Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesatnya pertumbuhan di berbagai negara menyebabkan pembangunan lapangan golf tumbuh menjamur termasuk di Indonesia. Banyaknya lapangan golf yang dibangun seolah-olah tak terkendali dan telah menimbulkan banyak masalah seperti konflik dalam pemanfaatan lahan, marginalisasi penduduk setempat, dan bahaya pencemaran lingkungan, namun pembangunan lapangan golf yang baru tetap berlangsung.Masalah penting dari pengelolaan lapangan golf adalah dampaknya pada lingkungan, karena golf adalah olah raga yang ideal di daerah beriklim sejuk. Untuk membangun lapangan golf di daerah tropis dan kering, developer harus menciptakan ekosistem buatan yang memerlukan banyak bahan kimia serta siraman air sehingga dapat mempengaruhi pengambilan lapangan golf akan mempengaruhi proses penyerapan air ke dalam tanah yang akan mempengaruhi kandungan air tanah di tempat tersebut.Peneliti mengadakan penelitian tentang "Dampak Lapangan Golf pada Kondisi Air Permukaan", sebagai studi kasus peneliti memilih lokasi Jagorawi Golf and Country Club Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis Kota Depok Propinsi Jawa Barat .Hasil penelitian menunjukkan, ada beberapa aktivitas di lapangan golf yang dapat mempengaruhi kondisi air permukaan, aktivitas tersebut adalah: proses pemadatan, proses penyiraman dan penggunaan pupuk.Aktivitas pemeliharaan lapangan golf memberi pengaruh negatif bagi lingkungan fisik, berupa:Berkurangnya infiltrasi air ke dalam tanah sehingga meningkatnya aliran permukaan, Terjadi penurunan kualitas air, terutama di aliran sungai, untuk parameter: amoniak, nitrit, bahan organik, dan kebutuhan oksigen biologis (BOD).Bagi lingkungan sosial memberi pengaruh positif berupa:1) Kesempatan Kerja dan Berusaha. Kesempatan kerja sebagai tenaga satuan pengamanan, tenaga perawatan lapangan, dan pelayan pemain (caddy) banyak mengambil dari penduduk setempat. Berdampak negatif pada golongan petani yang lahan pertaniannya tergusur sehingga hilang matapencahariannya atau harus pindah ke tempat lain.2) Peningkatan Pendapatan, adanya lowongan pekerjaan dengan terbukanya kesempatan kerja di lapangan golf dapat menambah penghasilan penduduk setempatAgar dapat meningkatkan upaya pemeliharaan lingkungan terutama di sekitar lapangan golf, maka disarankan:Penentu kebijakan (policy maker) agar selalu memonitor kegiatan pengelola lapangan golf dan secara tegas menuntut mereka secara hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap kelestarian lingkungan.Penentu kebijakan mewajibkan pengelola lapangan golf untuk membuat unit pengolahan limbahnya.Pengelola lapangan golf agar membuat saluran terbuka di sekeliling lapangan golf dan memiliki jumlah balong yang cukup untuk menampung air buangan dan aliran permukaan, kemudian dapat menggunakannya kembali.Perlunya ditetapkan baku mutu untuk limbah yang dikelurkan dari kegiatan pemeliharaan lapangan golf.

---

Golf Course Impact on Surface Water Condition (Case Study: on Jagorawi Golf and Country Club Cimpaeun Village, Cimanggis Sub-District, Depok City, West Java)The fast growing in various countries including in Indonesia, has caused development of golf course like flourishing growth of mushroom in the rainy season. The construction of numerous golf course seems to be uncontrolled and has caused various problems like conflicts in land exploitation, marginalization of local residents, and danger of environment contamination. Development of new golf course, however, will never stop.

The crucial problem golf course management is its impact on environment, because golf is ideal sport in regions with moderately cool climate. To construct golf course in tropical and dry areas, developer should create a synthetic ecological system that needs a lot of chemicals and water, that can affect the water supply and utilization in the surrounding areas. The process of soil compacting of the golf course affects the recharge process of water into ground, which in turn affects the water replenishment on the location.

The researcher has performed a research on" Golf Course Maintenance Impact on Surface Water Condition", as a case study the researcher has chosen the location of Jagorawi Golf and Country Club at Cimpaeun Village, Cimanggis Sub-District, Depok City, West Java.

The result of the study shows, that there are activities golf course maintenance that may affect surface water conditional, namely The sprinkler process, and the use of pesticide and manure.

The activities on golf course have a negative impact to the physical environment, namely:

Hydrological condition, the impact of golf course construction from hydrological point of view is the increase of stream on the ground surface as a result of soil compaction and the decrease of rainwater infiltrating into the soil.

The water quality. The impact on the quality of water such as the Ammonia and Nitrit content, the organic matter and biological oxygen demand.

The positive impact on social environment comprising:

Employment and business Opportunity. Employment opportunity for security guards, golf course maintenance workers, and caddies which area available for the local people. The negative impact on the local farmers, whose farms have to be remove and have to remove to another location or lose their earnings.

Increase of income, opportunity of employment offered by golf course may increase the income of the local people

To improve the environmental management in surrounding areas for the sake of promoting the socioeconomic condition of the community, the following activities become a necessity.

a policy maker, who shall be responsible to monitor activity of golf course manager and shall have the authority to take measure against any infringement of the rules and regulations of environment preservation,

a golf course have Water Treatment Plant (WTP),

a golf course manager, who can make irrigation surround the golf course and have many lakes to containment the effluent water and the increase of stream,

It's Necessary that effluent water from the golf course maintenance."

