Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi "gatekeeping" dalam pemberitaan surat kabar tentang peristiwa konflik SARA di Indonesia, dengan pendekatan analisis isi, relatif belum banyak dilakukan di Indonesia. Studi ini diilhami suatu kegelisahan, mengapa ketika terjadi peristiwaTimor Timur, pemberitaan harian Republika dan surat kabar nasional lainnya sangat intensif, sementara harian Kompas cenderung tidak tertarik memberitakannya? Sebaliknya ketika terjadi peristiwa Situbondo, Kompas sangat intensif memberitakannya. Inilah pertanyaan awal studi deskriftif ini. Itu pula sebabnya, studi ini secara khusus menelaah pengaruh obyektivitas intra-media surat kabar pada para "gatekeeper", dalam hubungannya dengan proses gatekeeping dua peristiwa SARA yakni peristiwa Timor Timur yang terjadi bulan September 1995 dan peristiwa Situbondo yang terjadi bulan Oktober 1996 yang lalu. Secara umum studi ini membandingkan secara kuantitatif penonjolan tampilan informasi dan isu-isu tentang kedua peristiwa tersebut dan sekaligus ingin mengetahui kecenderungan sikap obyektivitas dan keberpihakan "gatekeeper". Data dikumpulkan dengan teknik analisis isi dan wawancara mendalam dengan beberapa orang yang berperan sebagai "gatekeeper". Ada tiga surat kabar yang dijadikan sampel yakni Harian Kompas, Suara Pembaruan dan Republika. Unit analisisnya adalah wacana (discourse) dan pilihan kata (frase) sedangkan teknik analisis data adalah analisis kutilitif (kuantitatif dan kualitatif). Temuan dan analisis data menunjukkan bahwa meskipun harian Kompas dan Suara Pembaruan telah berubah dari "ideological Press" menjadi "industrial Press" tetapi cenderung belum netral dari anasir "Katolik" dan "Protestan". Bahkan cenderung tidak empati terhadap kepentingan ummat Islam, paling tidak dalam pemberitaan mengenai peristiwa Timor Timur dan Situbondo. Sementara, harian Republika melalui tampilan pemberitaan mengenai kedua peristiwa tersebut semakin meneguhkan keberpihakan dan empatinya pada ummat Islam. Jadi, ada kecenderungan gatekeeper ketiga surat kabar cenderung tidak obyeklif dan menonjolkan keberpihakannva kepada misi agama. Kecenderungan dapat ditekaah secara empiris, melalui analisis tampilan dan posisi informasi, tampilan berita utama, analisis pilihan kata, analisis kepala berita, analisis isi repostase, opini/kolom, tajuk serta analisis sumber berita, penulis, dan jurnalis pada hasil liputan dan pemberitaan mengenai peristiwa Timor Timur dan Situbondo yang dilakukan dengan sistematis dalam studi ini."

"Keterlibatan Indonesia di Timor Timur secara de facto berlangsung sejak tahun 1974 hingga tahun 1999. Namun demikian, periode tersebut bukanlah periode dengan pola kebijakan dan pengambilan kebijakan luar negeri yang konsisten serta teratur. Sekurangnya terdapat lima periode panting dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masalah Timor Timur yang memperlihatkan iregularitas serta inkonsistensi dalam pola pengambilan kebijakan serta kebijakan yang dihasilkannya. Periode tersebut adalah periode tahun 1974-1983, 1983-1989, 1989-1991, 1991-1997 serta 1997- 1999. lregularitas yang terjadi pada tiap periode tersebutlah yang menjadi concern dari penelitian ini. Penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban mengenai faktor apakah yang secara dominan mempengaruhi iregularitas tersebut. Diajukannya military industrial complex sebagai unit eksplanasi untuk menjawab pertanyaan tersebut, terutama didasari pertimbangan bahwa belum ada peneliti Iainnya yang melihat persoalan Timor Timur dari sudut tersebut, disamping karena military industrial complex menjanjikan sebuah jawaban yang lebih komprehensif, yang banyak melibatkan story behind the story, bagi persoalan tersebut. Eksplanasi di dalam penelitian ini diiakukan dengan mengajukan tiga pertanyaan dasar yaitu "siapa(kah)" yang termasuk dalam unsur militaryindustrial complex, "apa(kah)" kepentingan dari unsur-unsurnya tersebut, dan dengan cara "bagaimana(kah)" unsur-unsur tersebut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri indonesia dalam masalah Timor Timur? Sumber yang digunakan dalam peneiitian ini adalah sumber-sumber primer, yaitu wawancara langsung dengan tokoh-tokoh dari berbagai kelompok yang terlibat dalam masalah Timor Timur serta menyaksikan langsung berbagai konstalasi politik yang terjadi di Timor Timur terutama selama periode Juli sampai dengan September 1999, sebeium hingga setelah pelaksanaan jajak pendapat. Sementara itu sumber-sumber sekunder diperoleh dari berbagai buku, majalah, jurnal, dan koran. Untuk menjaga aktualita data, penulis juga banyak menggunakan data-data dari berbagai situs intemet terutama yang berkaitan arm transfer baik kualitas maupun kuantitasnya."

