Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memunculkan satu media komunikasi baru yang disebut dengan media sosial. Kepolisian Republik Indonesia membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk menangani masalah kejahatan siber di media sosial dan melakukan pemberdayaan media sosial dalam konteks pemolisian masyarakat. Penelitian ini melihat bagaimana pemberdayaan media sosial yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Selain itu penelitian ini juga melihat dampak pemberdayaan media sosial tersebut terhadap masyarakat serta menemukan faktor penyebab tidak maksimalnya implementasi pemberdayaan media sosial dan juga menemukan solusi untuk meningkatkan pemberdayaan tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, juga melakukan studi literatur. Konsep yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep community policing, effective policing, dan dampak pemberdayaan media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan media sosial oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dilakukan untuk memberikan informasi pada masyarakat, melakukan deteksi dini pelaku kejahatan, membangun relasi dengan masyarakat, dan melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap perilaku masyarakat di media sosial. Dampak tidak maksimalnya pemberdayaan media sosial adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian, media sosial tidak menjadi alat yang efektif dalam melakukan investigasi dan penyelidikan kasus, media sosial tidak mampu menjadi sarana penyampaian keberhasilan polisi sehingga tidak dapat meningkatkan performa kerja anggota, dan upaya pencegahan kejahatan tidak terlaksana dengan baik.

---

The development of information technology is so rapidly raises a new communication media called social media. Indonesia National Police established the Cyber Crime Investigation Center to deal with cybercrime in social media and empower social media in the community policing context. This study looks at how social media empowerment conducted by Cyber Crime Investigation Center. In addition, this study also looked at the impact of social media empowerment to the community and find the cause of unsuccessful implementation of social media empowerment and also find solutions to improve the empowerment. This research used qualitative approach and data collection techniques use interview, observation, also conducting literature study. The concept used in this research is community policing, effective policing, and the impact of social media empowerment. The results of this study indicate that social media empowerment by Cyber Crime Investigation Center aims to give information to society, early detection of criminal offenders, to build relation with society, and to do supervision and control in social media. The ineffectual impact of social media empowerment is public distrust of the police, social media is not an effective tool in investigating cases, social media can not be a medium to deliver the success story of the police works, and crime prevention in social media are not well implemented."

