Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan pembangunan dan aktivitas tambang memiliki efek positif terhadap perekonomian, namun kegiatan tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Meskipun kegiatan usaha bank tidak secara langsung berdampak negatif terhadap lingkungan, penyaluran kredit kepada bank terhadap proyek maupun kegiatan usaha tersebut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Untuk meminimalkan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tersebut, pemerintah menginisiasikan keuangan berkelanjutan yang salah satunya wajib dijalankan oleh bank dalam penyaluran kredit. Untuk mendukung aktivitas keuangan berkelanjutan di Indonesia, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada bank untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam penyaluran kredit. Muatan terkait penyaluran kredit dengan memerhatikan keuangan berkelanjutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, PT Bank X (Persero) Tbk. (Bank X) sudah menerapkan keuangan berkelanjutan dalam penyaluran kredit. Salah satu aktivitas penyaluran kredit dengan memerhatikan keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Bank X adalah menyalurkan kredit terhadap sektor yang berkelanjutan. Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang berfokus terhadap penerapan prinsip dan norma dalam hukum positif. Skripsi ini akan membahas terkait pengaturan penyaluran kredit bank dengan memerhatikan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan kebijakan penyaluran kredit berdasarkan keuangan berkelanjutan pada Bank X setelah UU P2SK. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pemerintah Indonesia sudah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat unsur keuangan berkelanjutan dalam penyaluran kredit. Kemudian, terdapat kebijakan Bank X yang selaras dengan penyaluran kredit dengan memerhatikan keuangan berkelanjutan yang terdapat  dalam UU P2SK.

---

Development activities and mining operations had a positive impact on the economy, however, both activities had a negative impact on the environment. Even though banking activities didn’t directly cause a negative environmental impact, the credit loan to those projects made the bank contribute to the environmental damages. To minimize the environmental damage by credit loan activities, the government has initiated sustainable finance which is mandatory for banks on credit loan activities. To support sustainable activities in Indonesia, the Indonesian government has issued laws that are directed toward to financial services sector to implement sustainable finance in credit loans. The provisions related to credit distribution considering sustainable finance are stipulated in the Banking Law Number 7 of 1992 and recently enacted in Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (Law P2SK). As one of the largest banks in Indonesia, PT Bank X (Persero) Tbk. (Bank X) has already implemented sustainable finance in its credit loan activities. One of the activities carried out by Bank X in credit distribution with consideration for sustainable finance is providing credit to sustainable sectors. This thesis, therefore, employs the doctrinal research method, which focuses on applying principles and norms in positive law. The thesis discusses the regulation of bank credit distribution considering sustainable finance in Indonesia and the policies for providing credit based on sustainable finance at Bank X after the enactment of Law P2SK. The conclusion of this thesis is Indonesian government has issued various regulations that incorporate elements of sustainable finance in credit distribution. Furthermore, Bank X has policies that align with the provisions of sustainable finance in credit distribution under Law P2SK."

"Penelitian ini membahas mengenai pengembangan model pembangunan berkelanjutan kota Jakarta dengan menggunakan metode pemodelan Sistem Dinamis. Tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan gambaran interaksi yang terjadi antara aspek ekonomi dan lingkungan hidup secara timbal balik. Konseptualisasi dari model dibangun berbasis pada diagram kausalitas dalam kerangka diagram sistem. Berdasarkan hasil simulasi, model mampu memberikan gambaran interaksi aspek ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dan menghasilkan keluaran berupa indikator-indikator keberlanjutan kota yang dapat menunjukkan kondisi ekonomi dan lingkungan hidup di DKI Jakarta.

---

This research discuss about development of DKI Jakarta Sustainable Urban Model using System Dynamics. This study aims to obtain interaction between economic and environmental aspects. The model conceptualiazation is developed using causal-loop diagram within system diagram framework.

Based on the simulation, the model shows interaction between economic and environmental aspects in DKI Jakarta through several sustainable-city indicators which represents the actual condition of the city."

