Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pola perilaku pencarian informasi advokat.Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif.Analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan, yaitu, reduksi data, penyajian data,dan penarikan kesimpulan. Model operasional penelitian ini adalah Model ofInformation Seeking of Professional yang dikembangkan oleh J. Leckie, Karen E.Pettigrew, dan Christian Sylvain. Hasil penelitian ini adalah (1) Pola perilakupencarian informasi advokat dapat dibagi menjadi dua pola pencarian yangberdasarkan pada jenjang karir dan spesialisasi advokat. (2) Pada model atau polapencarian informasi Leckie et. al. tidak semua komponen dapat ditemukan dalampencarian informasi advokat. (3) Hambatan selama proses pencarian informasiadvokat umumnya berkaitan dengan peraturan yang sulit dicari.

---

ABSTRACTThis mini thesis examines model of information seeking behavior of

advocate. This research is qualitative research with case study method. The

operational model of this research is Model of Information Seeking of

Professional by J. Leckie, Karen E. Pettigrew, and Christian Sylvain. The

following are the research results: (1) Model of information seeking behavior

advocate divided into two models which based on career stage and specialization,

(2) In model of information seeking of professional by Leckie et.al. not all

component applicable in information seeking advocate, (3) Barriers during

process of seeking information related to difficulties of regulation law seeking."

"Buku ini tidak hanya berguna bagi calon advokat dan para mahasiswa fakultas hukum, tetapi juga bagi siapa saja yang tertarik mendalami seluk beluk keadvokatan khususnya dan hukum umumnya. Adapun materi yang dibahas dalam buku ini adalah, sebagai berikut: pengertian advokat dan sejarah organisasi advokat ; pendirian PERADI sebagai organisasi advokat berdasarkan UU No. 18 tahun 2003, kepangkatan advokat, kode etik advokat dan undang-undang advokat, hak imunitas dan pemanggilan advokat."

"Rangkap jabatan antara notaris dan advokat secara tegas dilarang dalam UndangUndang Jabatan Notaris. Akan tetapi masih terdapat oknum notaris yang melanggar hal tersebut dan merangkap jabatan sebagai advokat. Dalam tesis ini akan dibahas sebuah kasus Notaris di Surabaya yang diadukan oleh pelapor karena telah melakukan rangkap jabatan sebagai advokat. Menariknya, kesalahan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan yang menjadi penyebab dirinya diadukan bukan lah kesalahan yang dibuat yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai notaris, melainkan dalam kedudukannya sebagai advokat. Adapun pokok permasalahan mengenai akibat hukum terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan, kemudian akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membuat akta dan terakhir sanksi terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat dan melakukan penipuan terhadap kliennya berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 15/B/MPPN/XII/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 619/K/PID/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.  Adapun Akibat hukum dari notaris yang melakukan rangkap jabatan menurut peraturan perundang-undangan adalah dapat membuat notaris tersebut memperoleh teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian notaris tidak memiliki kewajiban untuk membuat akta tetapi notaris wajib melaksanakan kewajiban pelaporan terhadap akta yang dibuat maupun tidak dibuatnya. Terakhir akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat dan melakukan penipuan terhadap kliennya membuat seorang notaris dapat diberhentikan dari jabatan notarisnya secara tidak hormat, diberhentikan dari profesi advokatnya, dipidana, dan digugat secara perdata.