"Hipertensi merupakan risiko utama penyakit kardiovaskular dan stroke. Berdasarkan hasil SKRT tahun 1995, penyakit ini menduduki urutan pertama penyebab kematian di Indonesia. Besarnya masalah stroke dan kardiovaskular ini telah mengindikasikan besar masalah hipertensi di masyarakat Secara nasional angka hipertensi belum ada, namun dari beberapa studi di beberapa propinsi didapatkan prevalensi sebesar 8 - 26 %, dan di Kelurahan Abadi Jaya sebesar 25,6 %. WHO memperkirakan terdapat 600 juta penderita hipertensi di seluruh dunia, dan 3 juta diantaranya meninggal setiap tahunnya, diperkirakan akan menjadi beban utama kesehatan pada tahun 2010 terutama di negara berkembang. Oleh sebab itu hipertensi harus segera dikendalikan, dan dengan pengendalian penyakit hipertensi berarti sekaligus dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit stroke dan kardiovaskular.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahul faktor risiko hipertensi di Kelurahan Abadi Jaya Kota Depok Jawa Barat dengan menggunakan disain cross sectional. Penelitian ini memakai data sekunder yang dilakukan Puslitbangkes yaitu Studi Operasional Promosi Gaya Hidup Sehat dalam Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Utama Secara Terintegrasi Berbasis Masyarakat di Kelurahan Abadi Jaya Kota Depok Jawa Barat tahun 2000.Kriteria hipertensi yang dipakai adalah tekanan darah sistolik > 140 mmHg dan tekanan darah diastolic > 90 mmHg, atau sedang makan obat anti hipertensi sesuai kriteria WHO - ISH 1999. Populasi studi adalah penduduk berusia 25 - 65 tahun di Kelurahan Abadi Jaya Kota Depok Jawa Barat, sample diambil secara multistage random sampling dengan jumlah sample sebesar 917 setelah dikalikan 2 untuk mengatasi disain efek.Hasil penelitian didapatkan bahwa 4 variabel dapat dibuktikan berhubungan dengan hipertensi yaitu Obesitas OR = 2,2 ( 95 % CI : 1,603 - 3,114), Stress OR = 1,98 ( 95% CI: 1,389 - 2,834 ), dan Umur 45-55 th. OR= 3,2 (95% Cl: 1,946 - 5,298 ), umur 55 - 60 th, OR= 6,3 (95% CI: 3,570 - 11,075 ), umur > 60 th. OR= 8,0 (95% Cl: 4,316 - 14,953). Pengaruh yang paling besar terhadap kejadian hipertensi adalah umur yang diikuti obesitas.Saran ditujukan kepada pemerintah dan peneliti. pada pemerintah : Ditetapkan program yang bertanggung jawab terhadap Penyakit Tidak Menular, khususnya hipertensi. Peningkatan surveilans penyakit hipertensi, Sosialisasi terns menerus tentang pendidikan pola hidup sehat pada masyarakat, terutama pola gizi seimbang. Pemeriksaan Tekanan darah bagi masyarakat usia > 20 th minimal 1 kali dalam 2 tahun. Pengadaan konseling hipertensi. Pada peneliti : Penyempurnaan penelitian tentang pengukuran konsumsi garam, diet lemak dan olah raga.Daftar kepustakaan : 55 (1982- 2002)

---

Risk Factor Analysis of Hypertension in the Community in Kelurahan Abadi Jaya Kota Depok Jawa Barat Year 2000Hypertension is a major risk factor of cardiovascular diseases and stroke. According to SKRT 1995 (House hold Health Survey), these diseases are the number one causes of death in Indonesia. The magnitude of the problems of these cardiovascular diseases and stroke indicate also the problem of hypertension in the community. Nationally, the exact rate of hypertension is not available, but from a number of studies in some provinces, we got the prevalence of 8 - 26%, and the prevalence in Kelurahan Abadi Jaya of 25,6 %. WHO estimates that there are 600 million patients of hypertension throughout the world and 3 million out of them die every year. It is predicted that it will be the main burden of health problems in 2010 especially in the developing countries. Therefore, hypertension should be under controlled and preventing hypertension means also decreasing the morbidity and mortality of stroke and cardiovascular diseases.

The objective of this study is to recognize risk factors of hypertension in KeIurahan Abadi Jaya Kota Depok Jawa Barat by cross sectional study design. The study used secondary data taken from Puslitbangkes (Center of Health Research and Development) titled: Studi Operasional Promosi Gaya Hidup Sehat Dalam Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular [Rama Secara Terintegrasi Berbasis Masyarakat di Kelurahan Abadi Jaya Kota Depok Jawa Barat tahun 2000 (Integrated, Community Based Operational Study of Healthy Lifestyle Promotion in Controlling Risk Factors of non Communicable Diseases in Kelurahan Abaadi Jaya Kota Depok Jawa Barat in 2000).

Criteria of hypertension lased' is a systolic blood pressure of > 140 mmHg and diastolic pressure of > 90 mmHg, or being in treatment with anti hypertension drugs as mentioned in the criteria of WHO - ISH 1999. Study population is the people aged 25 - 65 years in Kelurahan Abadi Jaya Kota Depok Jawa Barat, samples were taken by multistage random sampling with the sample size of 917 after multiplied by 2 to avoid effect design.

