Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan karya akhir ini mencoba membahas keterlibatan anak dalam prostitusi yang bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Lemahnya ikatan sosial dengan keluarga dan lingkungan juga dapat menjadi faktor pendukung anak terlibat prostitusi. Tulisan ini menggunakan konsep viktimisasi struktural yang menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi korban karena status yang dimilikinya. Ikatan sosial yang lemah dapat membuat anak terlibat dalam prostitusi karena orangtua tidak menjalankan peran perlindungannya dengan baik sehingga dapat menjerumuskan anak ke dunia prostitusi. Sumber data sekunder digunakan untuk menjadi bahan analisis tulisan ini. Kesimpulan dari tulisan ini melihat bahwa anak yang terlibat dalam prostitusi dikarenakan ikatan sosial dengan keluarga dan lingkungan yang lemah serta orangtua yang mungkin menjadikan anak sebagai korban.

---

ABSTRACTThe writing of this final paper attempts to discuss the involvement of children in prostitution which is not only caused by economic factor but also the lack of social bond with family and neighborhood can support children to involved in prostitution. This paper uses structural victimization concept which explains that a person can be a victim because of the status he or she has. The lack of social bond can cause children to involved prostitution, parents who do not do their role in protecting children properly can plunge their children in prostitution. Secondary data source is used in this paper as an analysis source for this writing. The conclusion of this paper sees that children who involved prostitution are caused by the lack of social bond with family and neighborhood and parents who made their children as a victim. "

"

Tesis ini membahas pengaturan perlindungan anak korban perkosaan (statutory rape) di peraturan perundang-undangan Indonesia yang pada saat ini masih mengatur tentang pengertian dan bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan secara sempit. Serta penelitian ini juga melakukan studi perbandingan tentang pengaturan perlindungan anak korban perkosaan dengan Negara Filipina, Inggris dan Malaysia. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti  juga melakukan analisa terhadap beberapa putusan pengadilan untuk melihat bagaimana peranan Hakim dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perkosaan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan pendekatan perbandingan dengan mekanisme wawancara, dimana peneliti menganalisa Peraturan Perundang-Uundangan yang dikaitkan sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dan berlaku di masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan tentang tindak pidana perkosaan di Indonesia yang berlaku saat ini belum memiliki pengaturan khusus dan masih mengatur secara sempit dari segi pengertian dan bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan dalam pengaturan terkait tindak pidana perkosaan di Negara Indonesia dengan Negara Filipina, Inggris dan Malaysia. Serta perbedaan penjatuhan hukuman terhadap kasus perkosaan yang dilakukan dengan sukarela (statutory rape) dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh keluarga terdekat anak korban.

---

This thesis discusses the regulation of the protection of child victims of rape (statutory rape) Indonesian legislation, which currently still regulates the definition and forms of criminal acts of rape in a narrow manner. As well as this study also conducted a comperative study of the regulation of the protection of child rape victims with Phillipine, British and Malaysian countries. Futhermore, in this study researchers also conducted an analysis of several court decisions to see how the role of the Judge in providing protection for children who were victims of rape. This study is study a normative juridicial and comparative approach to the interview mechanism. Where the researcher analyzes the laws and regulations that are related to the extent to wich the regulation is applied and apllies in the community. The results of the study reveal that the current legislation concerning the rape crime in Indonesia does not yet have a specific regulation and still regulates narrowly in terms of understanding and forms of rape. Furthermore, there are some differences in the regulation regarding the crime of rape in the state of Indonesia with the Philippines, Britain and Malaysia. And the difference in the imposition of penalties for rape cases carried out voluntarily (statutory rape) with criminal acts of rape carried out by the immediate family of the victim’s child.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman pihak ahli terkait mengenai bentuk tindak kejahatan yang baru dan masih jarang terjadi di Indonesia, seperti Munchausen Syndrome by Proxy (MSBP), memiliki pengaruh terhadap bentuk perlindungan anak yang bisa diberikan sebagai bentuk penanganan maupun intervensi apabila tindak kejahatan tersebut dijumpai di Indonesia, serta kaitannya dengan situational awareness pihak ahli terkait dalam mewujudkan legal awareness pada masyarakat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Keseluruhan narasumber menjawab“ya” ketika ditanya apakah MSBP dapat dihukum secara pidana, walaupun 3 (tiga) dari 9 (sembilan) narasumber belum memiliki konsep dasar mengenai bentuk tindak kejahatan MSBP itu sendiri. Hasil penelitian tersebut menjawab hipotesis yang diangkat, bahwa kurangnya tingkat pemahaman pihak ahli mengenai MSBP dapat mengakibatkan tidak tepatnya bentuk penanganan yang diambil serta kurang tepatnya bentuk intervensi yang diberikan, baik terhadap pelaku maupun korban, dan kemungkinan terjadinya pengelakan tindak pidana oleh pelaku juga dapat terjadi

