Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Puspen TNI, 2002
355.14 Mem
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: The Ridep Institute-Friedrich Ebert Stiftung, 2007
355 MET
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Husnul Muasyara
Abstrak :
Permasalahan dari penelitian ini bermula adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dengan Masyarakat berstatus Warga Negara Indonesia (Dan dim 0810) mengenai sebidang tanah diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah yaitu 1 (satu) bangunan rumah induk dan 1 (satu) bangunan rumah pavilion terletak jalan RA. Kartini No. 36 RT. 004 RW. 001 Kabupaten Nganjuk terjadi tumpang tindih status kepemilikan tanah antara pemegang hak atas tanah yang bersertifikat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dengan kepemilikan bukti nomor registrasi okupasi. Adapun penelitian ini terdiri 2 (dua) pokok pembahasan yakni bagaimana peralihan tanah eks Eigendom Verponding dan Pendaftaran konversi, Analisis hukum bahwa tanah-tanah okupasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat menjadi tanah hak milik atas nama perorangan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah Masyarakat berstatus Warga Negara Indonesia (Dan dim 0810) diberikan izin oleh Pemerintah untuk membeli rumah dan tanah milik Warga Negara Belanda dengan keperluan khusus sebagai Pejabat Militer penghuni rumah yang belum memiliki rumah serta berhenti sebagai pegawai dengan hak pensiun. Sertifikat Hak Milik hasil konversi Eigendom Verponding adalah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan merupakan tanda bukti hak yang bersifat kuat, sehingga status tanah okupasi tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas suatu tanah karena status hak atas tanah okupasi hanya dikuasai tidak dimiliki secara sah. ......The problem of this research stems from the existence of a dispute over land rights between the Indonesian National Army (TNI) in the Army and the Indonesian Citizen (Dan 0810) regarding a plot of land on which stands 2 (two) houses, namely 1 (one) main house building. and 1 (one) pavilion building located on Jalan RA. Kartini No. 36 RT. 004 RW. 001 Nganjuk Regency, there is an overlap in the status of land ownership between certified land rights holders and the Indonesian Army (TNI) Army with proof of occupation registration number. The research consists of 2 (two) main discussions, namely how to transfer the land of the former Eigendom Verponding and conversion registration, legal analysis that the land occupied by the Indonesian Armed Forces (TNI) of the Army becomes freehold land in the name of individuals according to Law Number 5 Year 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. To analyze these problems, this study uses a normative juridical research method with qualitative analysis. The conclusion of this research is that people with the status of Indonesian citizens (Dan 0810) are given permission by the Government to buy houses and land belonging to Dutch citizens with special needs as Military Officials who live in houses who do not have a home and stop as employees with pension rights. Ownership Certificate resulting from the conversion of Eigendom Verponding is a land title certificate issued by the Regency / City Land Office and is a proof of strong rights, so that the status of occupied land cannot be used as proof of ownership of a land because the status of rights to occupied land is only controlled not legally owned.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ad’jdam Riyange Zulfachmi Sugeng
Abstrak :

Hak memilih dikatakan sebagai ciri atau sifat utama dari demokrasi. Hak memilih penting untuk memilih wakil yang melakukan pembuatan, perubahan, dan penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa hak memilih maka tidak terdapat suatu bentuk pengalihan kekuasaan atau legitimasi dari rakyat secara masif dan menyeluruh kepada negara dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pertimbangan Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan kemudian ditegaskan lagi melalui Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, bahwa hak memilih merupakan hak konstitusional. Tetapi pada prakteknya, terdapat pembatasan oleh hukum atas Hak Konstitusional berupa hak memilih tersebut, yaitu pembatasan hak memilih kepada anggota aktif dari Tentara Nasional Indonesia dalam pemilihan umum. Walau pembatasan hak memilih tersebut dapat terjadi dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku, keberadaan pengaturan untuk membatasi hak memilih ini perlu dilakukan kajian lebih jauh. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan cara menarik asas hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal ataupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pengaturan hak memilih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia adalah tidak diberikan hak memilih dengan dasar menjaga netralitas dari para anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara. Sementara terdapat beberapa bentuk pengaturan hak memilih bagi anggota angkatan bersenjata, yaitu dengan memberikan hak memilih secara penuh, memberikan hak memilih secara sebagian, dan tidak memberikan hak memilih, serta melakukan pengaturan melalui dua cara, yaitu dicantumkan pada produk hukum konstitusi atau hanya dicantumkan pada produk hukum bukan konstitusi, yaitu undang-undang.

