Ditemukan 242 dokumen yang sesuai dengan query
Ferhat Afkar
"
Skripsi ini membahas mengenai ketentuan perikatan gadai saham bila dihadapkan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007), khususnya mengenai ketentuan pemindahan hak atas saham dan keberlakuan hak memesan saham terlebih dahulu dalam eksekusi gadai saham.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perikatan gadai saham tidak dapat mengecualikan ketentuan dalam UU 40/2007 dan hak memesan saham terlebih dahulu tetap berlaku ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24903
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
"
Penetapan berlakunya UU 1/1995 teptang Perseroan Terbatas merupakan suatu tonggak yang penting,
karena negara RI kemudian memiliki
kaidah-kadiah baru tentang Perseroan Terbatas, sebagai pengganti
norma-norma ygng terdapat dalam Wetboek van
Koophandel (WoK). Karena melihat adanyq perbedaan
dasar falsafah antara UU Perseroan Terbatas dan
Wetboek van Koophandel, penulis kemudian meIa-
kukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen dalam
sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk meninjau latar belakang historis asas kekeluargaan dulam UU Perseroan Terbatas.
...
"
Hukum dan Pembangunan, No. 1-3 Januari-Juni 1998 : 29-41, 1998
HUPE-(1-3)-(Jan-Jun)1998-29
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ronaldie Christie
"
ABSTRAK
Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki beberapa keuntungan, salah satunya adalah prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham perseroan.
Prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dapat dihapuskan apabila terjadi beberapa hal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peseroan Terbatas mengatur beberapa hal mengenai penghapusan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut, pertama, dalam hal apa
sajakah dapat diterapkan prinsip Piercing' The Corporate Veil terhadap pemegang saham?; kedua, apakah prinsip Piercing ...
"
2007
T18217
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Paulus Widodo Sugeng Haryono
2005
T25411
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kartini Putri Ngadimin
"
Tesis ini membahas implikasi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan adanya kepemilikan dari pemegang saham yang cacat hukum. Pembahasan akan difokuskan pada keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan tanggung jawab notaris terkait yang Rapat tersebut sudah diberitahukan di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Apabila Rapat Umum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bachtiar Noly Wijaya
"
Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan penyuluhan dan mengambil langkah yang tepat dalam pembuatan akta autentik dengan memastikan kebenaran formil dari suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengalihan kekayaan perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan bersamaan dengan perubahan pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan yang belum berstatus badan hukum. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan dari akta pengalihan kekayaan perseroan dan tanggung jawab Notaris yang membuat akta ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Purba, Exori Claudia Isura
"
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai perbuatan hukum pembelian beberapa bidang tanah Hak Milik atas nama direktur utama perusahaan pengembang yang digunakan untuk kepentingan kegiatan usaha perusahaan. Pemisahan harta kekayaan dalam suatu perseroan dengan pemiliknya seharusnya menjadi salah satu prinsip yang penting untuk diperhatikan dalam mendirikan dan menjalankan suatu perseroan. Hal ini disebabkan perseroan merupakan subyek hukum tersendiri yaitu suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban tersendiri. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah mengenai status ...
"
2019
T54076
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Johny Ray Ihatman
"
[ABSTRAK
Dunia usaha diharapkan dapat turut serta meningkatkan perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan perekonomian dunia di era globalisasi ini, khususnya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha. Pemerintah Indonesia pun memandang perlu untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan bagi dunia usaha, yang merupakan salah satu pilar perekonomian nasional agar memiliki landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional. Untuk mengakomodir hal tersebut, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disahkan.Dalam undang-undang ini, Tanggung Jawab Sosial dan ...
"
2015
T43901
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Priya Andika
"
Tesis ini membahas kasus mengenai PT. Eco Enviromental Energy Indonesia yang di dalam penyelenggaraan salah satu RUPS-nya telah terjadi penolakan atas kehadiran wakil dari salah satu pemegang saham di dalam RUPS tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder guna menunjang penulisan.dengan studi kasus terhadap penolakan kehadiran wakil pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa PT. Eco Enviromental Energy Indonesia pada tanggal 21 Mei 2011. Analisa terhadap putusan dan pertimbangan Majelis ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44047
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Olviani Shahnara
"
[ABSTRAK
Tesis ini menyoroti permasalahan mengenai implikasi yuridis terhadap akuisisi perseroan terbatas tertutup yang tidak mengumumkan rencana akuisisi dan hasil akuisisi dalam minimal satu surat kabar harian nasional. Mengumumkan rencana akuisisi merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbats, namun terdapat perseroan yang meniadakan kewajiban ini karena undang-undang diam terhadap sanksinya. Metode penelitian yang digunakan adalah preskriptif yuridis analitis yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian yaitu perseroan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44031
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
