Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menemukan solusi kejahatan dunia maya yang terus meningkat merupakan tantangan yang menantang dihadapi karena pengobatan saja tidak cukup untuk menguranginya. Jumlah kasus Kejahatan dunia maya yang belum terselesaikan di Indonesia menunjukkan bahwa dibutuhkanstrategi yang melampaui penegakan hukum untuk menghadapinya. KeMenanggapi kejahatan dunia maya ini polisi perlu mengubah pendekatan kepolisian mereka dengan berkolaborasi dengan masyarakat untuk berperan dalam menghadapi dan mencegah kejahatan dunia maya melalui prinsip-prinsip pemolisian masyarakat. Beberapa penelitian menjelaskanbahwa pemolisian masyarakat memiliki kemungkinan untuk diterapkan di lingkungan virtual sebagai cara untuk mencegah kejahatan dunia maya dengan melibatkan masyarakat secara online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpolisian masyarakat virtual yang dilakukan di Indonesia belum dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip kepolisian masyarakat.Finding solutions to cybercrimes that continues to increase is a challenging challenge faced because treatment alone is not enough to reduce it. Number of cases Indonesia's unresolved cybercrimes show that there is a need strategies that go beyond law enforcement to deal with them. To In response to this cybercrime the police need to change their policing approach by collaborate with communities to play a role in confronting and preventing cybercrime through the principles of community policing. Several studies explain that community policing has the possibility to be applied in the environment virtual world as a way to prevent cybercrime by involving the community by online. The results of this study indicate that the virtual community policingcarried out in Indonesia has not been carried out thoroughly in accordance with the principles of community police."

"ABSTRAKTugas karya akhir ini membahas kasus pencurian dengan pemberatan yang mendominasi di kota Padang Panjang selama tahun 2010-2016. Hal ini menggambarkan bahwa usaha pencegahan untuk kasus pencurian dengan pemberatan di kota Padang Panjang masih belum efektif untuk menekan angka kasus tersebut. Dengan memanfaatkan pola-pola pencurian dengan pemberatan yang ada, maka dapat dianalisa dan disimpulkan sebuah solusi untuk menekan dan mencegah angka pencurian dengan pemberatan tersebut. Usaha pencegahan yang akan dilakukan adalah dengan memanfaatkan partisipasi dari masyarakat dengan menggunakan konsep community policing yang di Indonesia kemudian diadopsi sebagai Pemolisian Masyarakat Polmas . Secara umum fungsi Polmas sudah berjalan dengan baik di lingkup Polres Padang Panjang terutama untuk bidang Bhabinkamtibmas, namun masih diperlukan beberapa peningkatan program kerja terutama untuk pencegahan pencurian dengan pemberatan di malam hari.

---

ABSTRACTThis paper discusses the burglary cases as dominate crimes that occured in Padang Panjang during 2010 2016. This illustrates that prevention efforts for burglary cases in Padang Panjang are still not effective to reduce the case number. By utilizing the pattern of burglary, it can be analyzed and summed up a solution to suppress and prevent it. Prevention that will be done is to take advantage of the participation of the community by using the concept of community policing in Indonesia and then adopted as Pemolisian Masyarakat Polmas . In general, Polmas function has been running well in the scope of Polres Padang Panjang especially for Bhabinkamtibmas, but still needed some improvement work programs, especially for the prevention of burglary at night.Key words Bhabinkamtibmas, burglary, community policing, crime prevention"

"Selama masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk upaya penanganan penyebaran virus Covid-19. Kebijakan untuk menangani virus Covid-19 yaitu adanya protokol kesehatan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, di mana protokol kesehatan tersebut berdampak pada implementasi pemolisian komunitas di perumahan Kota Bekasi yang menghambat kohesi sosial, kontrol sosial informal dan partisipasi sosial, sehingga anggota komunitas mengalami hambatan untuk melakukan kegiatan – kegiatan sosial. Kemudian, terdapat potensi terjadinya kejahatan di perumahan Kota Bekasi karena adanya protokol kesehatan seperti bekerja di rumah atau membatasi mobilitas, penggunaan masker saat di luar rumah, menjaga jarak minimal dua meter dan menjauhi kerumunan memicu munculnya faktor kriminogenik. Adanya hambatan tersebut dapat diatasi dengan pemantauan daring agar pemolisian komunitas dapat berjalan selama masa pandemi Covid-19.

