibanakses pasar dan perlakuan nasionalnya. Indonesia dalam SoC nya, mengatakanpembukaan bank asing syariah wajib dalam bentuk joint venture dengan lokal,dengan memungkinkan asing memiliki maksimum 99% dari modal disetor bank.Di Indonesia terdapat dua bank asing syariah yang telah beroperasi, yaituMaybank Syariah dan Bank Muamalat Indonesia. Dalam pembukaan bank asingsyariah, Indonesia telah menerapkan prinsip Most-Favoured Nation dengan baik,hanya prinsip resiprositas yang belum terlaksana dengan baik. Kedepannya,Indonesia wajib mengatur ulang kebijakannya di dalam negeri dan mengadakannegosiasi dengan negara lain agar bank nasional Indonesia dapat membukacabangnya di luar negeri

---

ABSTRACTWorld Trade Organization (WTO) is an organization which was founded in thespirit of international trade liberalization with a view to improve the world trade,which consequently would improve the prosperity of mankind. Generally, WTO isbased on three agreements; the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT),the General Agreement on Trade in Services (GATS), and the Trade-RelatedAspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). In GATS, WTO regulates thetrade of services; the financial services being one of them. It, furthermore,manages Indonesian banking services As a country that has ratified WTO, asstated in Law No 7 year 1994 of Republic of Indonesia on the ratification ofAgreement Establishing the World Trade Organization, Indonesia is responsible inimplementing the agreements stated in WTO; which includes the banking servicesthat is stated in GATS, into the banking law of Indonesia. The banking system isfundamentally divided into two; the conventional banking and the Islamic bankingsystem which has rapidly developed and has successfully become a choice forpeople?s banking transactions. GATS regulates the establishment of banks in itsmember countries based on the non-discriminating and liberal principles. GATS,however, offers possibilities for its member countries to form a Schedule ofSpecific Commitments (SoC) as a mean to show their market access liability andtheir national banking acts. In its SoC, Indonesia states that any foreign Islamicbanks must form a joint venture with local banks, with maximum capital of 99%.At the moment, there are two operating islamic banks in Indonesia; MaybankSyariah and Bank Muamalat Indonesia. In the establishment of islamic banks,Indonesia has applied Most-Favoured nation principle. However, the principle ofreciprocity has yet to be applied effectively. In the near future, it is hoped thatIndonesia could reconsider its national regulation, and hold negotiations with othercountries, so as Indonesia?s own banks would be able to open their branches"

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat stabilitas perbankan syariah dengan perbankan konvensional di Indonesia dengan menggunakan sampel 11 bank umum syariah dan 11 bank umum konvensional. Data sekunder triwulanan digunakan dalam periode pengamatan mulai tahun 2011-2013 dengan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor, baik dari faktor internal perbankan yang meliputi laba sebelum pajak, rasio kredit terhadap total aset, rasio cadangan kerugian terhadap total pembiayaan, rasio beban operasional terhadap pendapatan opersional dan faktor makro ekonomi yang meliputi tingkat nilai tukar rupiah terhadap USD, BI Rate, dan pertumbuhan GDP berpengaruh signifikan terhadap stabilitas keuangan perbankan syariah dan konvensional dengan kesimpulan akhir bahwa tingkat stabilitas keuangan perbankan syariah masih lebih rendah jika dibandingkan perbankan konvensional.

---

The purpose of this study was to compare the stability of Islamic and conventional banking in Indonesia by using 11 Islamic banks and 11 conventional banks as samples. The secondary data used in the quarterly observation with beginning period 2011-2013, using panel data regression. The results of the study explained that there are several factors, both internal banks factors consist of banking profit before tax, credits to total assets ratio, the ratio of loss reserves to total financing, the ratio of operating expenses to revenues operational and macroeconomic factors include the level of the exchange rate against the USD BI Rate, and GDP growth are significantly influence the financial stability of Islamic and conventional banking where the conclusion indicate that the level of financial stability of Islamic banking is still lower than conventional banking."