---

Multiple positions between notaries and advocates are strictly prohibited in the Act of Notary Position. However, there are still a number of notaries who violate this matter and hold position as advocates. This thesis discusses a case of a Notary in Surabaya who got complained by his client as an advocate. Interestingly, the mistakes made by the notary concerned as the cause of himself being complained is not the wrong made in the position as notary, but in his position as an advocate. The main issues concerning the legal consequences of the notary who do the job duplication, then the consequences of law against the notary who did not carry out its obligation to make the deed and the last sanctions against the notary who served as an advocate and committed fraud againsts his client based on the Decision of the Supervisor of Notary Center Number 15/B/MPPN/XII/2017 and Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 619/K/PID/2016. Research method used is normative juridical with qualitative approach. The legal consequences of multiple duplication by notary are notary obtain written reprimand, termination, dismissal with respect, and dismissal with disrespect. Then the notary has no obligation to make the deed but the notary obliged to perform reporting obligation to the deed made or not. The final consequence of law against a lawyer who acts as an advocate and commits a fraud against a client makes a notary can be dismissed in disrespect, dismissed from his advocate profession, convicted, and sued in civil."

"Pada perkara advokat sebagai pelaku obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi, terdapat polemik mengenai eksistensi hak imunitas advokat. Pasal 16 UU Advokat menyebutkan: advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Undang- Undang Advokat tidak memberikan penjelasan mengenai standar “iktikad baik”. Lebih lanjut lagi, terdapat perdebatan apakah dengan adanya hak imunitas, advokat harus diperiksa terlebih dahulu di Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebelum diproses menurut hukum acara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian ini menjawab dua pertanyaan penelitian: pertama, mengenai keberlakuan hak imunitas advokat pada perkara obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi; dan kedua, mengenai peran DKOA pada perkara obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa seorang advokat dapat dilindungi oleh hak imunitas apabila ia tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan proporsionalitas. Meskipun advokat memiliki hak imunitas, tidaklah diperlukan proses pemeriksaan terlebih dahulu oleh DKOA. Peran DKOA pada perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan advokat masih minim, hal tersebut ditandai dengan tidak dipecatnya advokat yang telah dinyatakan bersalah tersebut. Atas permasalahan tersebut, undang-undang perlu mengatur secara rinci mengenai standar “iktikad baik”. Organisasi advokat melalui DKOA seharusnya lebih proaktif dalam mengawasi pelaksanaan kode etik advokat, khususnya mengenai tindak lanjut terhadap advokat yang telah dijatuhi pidana. Selain itu, untuk mencegah berpindah-pindahnya advokat yang telah diberhentikan, diperlukan standar profesi tunggal yang mencakup: pengangkatan advokat, pengawasan advokat, dan dewan kehormatan pusat dari seluruh organisasi advokat yang ada di Indonesia.

---

In the case wherein advocate named as a defendant of obstruction of justice in corruption crime cases, there is a polemic about the existence of advocate’s immunity. Article 16 of Advocate’s Act stated that advocates shall not be prosecuted either civil or criminal in carrying out their professional duties in good faith for the benefit of the client’s defense inside or outside court proceedings. Advocate’s act does not provide further explanation about the standard of “good faith”. Furthermore, there is a debate whether with the existence of advocate’s immunity, advocate should be examined by The Disciplinary Committee, before being processed according to criminal procedural law. By using the descriptive method, this study aims to answer two questions: first, regarding the enforcement of advocate’s immunity in obstruction of justice in corruption crime cases; second, regarding the role of The Disciplinary Committee in obstruction of justice in corruption crime cases. This thesis shows that an advocate shall be protected by adcovate’s immunity if he/she take an action in accordance with law and regulations, and Code of Ethics, and proportionality. Despite of the existence of advocate’s immunity, there is no need to carry out preliminary examination process by The Disciplinary Committee. The role of The Disciplinary Committee is not good enough towards advocate who has been convicted for committing obstruction of justice in corruption crime cases. This is indicated by the fact that the advocate is not permanently disbarred from the Bar Association. For this issues, the law and regulation shall regulate clearly the standard of “good faith”. Bar Association should be more proactive in supervising the enforcement of the Code of Ethic, especially when taking action regarding to an advocate who is convicted for committing a crime. Beside that, to prevent the advocate that has been disbarred to join another Bar Association, an integrated professional standard is needed, which is including: registration and qualification of advocates, supervision of advocates, and integrated disciplinary committee for the whole Bar Association."