Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sumber Daya Manusia merupakan aset rumah sakit yang sangat penting, sehingga jika dikelola dengan baik mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan perusahaan secara aktif RSUD Budhi Asih pada waktu menerapkan PPK- BLU akhir 2006, dalam melakukan kegiatannya harus didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan jumlah tenaga kerja sebesar 493 orang pada tahun 2005 dan proporsi biaya belanja pegawai terhadap total belanja operasional RSUD Budhi Asih sebesar 60 %, maka RSUD Budhi Asih yang akan menerapkan PPK- BLU dengan perubahan tipe C menjadi tipe B perlu menghitung beban kerja personelnya agar RSUD dapat terus melaksanakan operasional rumah sakit tersebut. Adapun penghitungan beban kerja yang diperlukan saat ini menurut RSUD Budhi Asih adalah penghitungan beban kerja SDM untuk bidang Administrasi, karena selama ini pada bidang Administrasi masih belum memiliki panduan dalam menghitung beban kerja. Penelitian ini menggunakan metode work sampling dan daily log dalam penghitungan beban kerja administrasi sebagai dasar penghitungan jumlah kebutuhan tenaga administrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kebutuhan SDM untuk bidang administrasi di pelayanan rawat jalan, gawat darurat, laboratorium, rekam medis dan kasir RSUD Budhi Asih bila pelayanannya ditingkatkan menjadi rumah sakit Tipe 13 yang menerapkan PPK-BLU. Sehingga dapat diketahui jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga yang paling optimal serta diketahuinya implikasi kebijakan dari situasi ketenagaannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja personel pada unit layanan tersebut. Berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh perspektif mengenai sejauhmana kesesuaian hasil studi ini dengan norma, teori dan hasil penelitian orang lain. Pada penelitian beban kerja ini didapati kelebihan personel pada hampir semua unit layanan, kecuali pada bagian kasir. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan terobosan jalan keluar sebagai berikut: A. Peningkatan efektiftas personel sambil menunggu perubahan status RSUD menjadi Tipe B berupa pelatihan-pelatihan administrasi yang sesuai pada bagiannya sehingga personelnya menjadi lebih siap pakai B. Dapat dilakukan rotasi tempat kerja ke bagian yang kekurangan personel administrasinya C. Langkah terburuk adalah melakukan restrukturisasi personel yang tidak produktif dan tidak dapat dibina lagi

---

Human resources is hospital's most important asset which must be well-managed to contribute to the company's success. In preparing for PPK-BLU at the end of 2006, RSUD Budhi Asih must focus on efficiency and productivity. Having 493 employees in 2005 and salary expense being 60% of total operational expense, RSUD Budhi Asih needs to calculate its personnel workload in order to maintain its operation.

Workload calculation is needed urgently for Administrative Department since the hospital currently has no operational guidance to calculate the workload of the personnel in this department.

The study employs work sampling and daily Iog method to calculate the workload of administrative department in order to calculate the number of employees actually required in the department. This study aims to analyze the need of administrative personnel for outpatient clinic, emergency ward, laboratory, medical record, and hospital Cashier when RSUD Budhi Asih turn to be a Type-B hospital and applying PPK BLU. The result of the study reveals the current situation of administration health workforce in RSUL Budhi Asih and estimates the number and the qualifications required for personnel of each department. The study is expected to show the impact of human resources policy and factors influencing personnel performance in each unit_ In so doing, the study results in perspective about the accordance of this study with norms, theory, and results of previous research.

The study furthers shows that the existing conditions in administrative departments have number employees greater than workload in outpatient clinic, emergency ward, laboratory, and medical record. On the other hand, more cashier ale required.

The study concludes and suggests that:

A. It is imperative to improve the employees' productivity by conducting tailor-made administrative training for each department.

B. To cover the lack of personnel in specific department, the hospital should conduct workplace rotation.

C. As the last resort, the employees which are not productive should be restructured."

"Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat dimana narapidana melaksanaan pembinaan, termasuk pelaksanaan pembinaan bagi narapidana warga negara asing dengan orientasi program pembinaan yang bertujuan memulihkan hubungan individu narapidana dengan keluarga dan masyarakat.Salah satu program pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah pelaksanaan program pembebasan bersyarat. Dimana program pembebasan bersyarat tersebut merupakan hak bagi setiap narapidana tanpa terkecuali. Akan tetapi pelaksanaan program pembebasan bersyarat bagi narapidana harus memenuhi persyaratan secara substantif dan administratif dimana untuk narapidana warga negara asing ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan persyaratan administrative tambahan bagi pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana warga negara asing adalah jaminan hukum dari kantor kedutaan dan rekomendasi dari kantor imigrasi setempat. Dimana dalam pelaksanaannya menghadapi kendala-kendala tidak terpenuhinya jaminan hukum dari kantor kedutaan dan tidak terpenuhinya rekomendasi dari kantor imigrasi, sedangkan faktor penyebabnya adalah minimnya pemahaman program pembebasan bersyarat oleh para narapidana dan oleh para petugas baik petugas Lapas, petugas kedutaan maupun petugas imigrasi. Selain itu kurangnya koordinasi dari ketiga lembaga tersebut yang mengakibatkan program ini tidak dapat berjalan dengan optimal. Disamping itu dalam program pembinaan untuk pembebasan bersyarat dikarenakan anggaran pembinaan yang kurang sehingga biaya tersebut dibebankan kepada narapidana atau pihak keluarga. Sedangkan tidak semua narapidana mampu untuk rnengeluarkan biaya yang dibutuhkan dalam mengurus pembebasan bersyarat tersebut. Hambatan-hambatan inilah yang dapat menyebabkan pembebasan bersyarat bagi narapidana warga negara asing tidak dapat berjalan optimal.