"Penelitian ini difokuskan pada pandangan dan sikap Partai Buruh Australia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Gough Whitlam terhadap dekolonisasi Timor Timur pasca Revolusi Bunga di Portugal tahun 1974. Kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur adalah integrasi dengan Indonesia yang menekankan self-determination kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka. Namun, kebijakan Whitlam terhadap Timor Timur tersebut menuai pro dan kontra di Australia, terutama dari Partai Oposisi Liberal-Country dan bahkan dari Partai Buruh sendiri. Terdapat perbedaan pandangan, baik oleh Partai Oposisi Liberal-Country maupun Partai Buruh, terkait persoalan integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui politik luar negeri Australia mengenai integrasi Timor Timur dengan Indonesia yang menuai kecaman di dalam negeri Australia karena keberadaan Indonesia di Timor Timur sebelum proses integrasi dilaksanakan.

---

This research are focused on the Australian Labor Party‟s view and attitude toward East Timor decolonization after Portugal‟s Carnation Revolution in the 1974, during the leadership of Prime Minister Gough Whitlam. Whitlam‟s policy toward East Timor integration with Indonesia was meant to emphasize the idea of selfdetermination, so that the Timorese could decide their precise future. His policy toward East Timor, however, got pros and cons in Australia, especially from the Liberal-Country Party opposition, and even within Australian Labor Party itself. There were several different views between the Liberal-Country Party opposition and the Australian Labor Party. The purpose of this research are to figure Australian Foreign Policy regarding East Timor integration with Indonesia, which receive critiques from Australians due to Indonesia presence in the East Timor before the integration."

"ABSTRAKSetelah berintegrasi dengan Indonesia di tahun 1976, Timor Timur mengalamiperkembangan di bidang infrastrukturnya, baik melalui pembangunan yangdilakukan oleh pemerintah maupun operasi-operasi teritorial Angkatan BersenjataRepublik Indonesia (ABRI) untuk memajukan propinsi baru tersebut. Namun,Peristiwa Santa Cruz yang terjadi pada 12 November 1991 menarik perhatian duasurat kabar besar di Indonesia, yakni Kompas dan Suara Pembaruan. Melaluiberita, artikel, headline, dan tajuk rencananya, dua surat kabar tersebut berusahamemberi sekaligus menganalisa informasi, serta turut memberikan pendapatnyaterhadap rangkaian peristiwa seutuhnya. Kedua surat kabar ini memilikipersamaan dalam gaya penyampaian berita, namun tidak jarang pula terdapatperbedaan sudut pandang yang kemudian justru membuat dua surat kabar ini lebihmenarik untuk dibahas

---

ABSTRACTAfter its integration to Indonesia in 1976, East Timor was experiencing a lot ofinfrastructure improvements carried by both the government and ABRI, byconducting some serious developments and territorial operations to make the newprovince a better place to live in. Unfortunately, there was a great massacrehappened in November 12th 1991, which later recognized as Santa Cruz Massacre,that obviously drew the attentions of two greatest Indonesian newspaper, Kompasand Suara Pembaruan. Through the reports, articles, headlines, and editorials ofeach newspaper, both Kompas and Suara Pembaruan were intending to give theirbest information and analysis comprehensively. Although having the same styleon news-reporting, both newspapers had contrary points of view which is franklyenticing to be studied."

