Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Definisi anak berbeda-beda menurut berbagai komunitas masyarakat yang ada. Menurut Undang-undang No.1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182, dikatakan dalam pasal 2-nya bahwa "anak" berarti semua orang yang berusia dibawah 18 tahun. Sebagai seorang individu yang memiliki masa depan, tenaga kerja anak mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan tumbuh dan berkembang secara utuh, baik fisik maupun mental.Konsep evaluasi pelaksanaan kebijakan publik dilihat dari faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, dan diterapkan pada evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan tenaga kerja anak di perusahaan pengrajin sepatu. Variabel yang diukur adalah kondisi kerja perusahaan tempat anak bekerja dan pelaksanaan kebijakan perlindungan tenaga kerja yang sudah ada. Untuk menilai keberhasilan kebijakan perlindungan tenaga kerja anak dalam meningkatkan kondisi kerja di perusahaan disusun kerangka berfikir dengan asumsi bahwa adanya kebijakan pedindungan tenaga kerja anak yang dituangkan dalam program-program perlindungan, maka kondisi kerja tenaga kerja di perusahaan akan bertambah baik dan kesejahteraannya akan meningkat.Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat evaluatif melalui pendekatan kualitatif pada pengusaha pengrajin (home industry) sepatu yang memperkerjakan tenaga kerja anak di perusahaannya. Data dikumpulkan melalui wawancara secara terstruktur terhadap pengusaha, dan dilakukan uji silang dengan data yang diperoleh dari informan yang dianggap mengatahui dengan kondisi tenaga kerja anak di perusahaan sepatu seperti anak-anak yang bekerja itu sendiri, orang tua anak yang bekerja, ketua RT/RW dimana perusahaan berada, anggota LSM yang bergerak di bidang ketenagakerjaan dan aparat pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa tujuan kebijakan pedindungan tenaga kerja anak untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang bekerja masih belum tercapai. Program-program perlindungan tenaga kerja anak yang berkaitan dengan perlindungan waktu kerja dan waktu istirahat, pengupahan, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja dan pemberian kesempatan belajar belum dapat diterapkan oleh perusahaan sepatu yang memperkerjakan anak.Penelitian juga membuktikan bahwa belum terlaksananya kebijakan perlindungan tenaga kerja anak di perusahaan dipengaruhi oleh ketidak pahaman dan ketidak tahuan pengusaha karena kurangnya sosialisasi dan tidak tersedianya bahan informasi yang berhubungan dengan program perlindungan tenaga kerja anak di perusahaan. Penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan yang diatur dalam kebijakan perlindungan tenaga kerja anak juga di pengaruhi oleh lemahnya pengawasan aparat pemerintah yang menjadi agen kebijakan dan belum dijangkaunya sektor informal termasuk perusahaan pengrajin sepatu.Ada dua alternatif yang disarankan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja anak, yaitu pertama mempertahankan substansi kebijakan atau alternatif kedua melakukan perubahan tolok ukur substansi kebijakan. Kedua alternatif tersebut memerlukan penyesuaian atau perubahan dalam strategi implementasinya. Alternatif apapun yang akan dipilih keduanya harus didukung oleh upaya peningkatan kemampuan organisasi pengawasan ketanagakerjaan agar dapat berfungsi dengan baik."

"Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya fenomena yang terjadi dalam proses peradilan anak, dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menunjukkan kurang efektif dalam menjalankan tugasnya, seperti PK sering tidak hadir dalam persidangan anak untuk menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ataupun mendampingi tersangka anak. Selain itu, banyak pula masyarakat, bahkan para aparat penegak hukum, yang tidak mengetahui dan mengerti peran serta tugas dari PK dalam membantu anak selama proses peradilan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana PK dalam menjalankan tugas dan perannya selama proses peradilan anak, dimana tujuan utama dari PK adalah mengupayakan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.Penelitian dilakukan pada BAPAS Jakarta Timur-Utara, dimana BAPAS tersebut merupakan sute-satunya kantor BAPAS yang memiliki dua wilayah kerja sekaligus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dengan informan utama, yaitu petugas PK dari BAPAS Jakarta Timur-Utara itu sendiri. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan informan pendukung, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan proses peradilan anak, seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan (Penuntut Umum), dan Pengadilan Negeri (Hakim). Sedangkan observasi dilakukan di BAPAS Jakarta Timur-Utara untuk mengetahui jalannya pelaksanaan kegiatan PK dalam menjalankan perannya selama proses peradilan anak. Serta studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data berupa dokumen, buku ataupun arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.Dari hasil penelitian ditemukan adanya kendala-kendala yang terjadi atau dialami oleh PK dalam menjalankan tugasnya pada selama proses peradilan anak, sehingga tidak dapat maksimal dalam mengupayakan perlindungan terhadap tersangka anak. Kendala tersebut berupa kendala eksternal, seperti tidak maksimalnya koordinasi atau kerjasama antara PK dengan aparat penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan anak. Selain itu jugs terdapat kendala internal, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang PK dalam melaksanakan tugasnya selama proses peradilan anak. Maka dengan adanya kedua kendala tersebut, mengakibatkan PK kurang maksimal atau optimal dalam menjalankan tunas dan perannya untuk mengupayakan perlindungan anak yang berhadapan dengan proses peradilan anak.