"Tesis ini tentang Pengamanan di Perkampungan Industri Kecil (PIK), Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Perhatian utama dari tesis ini adalah kegiatan Satpam dalam melakukan pengamanan aktifitas di Perkampungan Industri Kecil (PIK).Tujuan tesis ini adalah untuk menunjukkan kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Satpam dalam mengamankan Perkampungan industri Kecil (PIK). Kegiatan pengamanan tersebut dapat dijadikan contoh dan pedoman oleh Satpam dalam melakukan pengamanan tempat-tempat industri di wilayah lain.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah pengamanan di Perkampungan Industri Kecil (PIK), Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dalam mengkaji pengamanan yang dilakukan oleh Satpam di Perkampungan Industri Kecil (PIK) digunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman dan dokumentasi untuk mengungkapkan kegiatan Satpam dalam melakukan pengamanan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkampungan Industri Kecil dibangun berdasarkan Surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomer 532 tahun 1981, merupakan upaya pemerintah DKI Jakarta dalam rangka pembinaan dan pengembangan pengusaha kecil. Untuk mengelola Perkampungan Industri Kecil dibentuk badan yang dinamakan Badan Pengelolaan Lingkungan Industri dan Pemukiman (BPLIP) yang bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta. Didalam mengelola Perkampungan industri Kecil Kepala BPLIP mengeluarkan Surat Keputusan nomer : 078.I/III/2000. tanggal 27 Maret 2000. tentang Penyempurnaan Seksi-seksi dan Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab pada Struktur Organisasi dan tata kerja BPLIP dan didalam Surat keputusan tersebut mengatur tugas, kedudukan maupun kewenangan Satpam.Didalam menjalankan tugas pengamanan, Satpam PIK melakukan hubungan, koordinasi dan kerjasama yang dilakukan baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dengan Satpam perusahaan, Satpam SLTPN 236, Hansip RW X, Satgas Linmas, pihak Kepolisian dan Koramil Cakung. Kegiatan pengamanan dapat bejalan dengan baik, didukung adanya imbalan dari para pengusaha di wilayah Perkampungan Industri Kecil. Untuk menjaga kekompakan, memudahkan koordinasi dan kerjasama di bentuk suatu wadah dengan nama Persatuan Sosial Satuan Pengamanan (PSSP).Didalam melakukan pembinaan terhadap Satpam PIK, Kepala BPLIP mengeluarkan Surat Keputusan nomer 120.1/111/2002, tanggal 14 maret 2002, untuk menunjuk anggota Polri dari Polsek Cakung sebagai Tim Asistensi Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di areal Perkampungan industri Kecil. Didalam melaksanakan tugas Tim Asistensi tersebut mengadakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap Satpam di Perkampungan Industri Kecil.Implikasi dari tesis ini adalah pemberdayaan potensi masyarakat didalam melakukan kegiatan Kamtibmas Swakarsa, melalui pembinaan Satuan pengamanan. Keberhasilan melakukan pembinaan terhadap Satuan Pengamanan, dapat membantu tugas Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya di lingkungan dimana Satuan Pengamanan tersebut bertugas.Tindakan yang dilakukan dalam pemberdayaan potensi masyarakat adalah dikembangkan kegiatan Pemolisian Masyarakat (Community Policing) dalam program pembinaan Kamtibmas, sehingga masyarakat dapat memahami dan merencanakan kebutuhannya dalam mengamankan diri sendiri, barang-barang maupun usahanya. Perlu disempurnakan dan dikembangkan suatu wadah yang dibentuk oleh pihak-pihak terkait dalam pengamanan Perkampungan Indutri kecil, berupa Persatuan Sosial Satuan Pengamanan (PSSP), untuk menjaga kekompakan, koordinasi dan kerjasama sehingga tugas pengamanan dapat berhasil. PSSP dapat dijadikan contoh dan pedoman bagi Satpam dalam melakukan pengamanan tempat-tempat industri diwilayah lain."

"Tesis ini mengenai pemolisian komuniti di wilayah polsek metro Cakung Jakarta Timur. Pemolisian Komuniti adalah sebuah model pemolisian pro aktif yang lebih mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat serta pemecahan masalah. Selama ini polisi lebih dikenal sebagai crime fighter daripada problem solver. Secara tradisional model represif dan penegakan hukum yang lebih banyak dijalankan oleh polisi dan hal ini yang membuatnya nampak menonjol fungsinya dalam masyarakat.Pemolisian komuniti adalah model pemolisian modem dan disebut sebagai sate paradigma bare dalam pemolisian. Selama ini dari sejumlah penelitian model pemolisian tradisional yang represif dianggap gagal menurunkan kejahatan. Model ini sudah banyak diterapkan-di sejumlah negara maju dan dianggap sebagai model pemolisian masa depart. terutama di Asia. Pertanyaannya bagaimana model ini dapat diterapkan di Indonesia - dalam hal ini ditingkat polsek selaku ujung tombak implementasi konsep pemolisian komuniti. Hakekat dari pemolisian komuniti adalah kemitraan dan pemecahan masalah guna mencegah terjadinya kejahatan. Untuk membangun kemitraan maka kepercayaan menjadi kata kunci. Konsep dan teori pemolisian komuniti serta perilaku organisasi merupakan landasan dalam membahas pemolisian komuniti dalam perspektif konsep dan praktek. Secara konseptual implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek menjadi bahasan dalam tesis ini.Untuk mengetahui implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek ini penulisan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan terlibat di lapangan dan mengumpuikan informasi melalui wawancara mendalam, serta melakukan analisa data dan dokumen. Penerapan pola pemolisian kornuniti memerlukan upaya ekstra. Selain kendala external berupa kepercayaan dari masyarakat guna membangun kemitraan, masalah anggaran operasional juga mendesak untuk ditangani. Perubahan perencanaan sumber days dan anggaran menjadi perhatian untuk pembenaban guna mendukung konsep ini.Kepercayaan dan rasa soling mempercayai menjadi kunci keberhssilan pemolisian komuniti. Pemolisian komuniti adalah sebuah konsep yang ideal tetapi memiliki ma~alab yang kompleks dalam penerapannya pads tingkat polsek di Indonesia. Model pemolisian ini bukan hanya bertujuan mengurangi angka kejahatan tetapi manakala kejahatan tidak terjadi lagi.