---

During the Covid-19 pandemic, the Indonesian Government released the policy to handle the spread of Covid-19 virus. The policy was the health protocol. Based on the analysis that has been done, the health protocol has impacts to the implementation of community policing in the Bekasi City Housing that hampered the social cohesion, informal social control, and the community participation. Thereby, the community members had obstacles to do the social activity. Then, there is a potential for the crime to occur in the Bekasi City Housing because of the health protocol policies such as working from home or limiting the mobility, using masks when we outside, keeping the minimum distance for 2 meters long, and staying away from crowds that triggers the emergence of criminogenic factors. These obstacles can be overcome by online monitoring so that community policing can run during the Covid-19 pandemic."

"Tesis ini tentang sistem pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Samapta Poltabes Yogyakarta dan warga komuniti lainnya di kawasan Malioboro. Perhatian utama tesis ini adalah mengenai corak kegiatan pengamanan dengan pendekatan pemolisian komuniti, terhadap komuniti-komuniti yang melakukan sistem pengamanan secara swakarsa di kawasan Malioboro. Dalam kajian ini menekankan kepada tindakan pengamanan dan penerapan konsep pemolisian, bertujuan adanya kemitraan, pemberdayaan, dan peran serta warga komuniti untuk membantu Polri melaksanakan fungsi kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamanan terlibat dan wawancara dengan pedoman.Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pengamanan belum menunjukan adanya suatu keterpaduan dalam satu sistem, antara pengamanan formal oleh polisi maupun pengamanan swakarsa oleh warga komuniti. Petugas Sat Samapta mengalami kesulitan dalam menerapkan gaya pemolisian untuk mendekatkan diri dengan warganya, sehingga tujuan pemolisian belum mendapat respon warga. Beberapa faktor yang mempengaruhi gaya pemolisian petugas dilapangan adalah faktor konsep pemolisian komuniti (community policing) yang diterapkan, kebijaksanaan pimpinan kesatuan, sumber daya personal, budaya polisi, dan budaya warga komuniti setempat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pengamanan dalam satu sistem karena masing-masing pelaksana pengamanan belum memahami peran masing-masing dalam melaksanakan fungsi kepolisian.Fungsi kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tidak hanya diemban oleh Polri semata, tetapi Polri dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa sebagai mana diamanatkan dalam pasal 3 UU Polri. Satuan Samapta Poltabes Yogyakarta adalah salah satu kesatuan yang berperan melakukan fungsi tersebut di kawasan Malioboro Yogyakarta.Kawasan Malioboro adalah salah satu tujuan wisata dan perdagangan yang paling ramai dikunjungi para wisatawan dalam dan luar negeri. Sehinggga citra baik dan buruknya Yogyakarta dilihat dari aman dan nyamannya para wisatawan tersebut. Warga Paguyuban Pedagang Kakilima (PKL), Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM), dan Paguyuban Petugas Parkir, adalah komunitikomuniti yang melakukan pengamanan secara swakarsa untuk melindungi diri dan lingkungannya dengan melibatkan warga sendiri, menggunakan Satpam, maupun dengan membayar penjaga malam.Satuan Samapta bertugas mengamankan dan menertibkan kawasan Malioboro melalui kegiatan patroli, penjagaan, pengaturan, pengawalan dan pengendalian massa di beberapa sasaran yaitu pengamanan terhadap individu, komuniti maupun lembaga negara yang ada di kawasan Malioboro. Bersamaan dengan itu juga melaksanakan kegiatan pemolisian terhadap warganya agar dapat bekerjasama dengan polisi untuk bersama-sama merencanakan dan memutuskan cara mengatasi masalah warga oleh mereka sendiri. Kehadiran polisi di tengah-tengah warganya berpengaruh terhadap gaya pemolisian yang diterapkan dan keberhasilan pemolisian terhadap warga komuniti setempat.Kegiatan community policing yang dilakukan oleh personal Sat Samapta dipengaruhi oleh gaya pemolisian yang masih bersifat reaktif dan formalitas. Faktor yang mempengaruhi gaya pemolisian tersebut adalah konsep community policing yang diterapkan, kebijaksanaan pimpinan, sumber daya personelnya, budaya polisi dan budaya warga setempat. Oleh sebab itu sistem pengamanan di kawasan Malioboro belum terwujud dan sesuai dengan konsep pemolisian komuniti. Pengamanan dan penertiban, berjalan menurut program kegiatan masing-masing instansi, tidak menyertakan warga komuniti sebagai pelaksana pengamanan swakarsa dalam menentuan kebijakan serta mengambil keputusan yang sesuai aspirasi warga sendiri.Daftar Kepustakaan: 42 Buku, dan 9 Dokumen"

