Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKekerasan yang dilakukan oleh anak banyak terjadi salah satunya adalah pembunuhan. Peristiwa tersebut tentu menarik perhatian media massa, namun bagaimana media massa memberitakannya merupakan hal yang penting karena yang menjadi subyeknya adalah anak-anak mdash;pihak yang harus selalu dilindungi. Dengan menggunakan teori kepanikan moral yaitu melalui lima indikator yang diciptakan oleh Erich Goode dan Nachman Ben-Yehuda, 37 artikel berita yang ditemukan selama tahun 2013 hingga 2015 terkait anak pelaku pembunuhan pada detik.com, tribunnews.com, dan liputan6.com dapat dikatakan mengalami kepanikan moral. Kepanikan moral tersebut merugikan sang anak yaitu dengan tereksposnya identitas dirinya hingga munculnya label-label yang semakin memperburuk kondisi sang anak mdash;merupakan bentuk viktimisasi yang menjadi bukti bahwa media massa online tersebut tidak melakukan perlindungan terhadap anak.

---

ABSTRACTThere are numerous cases of youth violence, one of those was child homicide. This kind of subject often attracts mass media attention, however the way that media covered this particular issues are important because children mdash that need protection, are the subject of this matter. By applying the theory of moral panic which has five indicators, according to Erich Goode and Nachman Ben Yehuda, there are 37 news articles from 2013 to 2015 related to child homicide from detik.com, tribunnews.com, and liputan6.com. All of them indicates moral panic that harms the children by exposing their personal identities, later led to labeling in which could bring the children rsquo s condition for the worse mdash a form of victimization that can prove the three online medias failed to protect the child."

"Dispensasi perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Penelitian ini menganalisis urgensi dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan serta meninjau pelaksanaan aturan batasan umur perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan, jumlah perkawinan dibawah umur justru semakin meningkat. Padahal, telah dibentuk pula Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan sebagai upaya perlindungan. Hal ini karena tidak mengatur alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk diberikan izin dispensasi perkawinan oleh pengadilan. Penelitian ini mengklasifikasikan 20 (dua puluh) penetapan terkait dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Manado berdasarkan alasan yang diajukan oleh Pemohon. Sebagian besar permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Manado dilakukan dengan alasan telah terjadi kehamilan diluar perkawinan atau atas keinginan orang tua. Ketidakjelasan alasan-alasan yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan mengakibatkan tidak banyak Hakim yang menimbang perkara dispensasi perkawinan dengan peraturan tersebut. Hakim lebih memperhatikan UU No. 16 Tahun 2019 daripada Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan.

---

Marriage dispensation is a concession granted by the court to prospective husband and wife who have not yet reached the minimum age limit for marriage. This research analyzes the urgency of marriage dispensations for minors in the Supreme Court Regulations concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensations and reviews the implementation of the age limit regulations for marriage after changes to the Marriage Law. This research was prepared using doctrinal research methods with a qualitative approach. After changes to the Marriage Law as an effort to protect women, the number of underage marriages actually increased. In fact, a Supreme Court Regulation regarding Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensations has also been established as a protective measure. This is because it does not regulate the reasons that can be justified for the court to grant a marriage dispensation. This research classifies 20 (twenty) decisions regarding marriage dispensations at the Manado District Court based on the reasons submitted by the Petitioner. Most requests for marriage dispensation at the Manado District Court are made on the grounds that there has been a pregnancy outside of marriage or because of the parents' wishes. The lack of clarity on the reasons referred to in the Supreme Court Regulations concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensations has resulted in not many Judges weighing marriage dispensation cases in accordance with these regulations. Judges pay more attention to Law no. 16 of 2019 rather than Supreme Court Regulation no. 5 of 2019 in granting requests for marriage dispensation."