Study results showed there were 4 variables evidently related with hypertension : Obesity" OR = 2,2 (95 % CI : 1,603 - 3,114), Stress OR = 1,98 (95% Cl: 1,389 - 2,834 ), and age 45-55 years. OR= 3,2 ( 95% CI: 1,946 - 5,298 ), 55 - 60 years. OR= 6,3 (95% CI: 3,570 - 11,075 ), > 60 years, OR= 8,0 (95% CI: 4,316 - 14,953 ). The biggest factor related to the occurrence of hypertension is age, followed by obesity.

Suggestions were given toward the government and researchers. For the government: to establish a responsible program to the non communicable diseases especially hypertension. To increase the surveillance of hypertension, continuing socialization about healthy pattern in the community especially about balance nutrition pattern. Examination of blood pressure for the people aged > 20 years at lest once every 2 years. Provide hypertension counseling. For the researchers: further study about salt consumption measurement, fat diet and sport activities.

References : 55 (1982- 2002)"

"Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai migrasi petani di Jawa Barat, lebih rinci lagi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk meneliti faktor-faktor yang mempunyai hubungan dengan kemungkinan petani melakukan migrasi di Jawa Barat secara diskriptrif. (2) Untuk meneliti bagaimana karakteristik petani migran dan non migran di Jawa Barat ditinjau baik dari segi sosial, ekonomi maupun demografi terutama kaitannya dengan profesi migran sebagai petani. Petani migran mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik dari non migran. Jika dihubungkan. dengan distribusi pendapatan yang diperoleh petani migran dan non migran berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan terlihat bahwa petani migran pendapatannya lebih baik dari petani non migran. Petani migran umumnya mempunyai jumlah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungannya relatif kecil, hal ini berarti semakin besar tanggungan yang ditanggung oleh responden semakin tidak berani dia mengambil resiko untuk melakukan migrasi. Unsur terpenting dalam karakteristik migran secara umum adalah umur, pendidikan, jenis kelamin dan status perkawinan. Pola migrasi menurut kelompok umur pada petani migran di Jawa Barat tidak berbeda dengan pola migrasi yang telah ditemukan oleh para peneliti sebelumnya, dalam penelitian ini ditemukan migran petani di Jawa Barat yang terbanyak berumur 12 - 29 tahun. Jika dihubungkan antara jenis kelamin dan kelompok umur, menurut hasil Sakerti 1993 migrasi petani umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki, sekitar 86.25 % dari jumlah migran dan wanitanya hanya sekitar 13.75 %. Walaupun yang terbesar melakukan migrasi adalah laki-laki namun polanya antara wanita dan laki-laki hampir sama yaitu migrasi terbanyak pada usia 12 - 29 tahun. Petani yang melakukan migrasi satu kali alasan migrasinya yang terbanyak adalah karena keluarga yaitu 68.65 %, alasan pekerjaan 22.39 %, alasan lainnya 7.46 % dan alasan pendidikan hanya 1.50 %. Petani migran yang melakukan beberapakali migrasi yaitu 2 kali, 3 kali, 4 kali atau lebih umumnya dilakukan oleh laki-laki dengan tujuan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya yang banyak dilakukan oleh para akhli kependudukan dimana pekerjaan merupakan motivasi utama orang melakukan migrasi. Hasil studi ini tidak begitu berbeda dengan hasil studi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hay (1974), di Tunisia, Suharso dkk (1981) di Indonesia, Chandra (1985) di Malaysia dan Tomagola."

"Pengeluaran untuk kesehatan bagi karyawan dan pensiunan berserta keluarganya di suatu perusahaan cenderung menunjukkan pergerakan kecenderungan biaya yang meningkat Utilisasi layanan kesehatan, kasus penyakit kronis dan kebijakan perusahaan tentang jaminan kesehatan diduga berhubungan dengan pengeluaran untuk kesehatan. Hal ini tergambarkan pada penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pengeluaran untuk kesehatan di Yayasan Kesehatan TELKOM area Jawa Barat periode 1999 s.d. 2003.Studi ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan pengeluaran untuk kesehatan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pengeluaran untuk kesehatan.Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Populasi dan sampel adalah sejumlah atau semua kejadian perubahan pengeluaran untuk kesehatan per bulan selama lima tahun ( 1999-2003 ). Sampel diambil secara purposif berupa data deret berkala ( waktu ) dengan n=60. Unit analisisnya waktu (bulan) dengan data sekunder yang diambil dari dokumen pencatatan dan pelaporan YAKES TELKOM area Jawa Barat periode 1999-2003. Pengolahan data menggunakan analisis univariat, dan analisis bivariat yaitu uji korelasi ( Pearson & Spearman ), dan analisis multivariat yaitu regresi berganda; serta analisis trend yaitu metode ARIMA.Hasil penelitian menunjukkan dari 3 variabel utama terbagi lagi menjadi 21 sub variabel penelitian. Setelah melalui model multivariate hanya 8 variabel bebas yang menunjukkan berhubungan dengan pengeluaran untuk kesehatan ( R2=91,7% ); yaitu diurutkan sesuai dengan tingkat kekuatan pengaruhnya: (1) Jumlah rujukan ke dokter ahli;(2) Kunjungan kasus penyakit degeneratif ktonis; (3) Jumlah admisi peserta rawat inap per hak kelas perawatan ; (4) Jumlah kunjungan reimbursement; (5) Jumlah pemakaian ortho & prothese gigi; (6) Jumlah pemakaian kaca mata; ( 7) Jumlah pemakaian alat bantu dengar; ( 8) Jumlah pemakaian alat rehabilitasi anggota tubuh lainnya. Kecenderungan pengeluaran untuk kesehatan menunjukkan model trend linier meningkat.Hipotesis yang diajukan bahwa utilisasi layanan kesehatan & kunjungan kasus penyakit degeneratif kronis terbukti signifikan berhubungan dengan pengeluaran untuk kesehatan sesuai dengan teori. Disarankan bahwa sistem pendanaan kesehataan dan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus menggunakan metode pengendalian biaya, pelayanan terpadu & manajemen kasus.Daftar Bacaan: 65 ( 1981 - 2004 )

---

Factors Related to Medical Expense in Health Foundation PT. TELKOM West Java Service Area, during 1999 until 2003Medical expense for employee, retired man and their families in company showed movement of cost trend increasingly. The utilization of medical services, chronic degenerative diseases cases and regulation about health facility were presumed related to medical expense. It's shown in the research of factors related to the medical expense in Health Foundation PT. TELKOM West Java Service Area, during 1999 until 2003.