"ABSTRAKKualitas lingkungan hidup di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia karena kegiatan manunia tidak dapat dihindarkan. Namu keadaan ini semakin diperparah dengan rendahnya penegakkan hukum lingkungan. Hingga saat ini, efektifitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi masih diragukan. Walaupun berhasil memenangkan sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, masyarakat menikmati ganti rugi dan rehabilitasi lingkungan karena pelaku usaha seringkah mangkir dari pelaksanaan kesepakatan. Selain, minimnya pengawasan terhadap implementasi kesepakatan, pelaku usaha tidak melaksanakan kesepakatan karena ketidakmampuan secara finansial untuk memperbaiki keadaan seperti sebelum terjadinya pencemaran. Ekspektasi kerugian lebih besar daripada aset yang dimiliki oleh pelaku usaha. Sehingga korban tidak bisa mendapatkan ganti rugi secara penuh atas kerugian yang dialaminya dan biaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan dibebankan kepada masyarakat.Keadaan ini dapat diatasi dengan memberlakukan asuransi wajib oleh pemerintah. Apabila pelaku usaha dibebankan kewajiban untuk memiliki asuransi, serta dihadapkan pada kemungkinan untuk bertanggung jawab atas kerugiaan akibat aktivitasnya, maka perusahaan asuransi akan memiliki insentif untuk mengawasi perilaku pelaku usaha. Berangkat dari uraian diatas, wacana asuransi lingkungan sebagai asuransi wajib menjadi relevan untuk dikaji, terutama mengenai urgensi dan konsep idealnya mengingat permasalahan lingkungan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga perlu ditangani dengan khusus dan serius"

"ABSTRAKHampir 85% aktifitas perikanan tangkap di perairan Indonesia didominasi oleh perikanan skala kecil. Tingginya aktifitas penangkapan oleh nelayan skala kecil turut mempengaruhi tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keragaan usaha perikanan tangkap skala kecil dan keberlanjutannya di Desa Ciparage Jaya. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan pencatatan. Analisis data keragaan perikanan dan perkembangan trend indeks kelimpahan menggunakan analisis indeks kelimpahan sumberdaya ikan, IMP dan regresi. Analisis keberlanjutan usaha perikanan menggunakan analisis R/C Ratio. Hasil analisis keragaan perikanan menunjukkan bahwa nelayan yang aktif dalam kurun waktu bulan Agustus-Desember 2018 sebesar 62-78%. Komposisi hasil tangkapan ikan pelagis kecil 68%, demersal 22%, cumi 6% dan pelagis besar 4%. Frekuensi panjang total ikan teri rata-rata 7,0 cmTF dan ikan tembang 16,1 cmTL Puncak musim ikan pelagis kecil dan pelagis besar terjadi bulan Oktober (IMP 1,7 dan 2,9), demersal bulan April (IMP 1,9) dan cumi bulan November (IMP 2,9). Hubungan curah hujan dan hasil tangkapan berkorelasi positif dengan nilai R² sebesar 0,808 pada bulan Januari-Agustus, sedangkan bulan September-Desember berkorelasi negatif dengan nilai R² sebesar 0,058. Perkembangan trend indeks kelimpahan sumberdaya ikan rata-rata mengalami penurunan. Tahun 2004 nilai indeks kelimpahan sebesar 268 ton/trip, kemudian menurun secara bertahap menjadi sebesar 115 ton/trip pada 2018. Total penerimaan usaha tahun 2017 Rp. 8.351.077.000. Rata-rata pendapatan perkapita per tahun Rp. 26.101.750. Sebanyak 87,8% pendapatan perkapita perbulan lebih rendah dari nilai UMK Karawang dengan rerata Rp. 2.000.000. Sedangkan 12,2%  diantaranya lebih besar dari nilai UMK Karawang dengan rerata Rp. 5.500.000. Nilai rasio penerimaan dan biaya (R/C Ratio) sebesar 0,70. Berdasarkan hal tersebut maka usaha perikanan tangkap skala kecil di desa Ciparage sudah tidak dapat diharapkan keberlanjutannya.

