Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini akan membahas mengenai bagaimana relasi yang dimiliki oleh Raja Bhumibol Adulyadej dan militer di Thailand mampu mempengaruhi hasil percobaan kudeta, secara spesifik yakni pada lima kasus percobaan kudeta. Relasi tersebut dipahami sebagai ada atau tidaknya hubungan simbiosis di antara raja dan militer. Hubungan simbiosis yang dimiliki kedua pihak tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonominya masing-masing. Ketika terdapat simbiosis, maka percobaan kudeta relatif berhasil, sebagaimana dapat dilihat pada percobaan kudeta terhadap Plaek Phibunsongkhram, Seni Pramoj, dan Thaksin Shinawatra. Sebaliknya, ketika tidak terdapat simbiosis, maka percobaan kudeta relatif gagal, mengingat raja merasa tidak diuntungkan dan tidak mau memberikan dukungannya bagi militer untuk melancarkan kudeta, sebagaimana dapat dilihat pada percobaan kudeta terhadap Prem Tinsulanonda tahun 1981 dan 1985. Dalam melakukan analisis terhadap lima kasus tersebut, penulis menggunakan beberapa konsep, seperti konsep legitimasi raja, identitas Thailand (Thai Identity/Ekkalak Thai), hyper-royalism,organisasi militer, pretorian, dan kudeta militer.

---

ABSTRACT

This paper will discuss how do the relations between King Bhumibol Adulyadej and the military in Thailand affect the results of coup attempts, specifically on five coup attempt cases. In this context, the relation itself can be understood as the presence or absence of symbiotic relations between the king and the military. Symbiotic relations between the two are inseparable from their own political and economic interests. When symbiotic relation between the two exists, the coup attempt tends to be successful, as can be seen in the coup attempt on Plaek Phibunsongkhram, Seni Pramoj, and Thaksin Shinawatra. On the contrary, when there is no symbiotic relation, the coup attempt tend to be failed, given that the king feels disadvantaged so that he will not give his support for the military to launch a coup, as can be seen in the coup attempt on Prem Tinsulanonda in 1981 and 1985. The author uses several concepts, such as the concept of king's legitimacy, Thai Identity/Ekkalak Thai, hyper-royalism, military organizations, praetorians, and military coups, in order to analyze the five cases."

"In Thailand, from the beginning of this century, policies on aging, health promotion reform toward enlightening the public, and administrative decentralization have been taking place, leading to the reinforcement of biopolitics in elderly care. “Community” became a useful locus and tool to carry out governance of health and elderly care. At the same time, within state-initiated programs there is local agency at work, which mobilizes existing social networks while allowing the formation of new connections based on the old. Drawing upon observations from fieldwork in a suburban district in Chiang Mai Province, I argue that biosocial communality emerges from the interaction between the administration and local agents, and demonstrate how this operates by acting on the interface of the family and the community. I first look into how policies of health and elderly care have made use of the community or the discourse thereof. Then I introduce the case of a specific subdistrict to see how such top-down governance actually operates on the ground, how local networks can be reactivated, and, ultimately, how we find, among the participating elderly and caregivers, emerging biosocial communality at the interface of the family and community."

"Skripsi ini membahas karakter tokoh, khususnya faktor yang memengaruhi perubahan orientasi seksual pada tokoh gay, dan perbedaan cara pandang masyarakat Indonesia dengan Thailand terhadap kehadiran kaum gay yang terdapat di dalam novel Lelaki Terindah karya Andrei Aksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik analisis teks. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa faktor terbesar yang dapat memengaruhi seseorang hingga dapat menjadi gay adalah melalui faktor lingkungan. Selain itu, diperoleh juga kesimpulan bahwa kaum gay lebih dapat diterima di Thailand daripada di Indonesia.

---

This undergraduate thesis analyzes figures character, especially factors influencing changes in sexual orientation in gay characters, and differences in perspective Indonesian and Thailand society to the presence of gays in Lelaki Terindah by Andrei Aksana. The method used in this research is descriptive method with text analysis. The result of this research found that the biggest factor affecting a person to be gay is through environmental factors. In addition, also found that the presences of gay in Thailand are more acceptable than in Indonesia."

"UMKM adalah tulangpunggung usaha di Indonesia dan Thailand. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kebijakan pajak penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dan Thailand serta menganalisis kelemahan kebijakan pajak penghasilan atas UMKM di Indonesia dibanding kebijakan PPh UMKM Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil pengkajian menunjukan bahwa pelaku UMKM Thailand membayar PPh yang tinggi daripada pelaku UMKM Indonesia. Kelemahan kebijakan pajak penghasilan atas UMKM di Indonesia dibanding Thailand dinilai tidak memenuhi aspek keadilan, bertentangan dengan sistem self assessment, bertentangan dengan Undang-undang, penerbitan SKB yang tidak sesuai dengan asas ease of administrationdan tidak ada insentif pajak yang diberikan kepada pelaku UMKM Indonesia.

---

Small and Medium Enterprises are the backbone enterprises in Indonesia and Thailand. The purpose of this study was to compare the income tax policy on Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia and Thailand and to analyze weaknesses of income tax policy on SMEs in Indonesia than SMEs in Thailand. This study used a qualitative approach.

