Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Produk alas kaki merupakan salah satu komoditi ekspor andalan Indonesia. Industri alas kaki terbukti memasukan devisa yang cukup besar kepada negara, di samping itu industri alas kaki juga menyerap tenaga kerja yang cukup besar (tahun 1998 lebih dari 380 ribu). Dalam beberapa tahun terakhir nilai ekspor alas kaki Indonesia mengalami penurunan, penurunan tersebut semakin tajam pada saat Indonesia dilanda krisis.Salah satu penyebab merosotnya nilai ekspor produk alas kaki disebabkan karena semakin ketatnya persaingan di sektor ini, serta tingginya tingkat ketergantungan terhadap bahan baku dan bahan pendukung impor (70%).Daya saing produk alas kaki Indonesia di pasar AS semakin menurun, akan tetapi pada saat yang bersamaan daya saing produk yang berasal dari negara pesaing semakin menguat, ini ditandai dengan nilai ekspor Indonesia menurun sedangkan nilai ekspor negara pesaing justru sebaliknya.Agar kondisi ini (semakin melemahnya daya saing) tidak terns berlanjut, maka diperlukan suatu strategi dalam rangka meningkatkan keunggulan daya saing produk alas kaki tersebut khususnya untuk pasar AS.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi kekuatan daya saing produk alas kaki Indonesia di pasar AS dan mencari solusi alternatif strategi yang akan diterapkan dalam upaya peningkatan daya saing. Keterkaitan antara kebijakan pemerintah, pelaku industri, organisasi non pemerintah, asosiasi dan sektor swasta lainnya adalah hal yang juga menjadi perhatian.Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode Revealed Comparative Advantage (RCA), ternyata bahwa kekutan daya saing produk alas kaki Indonesia semakin melemah, ini ditandai dengan nilai RCA yang semakin menurun.Untuk menentukan alternatif strategi, digunakan teknik proses hirarki analitik yaitu permodelan dengan menggunakan skala prioritas. Dengan mengunakan metode ini diperoleh bahwa Faktor-faktor yang berpengaruh dalam upaya peningkatan daya saing produk alas kaki Indonesia adalah : Kondisi Faktor; Kondisi Permintaan; Industri terkait dan Pendukung; Strategi, Struktur dan Persaingan; Kebijakan Pemerintah; Kesempatan/Peluang.Pelaku yang berpengaruh dalam upaya peningkatan daya saing adalah pemerintah, industri, industri pemasok, asosiasi, lembaga keuangan (perbankan), lembaga standar Amerika Serikat dan negara pesaing.Terdapat tiga alternatif strategi dalam upaya peningkatan daya saing, prioritas pertama adalah penguasaan teknologi, alternatif ini dua kali lebih penting dari pada alternatif yang lain, yaitu penciptaan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan pemakaian bahan baku dalam negeri.Dewasa ini penguasaan teknologi adalah sesuatu yang mutlak diperlukan karena produk yang dihasilkan dengan teknologi akan lebih mampu bersaing.Semua ini sangat bergantung pada komitmen dari semua pihak baik pemerintah, dunia industri dan pihak terkait lainnya untuk menyadari sepenuhnya, bahwa agar daya saing produk alas kaki tidak terus melemah, harus dicarikan alternatif strategi untuk dapat mengatasinya."