"Penelitian ini merupakan penelitian studi perbandingan politik yang menggunakan dua studi kasus, yaitu Timor Timur dan Skotlandia, keduanya merupakan wilayah subnasional dari sebuah negara induk Indonesia dan United Kingdom (Inggris). Dengan menggunakan metode Most Similar Systems Design (MSSD) dan analisis contrast of context, penelitian ini akan membahas faktor-faktor penyebab fragmentasi identitas nasional yang terjadi di kedua wilayah, dan bagaimana perbedaan faktor penyebab tersebut memberikan dampak dalam referendum kemerdekaan Timor Timur tahun 1999 dan Skotlandia tahun 2014. penelitian ini menemukan tiga faktor utama yang menyebabkan fragmentasi identitas nasional di Timor Timur merujuk kepada proses pembentukan identitas nasional oleh negara induk dari MacIver (1999). Pertama, kebijakan pendidikan yang top-down; kedua, maraknya praktik korupsi hingga melemahkan pembangunan ekonomi secara signifikan; dan ketiga, meluasnya praktik teror kekerasan yang disertai kebuntuan penyelesaian konflik secara damai. Dalam kasus Skotlandia, terdapat pula tiga faktor yang menyebabkan fragmentasi identitas nasional. Pertama, kebijakan devolusi yang mengatur pembagian wewenang antara pusat dan daerah; kedua, kebijakan tentang kewarganegaraan serta tata kelola wilayah perbatasan yang memudahkan mobilitas penduduk antar wilayah; ketiga, kebijakan ekonomi yang menegaskan peran negara induk Inggris sebagai welfare state. Dampak dari perbedaan faktor tersebut dijawab melalui melalui temuan perbedaan orientasi masyarakat kedua wilayah, dimana sikap masyarakat Timor Timur pada referendum 1999 mayoritas menginginkan merdeka dari Indonesia, sementara penduduk Skotlandia pada referendum 2014 ingin tetap menjadi bagian dari Inggris.

---

This research is a comparative politics study that uses two case studies, East Timor and Scotland, which are a subnational region of a parent state, Indonesia and the United Kingdom (UK). Using Most Similar Systems Design (MSSD) comparative method and contrast of context analysis, this research will discuss the factors causing the fragmentation of national identity that occurred in the two regions and how these different factors impacted the 1999 East Timorese independence referendums and 2014 Scottish independence referendums. The finding showed three main factors causing the fragmentation of national identity in East Timor, referring to the process of national identity formation by the parent state as the consequences of the political environment by MacIver (1999). First, top-down education policy; second, the rampant corruption practices have significantly weakened economic development; and third, the widespread practice of violent terror followed by a deadlock in conflict resolution by peaceful means. In the case of Scotland, three factors also cause the fragmentation of national identity. First, the devolution policy that regulates the division of authority between the central and the local government; second, a policy on citizenship and border area management that facilitates the mobility of the population between regions; third, economic policies that emphasize the role of the UK as a welfare state. The impact of these different factors is answered by finding in the orientation differences of the people in these two regions, where the attitude of the people of East Timor in the 1999 referendum was the majority wanting independence from Indonesia, while the Scottish population in the 2014 referendum wanted to remain part of the UK."