---

Background of this research is the existence of phenomenon that happened in juvenile court, where probation officer (PK) of the probation office (BAPAS) show less effective in running its duty, like absent PK often in conference of child to submit a social inquiry report (LITMAS) and or consort suspect child. Besides, there are also many societies, even law enforcement officer, what do not know and understand role and also duty of PK in assisting child during process juvenile court. Therefore, this research aim to see how PK in running duty and its role during process juvenile court, where especial target of PK is to strive child protection which deal with law.

As for research conducted at BAPAS East-North Jakarta, where the BAPAS represent the single office of BAPAS owning two regional work at the same time. This research use descriptive method with approach qualitative. Data collecting of research through interview with especial informant, that's officer of PK of BAPAS East-North Jakarta itself. Besides, interview is also done with supporter informant, that's sides related to process juvenile court, like Police, Public Prosecutor, and District Court (Judge). While observation conducted in BAPAS East-North Jakarta to know the way execution of activity of PK in running its role during process juvenile court. And also bibliography study conducted to get data in the form of document, book and or archives related to problems of research.

From result of research found of the existence of constraints that happened or experienced of by PK in running its duty at during process juvenile court, so that cannot be maximal in striving child protection. The constraint in the form of constraint of external, like is not maximal him co-ordinate or cooperation between PK with other law enforcement officer that's related to process juvenile court, Besides also there are internal constraints, like lack of facilities and basic facilities which supporting PK in executing its duty during process juvenile court. Hence with existence of both constraints, resulting PK less maximal or optimal in running duty and its role to strive child protection which deals with process juvenile court."

"[ABSTRAKKondisi human security bagi perempuan dan anak, maupun ketahanan keluarga rentan tidak terpenuhi dalam perkawinan siri. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk mengetahui bagaimana persepsi dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam mengatasi dampak yang timbul dari perkawinan siri. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan institusi negara di bidang kependudukan, perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, diketahui bahwa negara melarang perkawinan siri karena tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat negara sulit untuk dapat melakukan perlindungan. Isbat nikah menjadi solusi untuk memperoleh status perkawinan yang sah, sehingga perempuan dan anak dapat memperoleh haknya sebagai anggota keluarga, sebagai warga negara, mencapai kondisi human security, dan ketahanan keluarga.

---

ABSTRACTHuman security for women and children, also family resilience are vulnerable not fulfilled in siri marriage. This qualitative research is trying to determine how perceptions and how a form of protection given by the state in overcoming the effects of siri marriage. Through in-depth interviews were conducted with state institutions in the field of demography, marriages, protection of women and children, it is known that the state prohibits siri marriage because it has no legal power that makes it difficult for state to be able to do the protection. Isbat nikah could to be the solution to obtain a legal marriage status, so that women and children can obtain their rights as family members, as citizens, achieving human security conditions, and achiecing the family resilience., Human security for women and children, also family resilience are vulnerable not fulfilled in siri marriage. This qualitative research is trying to determine how perceptions and how a form of protection given by the state in overcoming the effects of siri marriage. Through in-depth interviews were conducted with state institutions in the field of demography, marriages, protection of women and children, it is known that the state prohibits siri marriage because it has no legal power that makes it difficult for state to be able to do the protection. Isbat nikah could to be the solution to obtain a legal marriage status, so that women and children can obtain their rights as family members, as citizens, achieving human security conditions, and achiecing the family resilience.]"

