Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This work is for practitioners who deal with private international law, including contracts made or performed in other jurisdictions or with foreign parties, property situated overseas, disputes relating to torts committed abroad or committed by foreign parties."

"Summary:The area of conflict of laws in China has undergone fundamental development in the past three decades and the most recent changes in the 2010s, regarding both jurisdiction and choice of law rules, mark the establishment of a modern Chinese conflicts system"

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan support system keluarga pada klien anak berstatus pembebasan bersyarat yang menjalani bimbingan pemasyarakatan, untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan pemasyarakatan dan faktor pendukung serta penghambat dalam proses bimbingan pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Jakarta Selatan. Penelitian ini sangat penting dan menarik untuk dilakukan karena secara khusus menjelaskan peran keluarga sebagai support system dalam bimbingan pemasyarakatan dan pemenuhan HAM generasi kedua, yang hampir tidak ditemukan dalam penelitian lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur, dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran keluarga sebagai support system belum menunjukkan hasil yang optimal, karena adanya ketidakkonsistenan keluarga dalam mendukung klien anak. Bimbingan yang didapat berupa bimbingan kepribadian terutama keagamaan dan bimbingan kemandirian kurang diminati oleh klien anak. Selama menjalani bimbingan, klien anak masih mendapatkan tindakan diskriminasi berupa cemoohan, pengucilan dan ancaman dari pihak keluarga korban sehingga mengganggu pada pemenuhan hak anak yang berkaitan dengan HAM generasi kedua terutama hak sosial. Melihat situasi ini perlu ada perhatian dari semua pihak khususnya keluarga dan pembimbing kemasyarakatan dalam menangani situasi ini.

---

ABSTRACT

 

---

This study aimed to describe the role of the family as a support system on clients of parole status who undergo the correctional guidance, to find out how the correctional guidance process and supporting and inhibiting factors in the penal guidance process at the Correctional Center Class I in South Jakarta. This research is very important and interesting to be conducted because it specifically explains the role of the family as a support system in correctional guidance and fulfilment of the second generation human rights, which is hardly found in other research. This study uses a qualitative approach with a descriptive design. Data gathering techniques include literature and documentary search, in-depth interviews and observations. The results showed that the role of the family as a support system had not shown optimal results, due to the inconsistency of the family in supporting child clients. Guidance obtained in the form of personality guidance especially religious and independence guidance is less attractive to child clients. While undergoing guidance, child clients still get discrimination in the form of ridicule, exclusion, and threats from the families of victims so that it disrupts the fulfillment of children's rights relating to second-generation human rights, especially social rights. Finally, this research study suggests that all parties especially the family and community guide in handling this situation.

"

"Pembahasan akan pluralisme hukum di Indonesia tidak akan terlepas dari diskursus mengenai Hukum Antar Tata Hukum Intern (HATAH). Dalam era Indonesia modern, salah satu kasus yang berkaitan dengan HATAH ialah pembahasan mengenai Instruski Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975. Setidaknya ada pembahasan yang berkaitan dengan HATAH. Satu, bercampurnya hukum adat dan hukum negara dalam kapasitas seorang Sultan Hamengkubuwono yang merangkap sebagai Gubernur Provisni Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemimpinKasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dua, substansi dari instruksi tersebut yang menggunakan istilah Warganegara Indonesia Pribumi dan Non-Pribumi, sebuah pembedaan yang erat kaitannya dengan penggolongan penduduk era kolonial. Tulisan ini akan membahas permasalahan pertama yang berujung pada pengkualifikasian apakah instruksi tersebut merupakan sebuah hukum dalam sistem hukum nasional maupun adat. Kemudian, penulis juga menelusuri kaitan dari pendikotomian tersebut dengan konsep penggolongan penduduk zaman Hindia Belanda. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan dalam pencarian data yang hasilnya ditampilkan secara deskriptif. Tulisan ini berkesimpulan bahwa instruksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai sebuah hukum dalam sistem hukum nasional namun ia merupakan bagian dari hukum adat. Selain itu, penggunaan istilah Warganegara Indonesia Pribumi dan Non-Pribumi memiliki kaitan yang erat dengan sejarah penggolongan penduduk masa Hindia Belanda.

---

The discussion of legal pluralism in Indonesia is inseparable from Internal Conflict of Law (HATAH) studies. In modern Indonesia, one of the cases related to HATAH is the discussion on Vice Governor of the Special Region of Yogyakarta Instruction No. K.898/I/A/1975. There are two aspects that correlate with HATAH. First, the Sultan Hamengkubuwono's capacity which embodies national legal system and adat law as the leader of both Yogyakarta Province and Yogyakarta Sultanate. Second, the use of Native and Non-Native Indonesian terms within the Instruction, a distinction related with population group system of the colonial. This thesis will qualify whether the instruction can be constituted as law from national and/or adat legal system perspectives, alongside with elaboration on correlation of such dichotomy with population group system. In analyzing these problems, the author used normative research methods with literature studies for data gathering technique which then presented descriptively. This thesis finds the instruction cannot be considered as a law within national legal system but a law in Yogyakarta Sultanate's adat law. In addition, this paper also reaches the conclusion that the use of the terms Natives and Non-Natives Indonesian is related to the history of population grouping during the Dutch East Indies.

"