"ABSTRAKKebijakan pinjaman dari Bank Dunia merupakan objek yang rentan dikritik oleh aktor-aktor dalam sistem internasional. Meskipun demikian, Bank Dunia sebagai rezim pembangunan memiliki mekanisme sendiri untuk beradaptasi dengan konteks permasalahan ekonomi politik internasional. Pinjaman kebijakan pembangunan (DPL) yang diformalisasikan pada tahun 2004 berfungsi untuk menggantikan pinjaman penyesuaian struktural (SAL). Dengan memetakan aktor yang berperan dalam perubahan dimensi normatif dari norma kebijakannya, maka perubahan kebijakan yang terjadi akan direfleksikan sebagai hasil dari perubahan paradigma pembangunan yang mempengaruhi institusi Bank Dunia.

---

ABSTRACTWorld Bank lending policy is a vulnerable point, which often criticized by different actors in international system. But as an international regimes working in the realm of development, World Bank has its own mechanism to adjust its activities with the wider context of issues in international political economy. Development policy lending (DPL) was formalized in 2004, as a replacement for the structural adjustment lending (SAL). By identifying the actors who support the change in normative dimension of its policy norms, therefore policy change that happened will be observed as a consequence of paradigm change that influenced the practice of World Bank."

"

ABSTRAK

Skripsi ini meninjau hak yang dimiliki oleh investor asing untuk berperkara melalui arbitrase ICSID melawan negara yang telah memberikan pernyataan pengunduran dari Konvensi Washington, berdasarkan ketentuan pada Pasal 71 dan 72 Konvensi Washington. Pasal 71 dan 72 Konvensi Washington mengatur hak dan kewajiban negara terkait pemberitahuan pengunduran dari Konvensi Washington dan hak investor beperkara melawan negara yang memberikan pernyataan keluar dari Konvensi Washington. Meskipun negara memiliki hak untuk keluar dari Konvensi Washington, hal tersebut tidak menghentikan gugatan investor asing setelah pemberitahuan pengunduran tersebut diberikan. Hal ini disebabkan oleh ambiguitas Pasal 71 dan 72 Konvensi Washington terkait hak investor untuk berperkara melawan negara yang memberikan pemberitahuan pengunduran Konvensi Washington. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk meninjau penerapan ketentuan Pasal 71 dan 72 Konvensi Washington terkait hak investor berperkara melawan negara yang memberikan pernyataan pengunduran dari Konvensi Washington dalam kasus Venoklim v. Venezuela, Blue Bank International v. Venezuela, Separate Opinion Arbiter Christer Soderlund, Blue Bank International v. Venezuela, dan Fabrica v. Venezuela. Hak investor tersebut akan dilhat berdasarkan interpretasi Pasal 71 dan 72 Konvensi Washington, dampak pemberitahuan pengunduran dari Konvensi Washington terhadap persetujuan negara terhadap arbitrase ICSID, maupun dokumen-dokumen penunjang dalam pembentukan Konvensi Washington. Berdasarkan pandangan yang terdapat pada empat hal tersebut, persetujuan negara dibutuhkan untuk memberikan investor hak berperkara melawan negara yang telah memberikan pernyataan pengunduran dari Konvensi Washington. Akan tetapi, interpretasi Pasal 71 dan 72 Konvensi Washington terkait persetujuan tersebut berbeda-beda.

 