The research objective was to analyze trend and factors that presumed related to medical expense.

The research was used a analytical descriptive study on sixty sample time series data. Population is all that happens changing of expense per a month during five years period 1999 - 2003. Sampling by purposive with analysis unit is time ( a month ). Data were used from register and reporting Health Foundation of PT. TELKOM West Java Service Area. Univariat analysis and Bivariat Analysis such as Correlation Test ( Pearson and Spearman ), Multivariat Analysis such as Multiple Regression, Trend Analysis such as ARIMA Method test were used.

The result of research was shown from 3 independent variables which divided into 21 sub research predictors. After were processed with multivariate modeling only 8 predictors that showed related to medical expense (R2 = 91.7%); it's arranged by degree of determinant power are the following: (1) The referral rates; (2) The rates of chronic degenerative disease cases; (3) The rates of admission inpatient cases in first class; (4) The visit rates of reimbursement; (5) The rates of using orthodontia and teeth prothese.; (6) The rates of using sun glasses.; (7) The rates of using hearing aids.; (8) The rates of using prothese for the others bodies. The medical expense trend showed the increasing linier trend model.

The hypothesis which had been made based on these concepts were not all supported in this study. The hypothesis which had been made in this research that the utilization of medical services and chronic degenerative diseases cases were evidence based significantly related to medical expense as with theoretical. It's suggested that health care financing and health care delivery of services have to use cost containment method; managed care and case management.

Bibliography: 65 ( 1981 - 2004 )"

"Pasal 6 UULH menyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) UULH dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang seorang, kelompok orang atau badan hukum. Dengan demikian bank sebagai salah satu bentuk badan hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan kata lain Bank pun harus menegakkan hukum lingkungan. Namun, pada kenyataannya dunia perbankan sampai saat ini masih belum sepenuhnya pada kepedulian yang memadai tentang aspek lingkungan. Antara lain, masih banyak bank yang belum memasukkan pertimbangan lingkungan dalam pemberian kreditnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab Bank dalam penegakan hukum lingkungan, bagaimana Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank Jabar) Cabang Tangerang menegakkan hukum lingkungan dan kendala apa Baja yang dihadapi Bank Pembangunan Daerah Jawab Barat (Bank Jabar) Cabang Tangerang dalam rangka menegakkan hukum lingkungan. Adapun penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan melakukan pendekatan normatif empiris. Tahap penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulan bahwa: 1. Peran dan tanggung jawab perbankan dalam penegakan hukum lingkungan sangat strategis karena melalul merekalah para pengusaha memperoleh dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya. 2. Di dalam praktek Bank Jabar Cabang Tangerang belum memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan usahanya sebagaimana diterapkan oleh UULH sebagai Undangundang payung (umbrella act). Dengan demikian Bank Jabar Cabang Tangerang belum menegakkan hukum lingkungan. 3. Di samping itu Bank Jabar Cabang Tangerang masih menghadapi kendala dalam menegakkan hukum lingkungan, antara lain, karena kurangnya pengetahuan tentang tata lingkungan atau hukum lingkungan, khususnya yang berhubungan dengan usaha perbankan. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 1. Diharapkan perbankan Indonesia untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan usahanya, khusus Bank Indonesia yang mempunyai posisi yang sangat strategis dalam rangka mencapai pemangunan yang berkelanjutan, misalnya dengan cara membuat peraturan atau pedoman/acuan yang jelas dan lengkap yang dapat dijadikan acuan perbankan dalam rangka penegakan hukum lingkungan. 2. Agar Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank Jabar) Cabang Tangerang memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan usahanya, seperti menerapkan persyaratan AMDAL bagi para ppemohon kreditnya. 3. Di samping itu, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank Jabar) agar lebih meningkatkan pengetahuan mengenai masalah lingkungan, khususnya aspek lingkungan yang harus diterapkan bank dalam menjalankan usahanya, misalnya dengan mengikuti kursus, seminar, penyuluhan, dan lain-lain."