---

Correctional institution is a place for educating the convicts, including foreign inmates with the orientation of treatment for foreign inmates to recover individual connection with family and society.

One of the treatment programs in correction is parole. Parole is the rights for all inmates not to mention foreign inmates. But, there are some administrative and substantive conditions to be fulfilled before they get parole. The exception of parole for foreign inmates is that they must complete the additional administration.

The study concluded that additional administration fulfillment of parole for foreign inmates are law guarantee and recommendation from embassy and local immigration office.

The obstacle on the program that make the embassy is uneager to give law guarantee and no recommendation from the local immigration office, is lacks of understanding on parole of the inmates and or the correction, immigration and embassy's officers. Besides that, there is weak coordination on those three institutions. Budgets and people's stigma to the foreign inmates are also making it harder to get additional administrative condition in getting parole for foreign inmates."

"ABSTRAKTax-related disputes with the Directorate General of Tax can be settled through the institution of objection, correction of tax assessment and administrative sanction reduction. The institution of objection, for the tax payer has been used within the scope of creating the agreement between the duties and rights of a taxpayer in looking for justice as the motivation of the performance of his/her tax obligation. The role of the institution of objection for the Directorate General of Tax sometimes creates dualism between the realization of tax collection by observing the rights of the tax payer. While tax disputes are inevitable in the interaction betweenthe Taxpayers and the Directorate General of Tax, in the task of securing the state revenue in tax sector. In a line with the increased trends of appealing with the Tax court, this can be an indicator that the institution of objection has not satisfied the taxpayers who bringtheir tax disputes for settlement. The settlement by the institution of objection at the Directorate General of Tax instance has not given the desired results, therefore must be appealed. So has not The Southern Jakarta Regional Office of Directorate General of Taxes, the increase has been quantitatively and qualitatively filed in theinstitution of objection as the effort of settling the tax dispute. From the trend of the dossier of objection cases filed within the last two (2) years, the objection with respect to Value Added Tax have dominated the dossiers of objection filed with The Southern Jakarta Regional Office of Directorate General of Taxes. From the entered 636 dossiers of objection, 468 of them have been objection related to Value AddedTax while 96.3% have been rejected by various reasons and major parts of them are being appealed. This research depicts anything that may be the causes of the rejection after the formal and material examination of the dossier of objection by the examiner. In addition to the problems that may arise to the rejection of the objection.This research applies descriptively qualitative method as the approachexpected to give comprehensive understanding regarding the institution of objection and the consequences of the implementation of the institution in the settlement of the tax disputes. By case studies in The Southern Jakarta Regional Office of Directorate General of Taxes , one can comprehensively find the roles of the taxpayers inempowering the institution of objection to satisfy the rights of the taxpayer. From this research, depiction may be taken that formal and material examinations have been conducted, however the rejection has still dominated total dossier of objection filed The Southern of Jakarta Regional Office of Directorate General of Taxes. The reasons for the rejection have been based on the examiner is not in agreement with the Taxpayer due to the lack of supporting proper evidences grounding the arguments of the objection. In addition, there have been also examiners who had no nerve to make any decisions since the disputed matters are not regulated in the tax regulation or due to many interpretation of the implementation of the laws. Here, the Directorate General of Tax sometimes prioritizes its interest as an institution authorized to collect or withhold taxes. Not all implementation of the tax regulations in the field can be easily exercises by the taxpayers, can?t it. When such matter arises from the assessment that exceeds the ability of the taxpayer to pay, the taxpayer will take advantages of the institution of objection.Should the Directorate General of Tax reject the objection, the Taxpayer will surely appeal. Appeal requirements and procedures require the taxpayers to be more patient pending the decision of the Tax Court that burdening their financial condition, by the advance payment of the assessed amount of the disputed tax. After thetaxpayers win the case at the Tax Court instance, the interest, as the laws may grant, will not immediately be enjoyable by the Taxpayers. Even the Tax Service Office will wait for the demand from the taxpayer regarding the interest. This indicates that not all decision of Tax Court is performed by the Directorate General ofTax. Weak supervision and control of the management may reflect the nonresponsiveness of the Directorate General of Tax toward the rights of taxpayers. Therefore, the Author recommends, that the institution of objection should be managed beyond the Directorate General of Tax to empower this institution proportionally and objectively to distance it from the influence of the duties of theDirectorate General of Tax, raising public funds through tax. In addition to the more standardized operational procedures to provide legal certainty, in preceding the objection at the Directorate General of Tax, another recommendation is that the examiners should be filled with more competent human resources on the basis of knowledge on the tax regulations and the more complex development of businesssector. So should the interest, better coordination between the Tax Court and the Directorate General of Tax is required, in the form of decision, of payment, of interest incorporated in the appellate decision granting the appeal of the taxpayers, thereforecan be enforced entirely without ignoring a standard mechanism in a standard operational procedure. "