The assessment results show that SMEs in Thailand pay income tax higher than SMEs in Indonesia. The Weakness of income tax policy on SMEs in Indonesia than Thailand did not meet an aspects of quality and it was contrary to the self-assessment system and the Act. The other weakness was issuance of the Exemption Letter was not in accordance with the principles of ease of administration and there were no tax incentives that were given to SMEs in Indonesia."

"This article focuses on “trafficking in persons” (TIP) in fisheries in Indonesia and Thailand which refers to key international instruments on TIP and continues by discussing recent cases of TIP in fisheries in Indonesia that were reported in the first half of year 2015. It also explores respective Indonesian and Thai domestic legislation in relation to measures to combat trafficking in the region. Bilateral and multilateral treaties such as the Treaty between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Indonesia Relating to Extradition and the ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters are also addressed as cooperation tools which should be used by Indonesia and Thailand in prosecuting traffickers. To attain success in prosecuting law breakers and to be fair to all concerned, the author discourages those who are preoccupied with TIP from prejudging all unlawful acts as incidents of TIP since many of them might not fall under the criteria of TIP. Additionally, the article addresses the U.S. Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000, which classifies countries under one of the tiers stipulated therein. The author indirectly suggests that, via the Act, the U.S. puts pressure upon other countries to suppress TIP intensively and properly protect victims of TIP. Therefore, the author urges Indonesia and Thailand to take special care in handling incidents of TIP in fisheries.Artikel ini berfokus pada “perdagangan manusia” (“trafficking in persons” atau TIP) dalam sektor industry perikanan laut di Indonesia dan Thailand. Artikel ini merujuk pada perangkat internasional mengenai TIP dengan membahas beberapa kasus terkini terkait TIP dalam sector perikanan laut di Indonesia yang dilaporkan terjadi pada semester pertama tahun 2015. Artikel ini juga mendalami peraturan domestik Indonesia dan Thailand dalam memerangi perdagangan manusia di kawasan dan juga perjanjian bilateral dan multilateral, di antaranya Perjanjian antara Pemerintah Kerajaan Thailand dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Ekstradisi yang merupakan instrument yang dapat digunakan untuk melakukan penuntutan kepada para pelaku perdagangan manusia. Demi kesuksesan penuntutan para pelaku dan demi keadilan bagi pihak-pihak yang terkait, penulis tidak menyarankan dilakukannya praduga bersalah atas tindakan-tindakan melanggar hukum sebagai kasus perdagangan manusia karena tidak semua tindak pelanggaran hukum masuk dalam kriteria perdagangan manusia. Di samping itu, artikel ini juga merujuk pada U.S. Victims of Trafficking and Violence Protection Act tahun 2000, yang menggolongkan negara-negara dalam beberapa tingkat. Penulis secara tidak langsung menyarakan agar melalui peraturan tersebut, Amerika Serikat dapat memberikan dorongan bagi negara lain untuk menekan perdagangan manusia dan memberikan perlindungan yang layak bagi para korban perdagangan manusia. Dengan demikian, penulis mendorong Indonesia dan Thailand untuk secara serius menangani kasus-kasus perdagangan manusia dalam sektor industri perikanan laut."

"Penulis dalam jurnal ini ingin membahas mengenai sejarah dinamika minoritas Muslim Patani di Muangthai. Minoritas Muslim Patani merupakan golongan minoritas keagamaan dan etnik yang terletak di Muangtahai Selatan, Thailand. Mereka merupakan golongan etnik minoritas yang telah lama mengalami diskriminasi oleh pemerintahan Thailand karena adanya perbedaan agama, bahasa, dan budaya yang mengakibatkan terisolasi dari birokrasi pemerintah Thailand. Hal-hal yang ingin penulis bahas dalam jurnal ini yaitu sejarah kaum Muslim di Muangthai Selatan, awal mula Islam di Patani, pemberontakan kaum Muslim Patani, perjuangan Muslim Patani untuk mendapatkan Kemerdekaan, peran kaum ulama Muangthai, Patani dibawah kekuasaan monarki absolut, haji Sulong 'Bapak Gerakan Kemerdekaan Patani'. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan dan menguraikan mengenai proses perjuangan kaum Muslim untuk mempetahakan kelangsungan hidup mereka setelah secara resmi dimasukan kedalam negara Thailand sebagai pembaharuan administratif pada tahun 1902. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penulisan kualitatif melalui studi pustaka.

---

The authors in this journal want to discuss the history of Patani Muslim minority in Muangthai. The Muslim Patani minority is a religious and ethnic minority group located in South Muangthai, Thailand. They are minority ethnic group that has long been disciminated againts by the Thailand government due to religious, linguistic, and cultural differences that have resulted in isolation from the Thailand government bureaucracy. Things that the authors want to discuss in this journal is Muslim history in South Thailand, the beginning of Islam in Patani, Patani Muslim rebellion, Patani Muslim struggle for independence, the role of the Muangthai clerics, Patani under absolute monarchy, and Haji Sulong 'The Father of the Patani Independence Movement'. The purpose of this journal is to explain and describe the process of the Muslim struggle to know their survival after officially incorporated into the Thailand state as an administrative reform in the 1902. The method used the writing in this journal is the method of qualitative writing through literature study. "