Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"SABH adalah Sistem Administrasi Badan Hukum dalam permohonan penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan secara elektronik menggunakan media Internet secara on line. Sebuah prosedur adalah kunci dari suatu sistem hukum yang berlaku, tanpa prosedur yang benar dan sesuai dengan undang-undang serta ketentuan yang berlaku, maka seluruh sistem tersebut akan timpang, sehingga prosedur memegang peranan penting dalam sebuah keberlangsungan suatu sistem. Begitu pula dalam sistem pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dimana peranan notaris adalah sebuah mata rantai dari seluruh prosedurnya. Keberadaan notaris selaku pejabat umum ini tidak hanya sekedar untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya tetapi juga atas perintah undang-undang.Tanggung jawab notaris dalam hal pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dari peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Pengetahuan notaris dengan kemajuan teknologi penggunaan SABH harus sejalan. Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, perlu untuk melakukan pembenahan dan mengimplementasikan hal-hal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

SABH is a Law Board Administration System in resolving of Limited Company law board that established electronically and used the Internet media as on line. Resolving of law board involves legalization, agreement, reporting and announcement of changes of base budget of limited company. Procedure is the key of the established law, without right procedure that based on the established law, without right procedure that based on established rules and regulations, the whole system will fall therefore, procedure has an important role in maintaining a system. In founding a Limited Corporation, the role of notary becomes the link of all procedures.The presence of a notary as public officials is not just to serve people who need their services but also by order of law. The responsibility of a notary in the case of the establishment of a Limited Company is part of the role of notaries in the process of approval of the establishment is a Limited Company. The notary knowledge of regulations and the advancement of technology in terms of the use of SABH should be parallel.Civil Directorate, the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Justice and Human Rights, which has authority in the field of services and legal endorsement Company Limited, needs to make improvements and implement those things mandated by Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Company."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai pengaturan mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Beneficial Owner dari suatu Perseroan Terbatas dengan merujuk kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini mencoba menganalisis pihak yang dapat ditetapkan sebagai Beneficial Owner serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepadanya dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan hukum di bidang ekonomi mengenai Beneficial Owner serta ditujukan untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai Beneficial Owner di Indonesia. Beneficial Owner merupakan konsep kepemilikan yang berasal dari negara Inggris pada masa perkembangan trust law. Konsep Beneficial Owner kemudian berkembang secara luas, baik dalam ranah internasional maupun nasional. Indonesia menerbitkan Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 yang mewajibkan setiap Korporasi untuk menetapkan Beneficial Owner, namun UUPT tidak mengatur mengenai keberadaan Beneficial Owner. Perbedaan antara Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 dalam memahami keberadaan Beneficial Owner akan memberikan pengaruh pada Perseroan, salah satunya mengenai bentuk pertanggungjawaban. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pihak yang dapat ditetapkan sebagai Beneficial Owner ditentukan berdasarkan dua sudut pandang berbeda serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Beneficial Owner tergantung kepada perbuatan yang melibatkan kerugian. Saran dari penelitian ini adalah regulator sebaiknya melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan sehingga tidak menciptakan ketidakpastian hukum

---

ABSTRACTThis research discusses about the regulation regarding the form of Beneficial Owners accountability in Limited Liability Company by referring it to the Indonesias applicable laws and regulations. Beneficial Owner is a concept that orginally came from United Kingdom during the development of the trust law. Then, the concept of Beneficial Owner developed widely in international and national spheres, including Indonesia. Indonesia then issued the Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 which requires every Corporation, including the Limited Liability Company to establish a Beneficial Owner. That regulation is different from UUPT, because UUPT doesnt even acknowledge the existence of Beneficial Owner. The difference between Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 and UUPT in understanding the existence of a Beneficial Owner will give some impact to the Company, such as in terms of Beneficial Owners accountability. Therefore, this research with a normative juridical methode attempts to analyze which parties that can be designated as Beneficial Owner and also the forms of accountability that can be requested to the Beneficial Owner by referring to the applicable laws and regulations. This reseacrh aims to increase the legal knowledge regarding Beneficial Owner and to broaden publics insight into Beneficial Owner in Indonesia. The results of this study is explaining the parties that can be appointed as Beneficial Owner is determined based on two different perspectives, and the form of accountability that can be requested to the Beneficial Owner are depends on the actions caused it losses. The suggestion from this research is for the regulatos should make some adjustments to laws and regulations so it will not create a legal uncertainity."

"Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan penyuluhan dan mengambil langkah yang tepat dalam pembuatan akta autentik dengan memastikan kebenaran formil dari suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengalihan kekayaan perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan bersamaan dengan perubahan pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan yang belum berstatus badan hukum. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan dari akta pengalihan kekayaan perseroan dan tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akta pengalihan kekayaan perseroan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagai seorang Notaris, dalam menjalankan tugasnya harus harus hati-hati, seksama dan berpegang pada UUJN-UUPJN dan KEN. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan apabila Notaris tersebut meninggal dunia, tanggung jawab tersebut tetap dapat menjadi pasiva dan ditanggung ahli warisnya.

---

A Notary must be able to provide counselling and take appropriate steps in the making of authentic deeds by ensuring the formal truth of the legal acts, The legal action referred to in this matter is the Assignment of Company's Assets without the approval of the General Meeting of Shareholders which is conducted together with changes in shareholders in the Company's Articles of Association that have not yet been incorporated as legal entities. Issues raised here are the validity of the deed of Assignment of Company's Assets and the responsibilities of the Notary who made the deed without the approval of the General Meeting of Shareholders. The research method is normative juridical research, using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This study uses descriptive data analysis methods with a qualitative approach. The result of this research is that the deed of assignment of company's assets can only be carried out with the approval of the General Meeting of Shareholders. The notary public can be held accountable in civil law and if the notary dies, that responsibility can still be liability and bears the responsibility of his heir."

"Tesis ini membahas peran dan tanggungjawab notaris sebagai satu-satu pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang membuatkan akta merger dan melakukan pengurusan pengesahan anggaran dasar pelaku usaha berbentuk perseroan bila terjadi perubahan anggaran dasar akibat merger menurut hukum persaingan usaha. Terutama menyangkut kewajiban pemberitahuan dan konsultasi terhadap merger yang telah memenuhi threshold wajib lapor.

---

The thesis discusses about the roles and responsibilities of public notary in their position as the only public official who are given the mandate by law to develop merger act and manage the legalization of article of association of business entities in the form of perseroan should a change of article of association due to the merger based on business competition law. The obligation to report and consult regarding the merger that has fulfill the threshold will be highlighted in this thesis."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perbuatan hukum pembelian beberapa bidang tanah Hak Milik atas nama direktur utama perusahaan pengembang yang digunakan untuk kepentingan kegiatan usaha perusahaan. Pemisahan harta kekayaan dalam suatu perseroan dengan pemiliknya seharusnya menjadi salah satu prinsip yang penting untuk diperhatikan dalam mendirikan dan menjalankan suatu perseroan. Hal ini disebabkan perseroan merupakan subyek hukum tersendiri yaitu suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban tersendiri. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah mengenai status kepemilikan tanah yang dibeli oleh direktur utama yang terikat dalam perkawinan namun digunakan dan dikuasai untuk kepentingan perseroan dan mengenai akibat putusnya perkawinan terhadap tanah yang dibeli direktur utama tersebut dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan harta bersama dari direktur utama dan istrinya walaupun objek sengketa tersebut dikuasai dan digunakan untuk kepentingan perseroan. Akibat putusnya perkawinan direktur utama dan istrinya menyebabkan tanah tersebut menjadi objek pembagian harta bersama. Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah bahwa aset yang dibeli perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar dibeli langsung atas nama perseroan sehingga kepemilikannya menjadi sempurna serta menghindari upaya berupa perjanjian pinjam nama.

---

This study researches about the legal act of purchasing plots of land with Right of Ownership on behalf of president director of developer company, which lands are used for the interest of the company business activity. The separation of assets between a company and its owner should be one of the important principles to be considered in establishing and running a limited liability company. This is because the limited liability company is a separate legal subject from its shareholder, namely a legal entity that has its own rights and obligations. This thesis analyses the ownership status of land purchased on behalf of president director who is bound in marriage yet are used and controlled for the benefit of the company. This thesis also analyses the legal consequence of marriage dissolution over the land purchased by president director in marriage bond. The research method applied in this thesis is normative juridical research and the research is analytical descriptive research. The conclusion of this study is that the land is the joint matrimonial assets of the director and his wife even though the land is controlled and used for the company`s interests. As a result of the divorce of the director and his wife, the land became the object of the joint matrimonial property division. Based on this study, author may suggest that the assets purchased by the company whether in the form of movable and immovable goods should be purchased directly on behalf of the company to avoid the nominee agreement scheme."