Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengurai morfologi merupakan suatu program yang digunakan untuk melakukan pengenalan kata dan membagi kata menjadi satu atau lebih morfem dengan memberikan analisis morfologi yang sesuai untuk kata tersebut. Pengurai morfologi yang dikembangkan pada penelitian untuk Tugas Akhir ini adalah pengembangan dari pengurai morfologi yang telah dikembangkan Hendra Hartono pada tahun 2002. Pengurai morfologi ini dikembangkan untuk bahasa Indonesia dengan memanfaatkan prinsip morfologi dua tingkat (two-level morphology) yang lazim dipakai untuk pengurai-pengurai morfologi pada bahasa-bahasa lainnya.Prinsip morfologi dua tingkat (two-level morphology) ini memanfaatkan finite-state transducers dalam pemodelannya. Morfologi bahasa Indonesia yang dicakup dalam penelitian ini berkisar antara kata dasar, kata imbuhan dari penggabungan kata dasar dengan awalan (prefiks), akhiran (sufiks), maupun gabungan pengimbuhanan (konfiks), hingga kata ulang sejati, kata ulang sebagian, dan kata ulang berimbuhan. Morfologi bahasa Indonesia ini dibuat berdasarkan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Perancangan untuk pengurai morfologi ini melingkupi perancangan lexicon, tags, aturan-aturan morfotaktik, hingga aturan-aturan morfofonemik.Hasil rancangan tersebut kemudian diimplementasikan dengan Xerox Finite-State Tool (XFST) dan Finite-State Lexicon Compiler (LEXC). Setelah tahapan implementasi dilakukan, hasilnya diujicobakan dengan berbagai test cases yang representatif sesuai apa yang dikembangkan dalam penelitian ini. Ujicoba dilakukan terhadap 420 test cases dan hanya 8 test cases yang mengeluarkan hasil yang salah. Kata kunci: Pengurai morfologi, two-level morphology, finite-state transducers, tata bahasa baku bahasa Indonesia, lexicon, tags, morfotaktik, morfofonemik, XFST, dan LEXC."

"Tesis ini membahas mengenai dualisme penyelesaian masalah kredit bermasalah (Non Performing Loan) bank-bank BUMN. Di satu sisi menurut UU No. 49/Prp/1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang mengatur bahwa kredit bermasalah Bank BUMN merupakan piutang negara sehingga harus diselesaikan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pendapat ini didukung oleh UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara. Dampak dari pengaturan ini adalah pengaturan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK bahwa BPK berhak untuk memeriksa keuangan BUMN yang seharusnya berwenang memeriksa keuangan BUMN adalah akuntan publik. Di sisi lain, UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa kekayaan yang dimiliki oleh BUMN terpisah oleh kekayaan negara dan pengelolaanya didasarkan atas prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pendapat ini didukung pula oleh UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa yang termasuk ke dalam piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat. Pendapat ini kemudian didukung oleh Fatwa Makamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006. Cara penyelesaian kredit bermasalah Bank-Bank BUMN dilakukan melalui cara-cara yang lazim digunakan di dalam dunia perbankan. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menyarankan bahwa perlu diadakan suatu harmonisasi antara UU No. 19 Tahun 2003 dengan UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan turunannya; perbaikan isi UU No. 19 Tahun 2003 dihapuskan pasal 71 ayat (2) bahwa BPK berwenang memeriksa BUMN. Hal ini menyesatkan masyarakat karena sudah jelas bahwa yang berhak memeriksa BUMN adalah akuntan publik.

---

The focus of this study is about dualism regulation settlement non performing loan of State owned banks. In one side, according to UU No. 49/Prp/1960 about Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) reguiates that non performing loan of State owned banks is a credit of State, the settlemet must according to Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). This statement is being support by UU No. 17 Tahun 2003 about State Finance that reguiates the wealth of State owned enterprises is wealth of State. The effect of this regulation is UU No. 15 Tahun 2006 about BPK reguiates that BPK have authority to check State owned enterprises wealth, the one supposed to check it is public accountant. In other side, UU No. 19 Tahun 2003 about State Owned Enterprises reguiates that the wealth that owned by State owned enterprises is separate from the State wealth and its management is according to the health Corporation principles. This statement is support by UU No. 1 Tahun 2004 about State Treasury that reguiates the one that referred by State credit is amount money that must pay to Central govemment. This statement also support by Fatwa Makamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006, date 16 Agustus 2006. the way to settle non performing loan of State owned banks is by using the way that usually do in banking world. This study is using normative law perspective. The data are collected by library research. This study suggests that there must be a harmonization between No. 19 Tahun 2003 with UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tahun 2006 and other regulation derivatives; correction content of UU No. 19 Tahun 2003 article 71 point (2) must abolished because BPK have aouthority to check State owned enterprises. This article is make misleading to society because it is clear that the one that has authority to check State owned enterprises wealth is public accountant."

