Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kasus mengenai PT. Eco Enviromental Energy Indonesia yang di dalam penyelenggaraan salah satu RUPS-nya telah terjadi penolakan atas kehadiran wakil dari salah satu pemegang saham di dalam RUPS tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder guna menunjang penulisan.dengan studi kasus terhadap penolakan kehadiran wakil pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa PT. Eco Enviromental Energy Indonesia pada tanggal 21 Mei 2011. Analisa terhadap putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengenai kasus ini bahwa pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada seseorang untuk mewakilinya dalam RUPS Luar Biasa merupakan hak dari pemegang saham sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Ketua Rapat sendiri di dalam memutuskan orang-orang yang dapat hadir dalam RUPS harus disertai dengan alasan dan dasar hukum yang tepat, dimana di dalam kasus ini Ketua Rapat yang menolak kehadiran wakil salah satu pemegang saham dengan alasan orang tersebut bukanlah orang dari Perseroan adalah tidak tepat dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dimana atas hal tersebut mengakibatkan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS menjadi tidak sah.

---

This thesis addresses the case of PT. Eco Enviromental Energy Indonesia which in one of its GMOS has occurred rejection of the presence of a representative of one of the shareholders in the GMOS. This research is done using literature method and an analysis over a case which is completed by collecting secondary data to support the reference of this thesis with case study of the rejection of the presence of shareholder representatives at the Extraordinary GMOS of PT. Eco Enviromental Energy Indonesia on May 21st, 2011. Analysis of the decision and consideration of High Court of Pekanbaru Judges about this case was that the authorization by the shareholders to someone to represent him at the Extraordinary GMOS is the right of shareholders in accordance with Article 85 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. Chairman of the Meeting itself in deciding the people who can attend the GMOS must be based on reasons and appropriate legal basis, which in this case Chairman of the Meeting denied the presence of representative of one of the shareholders by reason of that person is not the person of the Company is not right and considered as a tort, which is resulted thst the decisions taken at the GMOS becomes invalid."

"[ABSTRAKTesis ini menyoroti permasalahan mengenai implikasi yuridis terhadap akuisisi perseroan terbatas tertutup yang tidak mengumumkan rencana akuisisi dan hasil akuisisi dalam minimal satu surat kabar harian nasional. Mengumumkan rencana akuisisi merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbats, namun terdapat perseroan yang meniadakan kewajiban ini karena undang-undang diam terhadap sanksinya. Metode penelitian yang digunakan adalah preskriptif yuridis analitis yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian yaitu perseroan terbatas yang tidak mengumumkan rencana akuisisi harus melakukan ratifikasi hasil akuisisi dengan mengumumkannya di surat kabar harian nasional walaupun akuisisi telah terjadi.

---

ABSTRACTThis thesis highlighted an issue regarding legal implications of acquisition of an unlisted limited liability company, which did not publish its acquisition plan and the result of its acquisition in at least one daily national newspaper. Publishing those matters are the company obligations as stipulated in Law Number 40 year 2007 regarding Limited Liability Company, yet there are companies which negate this obligation because the law silence to its sanction. The method used in this thesis is legal prescriptive analytics, which based on relevance regulations. This thesis results is the company, which did not publish its acquisition plan, shall rectifying its acquisition result in at least one daily national newspaper although the acquisition had occurred., This thesis highlighted an issue regarding legal implications of acquisition of anunlisted limited liability company, which did not publish its acquisition plan andthe result of its acquisition in at least one daily national newspaper. Publishingthose matters are the company obligations as stipulated in Law Number 40 year2007 regarding Limited Liability Company, yet there are companies which negatethis obligation because the law silence to its sanction. The method used in thisthesis is legal prescriptive analytics, which based on relevance regulations. Thisthesis results is the company, which did not publish its acquisition plan, shallrectifying its acquisition result in at least one daily national newspaper althoughthe acquisition had occurred.]"

"Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembebanan Hak Tanggunan terhadap aset Perseroan Terbatas, mengetahui proses pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan terhadap aset perseroan terbatas apabila terjadi wanprestasi, dan mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur dan pihak ketiga sebagai pembeli lelag apabila debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep, pendapat ahli dan bahan-bahan lain yang relevan mengenai pembebanan dan eksekusi Hak Tanggungan dalam kaitannya dengan pemberian kredit bank di Indonesia. Di dalam tesis ini dibahas mengenai pembebanan Hak Tanggungan terhadap aset perseroan yang merupakan jaminan dari perjanjian kredit bank dalam upayanya untuk menjalankan usaha dan eksekusi terhadap Hak Tanggungan tersebut apabila perseoran melakukan wanprestasi, serta perlindungan hukum yang diperoleh bagi Bank sebagai kreditur dan pihak ketiga sebagai pembeli lelang apabila debitur mengajukan gugatan mengenai lelang eksekusi Hak Tanggungan yang bersangkutan ke Pengadilan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses pembebanan Hak Tanggungan harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya, kemudian mengenai eksekusi Hak Tanggungan perlu diperjelas mengenai ketetuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dari ketetuan tersebut yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di Indonsia dan juga mengeai nlai limit harga dari jaminan yang dieksekusi melalui lelang agar tidak merugikan para pihak.

---

The purpose of this thesis is to know the process and things that need to be of concern in the act of the imposition of mortgage on limited company assets, to know the process of the execution of mortgage on limited company assets when breach of contract occured and the leal protection on creditor and third party as a buyer if the debtor filed a law suit to the court. The method used in this thesis is normative research which review the law regulations, concepts, exepert?s opinons, and other related documents about the imposition and execution of mortgage in accordance to the credit allocation in Indonesia.

This thesis explain about the impositon process of mortgage on the limited company assets as a collateral of credit allocation treaty for its working capital and the execution process of the mortgage on the limited company assets, and also the legal protection for the Bank as creditor and the third party as an auction buyer in the execution process.

The result of this research are in the process of the imposition both parties must comply to the regulations made by the Indonesia Government for example Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perseroan Terbatas and other relevant regulations, and then about the executions of the mortgage needs to be cleared on the Article 6 Undang-Undang Hak Tanggungan so it would not cause a misconception or misintrepretation about the article that caused uncertainty of the act of execution on the mortgage and also the minimum price for the object of motrgage so it will not inflict any loss for both parties."

"ABSTRAKPada tahun 1957 Pabrik Gula Gondang Winangoen menjadi milik Pemerintah RI, dan pengawasannya diserahkan kepada Pusat Perkebunan Negara PPN Baru unit Semarang, dan nama Pabrik Gula PG. ini berganti nama menjadi PG. Gondang Baru. Buruh berperan sebagai motor penggerak nasionalisasi pada PG. Gondang Gondang Baru sepanjang tahun 1958-an. Sesuai PP No. 164/1964 tanggal 1 Juli tahun 1964, PG. Gondang Baru beralih di bawah naungan PPN Jawa Tengah V Surakarta. Selanjutnya PPN dibubarkan berdasarkan PP No.14/1968, dan diganti Perusahaan Negara Perkebunan PNP XVI yang berkedudukan di Solo. Perkembangan selanjutnya tahun 1969 terjadi perubahan dari PNP XVI yang menyebabkan perusahaan ini kemudian masuk menjadi PT. Pabrik Gula Gondang Baru.Skripsi ini bertujuan untuk menunjukkan pergerakan industri gula pada masa pemerintahan Republik Indonesia, dari tahun 1957 sampai 1969, khususnya yang terjadi pada pabrik gula ini. Metode penelitian yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Data tambahan diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan PG. Gondang Baru.