"ABSTRAKAngka kematian ibu di Indonesia pada tahun 1994 sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup, begitu pula di Propinsi Jawa Barat tahun 1994 angka kematian ibu berkisar antara 470-670 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara Asean lainnya.Salah satu komponen yang diduga mempunyai daya ungkit yang cukup besar dalam menurunkan angka kematian ibu adalah pelayanan persalinan. Pelayanan yang baik diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu bersalin sehingga ibu dapat menyelesaikan persalinannya dengan baik dan melahirkan bayi yang sehat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor pada ibu bersalin yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan persalinan.Metode penelitian ini menggunakan data sekunder dari Studi Morbiditas Maternal CHN3/SKRT 95 di Propinsi Jawa Barat tahun 1994. Populasi penelitian adalah seluruh ibu bersalin yang meiahirkan di Propinsi Jawa Barat selama kurun waktu 5 tahun sebelum survei dilaksanakan. Sampel diambil dengan cara pengambilan sampel 3 tahap yang berasal dari 218 wilcah, 3488 rumah tangga,2495 responden, berjumlah 779 orang ibu bersalin yang melahirkan pada persalinan terakhir sebelum survei dilaksanakan.Dari hasil analisis bivariat diketahui ada 3 variabel bebas yaitu pendidikan ibu, pemanfaatan media informasi dan tempat tinggal ibu terbukti mempunyai hubungan bermakna dengan pemanfaatan tenaga pelayanan persalinan. Sedangkan variabel umur, jumlah anggota keluarga dan gangguan penyakit dalam kehamilan terbukti tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan pemilihan tenaga pelayanan persalinan.Mengingat pendidikan ibu, pemanfaatan media informasi dan tempat tinggal ibu mempunyai hubungan yang bermakna, maka disarankan pada Departemen Kesehatan untuk menambah materi tentang persalinan didalam Program Peminatan Kesehatan Ibu dan Anak ( PPKIA) dan memperluas sasaran PPKIA dengan mengikut sertakan pengambil keputusan dalam pemanfaatan pelayanan persalinan. Bagi Dinas Kesehatan Lebak, Tangerang, Cianjur dan Cirebon disarankan untuk bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan daiam pelaksanaan Program Kejar Paket A. dengan cars menambahkan materi tentang persalinan dan ikut menjadi tenaga tutor bagi Program Kejar Paket A tersebut. Disarankan pula penempatan bidan desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

---

ABSTRACT

In 1994 the maternal mortality rate in Indonesia was 390 per 100,000, life birth and in the West Java Province was about 470 - 670 per 100,000. These values is still the highest one if compared to the other Asean countries.

One of the component that might offer in the decreasing the maternal mortality was in delivery services. A good women delivery services is expected to maintain and provide the health of the pregnant woman, so she can have a normal delivery and healthy baby.

The purpose of this study is to know the relationship between the factors of the delivery woman and the utilization of delivery woman services.

Secondary data from maternal mortality study CHN31SKRT'95 in West Java Province 1994 has been used. The population in this study were all pregnant woman who delivered their baby in the last five years before the survey have been conducted. The sampler had been collected in three different stages from 218 Wilcah, 3,488 households, 2,495 respondents. In total, there were 779 women had delivered in the last date before the survey started.

The result of bivariat analysis shows that there are three independent variables namely education, utilization information and location had a significant relationship with the utilization of woman delivery services. The variable of age, family size and health problem in pregnancy did not have a significant relation with the selection of labor services.

Considering that mothers education, information, and location have significant effects on mother mortality. It is suggested that Ministry of Health to include the subject of "delivery" in the Program Peminatan Kesehatan lbu dan Anak (PPKIA), and to broaden the objective of PPKIA by involving the decision makers in the utilization of "delivery services" in the health office of Lebak, Tangerang, Cianjur, and Cirebon. Those Regional Office are advised to cooperate with The Ministry of Education and Cultural in the implementation of Program Kerja Paket A by adding the subject of "delivery" and being the tutor in Program Paket A. It is suggested that the placement of village midwife is matched with the needs of the village society."

"Untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan ketrampilan siswa bidan dalam pertolongan persalinan setelah semester 1 di Jawa Barat tahun 1997 dilakukan penelitian dengan rancangan Studi Penampang Analitik ,dilanjutkan dengan penelitian kualitatif melalui Diskusi Kelompok Terarah dan wawancara mendalam terhadap orang yang terkait.Populasi adalah seluruh siswa bidan angkatan 1996/1997 di Jawa Barat yang telah menyelesaikan ujian semester I Math Ajaran Asuhan Kebidanan pada Ibu ( MA 110 ). Sampel diambil secara Sistimatik Random Sampling, dengan besar sampel adalah 409 siswa.Untuk mendapatkan hubungan antara beberapa faktor dengan pengetahuan maupun ketrampilan dilakukan uji statistik Korelasi dan Uji t , dengan 95 % confidence Interval.Untuk mendapatkan faktor-faktor yang paling mempengaruhi pengetahuan atau ketrampilan dilakukan uji Muitipel Regresi Linier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan siswa bidan pada pertolongan persalinan dipengaruhi oleh pengalaman siswa membantu menolong persalinan patologis sebelum dan sewaktu PPB .Sedangkan ketrampilan siswa pada pertolongan persalinan dipengaruhi nilai ujian semester I . pengetahuan pertolongan persalinan, anal SPK, dan persalinan patologis yang dilakukan siswa sendiri saat PPB.Pada pemegang program pendidikan bidan disarankan pada saat seleksi siswa bidan sebaiknya diprioritaskan kepada peserta yang mempunyai pengalaman kerja di pelayanan , dilakukan realokasi kurikulum pada mata ajaran asuhan kebidanan ( MA 110 ), materi upaya rujukan ibu resiko tinggi, dengan mengajarkannya pada semester pertama. Hal ini dimaksud untuk menambah pengetahuan siswa bidan sedini mungkin dalam pertolongan persalinan. Sedangkan untuk menambah ketrampilan siswa dalam pertolongan persalinan dengan mentargetkan siswa melakukan tindakan awal pada upaya rujukan ibu/bayi resiko tinggi. Target tersebut harus dimulai sejak semester satu.Pada pemegang program bidan desa ,apabila melaksanakan penyegaran mengenai upaya rujukan untuk ibu/bayi beresiko tinggi sebaiknya mengikut sertakan sekolah ataupun pembimbing lapangan siswa bidan .Hal ini dimaksud agar mereka mengajarkan ilmunya ke siswa bidan dengan benar.

