Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan-perubahan kebijakan dalam politik luar negeri Amerika Serikat seringkali terjadi bahkan secara mendadak, antara lain karena disebabkan oleh munculnya prioritas-prioritas kepentingan yang dipandang urgen atau mendesak. Dalam suatu policy-making process, Amerika Serikat senantiasa memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi balk pada tingkat nasionai maupun internasional. Pada tingkat domestik, di satu pihak kecenderungan apa yang terjadi di masyarakatnya terakomodasikan melalul saluran-saluran yang sesuai, balk di pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Di lain pihak, perkembangan-perkembangan di dunia internasional juga mempengaruhi formulasi kebijakan Iuar negeri Amerika Serikat. Deegan munculnya paradigma baru dalam tata hubungan internasional pasta Perang Dingin, hubungan-hubungan intemasional telah pula dipengaruhi oleh isu-isu baru yang menonjol seperti demokrafisasi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia (low politics/non-conventional)Tidaklah mengherankan kalau kebijakan luar negeripun seringkali mengalami penyesuaian-penyesuaian (adaptive) karena dipengaruhi oleh isu-isu tersebut dalam politik luar negerinya, khususnya hak asasi manusia. Tujuan tesis ini adalah untuk mengkaji apakah dalam kasus Timor Timur, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya bersifat akomodatif. Metode yang digunakan adalah studi komparatif melalui pendekatan teori perubahan kebijakan. Hasil analisis mengambarkan bahwa seiring dengan munculnya paradigma baru dalam tata hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia mengenai: masalah Timor Timur berangsur-angsur mengalami perubahan. Pengaruh dari politik domestik dan politik internasional telah mempengaruhi pemerintahan untuk mengambil kebijakan yang mengarah pada kecenderungan tersebut. Melalui kebijakan HAM, Amerika mulai menilai kembali kebijakannya terhadap Indonesia mengenai masalah Timor Timur, terutama setelah semakin gencar terjadinya pelanggaran HAM di Timor Timur. "

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji proses pengorganisasian para pemuda Timor Timur yang masuk Islam dalam Kormattim sehingga dapat beradaptasi dengan kehidupan di Jakarta, dan mengkaji hakekat konversi agama yang terjadi dalam persektif agama sebagai kebudayaan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pedoman wawancara mendalam dan menggunakan pedoman pengamatan.Dalam penelitian ditemukan bahwa penyebab terjadinya konversi adalah faktor sosial budaya berupa. krisis dalam masyarakat di Timor Timur sebagai akibat penjajahan Portugis, yakni kondisi-kondisi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, perang saudara antara orang Timor Timur sendiri, dampak negatif yang timbul akibat proses pembangunan pada masa integrasi, dan timbulnya faham-faham baru akibat globalisasi yang bakal menyebabkan timbulnya. rangkaian krisis dalam masyarakat Timtim, yang di interprestasi oleh para pemuda Timtim, mendorong mereka pada situasi "mencari komunitas" yakni mencari nilai-nilai yang akan menjadi at-man mereka, dan pembentukan kelompok tempat mereka berhimpun untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ketika mencari acuan baru, mereka bertemu dengan jam dakwah, personil ABRI, dan beberapa pemuda. Timtim yang telah beragama Islam karena agama Islam mempunyai potensi untuk membantu survival. Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia (90 %), demikian juga pada masyarakat di Jakarta dimana sekarang mereka. tinggal, meski muslim adalah minoritas di Timor Timor. Islam dipandang sebagai agama pemerintah yang juga dikenal mayoritas Islam, sehingga memilih Islam adalah jalan tengah bagi beradaptasi dengan struktur sosial dimana mereka tinggal kini, Selain lebih mudah, tidak serumit ketika menjadi pemeluk agama lain. Faktor lain yaitu kondisi ekonomi yang sulit, dialami oleh sebagian besar pemuda. Timtim ini. Sementara itu masalah keretakan keluarga. atau ketidakharmonisan hubungan keluarga dialami oleh beberapa pemuda Timtim.Kemudian setelah para pemuda Timtim, menjadi pemeluk agama Islam, agama ini dijadikan bagian dari pedoman berfikir dan bertindak untuk menginterprestassi lingkungan hidup mereka sehari-hari. Mereka menggunakan simbol-simbol agama Islam untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial, memperoleh beasiswa pendidikan dan dana bagi kepentingan yang lainnya dan dapat diterima secara politis oleh pemerintah Indonesia, dan untuk itu diperlukan suatu sarana legitimasi, yakni suatu organisasi yang mengkoordinasi mereka. Organisasi tersebut adalah Kormattim."

"Pelanggaran HAM Berat Timor Timur yang terjadi dalam kurun waktu Januari-September 1999 pada saat pra dan pasca jajak pendapat menurut KPP HAM TIMTIM, berdasarkan fakta dokumen, keterangan dan kesaksian, dari berbagai pihak, pelanggaran tersebut tak hanya merupakan tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia atau gross violation of human rights yang menjadi tanggung jawab negara (states responsibilities), namun dapat dipastikan, seluruh pelanggaran berat HAM tersebut dapat digolongkan sebagai universal jurisdiction. Yaitu mencakup pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pemindahan paksa serta lain-lain tindakan tidak manusiawi, terhadap penduduk sipil, ini adalah pelanggaran berat atas hak hidup (the rights to life), hak atas intregrasi jasmani (the rights to personal integrity), hak akan kebebasan (the rights to liberty), hak akan kebebasan bergerak dan bermukim (the rights of movement and to residence), serta hak milik (the rights to property).Pemerintah atas desakan internasional akhirnya mengadakan persidangan terhadap pelaku melalui Pengadilan HAM Ad Hoc TIMTIM di Jakarta. Seperti yang sudah diperkirakan bahwa akan terjadi kekecewaan dalam vonis pengadilan tersebut. Hal ini sudah terlihat dari kerancuan definisi-definisi mengenai pelaku pelanggar HAM, tindakan pidana dan tanggung jawab komando dalam pasal-pasal di UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta ketidakmampuan para penegak hukum dalam membuktikan dakwaan yang dimaksudkan. Dunia Internasional kecewa terhadap vonis yang telah dikeluarkan dan melalui Komisi Ahli PBB direkomendasikan agar dilakukan pengadilan ulang atau dilakukan pengadilan tribunal. Untuk itu Indonesia harus menyikapi secara serius hal-hal tersebut dan sesegera mungkin mengubah cara pandang pespektif HAM sesuai dengan Hukum Internasional dan melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap perundangundangannya sehingga tidak terulang kembali pelanggaran HAM yang serupa. Dan hendaknya di kawasan Asia Tenggara di bentuk Pengadilan HAM agar HAM dapat ditegakkan, karena pada hakekatnya Penegakan HAM adalah tugas negara dan jika negara gagal melakukannya maka negara yang harus diadili sebagai bentuk tanggung jawab di dunia internasional melalui pengadilan yang tidak dibentuk oleh negara yang bersangkutan tapi merupakan pengadilan yang sesuai dengan standar internasional."