---

ABSTRACTNearly 85% of fishing activities in Indonesian waters are dominated by small-scale fisheries. The high fishing activities by small-scale fishermen also influence the level of utilization of fish resources and the sustainability of their capture fisheries business. This study aims to assess the performance of small-scale capture fisheries businesses and their sustainability in Ciparage Jaya Village. The data used are primary and secondary data that collected through interview, observation and recording techniques. Analysis of fisheries performance data using abundance indice analysis, IMP and regression. The sustainability analysis of fisheries business uses R/C Ratio analysis. The results of fisheries performance analysis show that fishermen who are active in the period August-December 2018 are 62-78%. The composition of small pelagic fish is 68%, demersal 22%, squid 6% and large pelagic 4%. The main catches of small pelagic fishes are fringerscale sardinella and anchovies. The average total length of anchovy is 7.0 cmTL and 16.1 cmTL for fringerscale sardinella. The peak season of small pelagic fish and large pelagic occurs in October (IMP 1.7 and 2.9), demersal in April (IMP 1.9) and squid in November (IMP 2.9). The relationship between rainfall and landing is positively correlated with R2 value of 0.808 in January-August, while September-December is negatively correlated with R2 value of 0.058.  The average annual abundance indice tend to gradually decreased  from of 268 tons/trip in 2004 then gradually decreased to 115 tons/trip in 2018. The estimate total business value in 2017 was Rp. 8,351,077,000. The average per capita income per year is around Rp. 26,101,750, as much as 87.8% per capita income per month which less than Karawang UMK value with an average of Rp. 2,000,000. While 12.2% among them are greater than the UMK value with an average of Rp. 5,500,000. The value of the revenue and cost ratio (R/C Ratio) is 0,70. Based on this, the sustainability of small-scale fisheries in Ciparage village can,t be expected."

"Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi terbesar dan memiliki tingkat pertumbuhan tercepat di dunia. Indonesia memiliki program 10 destinasi baru di Bali, salah satunya adalah Kepulauan Seribu. Pemerintah daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) memiliki target peningkatan 7,6% dari 2020 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepulauan Seribu oleh sektor pariwisata. Pariwisata di Kepulauan Seribu bergantung pada kegiatan alam yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem jika jumlah kunjungan wisatawan tinggi. Oleh karena itu, perlu untuk merancang paket wisata yang dapat mengurangi jumlah kedatangan wisatawan tetapi dapat mencapai target yang ditentukan. Dalam penelitian ini dibuat paket wisata yang terdiri dari pilihan starting point, transportasi, penginapan, dan objek wisata yang tersedia. Pemilihan paket wisata didasarkan pada nilai preferensi wisatawan dan ketersediaan layanan di lokasi. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang paket wisata yang optimal dan strategi yang dilakukan untuk mencapai target yang ditentukan.

---

Tourism is one of the largest economic sectors and has the fastest growth rate in the world. Indonesia has a program of 10 new Bali destinations, one of them is Kepulauan Seribu. The local government of Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta) has a target of 7.6% increase of 2020 Gross Domestic Regional Product (GDRP) of the Kepulauan Seribu by tourism sector. Tourism in Kepulauan Seribu relies on natural activities which can result in ecosystem damage if the number of tourist visits is high. Therefore, it is necessary to design tour packages that can reduce the number of tourist arrivals but can achieve the specified targets. In this research a tour package consist of choices of starting points, transportations, hotels, and attractions available. The selection of tour packages based on the preference value of tourists and the availability of the services on site. The purpose of this research is to design an optimal tour package to achieve a specified target."

"Tesis ini membahas mengenai kompleksitas permasalahan transportasi dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan Pola Transportasi Makro di DKI Jakarta serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi kebijakan tersebut agar dapat mewujudkan kebijakan transportasi yang berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan transportasi di Jakarta sangatlah kompleks dimana terdapat tiga permasalahan umum yang terjadi yakni jumlah kendaraan pribadi yang tidak terkendali, angkutan umum yang masih buruk dan tidak dapat diandalkan, serta perilaku dari para pengguna jalan yang tidak disiplin.Didalam kebijakan PTM sendiri masih ditemui adanya permasalahan yakni strategi-strategi yang ada dalam PTM belum dapat terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya upaya untuk merevitalisasi kebijakan PTM melalui upaya jangka pendek melalui pelaksanaan direct services dan penataan angkutan umum, jangka menengah, misalnya dengan pembangunan MRT dan LRT dan penataan jalur pejalan kaki, serta jangka panjang melalui integrasi kebijakan tata ruang dengan kebijakan transportasi dan pembentukan otoritas khusus transportasi Jabodetabek.Hasil penelitian juga menyarankan bahwa dibutuhkan adanya perubahan paradigma dan pola pikir dari pemerintah, baik pusat dan daerah, dari kebijakan transportasi yang berpihak kepada kendaraan pribadi menjadi kebijakan yang berpihak kepada transportasi publik dan melaksanakan upaya-upaya dalam merevitalisasi kebijakan pola transportasi makro sesuai dengan tahapan waktu yang dibutuhkan.