---

To find out the factor influencing the knowledge and skill midwives student in delivery after first semester in West Java in 1997 have done research with study The Crossectional Analitic Design, and conducted with qualitatif research throgh Focused Group Discusion and deep interview to personal object.

The population are all midwives student periodic 1996/1997 in West Java which have finished the examine first semester I in Obsetric Care syllabus ( MA 110 ) .The Sample have taken with Random Sampling Systematic, with value the Samples are 409 students.

To get the relationship between some factors with the knowledge and the skill have examined the statistic corelation and " t test " , with 95 % cofidence interval

To get the facotrs most influencing the knowledge or the skill have Multiple Linear Regression examined.

The result of research showed the knowliedge of midwives student in delivery influenced by the student experience in delivery patologis before and in PPB. The student skill in delivery influenced by the score of first semester examination,the knowledge of delivery , The SPK origin and delivery patologis which done by student itself in PPB.

To midwifery educational programmers have suggested when selecting the midwives student is better to priority the student which have experience in service area , Realocation the curriculum in Obcetric Care syllabus ( MA 110) , the reference material with high risk pregnancy , though in first semester.

This fact is to add the knowledge midwives student as soon in delivery. To add the skill of student in delivery are to give the student target to do prelimenary action in high risk reference mother/baby.

The village midwives programmer , if to do refreshing in pregnancy high risk reference or neonatal high risk if followed the school ( PPB program ) or clinical instructional.

In this case mean that they teach their knowledge to midwives student with true."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang produksi dan distribusi di Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka merupakan satu diantara 10 kabupaten endemis GAKY di Jawa Barat yang mempunyai permasalahan distribusi garam beryodium belum menjangkau secara merata wilayah kabupaten.Jenis Penelitian adalah penelitian operasional, menggunakan triangulasi proses berupa pemanfaatan data sekunder, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Sumber informasi antara lain Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagamgan Majalengka, tiga orang Kepala Pasar, beberapa orang Pedagang gosir dan eceran di pasar, dan warung-warung.Data sekuader diolah dan disajikan dalam tabel frekuensi dan dianalisa secara deskriptif Sedangkan analisis domain dilakukan untuk mengolah hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan.Penelitian ini menyajikan informasi bahwa produksi garam beryodium di Majalengka hanya dapat memenuhi 18°% kebutuhan. Tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk suplementasi unsur yodium bagi masyarakat, karena mutunya kurang mengandung kadar yodium < 40 ppm. Kebutuhan garam beryodium di Kabupaten Majalengka 82% dipenuhi oleh produsen garam dari kabupaten lain di Jawa Barat diantaranya dari Kabupaten Cirebon, Karawang, den Subang, Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur.Ketersediaan garam dari sisi jumlahnya tidak menjadi masalah karena tersedia berbagai bentuk garam (halus, curah, briket dan krosok), bermacam-macam merek, ukuran dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Ketersediaan garam beryodium dilihat dari mutunya, hanya 47,9% yang tersedia di pasar-pasar dan 49,9% dari garam yang dijual di warung - warung mengandung kadar yodium cukup (>40 ppm), 28% diantaranya baik yang ada di pasar maupun warung tidak mengandung yodium(O ppm). Terutama 40 - 63.5% garam briket dan lebih dari 70 % garam krosok tidak mengandung yodium. Distribusi garam beryodium yang dilakukan oleh produsen adalah melalui grosir dan pedagang eceran di warung-warung atau langsung ke warung.Untuk menjamin ketersediaan garam beryodium yang memenuhi syarat yaitu mengandung kadar yodium 40 ppm di Kabupaten Majalengka diperlukan Peraturan daerah untuk mengatur pengadaan dan penyaluran garan beryodium di daerah ini pembinaan tehnis produksi, bimbingan dan bantuan permodalan kepada produsen yang ada di Majalengka, serta meningkatkan pengawasan garam yang beredar dengan lebih meningkatkan peran Kepala Pasar, Pedagang di pasar-pasar dan Staf Puskesmas. Sejalan dengan upaya menggalakkan konsumsi garam beryodium kepada masyarakat.

---

The Production and Distribution of Iodized Salt in Kabupaten Majalengka, West Java, 1998An operational study on iodized salt were conducted in Kabupaten Majalengka, West Java The objectives were to investigate the role of local products in supplying the iodized salt in the kabupaten and the levels of iodine in the salt available in the area.

The triangulation process of secondary data, in-depth interviews and observations were used in this study. The respondents were; the head of local office of the Ministry of Industrial and Business, 3 market supervisors; several distributors and retailers in 3 markets, and small shops (warung).

Secondary data were analyzed descriptively, and domain analysis was employed to data collected by in-depth interviews and observations.

It was found that local salt production contributed only 18 % of required iodized salt in the areas, and the rest 82% were supplied from kabupaten Cirebon, Karawang, Subang, Central Java and East Java. In additions the local production salt contained iodine of less than 40 PPM.

The problem of salt in kabupaten Majalengka was not in the quantity but in the quality. Only 47.9% of salt in the market and 49.9% of the salt available in warung contained iodine 40 PPM. More than 50% about 28% contained less than 40 PPM. About 40-36.5 % of brick salt and 70% of crystal or granular salt have no iodine.