---

The focus of the thesis is about Community Policing in Polsek Cakung in East Jakarta Through the Perspective of Concept and Practice. Community Policing is a model of pro active policing which has the priority of partnership and problem solving. Nowadays, police is known as a crime fighter rather than problem solver in front of public. Through this study is to know better understanding how the concept of Community Policing which is known as a modem model of policing and said as a new police paradigm is applied.

Operational model of this study used the Concept of Community Policing which is adopted from many developed countries by accommodating and adapting the local culture and local needs. Area in Polsek Cakung is the location for the project research for this study.

This research is qualitative descriptive interpretive. The data was collected by means of observing and collecting data through deep interview. The result of the research are: 1) Trust is the key of success of community policing 2) The police facility to support the concept is not sufficient or limited especially in budget sector 3) the concept need comprehensive understanding for the policemen and the community to make it running 4) community and people are enthusiastic with the concept of community policing.

This research suggest that Police as institution need to change the paradigm by making the planning of Resources and Budget to support the concept."

"ABSTRAKPemolisian masyarakat (Community policing) mulai diperkenalkan di Polsek CristoRei pada September 2008 oleh Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Model perdanaCommunity policing di Timor-Leste. Ketika itu kekuasaan pengendalian keamanan masihdalam tanggungjawab PBB hingga Desember 2012. Namun setelah munculnya PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 2009 maka memberikan ruang bagi PNTL untukmengedepankan pendekatan Community policing dalam pelaksanaan tugasnya dandidukung dengan struktur organisasi dari tingkat markas besar hingga pos polisi di desa.Community policing di Polsek Cristo Rei mulai efektif pada 2013 setelah PNTLmenerima kewenangan keamanan kembali dari Polisi PBB di akhir 2012. Didukungdengan kebijakan Mabes untuk menerapkan Community policing di Timor-Leste denganmodel Vissiblity, Involvement dan Professionalism (VIP) serta kebijakan untukmenempatkan petugas CP di sekolah dan di desa, pembentukan Keamanan Sukarela Desa,Dewan Pemolisian Komunitas dan Dewan Keamanan Munisipiu/Kabupaten sebagaiwujud desentralisasi kewenangan dan tanggungjawab masyarakat dengan polisi ataspermasalahan yang terjadi sehingga keduanya secara proaktif untuk mengidentifikasi,mencegah dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi demi tercipta keamanan danketertiban bagi masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakat dapat diperbaiki.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatankualitatif yaitu melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Penulis telahmewawancara 24 orang informan yakni beberapa kepala sekolah, beberapa siswa,perwakilan veteran, Ketua Pemuda, Perwakilan Perempuan, Perwakilan Ketua Adat,Penyelesai Masalah, Camat, LSM, petugas OPS, OPE, Kapolsek, Kepala subseksiCommunity policing Polres Dili, Wakalpolres, Wadir dan Direktur Community policingtingkat Nasional.Dari temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa walaupun communitypolicing sedang berlangsung namun masyarakat belum merasa aman dan tentram karenamasih ada permasalahan-permasalah seperti kekerasan dalam rumah tangga,persengketaan tanah, dan kejahatan lainnya yang terjadi di wilayah itu. Berdasarkan hasiltemuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa perlu menambah anggota yang ditugaskandi wilayah itu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan memperbanyak rasioanggota sehingga dapat mengimbangi dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah itukarena sekarang rasionya 1:1.176 dan 1:1.351 pada aktivitas di siang hari. Pemberdayaanmasyarakat grass root level belum maksimal untuk menciptakan kondisi aman dantenteram bagi lingkungan, desa dan kecamatan. Anggaran dan sarana pendukung tugasdan fungsi Community policing di wilayah itu masih minim karena CP belum memilikimata anggaran tetap tersendiri, kurangnya sarana transportasi sepeda motor, fasilitasperumahan bagi anggota OPS serta sarana komunikasi dalam menunjang tugas dilapangan