 


The right to vote is the main characteristic of democracy. The right to vote is important to elect representatives who make, amend, and repeal a law. Without the right to vote, there is no form of transfer of power or legitimacy from people to the state and government massively and comprehensively. The Constitutional Court issued Judgement 011-017/PUU-I/2003 and was later reaffirmed through Judgement 102/PUU-VII/2009, said the right to vote was constitutional right. But in practice, there are restrictions on that right, that is limitation of the right to vote on active members of Indonesian National Armed Forces in general elections. Although the limitation of that right can occur by observing the provisions on the law, the existence of arrangements requires further study. Type of legal research is normative juridical by appealing to written and unwritten legal principles, systematic of law, the degree of synchronization of legislation both vertically and horizontally, comparison of law and legal history. The right to vote for members of Indonesian National Armed Forces is not given on the basis of maintaining the neutrality of the members of Indonesian National Armed Forces as state instrument. While there are several forms of regulation of the right to vote for members of the armed forces, namely by giving full right to vote, giving the right to vote partially, and not giving the right to vote, and making arrangements through two ways, namely listed on constitutional law or listed on law that is not constitutional, like statute.

 

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Adelia Gitaprana
Abstrak :
[ABSTRAK Skripsi ini membahas pendidikan perwira Angkatan Darat pada tahun 1945? 1950 melalui Akademi Militer yang bertempat di Yogyakarta. Situasi dan kondisi Indonesia yang belum stabil karena baru merdeka menyebabkan pendidikan di Akademi Militer Yogya tidak dapat berjalan seperti pada umumnya. Adanya upaya Belanda kembali menguasai Indonesia melalui Agresi Militer Belanda I dan II mengharuskan para tarunanya untuk ikut bertempur mempertahankan kemerdekaan. Perbedaan latar belakang beberapa golongan di tubuh tentara Indonesia masa itu juga mempengaruhi pendidikan di Akademi Militer. Keadaan yang demikian menjadikan taruna Akademi Militer Yogya menjadi taruna pejuang yang lebih dulu berjuang sebelum menjadi perwira. Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah dan menggunakan kaidah penulisan ilmiah.
ABSTRACT ;This thesis disscuses about Indonesian army officers educated in 1945?1950 by Military Academy in Yogyakarta. Education of Yogya Military Academy could not operate conventionally due to situation and condition in Indonesia which, at that time, was unstable because it had just reached the its freedom. Netherland attempted to occupy Indonesia through First and Second Military Aggression and all of this academy cadets must took part on the battle for defending Indonesian independence. The diversity background among groups in military institution had influenced Yogya Military Academy?s education too. Those situations turned Yogya Military Academy?s cadets into crusader cadets which experienced the battle first before they became officers. This thesis uses the history research method and scientific writing rules. , This thesis disscuses about Indonesian army officers educated in 1945—1950 by Military Academy in Yogyakarta. Education of Yogya Military Academy could not operate conventionally due to situation and condition in Indonesia which, at that time, was unstable because it had just reached the its freedom. Netherland attempted to occupy Indonesia through First and Second Military Aggression and all of this academy cadets must took part on the battle for defending Indonesian independence. The diversity background among groups in military institution had influenced Yogya Military Academy‘s education too. Those situations turned Yogya Military Academy‘s cadets into crusader cadets which experienced the battle first before they became officers. This thesis uses the history research method and scientific writing rules. ]
2015
S60114
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abd Rahman
Abstrak :
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) dalam mewujudkan terbentuknya Negara Islam Indonesia di tengah-tengah operasi Tentara Nasional Indonesia melalui aspek pendidikan. Tulisan ini mempertanyakan bagaimana perkembangan pendidikan yang diberikan oleh DI/TII terhadap masyarakat di wilayah kekuasaannya atau situasi konflik. Pembahasan dikaji menggunakan metode sejarah dengan sumber lisan dalam kerangka konsep pendidikan dan konflik. Konflik selama ini selalu identik dengan terganggu dan hancurnya pendidikan, namun studi sejarah ini justru menunjukkan bahwa pendidikan digencarkan di wilayah-wilayah konflik digunakan sebagai media propaganda bagi DI/TII. Artikel ini menyajikan perbedaan kondisi pendidikan di daerah yang dikuasai oleh TNI dan yang dikuasai oleh DI/ TII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan bagi masyarakat Benteng Alla masih berjalan meskipun berada dalam situasi konflik antara DI/ TII dan TNI. Namun, pendidikan yang diberikan dibangun atas dasar kepentingan DI/ TII untuk mendirikan Negara Islam sehingga tidak berada dalam pengawasan negara.