"ABSTRACT"

"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal atas pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu minyak dan gas bumi (migas), menggunakan pendekatan COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta membahas pelaporan atas pemindahtanganan dan penghapusan BMN dimaksud dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), dengan adanya perubahan peraturan yang mengatur tentang pedoman akuntansi dan pelaporan aset KKKS, agar segera melakukan penyesuaian atas kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang berasal dari KKKS. Selain itu, PPBMN perlu secara komprehensif menyusun pedoman dan prosedur atas pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS yang akan digunakan di lingkungan PPBMN.

---

The research analyzes internal control implementation over transfer and State Property’s removal which are derived from The Upstream Oil and Gas Production Sharing Contract (PSC), using the approaching COSO and Government Regulation Number 60, 2008 which are about Government Internal Controlling System, as well as discusses reporting of State Property management in order to achieve transparency and accountability. The study is a descriptive analysis with a qualitative approach.

The result of the study suggest that the Center of State Property Management forthwith doing its transfer and removal activities of the State Property after there is a regulation's change which manages the accounting precept and PSC asset's report, and should be made and informed policy and procedures for the management of the PSC State Property comprehensively."

"Hubungan antara sumber daya alam dan pembangunan di dunia yang dinamakan sedang berkembang merupakan hal yang penting. Pertanyaan yang diajukan di dalam artikel ini ialah bagaimana jenis sumber daya alam yang berbeda seperti, minyak bumi dan gas cair alam (LNG) serta hutan dapat mempengaruhi hubungan yang lebih luas antara lingkungan hidup dan pembangunan? Studi ini menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya alam khususnya industri minyak bumi dan gas cair alam (LNG) memainkan peran utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Di dalam konteks kesinambungan konseptual Evans, Indonesia mempunyai baik elemen-elemen jenis negara predatoris maupun jenis negara developmentalis ditinjau dari sudut pandang hubungan antara lingkungan hidup dengan pembangunan.

---

The relationship between natural resources and development in the so-called developing world is important. The question posed in this paper is how do the different types of natural resources; oil, LNG, and forests affect the broader environment-development relations? This study shows that the presence of natural resources especially the oil and LNG industries played a major role in the Indonesian national development. In the context of Evans conceptual continuum, Indonesia has both the elements of predatory and developmental state viewed from the environment-development relations."

"Adanya inkonsistensi definisi keuangan negara dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, membuat organ Badan Usaha Milik Negara BUMN merasakan adanya insecure feeling untuk bertindak dalam pengurusan sehari-hari, termasuk membuat dan melaksanakan kontrak. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran jika terjadi kerugian pada BUMN, akan dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara, sebagai imbas inkonsistensi definisi keuangan negara, yang mencakup atau tidak keuangan BUMN. Sehingga, menjadi pertanyaan apakah insecure feeling tersebut merupakan wujud adanya ketidakbebasan bagi BUMN untuk berkontrak. Padahal sebagai subjek hukum dan pihak dalam sebuah kontrak, BUMN perlu memiliki kebebasan berkontrak. Jangan sampai, hanya karena modal BUMN berasal dari Pemerintah, maka terjadi perbedaan perlakuan terhadapnya. Hal ini juga pada akhirnya memunculkan pertanyaan, seperti apa seharusnya negara berperan untuk melindungi BUMN dalam kondisi demikian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan dilakukan pengkajian terhadap asas hukum, sistematik hukum, serta taraf sinkronisasi vertikal serta horisontal. Akhirnya, didapatkan kesimpulan bahwa keuangan BUMN bukanlah keuangan negara. Juga, terhadap BUMN tetap terdapat asas kebebasan berkontrak, meski kondisi saat ini masih membayangi ketidakpastian hukum. Serta, peran negara seharusnya adalah menciptakan harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan terkait definisi keuangan negara, baik dalam lembaga legislatif maupun yudikatif, serta bertindak hanya sebagai pemegang saham atau pemilik modal dalam BUMN, yang tunduk pada hukum privat, bukan bertindak dengan kekuasaan dalam kapasitas sebagai badan hukum publik.

