Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini memiliki tiga pokok bahasan. Pertama, mengenai instrumen internasional dan peraturan nasional tentang anak yang berisikan hak-hak anak serta pengaturan penyelenggaran kegiatan jurnalistik oleh televisi, media cetak, dan media online yang berkaitan dengan hubungan anak dan media terkait. Kedua, mengenai kondisi penyelenggaraan kegiatan jurnalistik oleh televisi, media cetak, dan media online yang ditinjau dari perspektif perlindungan anak. Ketiga, mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari kegiatan jurnalistik oleh televisi, media cetak, dan media online yang berpotensi menyebabkan viktimisasi. Penggunaan metode penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara terhadap pihak-pihak terkait bertujuan untuk memberikan paparan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di bidang jurnalistik dalam rangka perlindungan anak. Hukum yang berlaku terdiri atas berbagai peraturan yang memberikan larangan terhadap adanya produk jurnalistik terkait identifikasi anak yang dibuat oleh Pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia KPI , dan Dewan Pers serta konstituen-konstituennya. Selain itu juga disertakan juga pembahasan terkait penerapan kegiatan jurnalistik dan viktimisasi dengan negara lain sebagai pembanding. Selanjutnya, peraturan-peraturan tersebut dianalisis berdasarkan prinsip perlindungan anak. Dari paparan tersebut kemudian dapat ditemukan inti permasalahan serta solusi dalam menghadapi permasalah tersebut.

---

ABSTRACTThis research mainly discusses about three problems. First is a matter regarding to regulation towards journalistic activity by television, printed media, and online media containing the relation between child and media. Secondly, implementation of journalistic activity considered from child protection rsquo s perspective. The third is the things to prevent and overcome to protect children from victimization by the media. By using literature research method and interviewing related parties, this research aims to explain applied law and its implementation toward journalistic activity in the child protection perspective. The applied law includes regulations that provide prohibition to children identification in media made by government, Indonesian Broadcasting Committee KPI , and Press Council. Moreover, journalistic activity and victim protection other countries are provided as an assessment. Then, the regulations are analyzed by the principles of child protection. Then, from the explanation, the main problem about child rsquo s victimization by the media and its solution can be found."

"Skripsi ini membahas pelaksanaan kebijakan kunjungan di LPKA Kelas I Tangerang yang mengalami perubahan karena pandemi virus COVID-19. Adanya larangan untuk berkerumun dan menjaga jarak menyebabkan pelaksanaan kegiatan kunjungan di LPKA Kelas I Tangerang berubah menjadi virtual. Penelitian ini membahas pelaksanaan kegiatan kunjungan virtual sebagai pemenuhan hak anak binaan atas kunjungan, serta meneliti kemampuan kunjungan virtual dalam menyalurkan dukungan sosial dari orang tua kepada anak-anaknya. Selain itu, penelitian ini menggunakan Social Support Theory dari Cullen (1994) untuk melihat dampak dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga terhadap anak binaan di LPKA Kelas I Tangerang dengan mewawancara anak-anak binaan di sana. Hasil menunjukkan bahwa LPKA Kelas I Tangerang mampu memenuhi hak anak binaan atas kunjungan, tetapi pelaksanaan dan kebijakannya sendiri masih belum optimal dalam mengutamakan kepentingan terbaik anak. Anak-anak binaan belum dapat menerima atau merasakan dukungan expressive dari orang tuanya dan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan virtual itu sendiri. Selain itu, anak-anak binaan di LPKA Kelas I Tangerang lebih mengharapkan kegiatan kunjungan tatap muka segera dilaksanakan. Meskipun demikian, anak-anak binaan di LPKA Kelas I Tangerang tetap mengapresiasi kegiatan kunjungan virtual yang mungkin dapat diperbaiki dan dijadikan opsi tambahan bagi keluarga yang ingin mengunjungi anaknya.

---

This research discusses the visitation policy at LPKA Class I Tangerang which has changed due to the COVID-19 virus pandemic. The existence of a ban on crowding and keeping a distance caused the implementation of visit activities at LPKA Class I Tangerang to becomes virtual. This study discusses virtual visit activities as a fulfilment of the children's right to receive visits, and examines virtual visits in delivering social support from parents to their children. In addition, this study uses the Social Support Theory from Cullen (1994) to see the impact of social support provided by the family on the children in LPKA Class I Tangerang by interviewing the children there. The results show that LPKA Class I Tangerang is able to fulfil the right of the children to receive visits, but the implementation and policies themselves are still not optimal in prioritizing the best interests of the children. The children have not been able to receive or perceive expressive support from their parents and there are several obstacles faced in the implementation of the virtual visit itself. In addition, the children at LPKA Class I Tangerang expect a face-to-face visit to be held soon. Even so, the children at LPKA Class I Tangerang appreciate the virtual visit, although the implementation and policies could be improved and used as an additional option for families who want to visit their children."