"Ekspansi pembiayaan pada industri perbankan syariah mengakibatkan tingginya FDR yang mengakibatkan meningkatnya risiko likuiditas perbankan syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi FDR (financing to deposit ratio) dan cadangan likuiditas bank syariah apakah sama atau berbeda dari kondisi pada perbankan konvensional, kemudian menganalisis kemungkinan penerapan Peraturan Bank Indonesia mengenai GWM yang dikaitkan dengan FDR pada industri perbankan syariah. Dengan menggunakan metode kuantitatif Lagrange Multipliers dan simulasi persamaan matematis, penelitian ini menghasilkan rekomendasi koridor FDR optimal bagi bank syariah yaitu antara 78 persen untuk batas bawah dan 93 persen untuk batas atas. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kondisi likuiditas, FDR dan CAR masing-masing bank syariah dan memberikan rekomendasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan kondisi FDR bank syariah yang lebih tinggi daripada bank konvensional dan juga cadangan likuiditas yang lebih sedikit. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan GWM-FDR perlu dan dapat menjadi alternatif solusi dari permasalahan likuiditas pada bank syariah saat ini. Selain itu, juga supaya bank syariah tumbuh searah dengan kerangka kebijakan makro dan mikro prudensial, sebagaimana yang sudah dijalankan pada perbankan konvensional melalui peraturan GWM-LDR.

---

The expansion of financing activities in the Islamic banking industry leads to a high rate of FDR that increases the liquidity risk of Islamic banks. The purpose of this study is to identify and analyze the FDR (financing to deposit ratio) and liquidity reserves in Islamic banks, whether or not similar to or differ from the condition at the conventional banking industry, so that the implementation of the central bank's GWM-FDR regulation is advisable for the Islamic banking.

By using Lagrange Multipliers and mathematical simulation, this research recommends that the range of the optimum FDR corridor is from 78 percent, for the lower limit, to 93 percent for the upper limit. Furthermore, this study also identifies the condition of liquidity reserves, FDR and CAR of each Islamic bank and proposes some recommendations.

In fact, the results show that Islamic bank's FDR tends to be higher than the conventional banks, besides showing a lesser amount on liquidity reserves. Thus, this research concludes that the implementation of GWM-FDR is very much needed and provides alternate solutions for the current liquidity problems in the Islamic banking industry. Moreover, the Islamic banking is growing in line with macro and micro prudential policy frameworks, as it is exercised on conventional banks through GWM-LDR regulation."

"Skripsi ini membahas tingkat pengungkapan identitas etika pada laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia serta analisis kinerja keuangan berdasarkan Return On Asset (ROA), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Financing to Debt Ratio (FDR) selama periode 2010-2013. Kemudian pada penelitian juga dilakukan uji korelasi antara dimensi identitas etika dan ROA; dimensi identitas etika dan BOPO; dan dimensi identitas etika dan FDR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah cenderung meningkatkan pengungkapan identitas etika Islam dan ditemukan hubungan antara pengungkapan informasi produk dan jasa dengan kinerja keuangan ROA dan BOPO, serta hubungan antara dimensi pengungkapan komitmen terhadap debitur dengan FDR.

---

This study aims to analyze the disclosure of Islamic Ethical Identity on the annual report of Islamic banking in Indonesia and the financial performance of Islamic banking based on Return On Asset (ROA), (BOPO) and Financing to Debt Ratio (FDR) during 2010-2013 period. This research is also conducted through correlation test (pearson product moment) between ethical identity index and ROA; ethical identity index and BOPO; ethical identity index and FDR. It is found that Islamic bank in Indonesia increase disclosure level regarding Islamic ethical identity and there is correlation between disclosure of product service and financial performance ROA and BOPO, then there is correlation between disclosure of commitment toward debitur and financial performance FDR."