"Tesis ini membahas kebijakan pemerintah Habibie tentang Timor Timur dengan mengambil kasus pemberian dua opsi tahun 1999. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan implikasi perubahan politik di Indonesia terhadap kebijakan pemerintah Habibie dalam menyelesaikan masalah Timor Timur. Pokok masalah dalam penelitian adalah mengapa pemerintah Habibie memberikan dua opsi tersebut kepada rakyat Timor Timur. Untuk menganalisis masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan transisi politik dan teori elitisme. Metode penelitiannya menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasi1 penelitian ini cenderung menunjukkan adanya tekanan publik internasional terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang menyebabkan pemerintah Habibie berupaya menyelesaikan masalah Timor Timur. Argumentasi yang dapat dikemukakan bahwa dengan memberikan dua opsi tersebut, pemerintah Habibie mengharapkan agar upaya memperoleh bantuan lembaga-lembaga internasional, terutama IMF dan Bank Dunia, yang dimaksudkan untuk memulihkan ekonomi dalam negeri dapat dilakukan. Keberhasilan memulihkan ekonomi diharapkan dapat meminimalkan delegitimasi publik. Dengan demikian, urgensi dan argumentasi pemerintah Habibie memberikan dua opsi tersebut kepada rakyat Timor Timur cenderung didasarkan dalam kerangka pragmatisme ekonomi-politik. Kebijakan dua opsi itu diambil setelah memperoleh kontribusi dari para staf ahli presiden, sehingga formulasinya cenderung lebih menunjuk pada tindakan yang tidak melibatkan proses institusionalisasi, yang dibuktikan dengan tidak terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak legislatif dan berupa penggunaan mekanisme struktural yang dimiliki presiden terhadap sebagian birokratnya. Selain tahap dari otonomi khusus menuju munculnya tawaran dua opsi tersebut, substansi dan mekanisme yang dipilih (jajak pendapat) kelihatannya juga lebih didasarkan pada persepsi dan kepentingan pemerintah. Dengan demikian, formulasi pengambilan dua opsi itu bermula dari atas dan tidak didasarkan pada prinsip domokratisasi dan HAM, sehingga pernyataan komitmen pada nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 cenderung dipandang sebagai justifikasi atas kebijakan yang telah diputuskan."

"This research explains about process of East Timor separation from Republic of Indonesia after twenty four years to be part 27th Indonesia's province from intelligence analysis.The fundamentals theory using intelligence cycle, intelligence function and to be concern with intelligence advise and national policy. A problem in this research is, How is role's Bakin as a highest intelligence's organization to wining pro integration in that process.In that case, intelligence link to national security and foreign security as aspect of internal security.Methods of this research, use library literature, interview with history maker and intelligence's theory to know why pro integration loosing in that process.To have an authentic document's is very difficult, because almost all of document in Bakin is top secret. So for help this research to interview with history maker is the solution.Discoverer of policy makers very-very dominant in that case although without advise from Bakin, because the both of fundamental's Bakin only Keppres.Finally, fundamental of law State Intelligence Agency need to advance, and recovery controlling system for this organization."

"Tesis ini menganalisis tentang studi kasus aneksasi Timor Timur dan jejaring advokasi transnasional, the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN dengan menggunakan konsep pola bumerang (Keck dan Sikkink, 1998) dan siklus hidup norma (Finnemore dan Sikkink, 1998). Tesis ini menyimpulkan bahwa norma yang diinternalisasi tidak dapat berjalan dikarenakan adanya benturan antara norma internasional dan struktur domestik. Benturan ini terjadi ketika norma internasional yang menghendaki hak untuk menentukan nasib sendiri ditantang pada kepentingan negara untuk menjaga kedaulatan. Oleh sebab itu, aktor transnasional membutuhkan kemampuan non-material yakni, kekuatan diskursus untuk melawan nilai dan norma yang dianggap tidak sejalan dengan kesepakatan internasional. Selain itu, juga dibutuhkan satu mekanisme yang simultan antara aktor domestik dan transnasional untuk menekan dan mempengaruhi kebijakan maupun perilaku negara.

---

This thesis analyzes the study case of East Timor annexation and transnational advocacy network, the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) by using the concept of boomerang pattern (Keck and Sikkink, 1998) and norm lifecycle (Finnemore and Sikkink, 1998). This thesis concluded that internalized or cascading norms may eventually fail to reach because of the clash between international and domestic structure. These norms clash occur when the right of self-determination is challenged by the norm of state sovereignty. Hence, transnational actors need the immaterial capability as power in discourse to counter the existing logic of appropriatness and also by creating a simultaneous mechanism between domestic and transnational actors to pressure and influence on policy change and state behavior."