Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan latar belakang dan peristiwa sejarah pengambilalihan perusahaan kereta api Belanda, N.V. Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) di Sumatera Utara pada 1957-1963. Latar belakang diuraikan sejak berdirinya DSM pada 1883 sampai menjelang pengambilalihannya pada awal dekade I950-an. Adapun latar belakang utama dari peristiwa tersebut adalah masalah penyerahan Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia yang ketika itu tidak kunjung selesai. Selain itu juga dibahas mengenai dampak dari pengambilalihan tersebut terhadap DSM sejak pengambilalihan dilakukan sampai 1963. Pada saat itu Pemerintah Pusat di Jakarta akhirnya menasionalisasi DSM, membubarkan perusahaannya, dan menggabungkan DSM ke dalam bagian dari PNKA (Perusahaan Nasional Kereta Api) milik negara. Fakta setelah terjadinya aksi pengambilalihan itu adalah usaha PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui SBKA (Serikat Buruh Kereta Api) untuk menguasai DSM yang merupakan salah satu alat ekonomi dan transportasi penting di Sumatera Utara. Upaya ini mendapat harnbatan dari Angkatan Darat (Tentara Teritorium I Sumatera Utara) sebagai penguasa sementara atas DSM. Pengambilalihan DSM itu sendiri tidak lain dari bentuk pertentangan kepentingan antara golongan komunis (Serikat Buruh DSM) dengan kaum kapitalis (pemilik DSM) di Indonesia."

"Underweight merupakan suatu keadaan dimana anak tidak mencapai berat badan ideal yang mengakibatkan asupan makan tidak sesuai kebutuhan anak pada umurnya. Underweight memiliki resiko terbesar di negara berkembang terhadap beban penyakit. Berdasarkan data Riskesdas 2018 prevalensi underweight di Sumatera Utara sebesar 19,7% yang tergolong tinggi dibandingkan prevalensi nasional. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian underweight pada anak usia 24-59 bulan di Sumatera Utara berdasarkan data IFLS 5 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan menggunakan data sekunder IFLS 2014 yang dilaksanakan dari bulan Maret hingga April 2020. Jumlah sampel sebanyak 280 anak usia 24-59 bulan yang berlokasi di Sumatera Utara. Hasil analisis bivariat diperoleh bahwa variabel yang memiliki hubungan dengan kejadian underweight pada anak usia 24-59 bulan di Sumatera Utara adalah jenis kelamin anak (0,502; 0,292-0,862), status gizi ibu (3,962; 0,965-14,165), dan pengeluaran rokok (1,800; 1,039-3,117)......Underweight is a condition where the child doesn’t reach an ideal body weight which result inappropriate food intake to the needs of children at their age. Underweight has the biggest risk in developing country against the burden of disease. Based on Riskesdas data in 2018 the prevalence of underweight in North Sumatera had reached 19,7% and classified as high than the national prevalence.This Research aims to determine what factors are associated with incidence of underweight in child aged 24-59 months in North Sumatera based on Indonesia Family Life Survey 2014. This research used cross-sectional design using secondary data of 2014 IFLS which implemented from March 2020 untul April 2020. Total sample that used in this research is 280 child aged 24-59 months that located in North Sumatera. Result of bivariate analysis shows that variabel which significantly associated with the incidence of underweight in child aged 24-59 months are gender (0,502; 0,292-0,862), maternal nutritional status (3,962; 0,965-14,165), and cigarette expenditure (1,800; 1,039-3,117)."

"Desentralisasi merupakan bentuk pemerintahan yang memberikan kewenangan administrasi, fiskal, dan politik kepada pemerintahan daerah. Model pemerintahan ini bertujuan untuk pemerataan dan pembangunan yang adil pada pemerintahan daerah. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi setelah rezim Orde Baru jatuh. Impelementasi pada sistem pemerintahan desentralisasi menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya adalah pemindahan kasus korupsi dari pusat menuju daerah. Penelitian ini membahas tentang dampak yang diberikan oleh desentralisasi terhadap tindpakan penyuapan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Penelitian ini menggunakan teori actor and resources oleh Scott Coleman dengan metode kualitatif.Berdasarkan temuan melalui wawancara dan studi literasi, dampak buruk desentralisasi terjadi pada pemerintahan Sumatera Utara dalam bentuk penyuapan. Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumatra Utara melakukan penyuapan kepada 38 (tiga puluh delapan) anggota DPRD untuk menolak hak interpelasi. Gubernur melakukan penyuapan sebagai actor dengan menggunakan resources yang dimiliki berupa Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD), untuk memaksimalkan keuntungan yaitu mempertahankan jabatannya sebagai Gubernur. Atas dasar hal tersebut dampak desentralisasi membuat penyuapan menjadi cara untuk mempertahankan jabatan yang dimiliki oleh seorang Gubernur.......Decentralization is a form of government that gives administrative, fiscal and political authority to regional governments. This government model aims at equitable distribution and equitable development of regional government. Indonesia is one of the countries that implemented a decentralized government system after the fall of the New Order regime. Implementation in a decentralized government system raises many problems, one of which is the transfer of corruption cases from the center to the regions. This research discusses the effects of decentralization on bribery carried out by North Sumatra Governor Gatot Pujo Nugroho. This research uses the theory of Actor and Resources by Scott Coleman with qualitative methods.Based on the findings through interviews and literacy studies, the bad influence of decentralization occurred in the North Sumatra government in the form of bribery. Gatot Pujo Nugroho as Governor of North Sumatra bribed 38 (thirty eight) DPRD members to reject the interpellation rights. The governor bribes as an actor by using the resources he owns in the form of the Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), to maximize the benefits of maintaining his position as Governor. On this basis the influence of decentralization made bribery be a way to maintain a position held by a Governor."