To ensure the avordability of iodated salt it was suggested that produces locally, and that came into the area contained sufficient iodine. Local procedures should be nurtured in the technical aspect of production, guidance in storing and distribution. credits for capital. Salt that come from outside the area should be monitored and only those that contain iodine X40 PPM are allowed to be sold in the market However, this can only be done there are local regulations on the production and distribution of salt in Kabupaten Majalengka. Monitoring of the quality of the salt in the market should be enhanced by promoting more involvement of market supervisors, distributors, retailers and health center."

"Penempatan buruh migran ke Saudi Arabia merupakan program nasional yang strategis. Penempatan ini dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia dan mendorong pemasukan devisa negara. Meningkatnya buruh migran informal ke Saudi Arabia dipengaruhi oleh faktor penarik dan pendorong maupun peran PJTKI dalam proses penempatan buruh migran. Peningkatan ini secara kuantitas ekonomis berdampak pemasukan devisa negara dan ekonomi keluarga di desa melalui kiriman remitan bagi buruh migran berhasil. Numun tidak sedikit masalah dialami buruh migran selama proses penempatan ke Saudi Arabia, akibat masih lemahnya perlindungan, jaminan kesejahteraan sosial dan kualitas kompetensi maupun lemahnya monitoring dan pengawasan pemerintah terhadap PJTKI.Penelitian ini, mengambil kasus buruh migran Ke Saudi Arabia desa Lemahmakmur, Karawang. Tujuannya mendeskripsikan kondisi buruh migran sejak rekrutmen, hubungan kerja di Saudi Arabia sampai kepulangan ke daerah asal, dan mendeskripsikan posisi buruh migran terhadap PJTKI dan majikan. Mendeskripsikan faktor-faktor mempengaruhi motivasi buruh mig ran memutuskan bermigrasi ke Saudi Arabia, Mengembangkan strategi kebijakan sosial penempatan buruh migran ke Saudi Arabia. Penelitian ini adalah deskriptif yang memberikan gambaran mengenai suatu fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian, bagaimana dan mengapa terjadi hubungan fenomena tersebut. Peneepatan kualitatif berdasarkan studi lapangan untuk mendapatkan gambaran kon lisi meningkatnya buruh migran ke Saudi Arabia, dan besarnya resiko sosial yang dialami selama proses penempatan, tetapi buruh migran tetap termotivasi memutuslan bermigrasi ke Saudi Arabia.Dari basil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: (a) motivasi buruh migran memutuskan bermigrasi ke Saudi Arabia dipengaruhi oleh faktor penarik (pull factors) berupa kondisi perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur negara Saudi Arabia, dan adanya kelas sosial yang membutuhkan pekerja informal dornestik sebagai bagian gays hidup sosial masyarakatnya., Saudi Arabia membutuhkan pekerja sektor informal dan Indonesia tanpa. pendidikan dan keterampilan khusus. Secara ekonomis sosiologis, bahwa dengan upah tinggi dan melakukan ,haaah haji karena kesamaan agama Islam merupakan alasan kuat memilih Saudi Arabia sebagai tujuan migrasi. (b) faktor pendorong (push factors) mempengaruhi motivasi buruh migran memutuskan bermigrasi kerja ke Saudi Arabia. Akibat kondisi struktural sosial ekonomi dalam negeri baik angkatan kerja meningkat, lapanaan kerja terbatas menyebabkan pengagguran yang sampai ke desa. Akibat perubahan lahan pertanian sebagai sumber lapangan kerja petani digunakan untuk areal industri_ Modernisasi pertanian program revolusi hijau rnerubah poly tingkah laku ekonomi dan hubungan ikatan sosial petani. Dampak lebih luas adalah hilangnya akses kesempatan kerja bagi petani miskin dan perempuan desa, pendapatan ekonomi menurun, pengguran tinggi yang proses selanjutnya mengakibatkan kemiskinan. Kondisi ini mendorong keluarga petani mencari alternatif untuk bekerja ke Saudi Arabia dengan harapan memperoleh kemandirian kerja, nilai ekonomi dan status sosial kehidupan keluarga lebih baik.Faktor fasilitasi PJTKI dalam proses penempatan berperan mempengaruhi motivasi buruh migran bermigrasi ke Saudi Arabia, sejak rekrutmen calon buruh migran di desa, bekerja di Saudi Arabia sampai kembali ke daerah asal, PJTKI urnumnya kurang mempunyai akses langsung ke desa, melalui perantara sponsor atau cal() melakukan rekrutmen di desa, mempertemukan talon buruh migran dengan PJTKI, menerima imbalan uang jasa dari PJTKI dan memungut uang tidak sedikit dari setiap calon buruh migran. Ketidaktahuan calon buruh migran mengurus persyaratan diperlukan, menimbulkan lahan pekerjaan baru bagi sponsor atau cabo. Besarnya peran PJTKI, sponsor atau cafo rnenciptakan ketergantungan talon buruh migran melalui promosi kerja dengan informasi harapan menjanjikan, pengurusan dokumen, sampai pemberian pinjaman untak biaya perjalanan ke Saudi Arabia dengan persyaratan pengembalian dua kali lipat total pinjaman. Akibat lemahnya mekanisme perlindungan proses rekrutmen di desa menyebabkan maraknya percaloan dan pemerasan, pemalsuan identitas sangat merugikan buruh migran.Kondisi buruh migran pekerja informal dalam proses penempatan ke Saudi Arabia. Mayoritas perempuan desa, pendidikan dan keterampilan rendah (unskilled labor). Pekerjaan ini secara sosial masih dipandang rendah, tidak dijamin hukum perburuhan baik Saudi Arabia maupun Indonesia. Lemahnya- jaminan perlindungan dan kesejahteraan, nilai kompetensi dan pengelolaan penempatan baik monitoring dan pengawasan pemerintah, informasi tentang hak, fungsi KBRI, kondisi kerja dan adat istiadat Saudi Arabia merupakan titik lemah penempatan ke Saudi Arabia. Kondisi ini menyebabkan posisi tawar (bargaining position) buruh migran lemah terhadap majikan dan PJTKI. Akibatnya banyaknya masalah resiko sosial dialami buruh migran baik tindakan penipuan, pelecehan, dan penyiksaan maupun penganiayaan selama proses-rekrutmen di desa dan penampungan, saat bekerja di Saudi Arabia sampai kepulangan ke daerah asal. Namun demikian secara kuantitas ekonomis menunjukkan dampak perubahan sosial ekonomi. Tahun 2001 pemasukan devisa sebesar USD 4,2 milyar dari 1,2 juta buruh migran termasuk Saudi Arabia, dan penghasilan (remittances) terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga bagi buruh migran berhasil, dan kegiatan usaha di desa Lemahmakmur. (f) kebijakan sosial penempatan buruh migran ke Saudi Arabia adalah pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial dan perlindungan buruh migran. Integrasi keseimbangan aspek pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial- melalui upaya pembangunan manusia (human development) untuk peningkatan kemampuan (capability), peningkatan produktivitas dan pemberian jaminan kesejahteraan social. Perlindungan hukum dan politik untuk keseimbangan hak dan kewajibannya. melakukan kegiatan sosial dan berorganisasi di negara Saudi Arabia."