---

The focus of this study is about the complexity of the problems of transportation and issues in the implementation of the Jakarta Macro Transportation Blueprint. This study also focus on the efforts that can be done to revitalize the policy in order to actualize a sustainable transportation policy. Using a qualitative research methods, the results shows that the transportation issues in Jakarta are very complex, there are three common problems that occur that is the number of private vehicles that are not controlled, public transports that are poor and unreliable, and the behavior of road users who are not disciplined.

In the PTM policy itself is still encountered the problem that the existing strategies in the PTM can?t be optimally implemented. Therefore, there needs to be an effort to revitalize the PTM policies through shortterm efforts with the implementation of direct services in Transjakarta Busway and revitalize the public transports services. At the medium term, for example is with the MRT and LRT construction and arrangement of pedestrian paths, and in the long term through the integration of spatial policies with transport policy and the establishment of a special authority Jabodetabek transportation agencies.

The results also suggest that there needs to be a paradigm shift and mindset of the government, both central and local, from transportation policies that favor private vehicles into policies that favor public transport and implement efforts to revitalize the Jakarta macro transportation blueprint policies in accordance with the time step needed."

"Tesis ini membahas bagaimana strategi untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur jalan tol dengan tingkat kelayakan rendah agar tetap dilanjutkan, dan juga mengetahui bagaimana dampak dari penerapan strategi tersebut terhadap kelayakan finansial nya, serta melakukan komparasi strategi yang digunakan di negara lain untuk meningkatkan kelayakan proyek. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan Mixed Method. Hasil penelitian menyarankan bahwa efisiensi beban operasi dan pemeliharaan serta optimalisasi struktur modal tidak cukup untuk membuat pengusahaan Jalan Tol Mando Bitung menjadi layak. Untuk membuat pengusahaan Jalan Tol Manado Bitung menjadi layak diperlukan negosiasi perjanjian KPBU dengan Pemerintah yaitu dengan mengusulkan penambahan masa konsesi dan adanya jaminan atas pendapatan dengan skema avaibility payment. Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat kepada stakeholder dalam penanganan KPBU jalan tol yang memiliki tingkat pengembalian rendah.

---

This thesis discusses strategies for increasing the feasibility of toll road infrastructure projects with low feasibility levels so that they continue and determines the impact of implementing these strategies on their financial feasibility, as well as comparing strategies used in other countries to increase project feasibility. This research is research with a Mixed Method approach. The research results suggest that the efficiency of operating and maintenance costs as well as optimizing the capital structure are not enough to make the Manado-Bitung Toll Road operation feasible. To make the operation of the Manado-Bitung Toll Road feasible, it is necessary to negotiate a PPP agreement with the Government, namely by proposing an increase in the concession period and a guarantee of income with an availability payment scheme. It is hoped that this research will provide benefits to stakeholders in handling toll road PPPs that have a low rate of return."

"Pada tahun 2016, Indonesia dinobatkan sebagai hub pariwisata berkelanjutan regional (Regional Tourism Sustainability Hub). Namun di satu sisi untuk pilar keberlanjutan lingkungan, Indonesia berada pada ranking 135 dari 140 negara yang dinilai menurut Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata Dunia (WTTC) pada tahun 2019. Fenomena ini menjustifikasi pentingnya mengkaji bagaimanaimplementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia tahun 2014-2019 yang menjadi fokus bahasan studi ini. Metode kualitatif dengan teknik triangulasi dipilih untuk memperdalam analisis bahasan. Pengumpulan data dilakukan melalui literatur studi, proses wawancara semi terstruktur, dan observasi di lapangan. Dengan menggunakan kerangka besar analisis difusi norma yang kemudian secara spesifik membahas politik translokal oleh Alger dan Dauvergne (2020), terdapat 3 temuan besar dari studi ini. Pertama, bahwa ada kompleksitas aktor dalam proses implementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia dipengaruhi khususnya keterlibatan aktor industri. Kedua, kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia belum komprehensif dan inklusif. Ketiga, berdasarkan aktvitas politik yang berlangsung (pemilihan gubernur lima provinsi pada 2014- 2019, dengan kontribusi PDRB terbesar dari sektor wisata, dan pemilu presiden2019), studi ini menemukan bahwa pariwisata belum menjadi bagian narasi politik. Dari temuan tersebut, studi ini menyimpulkan dua hal. Pertama, industri memiliki peran signifikan dalam implementasi norma lingkungan – khususnyapariwisata berkelanjutan. Kesimpulan kedua yaitu integrasi kebijakan dan koordinasi antar aktor yang belum optimal berdampak pada level capaianimplementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia periode 2014-2019.