"Tesis ini memfokuskan perhatian pada penggunaan sanksi ekonomi sebagai instrumen kebijakan luar negeri AS terhadap Irak dalam kurun waktu 1993-1998 (masa Pemerintahan Presiden Bill Clinton), serta menjelaskan pentingnya interaksi antara faktor-faktor domestik (internal) dengan faktor-faktor internasional (eksternal) dalam dihasilkannya keputusan perpanjangan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak.Keputusan tersebut, dipicu juga oleh serangkaian perilaku atau tindakan Irak di bawah rejim Saddam Hussein, yang bersifat agresif dan dianggap cenderung melanggar norma-norma internasional serta mengancam kestabilan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Presiden dan Kongres pada masa ini, masih mengaggap perlu perpanjangan sanksi ekonomi terhadap Irak berdasarkan sejumlah alasan. Namun pada dasarnya, AS tetap menganggap Irak sebagai negara yang mengancam kepentingan (nasional) AS, khususnya di kawasan Timur Tengah (berkaitan dengan masalah Israel dan minyak). Lobi pro-Israel, AIPAC, dalam hal ini juga memainkan peran cukup signifikan dalam mempengaruhi kebijakan perpanjangan sanksi ini. Dunia internasional, melalui PBB, juga mengeluarkan sejumlah resolusi yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi ekonomi terhadap rejim Saddam Hussein.Pembahasan mengenai kasus ini, dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran/teori sebagai alat analitis. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai keterkaitan antara faktor-faktor domestik dan internasional yang mempengaruhi keluarnya kebijakan perpanjangan sanksi ekonomi atas Irak, 1993-1998.Konsep Rosenau mengenai linkage theory digunakan untuk membahas interaksi dan keterkaitan antara faktor-faktor domestik dengan internasional. Konsep-konsep lain yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri juga digunakan untuk menganalisa kasus yang diajukan.Tesis ini menyimpulkan bahwa tetap dipertahankannya penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak bertujuan agar terjadi pergantian rejim pemerintahan di Irak. Namun seperti diketahui, tujuan ini tidak berhasil karena Saddam Hussein masih berkuasa di Irak. Selain itu, tulisan ini juga melihat adanya kerjasama antara Presiden Clinton dan Kongres (yang dipengaruhi oleh lobi pro-Israel, AIPAC) dalam keputusan perpanjangan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak, 1993-1998."

"PENDAHULUAN Louiz Harts di dalam bukunya The Liberal Tradition in America (1955 : 3-4), yang mengulas struktur sosial masyarakat Amerika berpendapat bahwa Amerika tidak pernah melalui masa feodalisme, dan langsung meloncat menjadi liberal state. Hal ini disebabkan karena Amerika merupakan negeri imigran, sehingga tidak ada penindasan oleh kekuasaan monarki atau pemuka gereja. Karena Amerika pada dasarnya tidak memiliki tradisi feodal, maka bangsa Amerika telah memiliki nilai-nilai equality (persamaan) dan liberty (kebebasan) sebagai sikap perlawanan terhadap kekuasaan monarki; nilai-nilai tersebut mencakup hak-hak pemilikan dan kebebasan berekspresi yang mengarahkan kepada penghormatan atas proses hukum dan kekuasaan populer untuk menjamin prinsip-prinsip tersebut. Kesadaran akan equality dan liberty yang yang mencakup hak-hak individu untuk mencapai kebahagiaan dan kemajuan adalah bagian dari American Creed yang tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika; yang antara lain berbunyi: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. Menurut Peltason (1985: 3), pernyataan ini memproklamasikan bahwa pada setiap manusia secara sejajar melekat hak-hak mendasar (inalienable rights), antara lain adalah hak hidup, kebebasan, dan mencapai kebahagiaan. "Inalienable Rights" atau sekarang disebut dengan "Human Rights", juga berarti martabat bagi semua individu. Menurut Louiz Hartz (1955 : 89), kapitalisme dan demokrasi merupakan suatu tradisi liberal yang fundamental bagi sejarah dan pengalaman Amerika. Di Amerika tidak ada aristokrasi, kelas buruh-tani dan kaum proletar seperti yang terdapat di Eropa. Setiap orang Amerika memiliki jiwa wirausaha, maka yang muncul adalah dorongan alamiah ke arah paham demokrasi dan kapitalisme. Kedua paham itu menganut nilai-nilai yang sama, terutama dalam komitmen terhadap kebebasan dan individualisme, kekuasaan pemerintah yang terbatas, persamaan perlakuan di mata hukum, dan cara-cara pengambilan keputusan secara rasional (McClosky dan Zaller, 1988 : 3). Paham kapitalisme dan demokrasi telah mendominasi kehidupan bangsa Amerika sejak awal pembentukannya dan telah menjadi nilai-nilai yang menguasai budaya politik Amerika. Meskipun memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan bangsa Amerika, nilai-nilai etas itu Bering saling bertentangan (McClosky dan Zaller (1988 : 1). Prinsip demokrasi berpangkal pada pandangan bahwa semua orang memiliki harkat yang sama dan mempunyai hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan mereka sendiri, memerintah diri mereka sendiri, baik secara langsung maupun melalui para pemimpin pilihan mereka sendiri. Menurut McClosky dan Zaller (1988 : 2), demokrasi bertujuan untuk melindungi yang diperintah terhadap kekuasaan sewenang-wenang dan menuntut agar para pemimpin mengikuti dan memperhatikan proses yang benar dalam menegakkan hukum yang mencakup penghormatan terhadap kebebasan mengemukakan pendapat, kekebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beribadah. Semua hak dijunjung tinggi sebagai manifestasi harkat setiap individu dan kebebasan untuk mencapai mufakat dan meminta pertanggungan jawab. Yang memerintah maupun yang diperintah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, dan memperoleh hak dan kesempatan yang sama. Nilai-nilai kapitalisme biasanya dikaitkan dengan hakhak yang melindungi pemilikan swasta terhadap alat-alat produksi, adanya kebebasan wiraswastawan mengejar keuntungan bagi diri sendiri, serta hak untuk memperoleh penghasilan tak terbatas melalui upaya ekonomi. Menurut McClosky dan Zaller :(1988 : 3), rumusan ideal kapitalisme menekankan pentingnya persaingan antar produsen, kebebasan?"