---

ABSTRACTThe Community policing was introduced in Cristo Rei Sub Station on September2008 by United Nations Police as a first Model implementation community policing inTimor-Leste. By the time the security control was under the United Nations responsibilityuntil December 2012. But after Decree Law No. 9/2009 inter into the force which providePNTL space for promote community policing approach in its task and function whichsupported by organization structure from head quarter till police post in villages.The Implementation of community policing in Cristo Rei Sub Station effective on2013 after the handover police authority from United Nations Police to Polisia NasionalTimor Leste (PNTL) in the end of December 2012. Supported by head quarter policies toapply Community policing model Visibility, Involvement and Professionalism (VIP) aswell policy to assign School Liason Officer (SLO), Community policing Officer (CPO) toeach villages, the establishment of Suco Volunteer Security (SVS), the establishmentCommunity Policing Council (CPC) and Municipality Security Council (MSC) as part ofdecentralization of authority and responsibility of community and police on problem occurin their area so both proactively to identifies, prevent and find solution to the problemoccur which can be create security and order for those communities so quality of life canbe improve.The research method used in this Academic paper is used qualitative approachthrough interview, observation and document study. The writer have interviewed 24 keysources such: few school master, some students, representatives of : Veteran, Youth,Female, Traditional head, Problem solver, Head of sub district, NGO, Communitypolicing officer, School liaison officer, Sub station Commander, Head of communitypolicing in district level, Deputy district commander, Deputy and Director of Communitypolicing in the PNTL head quarter level.Research finding on the ground that even though the implementation of communitypolicing ongoing but community felt slightly unsafe and tranquillity yet because therewere problems still exist such domestic violence, land dispute and other crimes occur inthe that area. Based on the research on the ground can draw a conclusion that there isneed to increase police members in the area weather in quantity or quality. Throughincrease of police members can be balance the sum total of citizen in that area becausecurrently the ratio is 1:1.176 and 1:1.351 in the daytime. There was lack of grass root levelof community policing empowerment to create peace and tranquillity in its neighbour,villages and sub district level. Budget and police task and function supported equipmentwere lacking because community policing have no its own constant budget, lack oftransport like motorbike, house facilities for community police officers as wellcommunication equipment which can support police work on the ground."

