Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kapasitas administrasi lembaga otoritas pajak di Indonesia dan Vietnam dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memungut pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang dilengkapi dengan artikel, jurnal, media lain yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam rangka mencapai kebutuhan publik dan penerimaan pajak, otoritas pajak di Indonesia dan Vietnam masih kurang memadai dan diperlukan peningkatan kapasitas dalam mengatur kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan pengembagan teknologi informasi yang membantu dan memudahkan wajib pajak maupun fiskus menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the administrative capacity of Tax Authorities Institute in Indonesia and Vietnam to perform their duties and function in accordance to fulfill the needs of public. This study is using postpositivsm approach and qualitative method. Data was collected through interviews and secondary data with articles, journals, and other media related to this study. The results from this study is that in order to meet the expectation of public and target for tax revenue, tax authorities in Indonesia and Vietnam inadequate and should increase their capacity in managing the institution, human resource and development of information technology provides the facilities and simplification to taxpayers and tax officer related to their rights and obligation to pay tax."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi keputusan pembetulan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Terdapat ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) tentang keputusan pembetulan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dapat dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini mengandung pengertian secara tersirat apabila aparat pajak menerbitkan keputusan yang tidak tepat sehingga menimbulkan kesalahan dalam penetapan berdasarkan azas-azas umum pemerintahan dapat mengoreksi sendiri keputusan pajak yang tidak tepat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian peneliti, diketahui bahwa keputusan pembetulan secara jabatan pada Kanwil DJP Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan baik sementara keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan pada Kanwil DJP Jakarta Selatan belum dapat dilaksanakan dengan baik.

---

This research explain on implementation of decisions and the reduction or elimination of revision administrative penalties at Kanwil DJP Jakarta Selatan. There are provisions in Article 16 paragraph (1) and Article 36 Paragraph (1) about the decision and the elimination or reduction of revision administrative sanctions can be done in office by the Directorate General of Taxation. This implicitly implies if the tax authorities issued a decision that is not exactly giving rise to errors in the determination based on general principles of administration to correct their own tax decisions are not appropriate.The research method used is a qualitative approach. From the research, the researcher, it is known that the revision of an office's decision on Kanwil DJP Jakarta Selatan has been satisfactory temporary reduction or elimination decisions in office administrative sanctions on Kanwil DJP Jakarta Selatan can not be executed properly."

"ABSTRAKKomisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga negara independen yangdiberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untukmenegakkan hukum persaingan usaha. Kewenangan tersebut termasuk untukmenjatuhkan sanksi berupa denda administratif kepada pelaku usaha. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam menentukan denda administratif pada kasuskasusyang diputus KPPU dan membandingkannya dengan pengaturan diAmerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwadenda yang dijatuhkan oleh KPPU kepada pelaku usaha sering kali tidak sesuaidengan ketentuan minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf gyaitu sebesar satu miliar rupiah. Hasil penelitian menyarankan bahwa apabilaKPPU merasa ketentuan batas minimum denda tidak dapat diterapkan secaraindiskriminatif kepada setiap pelanggaran, maka KPPU sebagai lembaga yangdiberi tugas untuk menyampaikan laporan dan masukan kepada Pemerintahmengenai persaingan usaha untuk mengusulkan revisi Undang-Undang No. 5Tahun 1999.

---

ABSTRACTAs Indonesia?s competition authority, KPPU has been given the authority by LawNo. 5 1999 to enforce the regulation of competition in Indonesia. It?s authority asstated in the law includes the imposing of administrative penalty. This researchaims to understand the enforcement of Section 47(2)g Law No. 5 1999 incompetition cases that has been reviewed by KPPU and to compare it with thecompetition law in the United States, Japan, and Germany. This is a judicialnormative research. This research shows that KPPU has neglected the provisionof Section 47(2)g Law No. 5 1999 which states that administrative penaltyimposed by KPPU shall be no less than one billion rupiah in determining theamount of administrative penalty. Furthermore, this research suggests that ifKPPU thinks that the minimum amount of administrative penalty provisioncannot be indiscriminately applied, then as a commission tasked to inform andadvise the Government on competition matters, KPPU should suggest the revision of the law."

"Covering the scope of topics in both oral and written business communication, this text uses a student-friendly writing style and design element that aim to hold student attention. It includes real-world examples and real business applications, and conveys advice to students through its research base."

"Tesis ini membahas perihal pengaturan sanksi administrasi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini ialah Pengaturan sanksi administrasi dalam suatu undangundang merupakan upaya dari pembuat undang-undang untuk memaksa agar norma-norma yang terdapat dalam undang-undang tersebut dipatuhi oleh semua pihak. Selain itu juga disimpulkan bahwa pengaturan tentang sanksi administrasi di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimaksud dalam struktur perundang-undangan yang baik. Kesimpulan terakhir yang diperoleh ialah bahwa pengaturan tentang sanksi administrasi di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dibuat dalam rangka melindungi hak-hak pekerja. Pendelegasian kewenangan lebih lanjut perihal sanksi administrasi di bidang ketenagakerjaan kepada pejabat Menteri tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pendelegasian yang baik dalam suatu peraturan perundang-undangan.

---

The focus of this study is the regulation of administrative sanction in act number 13 year 2003 concerning manpower. The study consist of 3 (three) conclusions. First, the regulation of administrative sanction was the effort from legislation body to enforce all parties to obey the manpower norms. The second conclusion is the regulation on administrative sanction in Act Number 39 year 1999 concerning human rights is not proper since it is not placed in the body of those act. The third conclusion is the regulation on administrative sanction in Act number 13 year 2003 made in order to protect worker?s rights. The delegation of authority to Minister of Manpower is not complied with principals of delegation of authority."