"Anak usia dini yang rentan sosial karena rendahnya pendapatan keluarga, rendahnya pendidikan orang tua, lemahnya modal sosial, buruknya kondisi perumahan, dan tidak memiliki identitas, maka kondisi tersebut dapat mengancam kesejahteraannya. Dalam rangka menggambarkan penyebab dan efek yang dapat merugikan anak usia dini yang rentan sosial, penelitian ini menggunakan kerangka penilaian Triangle for the Assessment of Children in Need and Their Families. Kerangka penilaian tersebut untuk memahami kesejahteraan dan perlindungan anak usia dini yang rentan sosial dilihat dari tiga dimensi, yaitu kapasitas pengasuhan orang tua, faktor keluarga dan lingkungan dan kebutuhan perkembangan anak. Kesimpulan dari penelitian ini perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini yang rentan sosial belum dapat terpenuhi dengan sepenuhnya. Selain itu, dinamika perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini yang rentan sosial juga digambarkan belum dapat meningkatkan kesejahteraan anak usia dini baik pada keluarga dengan orang tua tunggal, keluarga dengan banyak anak, dan keluarga dengan anak bekerja. Pada akhirnya, meskipun perlindungan dan kesejahteraan pada anak usia dini yang rentan sosial belum sepenuhnya terpenuhi akan tetapi masih adanya dukungan dari faktor keluarga dan lingkungan yang masih dapat diandalkan dalam membantu dan mendukung perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan anak usia dini yang rentan sosial.

---

Early childhood who are socially vulnerable because of low family income, low parental education, weak social capital, poor housing conditions, and lack of identity, these conditions can threaten their welfare. In order to describe the causes and effects that can adversely affect socially vulnerable early childhood, this study uses the Triangle for the Assessment of Children in Need and Their Families assessment framework. The assessment framework is intended to understand the welfare and protection of socially vulnerable early childhood in terms of three dimensions, namely the capacity for parenting, family and environmental factors, and children's development needs. The conclusion of this research is that the protection and welfare of early childhood who are socially vulnerable has not been fully fulfilled. In addition, the dynamics of the protection and welfare of early childhood who are socially vulnerable are also described as not being able to improve the welfare of early childhood both in single parent families, families with many children, and families with working children. Although the protection and welfare of socially vulnerable of early childhood have not been fully fulfilled, but there is still support from family and environmental factors that can still be relied upon in helping and supporting protection to promote the welfare of socially vulnerable early childhood."

"

Tesis ini membahas pengaturan perlindungan anak korban perkosaan (statutory rape) di peraturan perundang-undangan Indonesia yang pada saat ini masih mengatur tentang pengertian dan bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan secara sempit. Serta penelitian ini juga melakukan studi perbandingan tentang pengaturan perlindungan anak korban perkosaan dengan Negara Filipina, Inggris dan Malaysia. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti  juga melakukan analisa terhadap beberapa putusan pengadilan untuk melihat bagaimana peranan Hakim dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perkosaan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan pendekatan perbandingan dengan mekanisme wawancara, dimana peneliti menganalisa Peraturan Perundang-Uundangan yang dikaitkan sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dan berlaku di masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan tentang tindak pidana perkosaan di Indonesia yang berlaku saat ini belum memiliki pengaturan khusus dan masih mengatur secara sempit dari segi pengertian dan bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan dalam pengaturan terkait tindak pidana perkosaan di Negara Indonesia dengan Negara Filipina, Inggris dan Malaysia. Serta perbedaan penjatuhan hukuman terhadap kasus perkosaan yang dilakukan dengan sukarela (statutory rape) dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh keluarga terdekat anak korban.