"Perubahan ketatanegaraan dan pemerintahan suatu negara berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan fungsi fungsi lembaga didalam kenegaraan, termasuk fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara. Strategi pemolisian dalam mengatasi kejahatan yang selama ini digunakan juga mengalami pergeseran, dari reactive policing menuju kepada gaya Community Policing. Reactive Policing dianggap memiliki kelemahan, karena selain tidak dapat menyelesaikan akar masalah juga menimbulkan trauma terhadap masyarakat yang berakibat pada renggangnya hubungan polisi dengan masyarakat.Community Policing (memiliki 3 komponen penting, yaitu community partnerships, organizational transformation dan problem solving) dianggap revolusioner karena menawarkan resolusi-resolusi baru bagi masalah-masalah sosial yang telah lama ada. Elemen-elemen yang dapat mengangkat community policing juga telah ada sejak lama. Community Policing juga merupakan sebuah gejala yang mendunia dan berkembang secara konstan.(Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat) BKPM merupakan salah satu implementasi praktik Community Policing. Mengingat karena keberadaannya yang berada tepat di tengah masyarakat dan terutama bahwa sebagian besar kegiatan BKPM berorientasi pada upaya-upaya untuk mendekatkan masyarakat dengan polisi, serta bekerja sama dengan masyarakat dalam pengendalian sosial.BKPM suatu bentuk adaptasi dari praktik pemolisian di Jepang yang dikenal dengan Koban. Pos polisi kecil yang terdiri dari 10 ? 15 anggota polisi, yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi pemolisian dan keberadaannya berada ditengah-tengah masyarakat. Tugas dan fungsi utama yang dijalankan oleh BKPM antara lain adalah menerima dan menerbitkan surat keterangan bila terjadi kehilangan, menerima laporan jika terjadi kejahatan dan bila memungkinkan menyelesaikan laporan tersebut, serta emergency services.Pemecahan masalah adalah upaya polisi dan masyarakat untuk menangani kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan situasi atau kondisi negatif yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dalam masyarakat. Dan untuk komponen ini (Problem Solving) penerapan Problem-Oriented Policing (POP) bisa menjadi pilihan terbaik. karena Problem-Oriented Policing (POP) mempunyai kerangka yang dapat membantu polisi untuk dapat berfikir dan bertindak secara terstruktur dan sistematis, secara proaktif mengembangkan solusi untuk kondisi yang mendasari langsung dan berkontribusi terhadap masalah keselamatan publik, serta didorong untuk berpikir inovatif.

---

Changes in the state administration and the government of a country significantly influence the operation of functions within the institutions of state, including the police function as one of the functions of state government. Policing strategies in addressing the crimes that have been used are also experiencing a shift from reactive policing to the Community Policing style to style. Reactive Policing considered to have weaknesses, because in addition can not solve the root problem also cause trauma to the community which resulted in Loosening of police relations with the community.Community Policing (has three essential components : Community Partnerships, Organizational Transformation and Problem Solving) is considered revolutionary because it offers new resolutions for the social problems that have long existed. Elements that can lift the community policing has also been around a long time. Community Policing is also a global phenomenon and is constantly evolving.BKPM (Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat/Center for Police and Community Partnership) is one of the practical implementation of Community Policing. Considering because its existence is right in the middle of society, and especially that most of the activities BKPM oriented efforts to bring the community to the police, as well as working with the community in social control.BKPM an adaptation of policing practices in Japan, known as Koban. Small police posts are composed of 10-15 members of the police, which runs some of the tasks and functions of policing and its presence in the midst of society. The main duties and functions undertaken by BKPM, among others, is to accept and issue certificates in the event of loss, received a report when there is a crime and if possible finish to the report, as well as emergency services.Problem Solving is a police and community efforts to address the conditions that lead to crime and the situation or condition that can negatively affect the quality of life in society. And for this component (Problem Solving) the application of Problem-Oriented Policing (POP) could be the best option. because Problem-Oriented Policing (POP) has a framework that can help the police to be able to think and act in a structured and systematic, proactively develop solutions for direct and underlying conditions contributing to a public safety issue, and are encouraged to think innovatively."