"Tesis ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya Amerika Serikat dalam mengimplementasikan Peta Jalan Damai dalam konflik Israel-Palestina. Hal ini menjadikan kepemimpinan Amerika Serikat sebagal mediator dalam berbagai perundingan damai di Timur Tengah kembali menemui kegagalan.Tema ini sangat menarik bagi penulis karena sepanjang sejarah konflik yang telah berlangsung Iebih dari setengah abad ini, Amerika Serikat selalu berkeinginan menjadi pendamai. Hai ini teriihat pada 1918-1919 (masa Presiden Wilson), telah menjadi peristiwa pertama intervensi politik Amerika Serikat ke Timur Tengah, berkenaan dengan pembagian Imperium Usmaniyah. Sehingga sampai saat ini dalam setiap politik Iuar negerinya Amerika Serikat tidak pernah menghilangkan perhatiannya terhadap kawasan Timur Tengah termasuk dalam proses perdamaian Israel-Palestina.Tesis ini diawali dengan menggambarkan sejarah konflik Israel-Palestina, perundingan damai yang pernah dilakukan hingga pada Peta Jalan Damai, serta pengaruh politik Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya terhadap konflik Israel-Palestina. Namun penghambat yang menyebabkan kegagalan dari impiementasi Peta Jalan Damai ini tidak tertepas dari faktor keberpihakan Amerika Serikat terhadap Israel dikarenakan kuatnya loby Yahudi dan ketidaktegasan Amerika Serikat sendiri. Disamping itu faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi adaiah sengketa mengenai kepemilikan dan batas wilayah, meningkatnya aksi kekerasan dan aksi pro dan kontra dalam pemerintahan kedua belah pihak yang bertikai.Dalam menjelaskan peran kepemimpinan Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina pada Peta Jalan Damai penulis menggunakan teori dari John P.Lovell mengenai Leadership Strategy berdasarkan kapabilitas suatu negara dalam melaksanakan politik luar negeri disamping itu penulis juga merasa perlu menggunakan teori dari Vincent Ferraro and Ruth C. Lawson tentang teori Hegemonic Stability mengenai syarat status dominan tunggal untuk bisa menjadi hegemon di suatu kawasan. Peran Amerika menjadi mediator utama dalam konflik Israel-Palestina, penulls menggunakan teori dari Marvin C. Ott tentang peran dari intervensi pihak ketiga. Sedangkan mengenai pengkategorian penyebab dari konflik yang berlangsung, penults berupaya memaparkan teori dari K.J. Hoisti yang menyebutkan bahwa konflik antara Israel-Palestina dikategorikan kepada konflik terotoriai terbatas, konflik yang diakibatkan oleh suatu negara untuk memepertahankan hak mereka dan konflik karena imperialisme terbatas.Penelitian dalam tesis ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang fazimnya disebut juga dengan deskriptif analisis. Data yang berhasil diperoleh lebih dominan beresal dari data sekunder.Hasil dan penelitian menunjukkan bahwa faktor keberpihakan dari Amerika Serikat terhadap Israel merupakan faktor dominan yang bisa dikategorikan kepada faktor internal yang menjadi penyebab utamagagalnya kepemimpinan Amerika Serikat dalam implementasi Peta Jalan Damai disamping faktor eksternal lain: sengketa mengenai kepemilikan dan batas wilayah; meningkatnya aksi kekerasan; serta aksi pro dan kontra dalam pemerlntahan kedua belah pihak yang juga ikut mempengaruhi."