---

This study aims to determine whether the level of understanding of related experts regarding new and rare forms of crime in Indonesia, such as Munchausen Syndrome by Proxy (MSBP), has an influence on the form of child protection that can be provided or the intervention that could be given either for the victim or the perpetrator, as well as it’s relation to the situational awareness of the related experts to raise legal awareness in

Indonesian society. The research method used in this research is a qualitative method with a phenomenological approach. All informants answered “yes” when asked whether MSBP could be criminally punished, although 3 (three) out of 9 (nine) informants did not yet have a basic concept regarding the form of MSBP itself. The results of this study

can answer the hypothesis raised, that the lack of understanding of the expert on MSBP can result in the inaccurate form of treatment taken and the inaccurate form of intervention given, both to the perpetrator and the victim, and the possibility of evading the crime by the perpetrator can also occur."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perubahan prosedur dispensasi kawin setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 serta implikasinya terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali Mandar. Penelitian disusun dengan menggunakan metode doktrinal dengan studi kasus pada dua penetapan dispensasi kawin yang dipilih. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma No. 5 Tahun 2019 memberikan pedoman yang lebih ketat dalam proses permohonan dispensasi kawin, dengan tujuan untuk melindungi hak anak dan mengurangi angka pernikahan usia dini. Studi kasus pada Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Pwl dan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pwl mengungkapkan adanya peningkatan tuntutan pembuktian bagi pemohon dispensasi serta peran aktif hakim dalam menggali alasan dan urgensi permohonan. Penetapan dalam kedua kasus tersebut mencerminkan penerapan Perma No. 5 Tahun 2019 yang lebih detail dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak. Perma No. 5 Tahun 2019 berpengaruh signifikan terhadap proses dan hasil putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali Mandar, dengan adanya penekanan pada aspek perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

---

The objective of this study is to examine the changes in marriage dispensation procedures that took place after the issuance of Supreme Court Regulation (Perma) No. 5 of 2019 and its implications for the determination of marriage dispensation in the Polewali Mandar Religious Court. The research was prepared using the doctrinal method with case studies on two selected marriage dispensation decisions. Data were obtained through document studies and interviews with relevant parties. The findings indicate that Perma No. 5 of 2019 introduces stricter guidelines for the marriage dispensation application process, aimed at safeguarding children's rights and reducing the incidence of early marriages. Case studies of Stipulations No. 1/Pdt.P/2023/PA.Pwl and No. 121/Pdt.P/2024/PA.Pwl reveal an increase in evidentiary requirements for dispensation applicants and the active role of judges in exploring the reasons and urgency of the application. The stipulations in both cases reflect a more thorough application of Perma No. 5/2019 and prioritize the protection of the child's best interests.. Perma No. 5/2019 has a significant effect on the process and outcome of marriage dispensation decisions at the Polewali Mandar Religious Court, with a focus on child protection and prioritizing the best interests of the child."

"Kondisi human security bagi perempuan dan anak, maupun ketahanan keluarga rentan tidak terpenuhi dalam perkawinan siri. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk mengetahui bagaimana persepsi dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam mengatasi dampak yang timbul dari perkawinan siri. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan institusi negara di bidang kependudukan, perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, diketahui bahwa negara melarang perkawinan siri karena tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat negara sulit untuk dapat melakukan perlindungan. Isbat nikah menjadi solusi untuk memperoleh status perkawinan yang sah, sehingga perempuan dan anak dapat memperoleh haknya sebagai anggota keluarga, sebagai warga negara, mencapai kondisi human security, dan ketahanan keluarga.