---

This thesis discusses the regulation of the protection of child victims of rape (statutory rape) Indonesian legislation, which currently still regulates the definition and forms of criminal acts of rape in a narrow manner. As well as this study also conducted a comperative study of the regulation of the protection of child rape victims with Phillipine, British and Malaysian countries. Futhermore, in this study researchers also conducted an analysis of several court decisions to see how the role of the Judge in providing protection for children who were victims of rape. This study is study a normative juridicial and comparative approach to the interview mechanism. Where the researcher analyzes the laws and regulations that are related to the extent to wich the regulation is applied and apllies in the community. The results of the study reveal that the current legislation concerning the rape crime in Indonesia does not yet have a specific regulation and still regulates narrowly in terms of understanding and forms of rape. Furthermore, there are some differences in the regulation regarding the crime of rape in the state of Indonesia with the Philippines, Britain and Malaysia. And the difference in the imposition of penalties for rape cases carried out voluntarily (statutory rape) with criminal acts of rape carried out by the immediate family of the victim’s child.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman pihak ahli terkait mengenai bentuk tindak kejahatan yang baru dan masih jarang terjadi di Indonesia, seperti Munchausen Syndrome by Proxy (MSBP), memiliki pengaruh terhadap bentuk perlindungan anak yang bisa diberikan sebagai bentuk penanganan maupun intervensi apabila tindak kejahatan tersebut dijumpai di Indonesia, serta kaitannya dengan situational awareness pihak ahli terkait dalam mewujudkan legal awareness pada masyarakat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Keseluruhan narasumber menjawab“ya” ketika ditanya apakah MSBP dapat dihukum secara pidana, walaupun 3 (tiga) dari 9 (sembilan) narasumber belum memiliki konsep dasar mengenai bentuk tindak kejahatan MSBP itu sendiri. Hasil penelitian tersebut menjawab hipotesis yang diangkat, bahwa kurangnya tingkat pemahaman pihak ahli mengenai MSBP dapat mengakibatkan tidak tepatnya bentuk penanganan yang diambil serta kurang tepatnya bentuk intervensi yang diberikan, baik terhadap pelaku maupun korban, dan kemungkinan terjadinya pengelakan tindak pidana oleh pelaku juga dapat terjadi

---

This study aims to determine whether the level of understanding of related experts regarding new and rare forms of crime in Indonesia, such as Munchausen Syndrome by Proxy (MSBP), has an influence on the form of child protection that can be provided or the intervention that could be given either for the victim or the perpetrator, as well as it’s relation to the situational awareness of the related experts to raise legal awareness in

Indonesian society. The research method used in this research is a qualitative method with a phenomenological approach. All informants answered “yes” when asked whether MSBP could be criminally punished, although 3 (three) out of 9 (nine) informants did not yet have a basic concept regarding the form of MSBP itself. The results of this study

can answer the hypothesis raised, that the lack of understanding of the expert on MSBP can result in the inaccurate form of treatment taken and the inaccurate form of intervention given, both to the perpetrator and the victim, and the possibility of evading the crime by the perpetrator can also occur."

"Kedudukan anak dalam perkawinan sangat penting karena berkaitan dengan berbagai aspek yang terkait diantaranya hak nafkah, hak waris, hak asuh dan sebagainya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian terhadap perkawinan yang melanggar larangan untuk melangsungkan perkawinan karena masih memiliki hubungan darah tidak akan tercapai suatu perkawinan yang ideal untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, harmonis dan kekal, karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak diterbitkannya akta nikah sebagai bukti otentik telah dilakukannya perkawinan. Oleh karena itu bagaimana kedudukan dan status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah karena alasan fasad dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah karena alasan fasad. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengamati dan menganalisa mengenai kedudukan dan status hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah karena alasan fasad, dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa terhadap perkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah dengan alasan masih mempunyai hubungan darah memberikan kedudukan yang lemah terhadap anak yang dilahirkan karena termasuk kategori anak luar kawin yang secara hukum tidak mendapatkan perlindungan yang selayaknya, upaya hukum yang dapat dilakukan juga sangat terbatas mengingat lemahnya posisi perkawinan yang tidak diakui secara hukum. Sebaiknya perlu ada pengesahan status anak hasil perkawinan sedarah dengan penetapan pengadilan demi terciptanya keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan. Disamping itu hendaknya Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin, demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

---

Status of a child in a marriage proves to be very significant as it relates to numerous aspects, including their rights to livelihood, inheritance and care and nurture. Marriage represents a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife for the purpose of establishing a family (household) under the belief in God Almighty. However, with respect to illegal marriage involving a blood-related couple, an ideal marriage through which a happy, harmonious and lasting family (household) is to grow will not be possible because such marriage has no legal power with no marriage certificate serving as authentic proof. Questions remain as to the position and status of a child bom out of a marriage for which a marriage certificate is not issued due to marital discord, and legal actions to be taken to protect the interests of a child bom out of a marriage for which a marriage certificate is not issued due to marital discord.Applying the method of literary research and normative judicial approach, the study observed and analyzed the legal status and position of children who are bom out of marriages with no issued marriage certificate due to marital discord, and the legal remedies available to protect the interests of children bom out of such marriages. Results show that a marriage for which a marriage certificate is not issued because of its incestuous nature provides these children inadequate proper legal protection as they are considered out-of-wedlock progeny. Legal remedies are also extremely limited considering the fact that such marriage holds a weak position and is not recognized by the law. There should be a way to make legal by a court judgment the status of a child bom out of an incestuous marriage to secure him/her justice and legal protection. The government is also expected to pass a Government Regulation stipulating the status of extramarital children for their best interests."