"Kepemilikan media di Amerika Serikat telah mengerut dalam beberapa dekade terakhir ini karena kebijakan pemerintah yang memperbolehkan sebuah perusahaan menguasai banyak media. Hal ini menimbulkan kekahwatiran mengenai isi pemberitaan yang terdistorsi oleh kepentingan bisnis atau kebijakan pemerintah.Radio dukungan pendengar merupakan sebuah konsep radio publik baru yang diajukan oleh Lewis Kimball Hill pada tahun 1949 sebagai alternatif terhadap struktur media saat itu. Meskipun uang yang diperoleh dari pendengar seringkali tidak cukup untuk membiayai ongkos produksi keseluruhan, ide Hill masih dapat kita lihat sampai saat ini. Yayasan Pacifica yang didirikan HiII telah mengembangkan jaringannya dari stasiun KPFA di Berkeley, California, menjadi lima stasiun di seluruh Amerika Serikat. Konstituten utama radio ini adalah pendengarnya, karena itu kepentingan utama programnya adalah memenuhi kebutuhan pendengar. Hal ini sejalan dengan etika jurnalistik dimana salah satu prinsipnya adalah untuk melayani kepentingan publik.Untuk melihat perbedaan isi yang diproduksi oleh media, saya mengkaji bagimana media arus utama (mainstream) dan media alternatif di Amerika Serikat menarasikan Perang Irak. Saya mengumpulkan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sebelumnya mengenai narasi media TV, radio dan cetak. Narasi yang saya bandingkan adalah berita the Washington Post dengan berita radio yang diproduksi Pacifica. Dengan analisis teks kritis, kedua media ini ternyata memiliki karakterisasi berbeda. Saya menemukan bahwa the Washington Post mendukung perang, sementara Pacifica menyuarakan anti-perang.

---

The thriving number of media ownership in United States has contracted in the couple of decades due to government policy to allow big corporations dominate most media outlets in the country. This creates concerns on the content of the media which is assumed distorted by business interest and/or government stance.

Listener-sponsored radio is a new public radio concept proposed by Lewis Kimball Hill in 1949 to be alternative of the current media structure. Although the money generated from listeners are often not sufficient to fund the whole radio operation, Hill's experiment is still exist and alive today. The Pacifica foundation enlarges their radio affiliation from KPFA station in Berkeley, California to five radio stations across United States. Main constituents of this radio is their listeners, and thus the content will be based on the listener interest. This seems in accordance with journalism ethics, which is to serve fair and correct information to the public.

To see the difference content produced by media, I examine how mainstream and alternative media in United States narrate Iraq War. I collect studies done by several organizations on media narration in TV, radio and print. I also compare the narration between mainstream media, which is the Washington Post with the alternative one, produced by Pacifica. Using the critical text analysis, these media have different characterization in their articles.I found out that the Washington Post voices the pro war stance in their editorials and article, while Pacifica voices the anti war aspiration."