---

ABSTRACT

This thesis provides an overview of Foreign Investors rights to arbitration against States that have denounced the Washington Convention based on Article 71 and 72 of the Washington Convention. Article 71 and 72 of the Washington Convention governs the rights and obligations of States concerning denunciation of the Washington Convention and investors rights to ICSID arbitration against States that have denounced the Washington Convention. Although States have the right to denounce the Washington Convention at any time, this does not stop investors from litigating against States that have denounced the Washington Convention. This is due to the ambiguity of Article 71 and 72 of the Washington Convention concerning the scope of rights that investors have to arbitration against such States. The Thesis employs a juridical-normative methodology to analyze the implementation of the rights of investors to arbitrate against States that have denounced the Washington Convention based on Article 71 and 72 of the Washington Convention in the cases of Venoklim v. Venezuela, Blue Bank International v. Venezuela, the Separate Opinion of Christer Soderlund in Blue Bank International v. Venezuela, and Fabrica v. Venezuela. Such investors rights are seen from an interpretation of Article 71 and 72 of the Washington Convention, the effects of denunciation towards the States consent to arbitrate, and other supporting documents and articles of the Washington Convention. Based on the four abovementioned arbitral tribunals and arbitrators opinion, the consent of the state is necessary to an investors rights to initiate arbitration against a denouncing State. However, the interpretation concerning Article 71 and 72 concerning such consent, and the definition of State consent to ICSID arbitration is differently interpreted from one another.

"

"Perjanjian Angkatan Laut Washington memberikan banyak pembatasan bagi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Pembatasan-pembatasan inilah membuat Angkatan Laut Kekaisaran secara jumlah lebih kecil dibandingkan negara lain terutama Amerika Serikat. Berbagai inovasi dan adaptasi di bidang teknologi dan taktik/strategi perlu dilakukan Jepang agar tetap kompetitif di tengah berbagai pembatasan yang ada. Inovasi di bidang teknologi meliputi pengembangan torpedo oksigen, pengembangan kapal perusak, kapal penjelajah yang canggih serta pengembangan kapal induk dan pesawat yang memiliki jarak jangkau yang jauh. Inovasi teknologi tersebut turut diaplikasikan pada bidang taktik dan strategi. Inovasi kapal perusak dan penjelajah serta torpedo menjadi tulang punggung strategi serangan malam atrisi Jepang. Perkembangan di bidang kapal induk dan penerbangan membuahkan strategi kapal induk yang dikerahkan sebagai unit tempur tersendiri yang agresif. Strategi perang laut Jepang ditentukan oleh pertempuran menentukan yang melibatkan berbagai elemen tempur baik laut maupun udara untuk mendukung kapal tempur dalam menghancurkan armada Amerika dan memenangkan perang sesingkat mungkin. Penelitian ini menggunakan metode historiografis menyimpulkan bahwa inovasi pada bidang teknologi dan taktik/strategi merupakan bentuk adaptasi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dalam menghadapi berbagai pembatasan akibat Perjanjian Angkatan Laut Washington.

---

The Washington Naval Treaty placed many restrictions on the Imperial Japanese Navy. These restrictions make the Japanese navy smaller in quantity than other countries, especially the United States Navy. Various innovations and adaptations in the fields of technology and tactics/strategy need to be made by the Japanese Navy to remain competitive in the midst of various restrictions. Innovations in technology include the development of oxygen torpedoes, the development of destroyers, state-of-the-art cruiser and carriers with long-ranged air components. These technological innovations were also applied to the field of tactics and strategy. The innovation of destroyers and cruisers and torpedoes became the backbone of Japan's attrition night attack strategy. Developments in aircraft carriers and aviation led to the strategy of aircraft carriers being deployed as independent, aggressive combat units. Japanese naval warfare strategy was determined by decisive battles involving various combat elements both sea and air to support battleships in destroying the American fleet and winning the war as soon as possible. This research using the historiographical method concludes that innovations in technology and tactics/strategy were a form of adaptation of the Imperial Japanese Navy in the face of various restrictions due to the Washington Naval Treaty.

"

