Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan Keresidenan Pati pada awal kemerdekaan hingga Aksi Militer I Belanda sangat besar yaitu dalam bidang eko_nomi. Hal tersebut terlihat pada penyediaan minyak dan ga-ram bagi rakyat Indonesia. Perusahaan minyak di Cepu paling tidak dapat memenuhi kebutuhan minyak untuk daerah-daerah di Indonesia, khusus_nya Pulau Jawa. Pada masa revolusi, dimana minyak dari luar Jawa tidak dapat masuk ke Pulau Jawa karena politik yang di_jalankan oleh pemerintah Belanda, sehingga demikian besar andil perusahaan tersebut. Selain pembuatan garam yang diusahakan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Madura, maka ada juga pembuatan garam yang dikerjakan oleh rakyat di sepanjang pesisir Rembang. Pembuatan garam yang diusahakan rakyat ini besar peranannya bagi pemerintah Republik Indonesia pada masa revolusi karena dapat memenuhi kebutuhan untuk daerah-daerah di pedalaman Pulau Jawa_"

"ABSTRAKPemerintahan dan rakyat di Tangerang 1945-1946 sebagai peristiwa rasial pada masa revolusi. Dalam skripsi ini penulis pada tahaf awal menguraikan latar belakang geagrafis dan sosial ekonomi maayarakat Tangerang yang meliputi keadaan geagrafis, kondisi sosial ekonomi, khususnya masyarakat Cina. lden_tifikasi selanjutnya penulis juga membahas faktor kepemimpinan dengan membagi beberapa golongan kepemimpinan antara lain ; Golongan Birokrasi, Go1ongan Ulama dan Golongan Jawara sebagai faktor penggerak peristiva rasial yang terjadi. Masalah pemerintahan juga menjadi kupasan di dalam skripsi ini yang me_liputi faktor-faktor ; periado pendudukan Jepang, pengaruh Proklamasi kemerde_kaan 17 Agustus 1945, tenaga-tenaga revolusioner yang sudah ada, sampai kepada reaksi pendaulatan dan pengambil alihan kekuasaan dari penguasa resmi setempat oleh Dewan Rakyat Tangerang, yang berakhir pada puncaknya dengan timbulnya peris_tiwa rasial antara penduduk Cina dengan orang-orang pribumi yang ditutup dengan kesimpulan.

---

"

"Andi Zulfiker dengan NPM: 0786040017 pada Jurusan Sejarah Universitas Indonesia tahun 1986 telah menyelesaikan masa studinya dengan judul skripsi: Masyarakat Bne dalam Masa Revolusi 1945-1950. Revolusi seringkali diasumsiken oleh para ahli sejarah dan sosiologi merupakan perubahan segala sistem menuju kepada tatatan sosial yang lebih baik. Nilai-nilai tradisional berubah menjadi bersifat modern, termasuk dalam hal pemerintahan. Tetapi begaimana dengan revolusi pada Masyarakat Sulawesi Selatan umumnye dan Bone khususnya. Tatanan sosial masyarakat Bone dengan segala perjalanan yang panjang sejarahnya memperkuat semakin pentingnye peranan kaum bangsawan. Mereka tidak hanya hadir dalam masa-masa damai, tetapi juga ikut berjuang bersama masyarakatnya dalam melawan penjajahan Bangsa lain utamanya Belanda. Sehingge dalam isi kepala masyarakat Bone, bangsawan merupakan kelompok yang berhak menjadi pemerintah bagi mereka bukan dari kelompok atau bangsa lain. Arus eksternal dengan ide-ide revolusinya hanya mampu mempengaruhi masyarakat,terpelajar yang mengklaim dirinya sebagai kaum nasionalis. Sementara itu di masyarakat kebanyakan tetap mempercayakan pemimpin tradisional mereka berperan merebut kemerdekaan secara penuh. Maka dapat dikatakan bahwa arus revolusi hanya ada dip ermukaan saja. Namun demikian ide-ide tersebut di atas tidaklah gagal begitu saja, melainksn ia mampu merubah lembaga kerajaan yang bersifat feodal menjadi kabupaten-bagian dari negari RI yang lebih bersifat modern. Tetapi orang-orang yang memerintah dari tingkat kabupaten hingga desa tetap dipercayakan kepada pemimpin tradisionalmereka. Sehingga dapatlah dikatakan tatanan masyarakat Bone tidaklah luntur oleh hujan dan tidak lekang oleh panasnya perjalanan sejarah."

"Di era reformasi usaha mengganti tatanan politik yang otoritarian dengan yang demokratis semakin semarak. i'untutan yang menyolok dalam usaha membangun tatanan yang demokratis adalah mengtrrangi peranan pemerintah (terutama pemerintah pusat) serta menghapuskan keterlibatan TNT di luar bidang pertahanan dan keamanan. Pelbagai tuntutan tersebut akan dapat berjalan secara arif dan elegan bila proses civil society dalarn membangun masa depan bangsa juga berpijak pada realitas yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia serta latar belakang sejarahnya. Maksudnya, timbulnya pemerintahan yang otoriter serta keterlibatan militer di luar bidang pertahanan dan keamanan tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan melalui proses sejarah yang panjang dan kompleks. Salah satu sarana munculnya pemerintahan yang otoriter _terutama keterlibatan militer_dapat dilihat dari sejarah penerapan keadaan bahaya di masa lampau. Menurut Sundhaussen (1988: 270) peran militer Indonesia, terutama peran AD dalam pelbagai bidang di luar pertahanan sulit dipahami jika tidak dikailkan dengan penerapan keadaan darurat di tahun 1957. Hal tersebut tidak salah namun dapat menyesatkan karena sebenarnya keadaan darurat telah lama dilakukan oleh pemerintah kolonial"

"ABSTRAKDi era reformasi usaha mengganti tatanan politik yang otoritarian dengan yang demokratis semakin semarak. i'untutan yang menyolok dalam usaha membangun tatanan yang demokratis adalah mengtrrangi peranan pemerintah (terutama pemerintah pusat) serta menghapuskan keterlibatan TNT di luar bidang pertahanan dan keamanan. Pelbagai tuntutan tersebut akan dapat berjalan secara arif dan elegan bila proses civil society dalarn membangun masa depan bangsa juga berpijak pada realitas yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia serta latar belakang sejarahnya. Maksudnya, timbulnya pemerintahan yang otoriter serta keterlibatan militer di luar bidang pertahanan dan keamanan tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan melalui proses sejarah yang panjang dan kompleks. Salah satu sarana munculnya pemerintahan yang otoriter _terutama keterlibatan militer_dapat dilihat dari sejarah penerapan keadaan bahaya di masa lampau. Menurut Sundhaussen (1988: 270) peran militer Indonesia, terutama peran AD dalam pelbagai bidang di luar pertahanan sulit dipahami jika tidak dikailkan dengan penerapan keadaan darurat di tahun 1957. Hal tersebut tidak salah namun dapat menyesatkan karena sebenarnya keadaan darurat telah lama dilakukan oleh pemerintah kolonial"