"Penelitian ini berfokus pada persoalan pencegahan dan penangkalan Keimigrasian yang terjadi di Indonesia, sejak diberlakukannya Undang-undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian sampai dengan sekarang. Banyaknya permasalahan yang timbul mengenai pencegahan dan penangkalan yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya fenomena sosial tersendiri yang menjadi perhatian publik.Persoalan yang terjadi pada umumnya adalah masalah kepastian hukum, terkait masa berlaku keputusan pencegahan dan penangkalan serta batasan kewenangan yang tidak pasti dari masing-masing instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan. Hal ini disebabkan karena tidak jelasnya status dari keputusan pencegahan dan penangkalan itu sendiri, apakah suatu keputusan hukum ataukah keputusan administrasi.Pencegahan dan penangkalan merupakan salah satu bentuk dari kewenangan negara dalam mengatur lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah negara. Negara mempunyai kewenangan mencegah dan menangkal seseorang karena dasar asas kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara yang berdaulat.Dari hasil pengolahan data dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa keputusan pencegahan dan penangkalan merupakan suatu keputusan administrasi negara, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas dasar wewenang yang sah dan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh instansi-instansi merupakan kewenangan atribusi dari pemerintah. Dalam pelaksanaan pencegahan dan penangkalan masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain kepastian hukum dan batasan kewenangan dari status pencegahan dan penangkalan yang dimiliki oleh beberapa instansi. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi dasar hukum yang mengatur mengenai pencegahan dan penangkalan serta dibentuknya peraturan pelaksana pencegahan dan penangkalan yang lebih pasti mengatur mengenai batasan kewenangan instansi.

---

This research focuses on the issue of entry and exit prohibition on immigration matters in Indonesia since the establishment of the Law number 9 in the year of 1992 on immigration matters until current situation. In line with this, there have been many issues rising given certain serious conditions caused by the government policy on entry and exit prohibition which attract the public attention.The common related issue is about the application on the rule of law, concerning the duration of the prohibition and also the absence of the clear limitation on the scope of authority. This predicament is caused on the confusion whether the decision on exit and entry prohibition is a decision based on the legal decision or the administrative decision.On this point, the entry and exit prohibition is one of the state?s authorities in managing the flow of people within their territory. The state has the absolute authority to prohibit a person either to enter or exit the country based on the law of sovereignty principle.From the data derived within interviews and library research, it is concluded that the decision on the entry and exit prohibition is an administrative decision which issued by credential immigration authority based on law and regulations. On the other hand, such authority possessed by other governmental institutions is merely a complementary attribution given by the state. Interestingly however, at the practical level the problem on the legal status of the decision and the limitation on the scope of authority to make such decision. The research therefore suggests the government to revise the legal aspect on this issue, especially concerning the entry and exit prohibition and also the complementary regulations that can manage the scope of the probation authority."

"Governance implementation espicially in Province of DKI Jakarta as the capital city city the Republic Indonesia as it is arranged in Law Number 29/2007 on Provincial Government of DKI Jakarta of the Capital City of NKRI, adheres one level of local autonomy which is put on provincial level. Thus municipality in Province of DKI Jakarta isn't as an autonomous region as other provinces. It implicates that municipality is only as an administrative region that that has no. Fact shows that the force of Law Number 29/2007 had been implemented at least two and half years and no regulation on the spelling out of it to arrange the change of 'Kotamadya' (municipality) terminologi into Administration City. Therefore, this research found the found the hope of community and governance stakeholders who gave input that Provincial Government of DKI Jakarta together with Local House of Representatives need to conduct formulation on operational policy as the spelling out of the change of the terminology of 'Kotamadya' into administrative city as the spelling out of law Number 29/2007. Only through that way , the meaning of consistency and substance of governance affairs conducted by administrative city can be more appropriate by the characteristic and the meaning of administrative city that don't adhere as an autonomous region load."

"Abstract:On alleged criminalization of Bambang Widjojanto, former commisioner for Indonesian Corruption Eradication Commission."