"Tujuan dari Tesis ini adalah untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang Optimalisasi Program Kepolisian Bhayangkara FC Sebagai Wujud Pemolisian Masyarakat dalam rangka membina keamanan dan ketertiban Masyarakat. Penerapan kebijakan “Polmas” penting untuk meningkatkan citra Polri dimata masyarakat, khususnya dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat sebagai lembaga penegakkan hukum yang kredibel. Program kebijakan “Polmas” menuntut adanya hubungan saling menguntungkan antara anggota polisi dan anggota masyarakat. Dalam konteks penelitian ini adalah tugas dari kepolisian, untuk menjalankan fungsinya membangun kemitraan (partnership) dengan anggota masyaraat dalam menunjang kinerja Polri pada umumnya, khususnya memberikan pelayanan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri keberhasilan penerapan polmas dalam bidang olahraga dan ekonomi, memahami proses peningkatan Kamtibmas melalui kehadiran Bhayangkara FC, memahami cara kerja pengoptimalan polmas dalam program Kepolisian Bhayangkara FC dalam meningkatkan kesehateraan masyarakat, serta memahami kendala-kendala dalam pengoptimalan program kepolisian Bhayangkara FC untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dimana data dan fakta dikumpulkan berdasarkan temuan di lapangan yang kemudian dideskripsikan. Pada penelitian ini, sumber data ditentukan secara purposive dengan metode pengumpulan data melalui cara observasi pasif, wawancara dengan informan penelitian, dan telaah dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan cara reduksi data(data reduction), sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dan verifikasinya (conclusion and verification). Adapun temuan dari penelitian ini adalah bahwa program polmas telah berhasil dilakukan khususnya dalam bidang olahraga sepakbola dan ekonomi. Jika dilihat dari tinjauan optimalisasi sebuah program organisasi maka dengan melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada yakni meningkatkan kapasitas atau kemampuan SDM dalam konteks ini adalah anggota masyarakat melalui Bhayangkara FC, maka dapat dikatakan bahwa organisasi kepolisian sudah optimal dalam menjalankan polmas. Sedangkan mengenai tugas, anggota klub sepakbola Bhayangkara FC yang juga adalah anggota kepolisian harus melakukan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kamtibmas.

---

The aim of this study is to gain a description about Program Optimalization of Bhayangkara FC as e concrete Community Policing Police Program in enhancing community orders dan security. The optimalization of ‘CP’ is crucial for increasing the image of the police in the eyes of the society members, particularly in giving trustworthy to the society members as an officially credibel apparatus. Program of “CP” requires a mutual relation between police members and society members. In this thesis context, CP is part of Indonesian Police to play its role to build up partnership with the society members to support the performance of the Indonesian Police in general, and to give the society members in orders and regularities, in particular. This study is to trace the successes of CP in the field of sports and economics, to comprehend the processes of orders and regularities toward the existence of Bhayangkara FC, to comprehend the CP optimalization to upgrade the wealth the society members, as well as to comprehend the obstacles of program optimalization of Bhayangkara FC untuk in order to support the the wealth of the society members. This research is conducted by adopting a qualitative-descriptive approach where data and facts were gathered based upon the research findings in the field to be described. In this research, data source are determined purposively using data gathering toward passive observation, interviews with research informants, and document study. Meanwhile, data analyzed by data reduction, data display and conclusion and verification. The research findings in this study are CP programs were successfully run, particularly in sports and economy. From the perspective of organization program optimalization through human resources, it is undoubtedly verifiable that Indonesian Police has optimally succeeded in running the CP program. Whilst in doing the duties, Bhayangkara FC members, being also police members, still have to give services in orders and regularities to the society members."

"Permasalahan pelanggaran hukum yang sering terjadi di sekitar Teluk Bintuni-Papua Barat dipengaruhi oleh berkembangnya perusahaan ekstraktif yang melakukan pengeboran lepas pantai dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam. Adapun pelanggaran hukum sering terjadi di Teluk Bintuni adalah dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap dengan baik oleh industri tersebut, masalah ekonomi dan juga Hak ulayat. Oleh karena itu, tesis ini membahas mengenai metode yang tepat untuk mencegah pelanggaran hukum yang berdampak terhadap industri di Teluk Bintuni. Hasil Penelitian ini adalah metode pencegahan kejahatan yang secara efektif dengan menggunakan metode Human Security dan Community Policing yang dapat meredam tingkat pelanggaran hukum. Penggerak dari metode pencegahan ini adalah kolaborasi antara Masyarakat itu sendiri, Kepolisian dan juga Perusahaan.