---

Inconsistency in the definition of state finance in law and legislation in Indonesia, making organ of State Owned Enterprises SOE gets the insecure feeling to act in the daily management, including make and execute the contract. This is due to concerns in the event of a loss in SOE, will be regarded as the state 39 s financial losses, as the impact of inconsistency definition of state finance, which include or not SOE rsquo s finance. Thus, the question whether such an insecure feeling form of their lack of freedom for SOE to contract. In fact, as a subject of law and the party in a contract, the SOE needs to have freedom of contract. Do not be, just because of SOE rsquo s capital from the Government, then there is a difference in treatment. It also ultimately begs the question, what should the state acts to protect SOE in such conditions. To answer these questions, the research conducted by using normative and conducted an assessment of legal principles, systematic law, as well as the level of vertical and horizontal synchronization.

Finally, it was concluded that the finances of SOE is not the state finance. Also, the SOE are still have the freedom of contract, although the legal uncertainty still exist. As well, the state 39 s role should be to create harmonization of laws and regulations related to the definition of state finance, both in the legislative and judicial, as well as acting only as a shareholder or owner of capital in SOE, which obey to private law and not act with power in the capacity as a public legal entity."

"ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari permasalahan kontradiksi penerapan hukum antara hukum publik dengan hukum privat pada pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan urgensi atas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola Badan Usaha Milik Negara. Dalam penelitian ini, metodologi yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma penyelesaian piutang negara pada BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan BPK dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola BUMN yang menggunakan prinsip hukum publik dapat menimbulkan kerancuan penerapan hukum dengan prinsip hukum privat yang berlaku pada perusahaan, serta tidak selaras dengan Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip perusahaan yang baik (good corporate governance). Perubahan paradigma pengurusan piutang negara pada BUMN juga telah menghilangkan urgensi penilaian dan/atau penetapan kerugian sebagai syarat pencatatan piutang. Meski demikian, kewenangan BPK tersebut tetap memiliki nilai kemanfaatan dalam rangkaian pemeriksaan/pengawasan terhadap keuangan negara untuk terciptanya akuntabilitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan BUMN dalam rangka pengambilan kebijakan strategis, serta dapat menciptakan rasa keadilan bagi para stakeholder.

---

ABSTRACTThis research departs from the problem of the contradiction in the application of law between public law and private law on the implementation of the authority of the Supreme Audit Institution (BPK) in assessing and / or determining state losses on illegal acts committed by State-Owned Enterprises (SOE) managers. The research was carried out with the aim of knowing the implementation and urgency of the authority of the BPK in assessing and/or determining state losses to the managers of SOE. In this study, the methodology implemented was normative legal research. The results of the study show that there has been a paradigm shift in the settlement of state receivables in SOEs after the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the settlement of SOE receivables carried out based on the good corporate governance principles. This study concludes that the authority of the BPK in assessing and/or determining state losses to SOE managers who use the principles of public law can lead to confusion in the application of the law with the principles of private law applicable to companies, and not in line with the MK Decision Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the completion of BUMN receivables carried out based on the good corporate governance principles. The change in the paradigm of managing state accounts for SOEs has also eliminated the urgency of assessments and/or the determination of losses as a condition for recording accounts. Even so, the BPK's authority still has the value of benefit in a series of checks/oversight of state finances to create accountability for management and financial responsibility of SOEs in the context of strategic policy making, and can create a sense of justice for stakeholders."

"Berdirinya perusahaan pertambangan emas di Desa S menyebabkan terbelahnya masyarakat menjadi dua kubu. Kubu pertama sebagian masyarakat mendukung perusahaan pertambangan dan kubu kedua sebagian masyarakat lainnya menolak berdirinya perusahaan pertambangan. Selama ini fenomena terbelahnya masyarakat menjadi dua kubu, sering dilihat dalam ranah nasional maupun lokal. Penelitian ini ingin melihat fenomena tersebut terjadi dalam ranah rumah tangga. Terbelahnya masyarakat dalam ranah rumah tangga menarik untuk dipahami ketika peran aktor negara tingkat lokal berada di dalamnya. Kondisi ini terjadi dalam penelitian saya, dimana terdapat tiga rumah tangga yang di dalamnya terdapat aktor-aktor negara tingkat lokal. Posisi aktor-aktor negara ini cukup dilematis, di satu sisi salah seorang anggota rumah tangga mendukung perusahaan pertambangan, di sisi lain salah seorang anggota rumah tangga menolak perusahaan pertambangan. Kajian relasi negara-masyarakat adalah kajian yang tepat dalam memahami kondisi tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam mengkaji relasi negara-masyarakat adalah state in society milik Migdal. Salah satu argumen utama Migdal dalam pendekatan ini adalah negara bekerja di dua level, yaitu praktek dan citra, dimana Migdal mengandaikan suatu entitas memiliki batas sosial antara public (negara dan agensinya) dan private (subjek aturan negara). Namun, yang terjadi dalam penelitian yang saya lakukan, tidak ada pemisahan mengenai public dan private dalam relasi negara-masyarakat di ranah rumah tangga. Oleh karena itu, adanya penelitian ini ingin memperlihatkan bahwa batasan antara public dan private itu blurred dan saling tumpang tindih dalam relasi negara-masyarakat di ranah rumah tangga.The establishment of a gold mining company in Desa S caused the split of society into two part. The first part of the community supported mining companies and the second part, some of them refused the establishment of mining companies. So far, the phenomenon of the split of society into two part, often seen in the national and local domains. Whereas, this study wants to see this phenomenon occur in the realm of the household. The division of society in the realm of households is interesting to understand when the role of local state actors is in it. This condition occurred in my research, where there were three households in which there were local level state actors. The position of these state actors is quite dilemma, on the one hand, a family member supports a mining company, on the other hand, one family member rejects a mining company. The study of state-society relations is an appropriate study in understanding these conditions. In this study, the approach used in assessing the relation of state-society is Migdal's. One of Migdal's main arguments in this approach is that the state works on two levels, practice and image, where Migdal presupposes an entity to have a social boundary between the public (state and agency) and private (subject to state rules). However, what happened in the research that I did, there was no separation between public and private in the state-society relations in the household domain. Therefore, this study would like to show that the boundary between public and private is blurred and overlaps each other in the relations of the state-society in the household domain."

"ABSTRAKIllegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing activities have been widely known as a threat to marine living resources. The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) has adopted its advisory opinion on the responsibility and the possible liability of the flag States who committed IUU fishing activities in an area under the jurisdiction of the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC). Other than the Opinion, many international scholars and legal instruments have arisen the same concern, however, the primary source on the Law of the Sea, the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is silent in this matter. The issue is very relevant with the current case that encountered by the Indonesian Government with regard to the Chinese-flagged fishing boat, namely Kway Fey 10078, that had been suspected to conduct IUU fishing activities in the Indonesian exclusive economic zone (EEZ). In this particular case, the Chinese coast guard ship assisted the Kway Fey to escape from Indonesian jurisdiction by ramming into Kway Fey 10078. In consequence, the Indonesian Government cannot enforce its jurisdiction upon Kway Fey and the Chinese Government requested Indonesia to release eight Chinese nationals who are detained. This reaction shall question on how international provide legal solutions on how to effectively deal with IUU fishing activities."

"Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua hal yang mendorong interkoneksi di abad 21. Perkembangan teknologi ini mendorong digitalisasi ekonomi, atau yang biasa disebut dengan ekonomi digital. Sejak pertama kali dibahas pada tahun 1990an, ekonomi digital terus berkembang secara praktis, maupun akademis melalui literatur-literatur yang membahasnya. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ekonomi digital dilihat dalam ilmu Hubungan Internasional? Dengan menggunakan perspektif ilmu HI, penulis mengkaji literatur-literatur yang membahas ekonomi digital. Penulis berpendapat bahwa ekonomi digital merupakan fenomena hubungan internasional yang  berpengaruh pada pergeseran peran aktor internasional, serta menciptakan dimensi baru dalam tata kelola global.Di era ekonomi digital, muncul aktor-aktor non negara yang memainkan peranan penting, hingga pada titik tertentu bersaing dengan negara dalam mengatur tata kelola. Ekonomi digital juga bersifat multidimensional, karena berdampak pada berbagai sektor. Pertama, memunculkan jenis pasar baru seperti e-commercedi sektor ekonomi. Kedua, mendorong e-government sebagai dampak di sektor politik. Ketiga, memunculkan isu keamanan cyber di sektor keamanan. Terakhir, di sektor pembangunan global, muncul dimensi baru, yakni pertimbangan aspek digital dalam pembangunan berkelanjutan.

---

.Globalization and the development of information and communication technology are two things which encourage interconnection in the 21^stcentury. Technological developments encourage economic digitalization, or what is commonly referred to as the digital economy. Since it’s first discussed during the 1990s, digital economy has been developing practically, as well as academically through the literatures. This paper aims to answer the following question: how is the digital economy seen in International Relations? Using IR perspective, this writing examines some of the literatures about digital economy. Digital economy is an international relations phenomenon which influences the shifting role of international actors, and creates a new dimension in global governance. In this era, the role of non-state actors emerge – to some extent – compete with the state in regulating governance. The digital economy is also multidimensional, as it affects various sectors. First, in the economy sector, it creates new types of markets, such as e-commerce. Second, in the politics, digital transformation enables e-government for the state. Third, in the security sector, it raises concern towards cybersecurity. Fourth, in the global development sector, a new dimension emerges, namely the consideration of digital aspects in sustainable development."