"ABSTRAKProblem oriented policing akan menjadi cara yang tepat dalam mencegah kejahatan. Namun hal ini mensyaratkan latar belakang dari anggota Bhabinkamtibmas, baik pendidikan umum dan pendidikan Polri, termasuk juga anggaran dan juga metode penyelesaian masalah.Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan, Community Policing, Problem-Oriented Policing POP dan dibingkai dalam kerangka teori kemitraan, teori pencegahan kejahatan situasional dan pencegahan kejahatan berbasis komunitas.Pengumpulam data dilakukan dengan wawancara kepada Wadir Binmas Polda Metro Jaya, Kasie Bin Polmas Polda Metro Jaya, Kanit Binmas Polsek Sawah Besar, anggota Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat di wilayah Polsek Sawah Besar. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan prinsip-prinsip analisa data kualitatif yang meliputi memilah data, mendeskripsikan temuan data, melakukan interpretasi data, mengkaitkan interpretasi dengan kerangka teori, dan menjelaskan temuan berdasarkan kerangka teori yang dibangun.Analisa terhadap data menunjukkan bahwa terdapat terbatasnya sumber daya manusia Bhabinkamtibmas dari program satu polisi Bhabinkamtibmas satu kelurahan dan kompetensinya ditinjau dari aspek kemampuan/skill,pengetahuan/knowledge dan sikap/attitude.IdealnyaBhabinkamtibmas adalah security analyst yang memiliki kemampuan problem solver dan crime analyst dalam rangka melakukan security assessment.Problem solving sampai saat ini juga masih diterjemahkan sebatas sebagai penyelesaian melalui adat kebiasaan dan alternative dispute resolution ADR , sehingga tidak menyentuh pada memecahkan akar masalah terjadinya kejahatan. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakatmasih tidakterstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam sistem pencegahan kejahatan melalui community policing berbasis problem oriented policingadalah salah satu prinsip utama keberhasilan. Keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan harus sampai pada tahap pengambilan keputusan

---

ABSTRACTProblem oriented policing would be the proper way in preventing crime. Requires a background of Bhabinkamtibmas members, both general education and police education, including the budget and also problem solving method. The concept of Crime Prevention Strategy, Community Policing, Problem Oriented Policing POP and is framed within the framework of the partnership theory, theory of situational crime prevention and community based crime prevention. The data collection is done by interviewing Community Development Vice Director of Polda Metro Jaya, Head of Polda Metro Jaya Community Policing Development, Police Chief Unit Community Development Sawah Besar, Bhabinkamtibmas members, and community leaders in the area of police Sawah Besar. The data collected is then analyzed with the principles of qualitative data analysis that includes data sorting, describing the findings of the data, perform data interpretation, interpretation linking the theoretical framework, and explain the findings based on the theoretical framework built. Analysis of the data showed that there are limited human resources Bhabinkamtibmas of a police program Bhabinkamtibmas of the villages and competence in terms of aspects of ability skill, knowledge knowledge and attitude attitude. Ideally Bhabinkamtibmas is a security analyst who has the ability to problem solver and a crime analyst in order to perform a security assessment. Problem solving until today still translates limited as customs and settlement through alternative dispute resolution ADR , so it does not touch the root of the problem solving crime. Cooperation with local governments and communities are still not structured, systematic and sustainable. Community participation in the system of crime prevention through community policing based on problem oriented policing is one of the main principles of success. The direct involvement of the community in crime prevention activities must come to the decision making stage."

"ABSTRAKPergeseran nilai yang terjadi menyebabkan paradigma masyarakat cenderungkepada hal-hal yang disandarkan pada pemaksaan ideologi, kepentingan politik,bahkan untuk mencari keuntungan ekonomis terhadap situasi yang terjadi. Hal itusemakin meneguhkan alasan bahwa faktor penyebab radikalisme dilatarbelakangioleh multi faktor sehinga dalam melihat perkembangan paham radikal harus bisamenggunakan pisau analisis yang multidisiplin. Penelitian ini dilakukan untukmengkaji model pemolisian masyarakat yang relevan untuk mencegahperkembangan paham radikal pro kekerasan di wilayah polres Bogor. Pemilihanisu pencegahan paham radikal diambil berdasarkan pertimbangan dampak bahayalaten paham radikal yang bisa menimbulkan kekacauan dan menganggu kamtibmasditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif dan pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasipenelitian di Polres Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama tingkatkesiapan polres bogor dalam melakukan pemolisian masyarakat masih banyakmengalami kendala dibeberapa aspek diantaranya; Kesiapan Sumber Daya ManusiaBhabinkamtibmas Polres Bogor Jumlah. Anggaran Bhabinkamtibmas untukMencegah Paham Radikal dibandingkan dengan pola tugas dan beratnya bebankerja dalam menangkal berkembangnya paham radikal, dukungan anggarantersebut masih belum sepenuhnya memadai.Minimnya sarana dan prasaranaBhabinkamtibmas Polres Bogor. Kedua, Strategi optimalisasi pemolisianmasyarakat Polres Bogor dalam mencegah paham radikal, yaitu denganmelaksanakan kegiatan penanganan melalui sambang dengan Tomas, Toda danTokoh masyarakat dengan mengedepankan fungsi Babinkamtibmas.

