Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di tahun 2012, Korlantas Polri mencatat jumlah mobil pribadi yang ada di Indonesia meningkat 12% dari tahun sebelumnya. Mengingat harga mobil yang masih tinggi, banyak pembelian mobil dilakukan secara angsuran, salah satunya melalui fasilitas pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bentuk perjanjian dalam pembelian mobil melalui PT BCA Finance dan menganalisis perjanjian asuransi yang mengikat pembeli pada pembelian mobil secara tidak tunai di melalui PT BCA Finance sehubungan dengan larangan tying agreement dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam pembelian mobil secara tidak tunai melalui PT BCA Finance merupakan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian asuransi yang mengikutinya merupakan bentuk praktek tying agreement.

---

In 2012, Korlantas Polri recorded the number of private cars in Indonesia increased 12% from previous year. But because of the high price of car, some buyers paid in instalment with consumer financing as one of that mechanism. This research has purpose to describe the agreement form in the installment purchase of the car through PT BCA Finance and to analyze the binding insurance agreement on installment purchase of the car through PT BCA Finance in relation to tying agreement prohibition in the Antitrust Law. This research is juridical normative research with qualitative approach. As a result, it can be concluded that the installment purchase of a car through PT BCA Finance is a consumer finance agreement and the insurance agreement that followed is tying agreement practice."

"Penanganan perkara kartel merupakan bagian dari penegakan hukum persaingan usaha. Di Indonesia, penanganan perkara kartel yang dilakukan oleh KPPU memiliki banyak permasalahan terutama berkenaan dengan pembuktian kartel yang masih sulit dan kewenangan KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha. Sedangkan negara lain seperti Amerika Serikat telah melakukan penanganan perkara kartel dengan lebih baik. Untuk itu, penelitian ini akan membahas perbandingan penanganan perkara kartel di Indonesia dengan Amerika Serikat. Melalui perbandingan tersebut, penulis mengungkapkan berbagai hal dalam penanganan perkara kartel di Amerika Serikat yang dapat diaplikasikan di Indonesia antara lain penggunaan circumstantial evidence, penerapan program leniency, dan kewenangan upaya paksa oleh lembaga penegak hukum persaingan usaha.

---

The handling of cartel case is part of the enforcement of competition law. In Indonesia, the handling of cartel cases which is conducted by the KPPU has several problems, especially in connection with the difficulty of proving of cartel and the authority of the KPPU as a competition law enforcement agency. Whereas, other countries such as the United States has had the handling of cartel cases better. Therefore, this research will discuss the comparison of the handling of cartel case in Indonesia and the United States. Through this comparison, the authors explain several things from the handling of cartel case in United States that can be applied in Indonesia, among others, the use of circumstantial evidence, the application of leniency programs, and the authority of competition law enforcement agencies to do forceful measures."