"Perbankan Syariah di Indonesia hari ini berkembang di banyak tempat. Kita bisa lihat banyak bank yang tadinya konvensional berbondong-bondong membentuk bank yang syar?i. Sekilas terlihat jika syariah Islam seakan masuk kedalam tubuh perbankan-perbankan yang tadinya tidak bersyar?i. Kajian-kajian sebelumnya mengatakan jika hal ini merupakan Islamisasi yang berhasil tumbuh dan juga mengatakan ini merupakan gerakan kapitalisme Islam. Selain itu pandangan lain juga melihat jika ini merupakan akibat adanya keinginan manifestasi diri sebagai Muslim. Tetapi penelitian ini melihat jika kemunculan ekonomi syariah yang subur merupakan keberhasilan komdifikasi kapitalis terhadap Islam. Dengan pendekatan kualitatif dalam kajian ini, Penulis akan menggambarkan bagaimana nasabah dan pihak bank membangun realitas mereka. Hasil temuan penelitian ini melihat jika tumbuh suburnya bank syariah akibat Islamisasi yang berkaitan dengan manifesatsi diri seorang Muslim.

---

Syariah banking in Indonesia today is very happening. As we can see many conventional bank in Indonesia today started to establish their own syariah bank. This phenomenon shown us if looks like Islam is started to getting inside many conventional bank. The studies before tell us if this is an Islamic capitalism movement. Other study tell us if this is an Islamic expresion as a muslim in banking system. In other hand in this study researcher have a different perspection. In this study researcher defining this phenomenom as a capitalist movement who commodification-ing syariah Islam in banking system. This commodfification can be happened is because the Islamization. With qualitative approach in this study, researcher wants to tell the more about this emergence of syariah bank from conventional bank. In this study researcher want to tell reader if there is a corelation between Islamization and commodification that makes Islamic symbol becoming commodified."

"Pertumbuhan aset adalah salah satu indikator perkembangan perbankan Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Penelitian ini meneliti bertujuan untuk melihat pengaruh internal perbankan dan variabel makro ekonomi terhadap pertumbuhan total aset perbankan syariah di Indonesia. Variabel yang diduga mempengaruhi terdiri dari variabel internal Perbankan yang meliputi Porsi Pembiayaan Bagi Hasil, Volume Deposito Mudharabah, Jumlah Uang Beredar dan Indeks Produksi Industri dengan menggunakan data bulanan, Januari 2010 sampai dengan Desember 2014. Analisis statistik menggunakan Korelasi Pearson Product Moment dan Regresi Linier Berganda atau Multi Linear Regression (MLR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Volume Deposito Mudharabah dan Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan total aset bank syariah di Indonesia. Sedangkan, Pertumbuhan Porsi Pembiayaan Bagi Hasil dan Perubahan Indeks Produksi Industri tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan total aset bank syariah di Indonesia.

---

Asset growth is one indicator of the development of Islamic banking as a financial intermediary. This study aims to investigate the influence of internal banking and macroeconomic variables on the growth of the total assets of Islamic banking in Indonesia. The variables suspected to affect consisting of internal variables that include Portion Banking Financing Sharing, Volume Mudharabah deposits, Money Supply and Industrial Production Index using monthly data, January 2010 to December 2014. Statistical analysis using Pearson Product Moment Correlation and Regression or Multiple Linear Regression (MLR).

The results showed that the Mudharabah Deposit Growth Volume Growth of the Money Supply and significant effect on the growth of the total assets of Islamic banks in Indonesia. Meanwhile, Portion Growth Financing For Results and Changes in Industrial Production Index has no effect on the growth of the total assets of Islamic banks in Indonesia."

"ABSTRAKBerdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah usaha kecil menengah Indonesia pada tahun 2013 berjumlah 99,99% dari jumlah unit usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,34%. Sayangnya, UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya, salah satunya sumber daya permodalan. Penelitian ini menggunakan panel data dari 124 bank yang ada di Indonesia sejak tahun 2008 hingga tahun 2014. Dengan menggunakan metode fixed effect, random effect dan GMM, penelitian ini diharapkan mampu melihat faktor yang mempengaruhi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa aspek syariah, moneter dan ukuran bank memberikan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan usaha mikro kecil menengah pada perbankan di Indonesia.