---

ABSTRACTThe shift of values that occur cause the paradigm of society tend to the things thatare based on the imposition of ideology, political interests, and even to seekeconomic benefits to the situation. It further reinforces the reason that the factorsbehind the cause of radicalism multi factor so that in view of the development ofradical understanding should be able to use a multidisciplinary analysis blade. Thisstudy was conducted to examine the relevant community policing model to preventthe proliferation of radical pro violence in the Bogor district. The selection ofradical prevention issues is based on consideration of the impact of latent dangerof radical understanding that can cause chaos and disrupt the community 39 skamtibmas. This research uses descriptive qualitative approach and resourceelection with purposive sampling technique. Location of research in Polres Bogor.The results showed that the first level of preparedness of bogor polres in conductingcommunity policing still faced many obstacles in several aspects such as Readinessof Human Resources Bhabinkamtibmas Polres Bogor Amount. BhabinkamtibmasBudget to Prevent Radical Understanding compared to the pattern of tasks and theheavy workload in preventing the development of radical understanding, budgetsupport is still not fully adequate. Minimize facilities and infrastructureBhabinkamtibmas Polres Bogor. Secondly, the strategy of optimizing the policingof the Bogor Police in preventing radical understanding, namely by carrying outthe handling activities through sambang with Tomas, Toda and community leadersby promoting Babinkamtibmas function."

"Penelitian ini berusaha untuk menganalisis peran baru Patroli Kemitraan (PATRA) di masa pandemi Covid-19 dengan menelusuri berbagai kendala internal dan eksternal yang dihadapi dengan mengangkat studi kasus praktik kegiatan PATRA Batalyon B Pelopor dalam percepatan penanganan Covid-19 Ops Aman Nusa II–2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitik melalui studi kasus dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah keteraturan sosial untuk membingkai peran Polri dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PATRA Batalyon B Pelopor telah berhasil dalam menerapkan community policing dan urban policing melalui kegiatan patroli rutin bermobilitas tinggi serta program Kampung Tangguh di wilayah rayonisasi Jakarta Timur dan Depok. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi terhadap pengembangan unit PATRA, yakni dengan menambahkan unit tersebut ke dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) agar memiliki eksistensi organisasi yang lebih signifikan dalam Polri, serta kerja sama yang lebih intensif dengan Dinas Kesehatan melalui pelatihan khusus untuk memberdayakan petugas unit PATRA dengan pengetahuan medis serta pertolongan pertama mendasar untuk melayani masyarakat setempat secara lebih responsif terlepas dalam situasi pandemi atau tidak.

---

This research seeks to analyze the new role of the Partnership Patrol (PATRA) during the Covid-19 pandemic by exploring various internal and external obstacles encountered through the case study of the practice of PATRA Battalion B activities in accelerating the handling of Covid-19 Ops Aman Nusa II–2020. The type of research used is descriptive analytic qualitative research method through case studies with data obtained through interviews, observation, and literature studies. The theory used is social order to frame the role of the Police in creating a conducive community security and order. The results showed that PATRA Battalion B Pelopor had succeeded in implementing community policing and urban policing through routine high-mobility patrols and the Kampung Tangguh program in the areas of East Jakarta and Depok. This research also provides recommendations for the development of the PATRA unit, namely by adding this unit to the Organizational Structure and Work Procedure (SOTK) so that it has a more significant organizational existence within the National Police, as well as more intensive cooperation with the Health Service through special training to empower PATRA unit officers with basic medical knowledge and first aid to serve the local community more responsively regardless of a pandemic situation or not."