---

The problem of law violations that often occurs around Bintuni Bay-West Papua is influenced by the development of extractive companies that carry out offshore drilling in the exploitation of natural resources. The law violations that often occur in Bintuni Bay are due to the large number of workers who are not absorbed by the industry, economic problems and also customary rights. Therefore, this thesis discusses the appropriate method to prevent law violations that have an impact on the industry in Bintuni Bay. The results of this study are an effective crime prevention method using the Human Security and Community Policing that can reduce the level of law violations. The driving force behind this prevention method is the collaboration between the Community itself, the Police and the Company."

"Penelitian mengenai adanya hubungan antara budaya malu dengan keberhasilan penerapan sistem kooban pada kepolisian Jepang, telah dilakukan sejak bulan Maret 2004. Tujuannya adalah untuk menganalisa, bagaimana budaya malu yang kuat dalam masyarakat Jepang menahan mereka dari bertindak melanggar hukum, dan membantu pihak kepolisian menciptakan suatu keadaan yang aman dan harmonis. Pengumpulan data-data yang mendukung untuk mencapai tujuan penulisan dilakukan melalui metode kepustakaan, dengan jalan menelusuri referensi-referensi yang terkait dengan tema permasalahan. Teori yang dipakai adalah teori Ruth Benedict tentang budaya malu, juga teori-teori dari para peneliti kepolisian Jepang, seperti Katsuei Hirasawa, Walter.L.Ames, dan David Bayley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara budaya malu dan keberhasilan sistem kooban dalam menciptakan keadaan yang aman di Jepang. Dengan adanya budaya malu ini, masing-masing pihak, yaitu polisi dan masyarakat akan merasa malu jika bertindak menyimpang. Budaya malu menjadikan seseorang peka terhadap mata masyarakat, dan sebisa mungkin menghindari dari mendapat sanksi sosial dari masyarakatnya tersebut."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pencegahan kejahatan melalui pendekatan komunitas di daerah pemukiman RT 003, 004, dan 005, RW 001, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur dalam mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor. Daerah pemukiman tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena frekuensi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang cukup tinggi, dan daerah tersebut memiliki wilayah akses yang terbuka. Tujuan penelitian ini untuk memberikan saran tentang upaya pencegahan kejahatan berbasis komunitas dalam permukiman yang dapat mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor di daerah permukiman Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur. Hal tersebut untuk meningkatkan partisipasi warga komunitas. Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara tidak terstruktur, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol sosial informal masih belum berjalan dalam warga komunitas dikarenakan minimnya aksi kolektif. Kemudian, aspek penjagaan yang efektif serta kurangnya informasi terkait fungsi dan keberadaan pemolisian komunitas juga berdampak pada penjagaan di lingkungan yang belum maksimal. Penelitian ini menyarankan bahwa warga komunitas yang berperan sebagai wadah kolaborasi dalam pemolisian komunitas masih memerlukan bimbingan dan kerjasama dengan pihak polisi agar dapat menghasilkan pemolisian komunitas yang berjalan optimal.

---

ABSTRACTThis study discusses crime prevention through community approaches in RT 003, 004 and 005, RW 001, residential areas of Duren Jaya, East Bekasi in anticipation of motorcycle theft. The residential area was chosen as the research location due to the high frequency of the occurrence of motorcycle theft, and open access of the area. The purpose of this study is to provide advice on community-based crime prevention efforts in settlements that can anticipate motorcycle theft in residential areas of Duren Jaya, East Bekasi. This is mean to increase community participation. Using qualitative methods through unstructured interviews, the findings of this study indicate that informal social control is still not running within the community due to the lack of collective action. Then, aspects of effective safeguards and lack of information regarding the function and existence of community policing also have an impact on safeguards in an environment that is not yet optimal. This study suggests that community members who act as collaborative institutions in community policing still in need of guidance and collaboration with the police to conduce optimal community policing."

"Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) Manggarai tampil sebagai pelopor era baru dalam pemolisian masyarakat. BKPM inovatif ini menggunakan pendekatan bangunan hijau, mengutamakan ventilasi alami dan mengurangi jejak karbon. Dengan mengurangi kebutuhan sistem HVAC, penggunaan energi bangungan turun sebesar 55% dan dapat menjadi proyek percontohan untuk gedung publik yang hijau. BKPM menawarkan suasana yang ramah dengan ruang publik terbuka yang dirancang untuk mendorong hubungan yang kuat antara masyarakat dan kepolisian. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan skala pejalan kaki di lantai dasar dengan plaza yang menghadap ke skala kota, menciptakan ruang yang inspiratif namun nyaman bagi publik. Dengan bekerja secara kolaboratif dan transparan, BKPM bertujuan untuk membangun kepercayaan dan memberdayakan masyarakat untuk menciptakan Manggarai yang lebih aman dan dinamis.