---

ABSTRACTBased on data from the Cooperatives and SMEs Ministry, the number of Indonesian small and medium enterprises in 2013 was 99.99% of the total business units with contribution until 60.34% of GDP. However, SMEs mostly have difficult in accessing resources which one of them was capital resource. This study uses panel data of 124 banks in Indonesia from 2008 to 2014. By using random effect and GMM methods, this study tried to assess the factors that influence the banks preference for fiancing SMEs, especially in Islamic banking. The results of this study indicate that aspects of sharia, monetary and bank size have significant impact on SME financing Indonesian banking."

"Margin pembiayaan merupakan salah satu unsur yang diperjanjikan dan disepakati antara nasabah dan bank syariah dalam suatu akad murabahah. Dalam perikatan Islam, selain harus terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad, terdapat beberapa asas penting yang seharusnya juga terpenuhi, yaitu Asas Persamaan (kesetaraan), Asas Keseimbangan, Asas Keadilan, Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan), dan Asas Amanah. Margin pembiayaan syariah yang tinggi, dinilai sebagian masyarakat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan margin dalam pembiayaan pemilikan rumah dengan akad murabahah di bank syariah ditinjau dari prinsip-prinsip syariah.Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif serta didukung dengan hasil wawancara dengan nara sumber dari bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan penelitian didapat bahwa ketentuan margin dengan akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah di Bank Syariah X, beberapa ketentuannya belum memenuhi asas-asas dalam perikatan Islam dan prinsip-prinsip syariah serta belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penentuan margin di bank syariah, sehingga pada umumnya masih mengacu kepada ketentuan bunga di bank konvensional.

---

Margin of financing is one element of the agreement and agreed upon between the customer and the Islamic bank in a murabaha contract. In Islamic agreement, in addition to the fulfillment of the requirements in harmony and legality of the contract, there are some important principles that should also be fullfiled, namely the Principle of Equality (equality), Principle of Balance, Principles of Justice, principle of the benefit (not to burden), and Principles Amanah. Islamic finance high margin, considered by some people is not in accordance with Islamic principles. The problem in this research is how the determination of margins in house ownership financing with Islamic Bank Akad Murabaha In terms of the Islamic principles.

The study was conducted by research literature that is normative and is supported by interviews with persons in charged for the matter from conventional banks and Islamic banks. Based on the research, some provision in the determination of margin with murabahah for house ownership financing in Bank Syariah X do not meet the principles of the Islamic agreement as well as the lack of regulations governing the particulars of the determination of margin in Islamic banks, so in the essence it still generally refers to the determination of interest in conventional banks"

"Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008, berdampak pada industri perbankan syariah di Indonesia. yang terjadi dibelahan dunia termasuk di Indonesia, telah mengakibatkan berbagai lembaga keuangan global mengalami kerugian dan kebangkrutan. Salah satu sistem perbankan yang teruji dapat bertahan pada saat terjadinya krisis adalah perbankan syariah. Akan tetapi, dilihat dari pertumbuhan industri perbankan syariah pada indikator keuangan dan rasio keuangan cenderung melambat pada tahun 2014-2015. Dengan melambatnya perkembangan industri perbankan syariah maka penelitian ini akan melihat dampak assesment terhadap efisiensi perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia ketika krisis keuangan global dan sesudah krisis keuangan global bersifat fluktuatif. Bank Umum Syariah ketika krisis keuangan global lebih efisien dibanding sesudah krisis keuangan global. Penyebab inefisiensi yang harus diperbaiki fokus bisnisnya akibat terjadinya kekurangan dan kelebihan pada variabel input Dana Pihak Ketiga, Aset Tetap, dan Modal serta variabel output Pembiayaan dan Pendapatan operasional.

