Ditemukan 242 dokumen yang sesuai dengan query
Emmanuella
"
Tesis ini membahas mengenai anggaran dasar perseroan, dimana dalam setiap perseroan terdapat anggaran dasar yang merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum. Perseroan yang ada di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibentuk berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan lahirnya Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, maka dibutuhkan penyesuaian atas anggaran dasar perseroan yang telah memperoleh ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27473
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Fitri Endah Kania
"
ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh status badan
hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 tahun
harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang tersebut Yang
menjadi permasalahan adalah apakah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, telah sesuai dengan peraturan dan
Undang-Undang yang berlaku? Lalu kendala apa sajakah yang terjadi dalam proses
penyesuaian anggaran dasar tersebut? dan bagaimana akibat hukum bagi PT yang
terlambat atau tidak menyesuaikan ...
"
2008
T37386
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Dian Fitriani
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37370
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Luqman Rahmadi
"
Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notans. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama mereka semua harus dimasukkan ke dalam SABH Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah cara penyelesaian pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37404
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Esther Pascalia Ery Jovina
"
Dalam pelaksanaan jual beli saham, ada persyaratan Undang-Undang yang harus dipenuhi antara lain seperti diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) yang harus dimuat dalam akta notaris dan kemudian harus dibuatkan akta jual beli atas saham-saham tersebut. Tanpa dibuatnya akta jual beli tersebut, maka jual beli saham tersebut adalah batal demi hukum. Dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung mengenai kasus jual beli saham dalam PT.Bumi Mansyur Permai membatalkan putusan-putusan di ketiga tingkat peradilan karena ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30233
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Rheza Ganeswara Karana
"
[ABSTRAK
Sumber daya manusia yang sehat dan terampil sangat diperlikan dalam membangun negara. Oleh karena itu sangat diperlukan fasilitas kesehatan antara lain rumah sakit yang memadai, berkualitas serta dapat menjamin hak dari pengguna jasa dan mitra kerjanya. Terdapat beberapa bentuk badan hukum rumah sakit di Indonesia antara lain adalah Perseroan Terbatas dan Yayasan. Skripsi ini membahas beberapa keunggulan dan kekurangan dari rumah sakit dengan badan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing bentuk badan hukum ...
"
Universitas Indonesia, 2016
S61695
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Candy Nurul Khasanah
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kepailitan yang permohonannya diajukan oleh debitor sendiri (voluntary petition) berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulis melakukan tinjauan yuridis terhadap kasus kepailitan PT. Mandala Airlines yang permohonannya diajukan oleh perseroan itu sendiri sebagai debitor pailit. Untuk mengetahui bagaimana pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri, maka dibahas juga mengenai perbandingan voluntary petition di Indonesia dengan negara Amerika ...
"
2016
S63185
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mutiara Husna Wahono
"
Perseroan terbatas sebagai badan hukum menganut prinsip entitas hukum yang terpisah (separate legal entity) yang melahirkan konsep pertanggungjawaban terbatas (limited liability) dari para pemegang sahamnya. Adanya kedua konsep tersebut otomatis memisahkan kekayaan perseroan terbatas dari kekayaan pribadi para pemegang sahamnya. Meskipun pemegang saham merupakan pemilik sebagian dari perseroan terbatas, para pemegang saham tidak dapat menuntut harta kekayaan perseroan terbatas. Saham yang diperoleh saat berada dalam status perkawinan dapat menjadi harta bersama. Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hasnati
Yogyakarta: FH UII Press, 2004
658.15 HAS p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sancoyo Budi Utomo
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
346.06 AGU k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