---

The Manggarai Police Community Partnership Bureau (PCPB) stands as a beacon of a new era in community policing.  This innovative Bureau utilizes a green building approach, prioritizing natural ventilation and reducing its carbon footprint. By reducing the need for mechanical HVAC system, the energy usage is down by 55% and can be a pilot building system for public buildings. Furthermore, the PCPB utilize a solar panel system and passive cooling system. PCPB embraces a welcoming atmosphere with open public spaces designed to foster strong connection between the community and the police by connecting the ground pedestrian scale with the plaza viewing the city scale, making an inspiring yet comfortable space for the public By working collaboratively and transparently, PCPB aims to build trust and empower the community to create a safer, more vibrant Manggarai."

"Kebutuhan anggota masyarakat akan keamanan dan ketertiban pada saat ini sangat meningkat dimana tingkat kejahatan juga meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Desa Cicau, salah satu desa yang terletak di Cikarang Pusat mengatasi masalah kebutuhan akan keamanan dan ketertiban warganya dengan cara membentuk "Polisi Desa". Program "Polisi Desa" merupakan salah satu program yang saling menguntungkan bagi anggota masyarakat dan pihak kepolisian, yang juga merupakan bagian dari program pemolisian masyarakat (Polmas). Polmas dimaksud adalah Polisi Desa, Dimana Polisi Desa Cicau Raya didirikan atas inisiasi Tiga Pilar yakni Bhabinkhamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa Cicau. Dimana keberadaan dari Polisi Desa ini sangat membantu Polisi dalam mejaga agar wilayahnya kondusif.Tesis ini antara lain menganalisis sejauh mana peranan desa serta keterlibatan polisi dalam menjaga keamanan di kawasan industri cikarang khususnya desa Cicau, kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dan juga menganalisis proses rekrutmen "Polisi Desa" yang sudah berjalan apakah memberikan dampak positif ataukah negatif terhadap situasi keamanan dan ketertiban di desa Cicau kabupaten Bekasi. Kebijakan merekrut anggota Polisi Desa merupakan bentuk dari implementasi pemolisian masyarakat yang bertujuan untuk menjaga Kamtibmas. Rekrutmen Polisi Desa Cicau dalam Tesis ini adalah rekrutmen dari sumber Internal yakni masyarakat desa Cicau itu sendiri yang belum mempunyai pekerjaan. Mereka diberikan pelatihan dan diajarkan mengenai menjaga ketertiban masyarakat membantu tugas dari kepolisian. Jika dikaitkan dengan dampak rekrutmen yang dilakukan maka rekrutmen Polisi Desa ini selain untuk membantu tugas-tugas dari tiga pilar, juga akan berdampak pada memberikan lapangan pekerjaan kepada anggota Polisi Desa itu sendiri.

---

The needs of society members of security and regularity are rapidly increasing at this time as the crime rates are going faster which is in line with the accumulation of populations in a particular area. Cicau village, one of the villages located right in the heart of Central Cikarang, solves the problem of the security and regularity needs by initiating a mutual program of "Village Police" of both the society members and police of the Republic of Indonesia, being part of the program of Community Policing (Polmas). The intended community policing is "Village Police". This "Village Police" was initiated by the three pillars of official security and regularity apparatuses of Bhabinkamtibmas from the Police of the Republic of Indonesia, Babinsa from the Indonesian Army (TNI), and the village head of Cicau. The existence of the "Village Police" is very fruitful in that its members help to keep an eye on the area to become conducive.This thesis, among other things, analyzes how extensively the role of the village and the involvement of Police to keep the security in the industrial area of Cikarang, particularly Cicau village, Central Cikarang Sub-region, Bekasi, and also analyzes the administered recruitment process of "Village Police" vis-a-vis it yields positive or negative impacts for the security and regularity atmosphere inside the Cicau village, Bekasi Sub-region. The policy to recruit "Village Police" members is a kind of the implementation of community policing that is addressed to guard the security within the society. The recruitment of Police in this thesis is a recruitment from the internal source of Cicau village society members who are unemployed. They are trained and taught how to guard the security of the society while helping to complete the job of the police. In terms of the impact of the recruitment, the recruitment of the "Village Police", besides helping the three pillars of Bhabinkamtibmas, Babinsa, and village Head, the "Village Police", is also assisting to employ the "Village Police" members. The trained "Village Police" will be distributed to be the security guards of companies or factories within the areas of Cicau village."