---

ABSTRACTIn 1957 the Gondang Winangoen Sugar Factory belonged to the Government of Indonesia, and its supervision was handed over to the New Plantation Enterprise of the State Pusat Perkebunan Negara PPN Baru unit of Semarang. The name Gondang Winangoen Sugar Factory was changed to Gondang Baru Sugar Factory. The Labourers had a role as a driving force of nationalization at the Gondang Baru Sugar Factory during the 1958 rsquo s. According to Government Regulation No. 164 1964 July 1 1964, PG. Gondang Baru was registered and placed under the auspices of the PPN V Surakarta, Central Java. Subsequently the PPN was dissolvedbased on Government Regulation No.14 1968 and in the end of 1968 replaced to State Plantation Company Perusahaan Negara Perkebunan PNP XVI based in Solo. In this case PG. Gondang Baru was included under the auspices of PNP XVI.In 1969 PNP XVI underwent changes and was then registered as PT. Gondang Baru Sugar Factory. This thesis aims to show the movement of the sugar industry during the Republic of Indonesia, from 1957 to 1969, especially what happened to this sugar factory. The research methods used in this paper are historical method that is heuristics, critics, interpreting and historiography. Additional data was obtained through interviews with informants who are able to relate the history of Gondang Baru Sugar Factory. "

"Skripsi ini mencoba mengkaji dan membahas mengenai pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Kurator secara pribadi apabila terdapat kesalahan dalam tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut dibahas dengan melihat teori-teori kesalahan yang digunakan sebagai hukum positif di Indonesia, seperti dalam hukum pidana, karena UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai posisi Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit, sebagai organ yang menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas pada umumnya. Kemudian dalam skripsi ini akan menganalisis putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar lebih relevan.

---

This thesis tries to examine and discuss about the responsibility that can be charged to the Bankruptcy Trustee rsquo s own asset if there is a mistake in his duty to arrangement and ordering the bankrupt property as regulated in Article 72 of Law no. 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation of Debt Payment. This is discussed by looking at the theories of error that are used as positive law in Indonesia, as in criminal law, because of Law no. 37 of 2004 does not provide further explanation and regulation regarding the accountability for the mistakes made by the Bankruptcy Trustee in carrying out the task of managing and securing the bankruptcy property. In this thesis will also be discussed about the position of the Board of Directors in a Limited Liability Company that has been declared bankrupt, as an organ that runs the management of Limited Liability Company in general. Then in this thesis will analyze the decision of Commercial Court in Surabaya District Court to be more relevant."

"Tenaga Kerja Asing yang menjabat sebagai anggota direksi tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai organ perseroan terbatas dalam satu perseroan. Direktur asing yang dipertimbangkan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Ketenagakerjaan dapat menjalankan fungsinya di beberapa perusahaan selama Tenaga Kerja Asing diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagai anggota direksi dan secara sesuai dapat menjalankan fungsingya. Penulisan ilmiah ini berbentuk yuridis-normatif, bertipologi normatif, dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perangkat hukum di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing yang menjabat sebagai direktur. Akan tetapi, akibat kurang adanya kepastian hukum dalam peraturan pelaksana ketenagakerjaan, pemberi kerja diharuskan untuk mengetahui dan cermat dalam memberikan kepastian informasi kepada Direktur Asing untuk memulai tugasnya perseroan guna menghindari Tenaga Kerja Asing dalam melanggar peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

---

Foreign Worker who serve as members of the board of director do not only undertake their functions as organs of limited liability company in one company. Foreign director are considered as employee pursuant to Labour Law could undertake their functions in several companies as long as Foreign Worker have been appointed with the General Meeting of Shareholders as a member of the board of directors and could properly undertake their functions. This is a legal normative thesis with normative typology, utilizing secondary legal data and descriptive analytic method. Based on the result of these thesis, it can be concluded that the legal instruments in Indonesia provide legal protection for foreign worker who serve as directors. However, due to lack of legal certainty in executive labour regulations, employers are required to understand and scrupulous in providing information to the Foreign Director in order to begin their duties for preventing such violation of applicable labour regulations in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas implikasi hukum terhadap akta risalah rapat umum pemegang saham RUPS sebagai akta pejabat yang cacat yuridis. Dewasa ini para pengusaha sering menggunakan uang sebagai sarana mewujudkan segala sesuatu yang hendak dicapai yang mengakibatkan Notaris berada dalam keadaan dilema sehingga terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan yang dapat mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan maupun dipandang sebagai akta yang tidak sempurna. Permasalahan dalam tesis ini adalah membahas peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS Perseroan Terbatas PT.X dan keabsahan RUPS PT. X berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas UUPT dan anggaran dasar PT.X, serta kedudukan dan tanggung jawab Notaris atas akta risalah RUPS PT.X yang dibatalkan oleh pengadilan karena cacat prosedural. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris sebagai pejabat umum merupakan pihak yang dipercaya untuk membuat akta autentik dimana Notaris harus bertindak netral untuk menjaga kepentingan para pihak, sehingga Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS wajib memeriksa keabsahan penyelenggaraan RUPS. Pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar mengakibatkan keputusan RUPS yang diambil menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Implikasi hukumnya adalah akta risalah rapat yang dibuat oleh Notaris yang menimbulkan kerugian di salah salah satu pihak menjadi dapat dibatalkan, yang berarti Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun secara administratif.

