Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tanggal 10 Oktober 1975 telah ditandatangani perjanjian M-MO di Jakarta tentang pengalihan teknologi melalui "licensing" untuk membuat mesin diesel. Bagi M perjanjian tersebut sangat penting dalam mempertaharikan pemasaran barangnya di luar negeri dan turut dalam persaingan barang diesel dalam perdagangan internasional. Bagi MO perjanjian tersebut penting untuk meningkatkan kemampuan membuat mesin diesel sendiri secara bertahap. Sebelumnya PT SS telah menjadi penyalur tunggal M, sehingga mesin diesel H terkenal di Indonesia melalui impor-ekspor. MO adalah suatu perusahaan PMDN yang bergerak di bidang perbaikan dan pemeliharaan, mesin diesel, sekarang ingin memperluas usahanya dengan memproduksi sendi ri mesin diesel dan generating sets yang di jalankan dengan mesin diesel. Untuk tujuan tersebut, MO telah menyiapkan tanah dan bangunan tempat bekerja. MO telah meminta M, perusahaan asing dari Jerman Barat agar M memberinya lisensi memproduksi mesin diesel seri D 302-dua silinder dan D 325-dua/tiga empat dan enam silinder. M telah mengembangkan mesin tersebut dan telah menghasilkan secara lengkap bertahun-tahun lamanya. M telah mengadakan perbaikan terhadap hasil produknya untuk keperluan di pabrik, perkapalan, dan kendaraan darat. Mesin tersebut juga di produksi oleh perusahaan DT di Spanyol dan dalam hal ini akan bertindak sebagai agen M. Pembuatan mesin di atas dilakukan menurut rencana khusus. Karena Indonesia masih merupakan negara berkembang, tentu saja perjanjian internasional M-MO tidak dapat di samakan dengan perjanjian internasional lainnya antara perusahaan negara industri maju, yang memiliki segala perlengkapan ekonomi dan keterampilan telah berjalan dengan lancar dan serba lengkap. Perangkat undang-undang mengenai teknologi saja belum dimiliki oleh Indonesia yang mengatur dan mengawasi teknologi yang masuk dan meneliti persyaratan dalam perjanjian agar tidak terjadi hal-hal yang terlalu merugikan perekonomian Indonesia. Meninjau know-how {secret technology) dalam perjanjian M-MO, dan perjanjian lain merupakan pokok persoalan yang terpenting dalam setiap perjanjian lisensi, baik lisensi paten, lisensi merek, lisensi desain maupun lisensi Know-How yang berdiri sendiri. Pengkajian perjanjian M-MO dan perjanjian lainnya dimaksudkan untuk mendapat suatu gambaran baik dari segi hukum maupun dari segi ekonomi, mengenai kerjasama di bidang produksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pedoman yang telah dikeluarkan oleh UNCTAD, UNIDO, dan WIPO, di pergunakan untuk melihat sampai di mana saran badan internasional tersebut dapat di jelmakan dalam bentuk perjanjian oleh kedua pihak. Sampai di mana daya saing perusahaan dalam negeri dalam berhadapan dengan perusahaan asing, dapat memperjanjikan hal yang tidak terlampau merugikan salah satu pihak dan juga tidak terlalu merugikan negara dan bangsa penerima lisensi."

"Sertipikat merupakan suatu alat bukti yang kuat, selama tidak dapat dibuktikan lain. Akan tetapi jika terdapat suatu perjanjian dimana sertipikat menjadi obyeknya, manakah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang lebih kuat. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah kekuatan perjanjian dibandingkan dengan sertipikat untuk dijadikan sebagai bukti kepemilikan serta bagaimanakah hakim menerapkan hukum mengenai keabsahan perjanjian dibandingkan dengan bukti kepemilikan sertipikat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2972 K/Pdt/2002 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 PK/Pdt/2012. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriftif analitis. Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian yang berlaku sah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat, hal ini berkaitan dengan pemenuhan syarat sahnya perjanjian serta dalam bentuk apa perjanjian tersebut dituangkan tertulis ataukah lisan oleh para pihak yang terkait dalam perjanjian itu sendiri yang dapat menyebabkan suatu perjanjian dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang kuat. Sementara penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim, yaitu bahwa perjanjian dalam kasus ini tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang kuat, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian juga mengikat bagi para ahli waris dari pihak yang membuat perjanjian yang dimaksud.