---

Human security for women and children, also family resilience are vulnerable not fulfilled in siri marriage. This qualitative research is trying to determine how perceptions and how a form of protection given by the state in overcoming the effects of siri marriage. Through in-depth interviews were conducted with state institutions in the field of demography, marriages, protection of women and children, it is known that the state prohibits siri marriage because it has no legal power that makes it difficult for state to be able to do the protection. Isbat nikah could to be the solution to obtain a legal marriage status, so that women and children can obtain their rights as family members, as citizens, achieving human security conditions, and achiecing the family resilience."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya kasus penganiayaan anak karena kondisi kerentanan yang dimiliki anak. Data statistik yang akurat mengenai penganiayaan sulit dikumpulkan sebab isu perlindungan anak layaknya fenomena gunung es di mana banyak kasus tidak terlaporkan karena keengganan korban untuk melapor dan mencari bantuan, serta isu ini masih dianggap tabu oleh banyak masyarakat. Masyarakat mempunyai potensi untuk mendukung perlindungan anak di komunitasnya. ChildSafe Agent merupakan masyarakat lokal yang digandeng Yayasan Teman Baik sebagai aktivis perlindungan anak untuk turut berperan melindungi anak di komunitas mereka. Penelitian ini bertujuan, (1) untuk menggambarkan peran ChildSafe Agent dalam upaya perlindungan anak berbasis masyarakat, (2) untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi ChildSafe Agent dalam mewujudkan upaya perlindungan anak berbasis masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, basic research, dan cross-sectional research, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Adapun teknik pemilihan informan dengan menggunakan purposive sampling, yang melibatkan 10 informan. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 9 bulan, dimulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan Mei 2023 serta dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024. Penelitian ini berlokasi di dua komunitas dampingan Yayasan Teman Baik yang menjadi komunitas awal terbentuknya ChildSafe Agent. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ChildSafe Agent berbagai peran dalam aspek pencegahan, pelaporan, dan penanganan yang terdiri dari (1) peran fasilitatif, mencakup animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, fasilitasi kelompok, mengorganisir, serta komunikasi personal, (2) peran edukasional, mencakup membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, serta (3) peran representasional, mencakup hubungan masyarakat, dan mencarikan sumber daya. Adapun, kendala yang dihadapi dalam menjalankan peran- perannya tersebut terdiri dari, (1) kendala dari ChildSafe Agent, mencakup kesibukan pribadi, dan keterbatasan ekonomi untuk biaya akomodasi pribadi saat mendampingi kasus, (2) kendala dari penerima manfaat, mencakup calon dan/atau penerima manfaat kurang kooperatif, dan penerima manfaat ketergantungan, serta (3) kendala dari komunitas mencakup sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk kegiatan semacam sosialisasi, dan tantangan dalam pengawasan sebab kebiasaan anak di komunitas bermain hingga larut malam. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ChildSafe Agent memiliki berbagai peran sebagai perpanjangan tangan lembaga di komunitas. Di dalam melakukan perannya tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi ChildSafe Agent, sehingga dibutuhkan sinergitas lebih lagi dengan lembaga untuk mewujudkan upaya perlindungan anak berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