"Pada era persaingan ekonomi yang semakin tajam, menjadi tuntutan utama bagi setiap pelaku ekonomi termasuk BUMD sebagai pelaku ekonomi di Daerah untuk meningkatkan kinerjanya, agar mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sudah terlebih dahulu kuat dalam berbagai aspek; aspek permodalan, kemampuan pemasaran, kualitas SDM, dan faktor-faktor lainnya.Meskipun peran BUMD sangat strategis yaitu sebagai unsur penyumbang PADS, namun dalam kenyataannya peran tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sebagai contoh, Perusahaan Daerah Jawa Barat peranannya masih sangat kecil, terlihat dari kecilnya sumbangan terhadap PADS dan APBD Jawa Barat. Pada tahun 1990/1991 sumbangan BUMD hanya sebesar 0,2% terhadap realisasi Penerimaan Daerah Otonom Jawa Barat, atau 0,0% terhadap PADS. Pada tahun 1991/1992 sumbangan SUMO hanya meningkat menjadi 0,4% dari Penerimaan Daerah Otonom atau 1,9% dari PADS.Memperhatikan kenyataan tersebut, adalah sangat penting untuk melakukan pembenahan dalam upaya peningkatan kinerja Perusahaan. Sebagai langkah awal perlu dilakukan berbagai pengkajian, untuk kemudian mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaikinya. Berangkat dari latar belakang itulah, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja Perusahaan Daerah Jawa Barat untuk kemudian memberikan rumusan alternatif bagi upaya peningkatannya.Teridentifikasi 4 (empat) permasalahan pokok yang diperkirakan menyebabkan rendahnya kinerja BUMD Jawa Barat, yaitu permodalan yang relatif kecil dan kurang produktif, kualitas SDM yang rendah, organisasi perusahaan yang kurang mendukung terhadap upaya peningkatan kinerja perusahaan, serta keragaman jenis usaha, pemasaran dan jenis produk yang tidak.berkembang.Penelitian menggunakan Metode Eksploratif, dengan Analisis Komparatif antar perusahaan dari-tahun ke tahun dan Analisis Jenis Usaha, serta didukung oleh teori tentang organisasi dan perubahan organisasi, teori efisiensi perusahaan dan skala ekonomis (economies of scale), McKinsey 7-S Framework, serta teori merger, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:Pertama, hipotesis mengenai keempat masalab pokok yang menyebabkan rendahnya kinerja perusahaan didukung oleh berbagai fakta yang merupakan indikator kinerja perusahaan. Permodalan secara umum relatif kecil dan kurang produktif, terlihat dari rendahnya rasio profitabilitas. Produktivitas tenaga kerja rendah, terlihat dari rendahnya rasio penerimaan terhadap jumlah tenaga kerja. Keragaman usaha, pemasaran produk, dan volume usaha tidak berkembang, bahkan tidak sedikit jenis usaha yang tidak dijalankan lagi. Dengan demikian, secara umum kinerja Perusahaan Daerah dapat dikatakan rendah.Kedua, hasil Analisis Jenis Usaha dapat disimpulkan bahwa unit-unit usaha tertentu mempunyai keterkaitan, kesamaan atau kemiripan usaha. Dalam kondisi tersebut, merger akan berdampak terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Ada dua alternatif merger yang diajukan. Alternatif pertama, unit-unit usaha yang mempunyai kesamaan, kemfripan, atau keterkaitan yang erat digabungkan menjadi satu perusahaan. Alternatif ini melahirkan 5 (lima) Group Perusahaan Daerah, yaitu Group Usaha Pertanian, Group Usaha Pertambangan, Group Usaha Industri Pengolahan, Group Usaha Wisata Niaga, dan Group Usaha Jasa Konstruksi dan Perbengkelan. Alternatif kedua, menggabungkan seluruh Perusahaan Daerah Jawa Barat menjadi satu Perusahaan Daerah". Perusahaan-perusahaan asal menjadi unit-unit usaha yang ada di bawah manajemen tunggal."