"Perlindungan anak adalah isu yang masih belum populer di kalangan masyarakat Indonesia. Secara konseptual aktivitas program perlindungan anak yang diimplementasikan di Nias merupakan respon untuk mereduksi permasalahan yang dialami oleh anak - anak dan memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak pasca kejadian bencana alam gempa bumi. Evaluasi proses implementasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana implementasi program perlindungan anak memberikan transformasi nilai dan makna terhadap anak. Meskipun aktivitas program telah selesai dilaksanakan namum proses dan hasil yang dicapai belum memberikann gambaran keberhasilan program yang memberdayakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung hak tumbuh kembang anak. Dukungan masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program ini masih bersifat individual tidak kolektif sehingga keberlanjutan program belum terwujud.

---

Child protection is unpopular issue yet among Indonesian community. Conceptually, child protection activities had been implemented in Nias is a respond to decrease problems addressing to the children and in regard to better environment for them after earthquake disaster. The purpose of implementation process evaluation is to describe and analyze how the implementation of child protection program transforming importance and spirit to the children. Although the program activities have been done, however the process and evidence couldn?t reach the program expectation in regard on empowering and developing community?s awareness on supporting children right to grow and develop. Community and government supportive is still with individual/unselective support since then the sustainability of programs couldn?t be reached."

"Penelitian ini berfokus pada implementasi program SR HAM di Sekolah Menengah Atas X sebagai desain lingkungan sosial mesosistem perlindungan anak dari kekerasan di sekolah. Program Sekolah Ramah HAM (SR HAM) merupakan sebuah program yang dibuat lembaga negara dalam hal ini komnas HAM, sebagai upaya perwujudan nilai-nilai kemanusiaan di sekolah. Penelitian ini menggunakan perspektif perlindungan anak, teori kriminologi kesejahteraan dan human ecology system. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa perwujudan program SR HAM masih belum terwujud dengan optimal sesuai dengan ranah mesosistem perlindungan anak pada indikator SR HAM yakni area kebijakan dan manajemen sekolah terkait penyebaran nilai-nilai intoleran, kurikulum dan ekstrakulikuler.

---

This research focuses on implementing child protection from increasing cases of violence at schools. SR HAM is a program which designed by Komnas HAM as a concern to humanity at school. The goal of this programs to descrease the number of violence among the children at school. This research conducted by qualitative method case study. The interview was done by interviewing the student at SMAN X Jakarta and people who have been working there. The result of this research shows that the implementension of SR HAM has some problems in accordance, the results of this study indicate that the realization of the SR HAM program has not been realized optimally in accordance with the realm of child protection in the SR HAM indicator namely the area of policy and management school related to the spread of intolerant, curriculum and extracurricular values with the mesosystem environmental design in human ecology systems theory and welfare criminology with child protection perpective. "

"ABSTRAK

Berita kejahatan merupakan salah satu topik yang memenuhi kriteria nilai berita di media. Berita anak-anak yang melakukan tindakan kriminal tentu memiliki nilai berita lebih tinggi daripada berita kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Permasalahannya apakah pemberitaan mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku berpihak pada hak dan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini mencari bentuk-bentuk pelanggaran hak anak dalam pemberitaan Pos Kota dan mengkajinya menggunakan konsep deviancy amplification process. Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian campuran, yang terdiri dari analisa isi, penelitian lapangan dan analisa wacana. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana media telah melanggar hak-hak anak dan membentuk serta memperkuat wacana negatif mengenai kenakalan anak di masyarakat melalui pemberitaan yang tidak mengedepankan hak-hak anak.

---

ABSTRACT

Crime news is one of the topics which fits news value in media. News about child abuses criminal act certainly has higher news value than adults’ crime news. The problem is whether news reporting about child who deals with law as a perpetrator takes side to the right and the best interest of the child or not. This research is looking for any violation of children’s right on Pos Kota and analyze it with concept of deviancy amplification process. This thesis is a research which uses mix methods that consists of content analysis, field research and discourse analysis method. The result of this research is that media has violated children’s rights and form also strengthen negative discourse toward juvenile delinquency in society by the news which does not concern on children’s right.

"