"Dispensasi perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Penelitian ini menganalisis urgensi dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan serta meninjau pelaksanaan aturan batasan umur perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan, jumlah perkawinan dibawah umur justru semakin meningkat. Padahal, telah dibentuk pula Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan sebagai upaya perlindungan. Hal ini karena tidak mengatur alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk diberikan izin dispensasi perkawinan oleh pengadilan. Penelitian ini mengklasifikasikan 20 (dua puluh) penetapan terkait dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Manado berdasarkan alasan yang diajukan oleh Pemohon. Sebagian besar permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Manado dilakukan dengan alasan telah terjadi kehamilan diluar perkawinan atau atas keinginan orang tua. Ketidakjelasan alasan-alasan yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan mengakibatkan tidak banyak Hakim yang menimbang perkara dispensasi perkawinan dengan peraturan tersebut. Hakim lebih memperhatikan UU No. 16 Tahun 2019 daripada Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan.

---

Marriage dispensation is a concession granted by the court to prospective husband and wife who have not yet reached the minimum age limit for marriage. This research analyzes the urgency of marriage dispensations for minors in the Supreme Court Regulations concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensations and reviews the implementation of the age limit regulations for marriage after changes to the Marriage Law. This research was prepared using doctrinal research methods with a qualitative approach. After changes to the Marriage Law as an effort to protect women, the number of underage marriages actually increased. In fact, a Supreme Court Regulation regarding Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensations has also been established as a protective measure. This is because it does not regulate the reasons that can be justified for the court to grant a marriage dispensation. This research classifies 20 (twenty) decisions regarding marriage dispensations at the Manado District Court based on the reasons submitted by the Petitioner. Most requests for marriage dispensation at the Manado District Court are made on the grounds that there has been a pregnancy outside of marriage or because of the parents' wishes. The lack of clarity on the reasons referred to in the Supreme Court Regulations concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensations has resulted in not many Judges weighing marriage dispensation cases in accordance with these regulations. Judges pay more attention to Law no. 16 of 2019 rather than Supreme Court Regulation no. 5 of 2019 in granting requests for marriage dispensation."

"Tesis ini membahas tentang pandangan anak terhadap visualisasi serta dampak video game Grand Theft Auto IV (GTA IV). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi naratif. Hubungan metode analisis isi naratif dengan penelitian merupakan aspek penting dalam menentukan analisis terhadap visualisasi yang dihasilkan oleh konten video game GTA IV, dan bagaimana persepsi anak terhadap visualisasi yang terdapat di dalam konten video game GTA IV tersebut. Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu pertama, teori pembelajaran sosial, yang menggunakan model bandura dengan empat proses dasar dari pembelajaran sosial yang terjadi secara berurutan, seperti perhatian, penahanan (ingatan), produksi, dan motivasi. Teori kedua, yaitu teori penerimaan, yang menekankan individualitas penonton mempengaruhi dimana mereka menerima dan menafsirkan teks. Dasar dari teori ini adalah model encoding dan decoding yang menjelaskan hubungan antara teks dan penonton. Dengan menggunakan dua teori tersebut, maka kejahatan dan kekerasan dalam hubungannya dengan media atau konten visual dapat dijelaskan. Hasil dari tesis ini adalah, media sebagai pembelajaran kejahatan karena visual yang dihasilkan oleh video game GTA IV mengandung unsur-unsur kekerasan dan kejahatan. Namun demikian, tidak semua anak mempunyai pola pikir yang sama dalam menerima dari apa yang mereka lihat seperti visual yang dihasilkan oleh video game GTA IV.

---

This thesis discusses about the children's view of the visualize and impact of video games Grand Theft Auto IV (GTA IV). This research uses qualitative approach with narrative content analysis method. The relationship between the narrative content analysis method and the research is an important aspect in determining the analysis of visualization generated by content of video game GTA IV, and how the children's perception of the visualization contained in the video game content of GTA IV. This study uses two main theoretical frameworks, namely, the theory of social learning, which uses the bandura model with four basic processes of social learning that occur sequentially, such as attention, retention (memory), production, and motivation. The second theory, namely the reception theory, which emphasizes the individuality of the audience affects where they receive and interpret the text. The basis of this theory is the model of encoding and decoding that explains the relationship between the text and the audience. By using the two theories, the crime and violence in relation to the media or visual content can be explained. The result of this thesis is, the media as visual crime learning produced by video games GTA IV contains elements of violence and crime. However, not all children have the same mindset in receiving from what they see as visuals generated by video games GTA IV."