---

The certificate is a powerful evidence, as long as it can not be proved otherwise. But if there is an agreement whereby the certificate becomes its object, which one can serve as a stronger evidence. The issue discussed is how is the power of the agreement compared with the certificate to be used as an evidance of ownership and how the judges apply the law regarding the validity of the agreement compared with the evidence of ownership of the certificate in the Supreme Court Decision Number 2972 K/Pdt/2002 jo. Supreme Court 191 PK/PDT/2012. This research is normative juridical with analytical descriptive research type.

Based on the research it can be concluded that a valid agreement can be used as a strong evidence, it relates to the fulfillment of the validity of the agreement and in what form the agreement is written or oral by the parties involved in the agreement itself which may cause a Agreements can be used as a powerful evidence. While the application of the law by the judge, namely that the treaty in this case can not be said as a strong evidence, it is not in accordance with the provisions of Article 1875 Civil Code which states that an agreement also binds to the heirs of the party making the agreement in question."

"Tesis ini membahas Kerjasama Nuklir Sipil Amerika-India melalui 123 Agreement. Hal ini merupakan bentuk kebijakan pragmatis Amerika Serikat dalam pencapaian kepentingannya. Penelitian ini adalah penelitian deskritif. Hasil penelitian menunjukan kebijakan nuklir sipil AS-India dalam 123 Agreement merupakan bentuk kontrol terhadap perkembangan nuklir India. Perkembangan India dijadikan penyeimbang kekuatan bagi dominasi Cina di Kawasan Asia.

---

This thesis discusses Civil Nuclear Agreement between United States of America and India in 123 Agreement. It's a pragmatic policy of USA in achieving its interest. This research is a descriptive research and the result of the research shows that USA-India Civil Nuclear Agreement is a control that USA did over Indian Nuclear development. The development of India becomes the balance of China domination in Asian region."

"Perdagangan internasional adalah salah satu aspek dari kehidupan dimana masyarakat dapat memiliki akses terhadap barang-barang yang pada umumnya susah untuk dijangkau. Untuk mengatur aspek perdagangan internasional, sebuah organisasi diperlukan untuk kepentingan tersebut. World Trade Organization merupakan organisasi yang memiliki fungsi umum sebagai pengatur perdagangan internasional dalam segala aspeknya seperti Langkah-langkah perdagangan, tarif, dan penyelesaian sengketa. Diantara instrumen-instrumen yang dapat dipakai untuk memfasilitasi perdagangan adalah safeguard measure. Safeguard measures memberikan perlindungan terhadap produk yang diimpor dengan jumlah banyak dan dapat menyebabkan atau akan menyebabkan kerugian serius bagi industri domestik negara pengimpor. Regional trade agreements merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih negara untuk tujuan perdagangan yang dapat memberi keuntungan bagi mereka seperti pengurangan tarif impor untuk negara-negara yang masuk dalam perjanjiannya. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti pengaturan safeguard measure seperti yang tertuang dalam aturan World Trade Organization dan aturan dalam regional trade agreements dengan metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan yang muncul dalam perbandingan aturan-aturannya, seperti jangka waktu, proses notifikasi, kenaikan tarif terhadap produk impor dan proses investigasi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa peraturan dalam regional trade agreements berbeda dengan aturan dari World Trade Organization karena mereka saling melengkapi dan anggota regional trade agreements merupakan anggota World Trade Organization juga.

---

International trade takes part of everyday life to receive products that are normally unavailable. To govern the aspect of international trade, an organization was created for the purpose of it. The World Trade Organization acts as the premier organization in regulating international trade in all its aspects such as trade measures, tariffs, and dispute settlement. Instruments used to facilitate trade are trade remedies with one of them being safeguard measures. Safeguard measures provide protection from imported products that are brought in increased amounts and can or will cause serious injury to a country’s domestic industry. Regional trade agreements are an agreement between two or more countries to partake in a trade agreement that liberalizes tariff for the Parties in the agreement. This thesis will delve to the regulation of safeguard measures in accordance with the World Trade Organization rules as well as the regional trade agreements’ provisions via a judicial normative research method. From the research, there are differences that appear when comparing the provisions, such as difference in duration, notification process, tariff increase to products, and investigation procedures. However, this does not necessarily mean that the regulations under regional trade agreements are different than the World Trade Organization rules as they complement each other, and members of the regional trade agreements are members of the World Trade Organization as well.