Kalimantan Barat : Balai Pelestarian Nilai Budaya , 2023
900 HAN 6:2 (2023)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Irawati
Abstrak :
Tesis ini membahas wacana untuk mengagendakan kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika pada prajurit TNI. Saat ini TNI belum mengenal kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika pada prajuritnya. Dilihat dari aspek kesehatan, sosial, hukum, pertahanan keamanan, dan politik diketahui bahwa kebijakan rehabilitasi bagi prajurit TNI perlu untuk dibentuk. Dari aspek kesehatan, dampak dari narkotika dapat merusak kesehatan prajurit, begitu juga dari aspek sosial, dapat menurunkan kesejahteraan sosial prajurit sehingga dapat mengganggu pelaksanaan tugas prajurit yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas pokok TNI. Aspek hukum diketahui bahwa kebijakan rehabilitasi narkotika merupakan amanat dari undang-undang, setiap warga negara dan pemegang otorita negara harus tunduk dan melaksanakan perintah undang-undang tersebut sehingga seluruh warga negara khususnya prajurit TNI juga mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lain untuk direhabilitasi. Dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, penggunaan narkotika pada prajurit dapat menyebabkan prajurit lalai dalam melaksanakan tugas sehingga dapat membahayakan pertahanan dan keamanan. Tindakan hukuman penjara tanpa rehabilitasi memungkinkan prajurit semakin dekat dengan perilaku penyalahgunaan narkotika, sedangkan solusi berupa pemecatan memungkinkan prajurit tersebut digalang oleh sindikat kejahatan khususnya sindikat narkotika. Komitmen dan kemauan politik (political will) dari Pimpinan TNI untuk merehabilitasi prajurit TNI belum ada. Hal ini terbukti dari adanya kebijakan Panglima TNI berupa Surat Telegram (ST) untuk menindak tegas pelaku penyalahguna narkotika dengan memberikan hukuman pidana bahkan pemecatan. Latar belakang kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan militer TNI bahwa prajurit TNI harus dalam kondisi siap sedia dalam menjalankan tugas pokoknya, untuk menimbulkan efek jera, serta menjaga nama baik institusi TNI. Untuk itu diperlukan suatu solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution) yaitu TNI dapat tetap melaksanakan pembinaan terhadap prajuritnya, prajurit juga mendapatkan haknya untuk direhabilitasi, serta negara dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi dan memberikan hak kepada seluruh warga negaranya termasuk prajurit TNI. ......This thesis discusses the policy agenda of discourse for rehabilitation of drug users on the TNI soldiers. Currently, TNI are not familiar with military policy for the rehabilitation of drug users on the their soldiers. Research on the health, social, legal, defense security, and politics aspects are known that the rehabilitation policy for soldiers need to be formed. From the aspect of health, the effects of drugs can damage the health of the soldiers, as well as from the social aspect, can reduce social welfare of soldiers so that soldiers can interfere with performance of duties that ultimately resulted in the disruption of the implementation of the basic tasks of the TNI. Legal aspects of drug rehabilitation in mind that the policy is a mandate of the law, every citizen and state authority holder must submit and execute commands of the law so that all citizens, especially soldiers also get the same rights as other citizens to be rehabilitated. Viewed from the defense and security aspect, use of narcotics can lead soldier on soldier negligent in performing the tasks that can endanger defense and security. Sentenced to imprisonment without rehabilitation can allow soldiers are getting closer to the behavior of drug abuse, while the solution in the form of dismissal allows the soldier raised by crime syndicates in particular narcotics syndicate. There is no commitment and political will of the military leadership to rehabilitate their soldiers.This is evidence from the existence of a policy of TNI Commander Letter (ST) to take stern action against perpetrators of narcotics abusers by providing criminal penalties even dismissal. The reason of this policy is in the interests of the TNI military that soldiers should be in a readiness to execute its core functions, to a deterrent effect, as well as to save face of the military institution. This requires a solution that benefits all parties (win-win solution) that the military can continue to implement the guidance to the soldiers, the soldiers also be eligible for the right of rehabilitation, and the government can carry out their duties to protect and give rights to all citizens including TNI soldiers.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014
T41997
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 >>