"ABSTRAKPokok masalah penelitian ini adalah soal keberadaan media massa dalam benturan antar peradaban. Apakah media massa mempercepat ataukah memperlambat terjadinya clash of civilization tersebut? Sebagaimana diramalkan Samuel Huntington, dunia di masa depan akan ditandai oleh benturan-benturan antar peradaban, terutama antara Barat dan Islam. Sehubungan dengan ini, bagaimana media massa, khususnya media cetak, dari masing-masing peradaban menempatkan dirinya dalam perseteruan itu : ikut memanaskan suasana atau mencoba menciptakan iklim yang dialogis.Aspek yang ditelaahnya adalah seputar isi berita, guna menemukan dan memahami apa yang disebut dengan gejala "retak dalam teks". Apakah cara penyajian dan pemakaian sebutan-sebutan tertentu (sebagai indicator retak teks) memiliki arti (meaning) dan maksud (purpose) tertentu pula? Bisakah gejala itu dijadikan bukti ada (terjadinya) benturan antar-peradaban.Dengan memakai kerangka teori dan metode semiotika sosial, analisis isi terhadap berita-berita tentang empat peristiwa peradaban (kasus The Satanic Verses novel karya Salman Rushdie; peledakan tower World Trade Center di New York; pengepungan dan penyerbuan markas kelompok Branch Davidian di Waco, Texas; dan pemboman gedung Alfred Murah di Oklahoma City) oleh The Washington Post (mewakili media berperadaban Barat) dan Republika (sampel media berperadaban Timur) menunjukkan bahwa kedua harian ini secara konsisten dan koheren melakukan peretakan teks. Dapat dirasakan dari cara kedua harian itu memilih gaya penyajian dan sebutannya, bahwa Post dan Republika selalu membuat afeksi (subjective meaning) positif tentang peradaban darimana mereka berasal. Kedua harian ini tampaknya sengaja menjadikan keempat peristiwa tersebut sebagai simbol perantara (condensational symbol) untuk membaguskan peradaban diri sendiri seraya menjelekkan peradaban lawan. Terutama Post, nyata bahwa kedua koran itu terlibat dalam praktik newspeak.Dipandang dari konsep semantic disclosure tampak bahwa kedua harian itu pun berusaha keras untuk menciptakan mitos baik tentang peradaban dirinya sendiri dan mitos buruk mengenai peradaban orang lain, melalui penanaman makna konotatif dalam berita-berita (teks) yang disajikannya. Maka dapatlah dikatakan bahwa keduanya telah menjadi agen yang sesungguhnya (virtually agent) dari masyarakatnya. Post sebagai agen budaya Barat; Republika mewakili peradaban Timur. Saling silang di antara keduanya menunjukkan adanya (terjadinya) benturan antara kedua peradaban Barat (Kristen) dan Timur (lslam). Sebagai bagian dari sistem media massa Barat, untuk Post peretakan teks tersebut bertujuan untuk mempertahankan supremasi Barat di dunia internasional. Sementara bagi media Timur seperti Republika langkah itu lebih tepat dikatakan sebagai upaya mengimbangi kekuatan media Barat dalam mencitrakan peradaban yang diwakilinya, Islam."

"Pada masa pemerintahan presiden Eisenhower, kebijakan politik luar negeri Amerika ditentukan oleh presiden dan menteri luar negeri, John Foster Dulles. Pengaruh kedua orang ini amat besar di dalam menentukan langkah-langkah kebijakan politik luar negeri, dibarengi dengan kekuasaan dan dukungan keuangan sehingga langkah-langkah yang diambil dalam hubungan Amerika dengan Indonesia berkembang menjadi suatu kebijakan yang rahasia dan membawa dampak yang merugikan dan mengakibatkan hubungan diplomasi kedua negara ini terputus. Di satu sisi, presiden Amerika menghadapi kongres yang tidak selalu sepakat dengan kebijakan kebijakan politik luar negerinya, namun di sisi lain, mendapat dukungan penuh dari kegua unsur dalam kongres yakni dari senar dan DPRnya, untuk kebijakan yang bersifat non kompromi terhadap komunisme. Dalam area ini Eisenhower menjalankan kekuasaannya sebagai presiden, terutama dalam hal menggunakan Badan Intelejens "Si-Ai-E" (CIA) untuk mencapai tujuan-tujuan politik luar negerinya."