---

This research is motivated by the fact that there are still many cases of child maltreatment due to the child's vulnerability. Accurate statistical data regarding child maltreatment is difficult to collect because the issue of child protection is like an iceberg phenomenon where many cases are not reported due to the reluctance of victims to report and seek help, and this issue is still considered taboo by many people. In this case, society has the potential to support child protection in their communities. ChildSafe Agents are local communities who collaborate with Yayasan Teman Baik as child protection activists to participate in protecting children in their community. This research aims, (1) to describe the role of ChildSafe Agents in community-based child protection efforts, (2) to describe the obstacles faced by ChildSafe Agents in realizing community-based child protection efforts. This research uses a qualitative approach with descriptive research, basic research, and cross-sectional research, with qualitative data collection techniques through document study, interviews, and observation. The informant selection technique used purposive sampling, involving 10 informants. This research was carried out over a period of 9 months, starting from March 2023 to May 2023 and from February 2024 to June 2024. This research was located in two communities assisted by the Yayasan Teman Baik which were the initial communities for the formation of ChildSafe Agent. The research results show that the ChildSafe Agent has various roles in the aspects of prevention, reporting, and handling consisting of (1) facilitative roles, including social animation, mediation and negotiation, support, group facilitation, organizing, and personal communication, (2) educational roles, includes consciousness raising, informing, as well as (3) representational roles, including public relations, and obtaining resources. Meanwhile, the obstacles faced in carrying out these roles consist of, (1) obstacles from ChildSafe Agents, including personal busyness, and economic limitations to the cost of personal accommodation when accompanying cases, (2) obstacles from beneficiaries, including candidates and or beneficiaries who are less cooperative, and dependent beneficiaries, and (3) obstacles from the community including the difficulty of gathering the community for activities such as socialization, and challenges in supervision because of the habit of children in the community playing until late at night. Based on the results of this research, it can be concluded that ChildSafe Agents have various roles as an extension of institutions in the community. In carrying out this role, there are several obstacles faced by ChildSafe Agents, so more synergy is needed with institutions to realize sustainable community-based child protection efforts."

"Skripsi ini membahas kedudukan anak yang berprofesi sebagai artis berdasarkan Hukum Perburuhan Indonesia dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap yang bersangkutan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya peraturan perundang-undangan yang khusus mengakomodasi perlindungan terhadap artis anak yang komprehensif dan fleksibel untuk dilaksanakan karena kondisi sektor entertainment yang dilematis, di satu sisi anak-anak membutuhkan media untuk menyalurkan bakat dan minatnya, sedangkan di sisi lain anak-anak, sebagai pekerja anak, harus menerima dampak negatif dari pekerjaannya; perlu kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua atau wali dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

---

The focuses of this study are the children who work on entertainment sector and their legal protection. The purposes of this study are to explain the status of child entertainer based on Labor Law and to describe how the implementation of the legal protection of child celebrities. This research is juridical normative. The researcher suggests that the government need to establish regulation that specifically accommodate the legal protection of child celebrities because entertainment sector is dilemmatic, on the one hand, children need media to develop their talents and interests, on the other hand, children as child labor must deal with the negative impacts of their works; government, society, and parents or guardian must cooperate in the supervision of the implementation of the legal protection of child celebrities."

"ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakkan oleh orang tua terhadap anaknya. Kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Penyusunan skripsi ini didasarkan pada tiga pokok permasalahan antara lain, hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apakah Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga terjadi pada anak-anak, dan bagaimana pengertian anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang dignakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normative. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah harus segera memperbaiki UU No. 23 Tahun 2004 karena seharusnya tidak hanya anak sah yang dilindungi oleh Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi juga termasuk juga anak luar kawin."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tentang Upaya Preventif Child Protection Networks Dalam Merespon Kekerasan Terhadap Anak, di Kota Dili, Timor-Leste. Child Protection Networks dibentuk oleh Pemerintah Demokratik Timor-Leste, yakni Kementrian Solidaritas Sosial dalam rangka merespon kekerasan terhadap anak. Pelaksanaan kegiatan mobilisasi sosial dalam rangka upaya preventif terahadap kekerasan anak di Dili masih pada tingkat pemahaman mendasar tentang hak-hak anak dan perlindungan anak. Faktor pendukung mobilisasi sosail antara lain adanya partisipasti stakeholder, serta komitmen pemeritntah dalam pelakasanaannya. Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan mobilisasi sosial diantaranya: kurangnya ketrampilan staff, pergantian staff, ketergantugan pada donor, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan.

---

This is a qualitative research about the Prevention Effort of Child Protection Networks in Responding Child Abuses in Dili, Timor-Leste. Child Protection Networks was established by the Democratic Government of Timor-Leste, Ministry of Social Solidarity in responding to child abuses. The implementation of social mobilization activities as a prevention effort in responding child abuses in Dili is still on the basic level of child rights and child protection. The contributing factors of social mobilization activities such as participation of stakeholders as well as the commitment of the government on its implementation. The inhibiting factors that effected the implementation of social mobilization activities such as: lack of skilled staff, turn-over staff, dependency to donor, and less transparency in budget reporting."