---

Global financial crisis happened in 2008 had an effect on Islamic banking industry in Indonesia. The crisis had made different financial institutions suffered global losses and bankruptcy. One of the banking system that was tested and survived on that crisis was Islamic banking. However, judging from its development, the Islamic banking industry tended to slow down in the years 2014 2015. Based on this slow development of Islamic banking industry, this study will look at the impact of assessment on the efficiency of Islamic banking in Indonesia.The method used in measuring the efficiency of the method is non parametric Data Envelopment Analysis DEA.

The results of this study indicates that the overall level of efficiency of Islamic banking in Indonesia in and after the global financial crisis is fluctuating. Islamic Banks in the global financial crisis were more efficient than after the global financial crisis. The cause of inefficiency that had to be fixed due to the advantages and disadvantages of the input variables Deposits, Fixed Assets, and Capital and output variables Financing and Operating Income."

"ABSTRACTSharia Banking is a bank which operates using Islamic legal principles, which refers to the provisions of the Quran and Hadith. In its products, Sharia Banking generally uses profit sharing system. Where it can be in the form of channeling of funds, fund raising and services. Whereas in order to apply those products, there what is called agreements aqd that bind the parties. Where in this case, there are three agreements that occur. First, a debt and account receivable agreement. Second, addendum of mudharabah financing agreement aqd and the last one is the corporation of lending land certificate agreement. But the problem is that in the process of making the addendum of mudharabah financing agreement aqd there are tricks, deceptions and threat. Therefore, this case will be analyzed based on the applicable law in Indonesia which is Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah PERMA No. 2 Tahun 2008 by using research method of literature study with secondary data by using qualitative analysis method. The conclusion of this analysis is that in order for an agreement to be valid and can be executed properly, it must be accordance with Islamic Sharia and also fulfill the pillars and provisions already established in law applicable in Indonesia. Where the agreement is to be made voluntarily and free from coercion, threat or deception. If it does not meet the above provisions, then an agreement will be void and the infringing parties in the agreement are required to take responsibility for the misconduct.

---

ABSTRAKPerbankan Syariah merupakan bank yang beroperasi menggunakan prinsip hukum Islam, dimana hal ini mengacu pada ketentuan dalam al-Quran dan al-Hadits. Dalam operasionalnya, Bank Syariah umumnya menggunakan pola bagi hasil dalam berbagai produknya. Produknya tersebut dapat berbentuk penyaluran dana, penghimpunan dana dan jasa. Dimana untuk menerapkan produk-produk tersebut ada yang dinamakan dengan perjanjian aqd yang mengikat para pihak. Dalam kasus ini, ada tiga perjanjian yang terjadi pada para pihak. Yang pertama adalah perjanjian utang piutang, yang kedua adalah perjanjian addendum pembiayaan mudharabah dan yang terakhir adalah kerjasama peminjaman sertifikat. Namun permasalahannya disini adalah bahwa dalam proses pembuatan akad pembiayaan mudharabah oleh para pihak tersebut terdapat akal-akalan, tipu muslihat dan ancaman atau paksaan sehingga perjanjian aqd tersebut tidak sah. Oleh karena itu, kasus ini akan dianalisis menggunakan hukum perjanjian aqd yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah PERMA No. 2 Tahun 2008. Dengan menggunakan metode penilitian diantaranya seperti studi kepustakaan dengan mencari data sekunder yang terdiri dari sumber primer dan sekunder dengan metode analisis qualitative. Dimana kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa agar sebuah perjanjian aqd mejadi sah dan dapat dilaksanakan dengan baik, haruslah sesuai dengan syariat Islam dan juga memenuhi rukun dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Dimana perjanjian aqd tersebut harus dilakukan secara sukarela dan bebas dari paksaan, ancaman maupun tipuan. Apabila tidak memenuhi ketentuan diatas, maka sebuah perjanjian aqd haruslah menjadi batal dan pihak-pihak yang melanggar dalam perjanjian tersebut diharuskan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. "