---

ABSTRACTThis thesis analyze the legal implications of The General Meeting of The Shareholders as legally defect deed of the official. Nowadays the businessmen often use money as a media to create a goal that may cause Notary in a dilematic position, causing a violation of authority that may cause the deeds become legally defected, voidable, or deemed as non perfect evidence. The legal problematics in this thesis are to analyze the role and the liability of the Notary regarding the deed of GMS PT.X and the legality of the PT. X rsquo s GMS based on Law Number 40 of 2007 regarding limited libality company and article of association of PT. X and the role and liability Notary regarding the court stipulation that deem the GMS deed of PT. X void because of procedural error. This thesis uses the juridical normative methods along with literature study. The result of this thesis are Notary as a public official is a trusted party who draw authentic deed, therfore the Notary shall be neutral to protect the interest of the parties, thus the Notary shall check the legality of the GMS when he or she draws the GMS deed. The GMS which is not in accordance with Company Law and article of association cause the stipulations in the GMS are invalid and unbinding. The legal implication is the GMS deed that was drawn by Notary which cause loss in one of party become voidable, which means the Notary may be sued privately or administratively "

"Untuk melakukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas harus mempunyai dana yang cukup, dalam bentuk modal perseroan. Pengeluaran saham dalam simpanan perseroan adalah salah satu cara yang dapat digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan modal Perseroan Terbatas. Tesis ini membahas mengenai prosedur, cara dan persyaratan pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan Terbatas untuk meningkatkan modal yang ditempatkan dan disetor serta prosedur dan mekanisme pengembalian modal yang telah ditempatkan dan disetor yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Pengeluaran saham dalam simpanan harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penawaran kepada semua pemegang saham dan juga dengan mengikuti pengaturan RUPS mengenai pemanggilan hingga kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan. Pembatalan pengeluaran saham dalam simpanan yang telah disetor oleh para pemegang saham dapat dilakukan dengan proses pengurangan modal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Saham dalam Simpanan, Pengeluaran Saham dalam Simpanan, Pengembalian Modal yang Telah Ditempatkan dan Modal Disetor.

---

To conduct business activities, Limited Liability Company must have sufficient funds in the form of company capital. Stock expenditure in a company 39 s stock is one of the ways that it can be used with the aim of increasing the capital of a Limited Liability Company. This thesis discusses the procedures, methods and requirements of share expenditures in the Limited Liability Company to increase the issued and paid up capital and the paid and paid up returns and procedures that have been canceled by the court. The research method used is juridical normative. Stock expenditures in deposits should be made by first making an offer to all shareholders and also by following the Generan Meeting regulation of summoning up to the quorum of attendance and decision making. The cancellation of stock expenses in deposits deposited by shareholders may be made by a capital reduction process as defined in the Limited Liability Company Law. Key words Limited Liability Company, Stock and Deposit, Stock Expenditures in Deposits, Return of Issued Capital and Paid up Capital."

"Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas") memberikan pembatasan terhadap kewenangan anggota Direksi untuk mewakili Perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara anggota Direksi yang bersangkutan dengan Perseroan atau apabila memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, rumusan pasal ini memberikan beragam penafsiran mengenai sejauh mana pembatasan kewenangan anggota Direksi tersebut berlaku. Tesis ini membahas bagaimana pembatasan kewenangan mengurus dan mewakili Perseroan terhadap anggota Direksi yang mempunyi benturan kepentingan dengan Perseroan dan bagaimana keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham yang pemanggilannya dilakukan, diselenggarakan dan dipimpin oleh anggota Direksi yang sedang berperkara melawan Perseroan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan studi dokumen dengan mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari hukum primer, sekunder dan tertier dalam bentuk pendekatan kualitatif untuk menghasilkan uraian berupa deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pembatasan kewenangan anggota Direksi dalam UU Perseroan Terbatas hanya berlaku terhadap: (i) kewenangan untuk mewakili dalam suatu perkara tertentu saja; atau (ii) kewenangan untuk melakukan perikatan atau transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan saja. Dengan demikian tindakan pemanggilan, menyelenggarakan, memimpin serta membuat risalah RUPS dalam perkara yang dijadikan studi kasus seharusnya adalah tetap sah karena hal tersebut adalah semata-mata kewajiban administratif Direksi.

---

Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company ("Company Law") regulates the limitation of authority of member on Board of Director to represent the Company when having a legal suit against the company or having conflict of interest with the Company, this provisions occurs the difference of interpretation on how does the limitation shall be applied. This Thesis research and explain how is the application of limitation of authority to manage and to represent the Company for the member of Board of Director who is having conflict of interest against the Company and how is the validity of the general meeting of shareholders which is conducted by the member of Board of Director who is having legal suit against the Company. The research method of this Thesis is normative law research and using analytical descriptive method based on documents study by compiling literature of law resources either primary, secondary or complementary with qualitative approach to conclude the deliverable analytical descriptive result. Based on this research can be explained that the limitation of authorities on member of board of director by Company Law are only applied on: (i) the authority to represent the Company on the relevant legal case only; or (ii) the authority to execute the agreement or transaction which contains a conflict of interest. Therefore the general meeting of shareholders which is held by the member of Board of Directors of the case study object should be remain valid since that was solely an administrative obligation of the member of Board of Directors."

"Skripsi ini menganalisis implementasi pengaturan penanggung pajak dari para wajib pajak Entitas berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan undang-undang perpajakan Indonesia. Di Skripsi ini juga penulis mengkritisi penataan dan penerapan aransemen Penanggung Pajak dari Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas. Penulisan Ini menggambarkan bagaimana hukum dan peraturan di Indonesia, yang mengatur secara khusus menyiratkan ketentuan dari Penanggung Pajak terdapat pengalihan hak dan kewajiban dari Wajib Pajak badan yang berbentuk perseroan Terbatas untuk penanggung pajak. UU KUP dan UU PPSP sebagai satu kesatuan peraturan perpajakan dan pedoman peraturan, tidak mengakui penagihan pajak dengan surat paksa yang dapat diminta terhadap wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas, tetapi hal ini dilakukan langsung kepada Penanggung Pajak. Para pembuat undang-undang harus memahami bahwa sebuah perusahaan Terbatas adalah subjek hukum yang dapat melaksanakan hak dan kewajiban, terpisah dari perseorangan sebagai organ Perseroan Terbatas.This thesis analyzes the implementation of tax payer arrangements for entity taxpayers in the form of Limited Liability Companies based on Indonesian tax law. In this thesis, the authors also criticize the arrangement and application of the tax bearer arrangement of corporate taxpayers in the form of a Limited Liability Company. This writing describes how the laws and regulations in Indonesia, which specifically regulate the provision of tax bearers, imply the transfer of rights and obligations from corporate taxpayers in the form of limited liability companies to taxpayers. The KUP Law and the PPSP Law as an integral part of the taxation regulations and regulatory guidelines, do not recognize tax collection by compulsory warrant for corporate taxpayers in the form of Limited Liability Companies, but this is done directly to the tax bearer Lawmakers must understand that a Limited Liability company is a legal subject that can exercise rights and obligations, separate from an individual as an organ of a Limited Liability Company."