"

""For well over a decade, Franchising & Licensing has been the standard reference for industry executives, consultants, and academics. Covering every aspect of these complex but highly profitable business strategies, the new third edition is applicable to domestic and international franchising initiatives alike."

"Rules of Origin in ASEAN is the first in-depth exploration of the complex rules of origin in ASEAN's trade agreements. Written by two leading practitioners, it explains with clarity the existing ASEAN Rules of Origin (RoO) practices and their administration regimes in a comparative context and provide a recommendation for reform. The ASEAN RoOs can be simplified by imparting transparency and predictability to the legal drafting, focusing on a calculation method based on value of materials and lowering the regional value content required to qualify as ASEAN origin. The administration of ASEAN RoOs can be improved by expanding the use of self-certification, moving away from document-based verification to more modern post-entry audit and trade facilitation approaches. This is a timely and important topic which will be insightful to practitioners, policymakers and businesses in understanding how commerce and trade are conducted in Southeast Asia."

"Stabilititas dan keberlangsungan ( sustainability) inernational-equity-joint-venture (IEJV) sangat dipengaruhi , kalau tidak ditentukan, oleh bagaimana mekanisme kontrol manajemen yang dilakukan oleh perusahaan induk (parents companies). Berdasarkan studi literature, saya membedakan antara dua tipe mekanisme kontrol manajemen: dual dan single manajemen kontrol. Dalam artikel ini, penulis membangun model berdasarkan sebuahpremis bahwa mekanisme kontrol manajemen yang dilakukan oleh perusahaan induk akan mempengaruhu proses kognitif dari Top-Management-Team (TMT) dalam IEJV selama proses pengambilan keputusan strategis. Kontrol manajemen 'dual' membuat proses kognitf TMT lebih kompleks dan beragam dibandingkan dengan kontrol manajemen 'single'. Hal ini membuat konflik kognitif dalam kontrol manajemen 'dual' lebih intens dibandingkan dengan kontrol manajemen 'single'."

"Decentralisation system in Indonesia was introduced after the fall of the former President Soehartowith the objective of ensuring good governance and equitable development across all regions inthe country. Unfortunately, the implementation of desentralisasi has been complicated. Somescholars have suggested that the model was flawed as it did not consider Indonesia’s context of lessdeveloped administrative institutions in the regions. Not only did desentralisasi cause headachesfor the government, it also created confusion for foreign investors. Consequently, it affects theinvestment climate in the country and undermines the perception of Indonesia as an attractiveplace to invest in. In certain cases, desentralisasi has also led to claims by foreign investors forinvestor-State arbitration under Indonesia’s international investment agreements (IIAs). Thispaper analyses the problems of desentralisasi in Indonesia, its effects to foreign investors andsuggests ways to alleviate the problems by modifying and using Indonesia’s IIAs effectively.Setelah jatuhnya rezim Soeharto, sistem pemerintahan desentralisasi mulai diterapkan diIndonesia dengan tujuan untuk memastikan tata kelola yang baik dan pembangunan yangadil di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sayangnya, penerapan desentralisasi sangatlahsulit. Beberapa akademisi mengatakan bahwa model sistem desentralisasi yang diterapkan diIndonesia tidak sesuai dengan situasi di lapangan di Indonesia, khususnya di daerah-daerahyang belum mempunyai kantor-kantor administratif yang berfungsi dengan baik. Desentralisasimenimbulkan berbagai masalah bagi pemerintah dan membingungkan para investor asing.Akibatnya, desentralisasi memperburuk iklim investasi di Indonesia dan menimbulkan persepsinegatif mengenai Indonesia sebagai tempat berinvestasi. Dalam beberapa kasus tertentu,desentralisasi juga menyebabkan munculnya tuntutan-tuntutan oleh para investor asing diarbitrase antara investor dan Pemerintah berdasarkan perjanjian investasi internasional (PII)Indonesia. Makalah ini menganalisa masalah-masalah yang ditimbulkan oleh desentralisasi diIndonesia, efek-efeknya bagi para investor asing dan memberikan saran mengenai cara-carauntuk menangani beberapa masalah tersebut dengan mengubah dan menggunakan PII Indonesiasecara efektif."