"R. TINI SUPRIATINI. NPM 0795040237. Peranan Wartawan The Washington Post Dalam Mcngungkap Skandal Watergate (1972-1974). Di bawah bimbingan dan arahan Ibis Magdalia Alfian, M.A. Pers Amerika Serikat dewasa ini merupakan hasil pergulatan antara berbagai nilai yang terdapat dalam bangsa itu sejak sebelum kemerdekaannya hingga saat ini. Kebebasan pers AS yang didukung oleh Amandemen Pertama Konstitusi, ternyata dalam praktekhya selalu mengalami hambatan dalam merealisasikan kebebasan tersebut. Amerika Serikat sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak-_hak asasi manusia ternyata dalam perjalanan sejarah bangsa itu selalu saja terjadi penyelewengan kekuasaan dalam pemerintahnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Skandal Watergate yang diawali dengan peristiwa pembongkaran di Mabes Partai Demokrat Gedung Perkanloran Watergate pada tanggal 17 Juni 1972 oleh sekelompok orang yang diduga dilakukan oleh orang-orang dari Partai Republik. Ketika peristiwa itu bergulir, masyarakat Amerika Serikat menganggap angin lalu saja terhadap peristiwa tersebut, sedangkan insan pers khususnya The Washington Ns' sebagai pengamat (watch dog) atau sebagai badan kontrol sosial atas jalannya roda pemerintahan segera menerjunkan wartawannya ,Carl Bernstein dan Bob Woodward untuk menyelidiki peristiwa tersebut yang akhirnya menggelinding bagaikan bola salju menjadi bagian dari skandal politik terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Penyelidikan terhadap skandal tersebut akhirnya membuka suatu jaringan kejahatan politik terorganisasi. Namun yang paling spektakuler adalah berakhirnya secara tragis karir politik Presiden Richard Milhous Nixon yang terpaksa mengundurkan diri dari jabatan kepresidenannya pada tanggal 8 Agustus 1974 sebelum Kongres melakukan voting untuk menjatuhkan impeachment."

"International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) menjadi salah satu pilihan popular untuk penyelesaikan sengketa investasi internasional antara negara dengan investor. Konvensi Washington 1965, sebagai konvensi yang mengamanatkan dibentuknya forum tersebut memberi kewajiban kepada Majelis Arbitrase untuk menerapkan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Konvensi Washington, hanya saja, interpretasi pasal tersebut tidaklah tanpa kontroversi. Tulisan ini akan membahas mengenai hukum mana yang berlaku dalam perkara internasional dalam forum ICSID menurut Pasal 42 ayat (1), baik dalam perkara berdasarkan traktat maupun perkara berdasarkan kontrak, serta menganalisis metode Majelis Arbitrase pada Putusan ICSID No.ARB/10/7, Putusan ICSID No.ARB /07/26, Putusan ICSID No.ARB/09/18 dan Putusan ICSID No.ARB/06/13, dalam menafsirkan pasal tersebut dalam hal terdapat pertentangan kewajiban internasional, antara kewajiban negara sebagai host state dan kewajiban negara menurut hukum internasional selain hukum investasi internasional dalam perkara berdasarkan traktat, dan apabila hukum internasional dianggap oleh para pihak sebagai hukum yang berlaku dalam perkara berdasarkan kontrak. Tulisan ini menyimpulkan bahwa terdapat perkembangan penafsiran dari maksud perancang konvensi (travaux preparatoires) dalam 12 tahun terakhir.

---

International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) is popular option of Investor-State Dispute Settlement. Washington Convention 1965 which laid down the foundation of the forum gives mandate to arbitral tribunal to apply the proper law as stipulated on Article 42(1) of the Convention. However, the interpretation of aforementioned article is not without controversy. This writing analyses the applicable law according to Article 42(1) Washington Convention on treaty-based dispute and contract-based dispute, and further analyses the methods used to interpreting the aforementioned article by arbitral tribunal in ICSID Award No. No.ARB/10/7, ICSID Award No.ARB /07/26, ICSID Award No.ARB/09/18 and ICSID Award No.ARB/06/13, in case of apparent conflict of international obligation  on treaty-based dispute and  in case of claim of international law as applicable law on contract-based dispute. This writing concludes that there is a development of interpretation, departing from travaux preparatoires, in the last 12 years."