"Tesis ini bermaksud menganalisis kegiatan patrol dan pamolisian masyarakat melalui patroli untuk mencegah kejahatan di Polsek:ta Jatiuwung. Penelitian ini menggunakan pandekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sadangkan pangumpulan data dilakakan melalui wawancara mendalam, pangama:tan, pangamatan terlibat, dan studi dokmnen.Hasil paniltian menunjukkan manajemen kegiatan patroli kurang berjalan dengan baik, baik itu dikuatkan oleh kuraog optitualnya perencanaan, pangorflllnisasian, palaksanaao, dan pangawasan penyelengaraan patroli. Kemudian kegiatan patroli menunjukkan tidak dapat mencegah kejaha:tan, karena tidak ada korelasi antara panurunan angka kejahatan dan difercnsiasi kegiatan palroli, sedangkan yang menjadi kendala adalah faktor manusia serta sarana dan prasarana patroli. Selain itu pamolisan masyarakat melalui patroli kumng optimal, dalam baJ ini kumngoya komtatikasi antara masyarakat dan patugas patroli.Atas basil panelitian ini, penulis merekomendasikan agar Polsekta Jatiuwung melal!sanakan patroli jalan kaki dan patroli bersepeda, palalihan hagi para patugas patroli, parubalum cata pandakatan Iugar patroli serta parllaikan mekanisme pangendalian palaksanaan patroli

---

This thesis is aimed at analyzing patrol activities as part of community policing strategy in preventing crime conducted by Jatiuwung Sector Police Command. This thesis used qualitative approach and study case as research design, while data ore colected through in depth interview, observation, participative observation and study

of document.

This research found that patrol activities was not managed well. Such finding was indicated by unoptimized execution of all management functions: plauning, organizing, actuating and controlling. Another finding is that patrol activities were unable to prevent crime, as there is no strong corelation between the decreasing nunlber of crimes and differenziation of patrol activities. This researeh also reveals that community policing through patrol activities is not optimal particularly generated by the low level of communication between patrol officers and the community.

Based on those findings, the author would like to suggest Jatiuwung Sector Police Command: to conduct foot patrol as well as bike patrol, to inccrease patrol officers' capacity hy conducting such training, to change the approach and perception on patrol activities, and to improve the control mechanism of patrol activities."

"Implementasi Pemolisian Komunitas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri dinilai belum optimal. Peneliti mengidentifikasi sejumlah faktor psikologis yang diduga berpengaruh terhadap unjuk kerja Petugas Pemolisian Komunitas antara lain budaya senjang kekuasaan, komitmen afektif, kepemimpinan melayani, dan rasa percaya petugas kepada pemimpin. Penelitian ini melibatkan 352 orang partisipan petugas Pemolisian Komunitas di wilayah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Polda Metro Jaya.Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan pendekatan Structural Equation Modeling SEM menunjukkan bahwa budaya organisasi senjang kekuasaan dapat melemahkan pengaruh faktor kepemimpinan melayani terhadap unjuk kerja yang dimediasi oleh rasa percaya, sedangkan tidak berdampak pada pengaruh faktor komitmen afektif petugas terhadap unjuk kerja.

---

The implementation of Community Policing by the Indonesian National Police INP Polri is currently considered not optimal. Several psychological factors are hypothesized to have influence on the performance of Community Policing Officers, namely power distance, affective commitment, servant leadership, and trust of the officers towards their leader. This research involves 352 participants from Community Policing Officers in the jurisdiction of Polda Metro Jaya Jakarta Metropolitan Police.The result of this study shows that power distance weakens the variable of servant leadership towards performance mediated by trust. However, it has no effect on influencing officers rsquo affective commitment towards their performance."