---

In 2016, Indonesia was made a Regional Tourism Sustainability Hub. However, in

term of environmental sustainability, Indonesia ranked the 135th among 140 countries in 2019 according to the WTTC assessment. This case justifies the importance to conduct a study on how the implementation of sustainable tourism

norms in Indonesia within 2014-2019. The qualitative method with the triangulation analysis technique was selected to deepen the analysis. Data was collected through literature review, semi-structured interviews, and field observation. By applying norm diffusion, specifically translocal politics by Alger and Dauvergne (2020), this study finds the complexity of stakeholders in

implementing sustainable tourism in Indonesia specifically affected by the industrial actor. The next finding is that sustainable tourism policy in Indonesia has not yet been comprehensive and inclusive. The last finding of this research

was that, based on the 2019 presidential election and the 2014-2019 governor election in five provinces, with tourism sector as the largest contributor to the GDPR, tourism has not been a political narrative. To conclude, first, industry

plays a significant role in the implementation of environmental norms, especially sustainable tourism. Second, the not-yet optimal integrated policy and coordination between actors affect the achievement level of the sustainable tourism in Indonesia within 2014-2019."

"Meningkatnya kebutuhan energi seiring dengan menipisnya cadangan terbukti energi fosil menjadi pemicu dalam berkembangnya penelitian mengenai bahan bakar alternatif yang diperoleh dari sumber energi terbarukan. Biodiesel sebagai salah satu sumber energi terbarukan banyak menarik perhatian para peneliti dikarenakan biodiesel memiliki potensi untuk dijadikan sebagai sumber energi di masa yang akan datang. Pengembangan biodiesel di Indonesia menjadi suatu keharusan dikarenakan Indonesia kaya akan bahan baku pembuat biodiesel. Sayangnya, penggunaan bahan baku biodiesel sering berbenturan dengan komoditas pangan sehingga masih menjadi kontroversi dalam masyarakat. Penggunaan minyak nyamplung sebagai bahan baku biodiesel muncul sebagai alternatif yang layak dikarenakan minyak tersebut bukan merupakan komoditas pangan. Penelitian ini akan menghasilkan suatu proyeksi konsumsi minyak solar nasional, perkiraan dinamik jumlah minyak nyamplung yang dihasilkan dan pemanfaatan lahan untuk tanaman nyamplung di Indonesia, dan juga perkiraan persentase kontribusi yang diberikan oleh biodiesel nyamplung terhadap kekosongan antara pasokan dengan kebutuhan biodiesel nasional. Hasil simulasi didapatkan bahwa pasokan minyak nyamplung cenderung meningkat dari tahun 2013 ? 2030. Pada skenario dengan harga jual biji nyamplung Rp 700 per kg didapat pada akhir simulasi pasokan minyak nyamplung adalah 1.857.300 ton/tahun dengan sisa lahan potensial sebesar 657.253 hektar. Hal ini memberikan persen kontribusi biodiesel sebesar 13,87% terhadap kebutuhan biodiesel pada tahun 2030.

---

The increasing energy demands along with the depletion of proven fossil energy have promoted to search for alternative fuels that can be obtained from renewable energy resources. Biodiesel as a renewable energy resource has drawn the attention of many researchers because it has potential to be part of sustainable energy resources in the future. Developing biodiesel in Indonesia is a must due to various reasons including the abundance availability of raw material. Unfortunately, the use of biodiesel feedstocks often faces food commodities that are still a matter of controversy in the community. Production of biodiesel using Calophyllum inophyllum (honne oil) appears to be viable alternative since it is non-edible oil.

This research will give prediction of national diesel consumption, dynamics prediction of honne oil produced as a biodiesel feedstock, area usage for honne tree, and also contribution percentage of honne oil in term of fulfilling biodiesel supply-demand gap in Indonesia. From the sumulation, honne oil increases each year from 2013 until 2030. In basic scenario when price of honne seed is Rp 700 per kg, 1,857,300 ton per year would be produced and 657,253 hectares of potential area would be still available at the end of simulation. This result would give 13,87% contribution to national biodiesel demand."