Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dominasi kelompok identitas religius di Indonesia, yang diperkuat dengan kekuasaan negara akan meminggirkan wacana yang datang dari kelompok identitas minoritas. Demokrasi harus melindungi iklim keberagaman dan pola hidup yang setara antar-individu, untuk menjaga pertukaran nilai yang dinamis dalam ranah masyarakat. Kekuasaan negara dalam ranah demokrasi, tidak bisa berpegang pada kepentingan sebuah kelompok identitas. Keberagaman, dan nilainilai yang terkandung dalam tiap kelompok identitas merupakan salah satu hal yang bisa dijadikan negara sebagai sumber kekuasaannya. Prioritas negara adalah merekognisi kelompok-kelompok identitas minoritas, dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkannya.

---

Domination of religious identity groups in Indonesia, which got more strength from the power of constitution will repress every discourse that come from minor identity groups. Democracy must protects the diversity and people_s way of life in egalitarian rules, to keep the dynamics of value-exchange in society. The power of the state in a field of democracy, cannot rely on one identity group_s interests. Diversity, and the values of every identity groups are sources of government_s power. A prior responsibility of the state is to recognize minor identity groups, through regulations which is produced by government."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi sistem pertahanan rakyat semesta dalam peraturan perundang-undangan pasca amandemen Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan mengenai keikutseraan warga negara pasca amandemen pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 terdapat dalam Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Peraturan Presiden No.7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, dan Buku Putih Pertahanan Indonesa. Prinsip hak asasi manusia yang terkait dengan keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan terdapat dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat dikatuhui bahwa konsep keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta pasca amandemen hanya berkutat pada tataran wacana yang bersifat umum tidak dapat diwujudkan dalam praktik sehingga prinsip-prinsip hak asasi manusia belum diterapkan secara maksimal.This thesis talk's about the implementation of Indonesia's total people defence system in Laws and regulation after the amandement of Article 30 Undang- Undang Dasar 1945 (The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia). The Regulation about the implementation of Indonesia's total people defence system in Laws and regulation after the amandement of Article 30 Undang-Undang Dasar 1945 (The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) can be found in Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (State Defense Law), Peraturan Presiden No.7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, and Buku Putih Pertahanan Indonesa (Indonesia's Defense White Book). Human rights principles which are related into implementation of Indonesia's total people defence system in Laws and regulation after the amandement of Article 30 Undang-Undang Dasar 1945 (The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) can be found in International Covenant on Civil and Political Rights. This research result The rights of citizen to participate in Indonesia Total People Defense System are generally concept in Indonesia Law and cannot be used for practical purpose, therefore this conditions make human rights principles has not been implemented in a best way."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah faktor lain di luar elektabilitas Jean-Marie Le Pen, yaitu sistem parrainagedanfenomena abstain, turut berpengaruh terhadap keberhasilan Le Pen dalam putaran pertama Pemilihan Presiden Prancis 2002. Pada masa Republik Kelima, President de la Republiqueatau presiden Prancis dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden. Pemilihan presiden di Prancis dilaksanakan berdasarkan konstitusi Prancis pasal 3, pasal 6, pasal 7, dan loi organique 6 Novembre 1962. Prosedur utama dalam proses pencalonan presiden adalah pengumpulan parrainageatau dukunganyang berjumlah 500 parrainages. Pemilihan Presiden Prancis 2002 ditandai dengan banyaknya jumlah calon presiden, yaitu 16 calon, dan tingginya jumlah suara abstain pada putaran pertama. Le Pen,seorang politikus Prancis yang berasal dari partai ekstrem kanan Front National,dikenal dengan kebijakannya yang bersifat antiimigran. Le Pen telah mencalonkan diri sebanyak lima kali dalampemilihan presiden, yaitu pada 1974, 1988, 1995, 2002, dan 2007. Pada Pemilihan Presiden 2002, Le Pen berhasil maju ke putaran kedua meskipun kebijakannya dikenal kontroversial. Untuk melihat apakah sistem parrainagedan fenomena abstain berpengaruh pada keberhasilan LePen, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori ilmu politik. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa sistem parrainagedan kurangnya partisipasi politik warga Prancis, meskipun secara tidak langsung, merupakan faktor pendukung keberhasilan Le Pen dalam putaran pertama Pemilihan Presiden Prancis 2002."

"ABSTRAKPenelitian dalam Tesis ini mengkaji pengisian jabatan Anggota BPK dalam artian luas. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian Anggota BPK ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tesis ini menganalisis 3 permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan anggota BPK, menganalisis dan mengkaji pengisian jabatan lembaga audit di negara-negara anggota ASEANSAI dan terakhir menemukan implikasi putusan MK No. 13/PUU-XII/2013 terhadap pengisian jabatan anggota BPK.Penelitian dalam Tesis ini diklasifikasikan sebagai penelitian dengan tipe decriptive explanatory. Tesis ini menganalisis 9 (sembilan) negara yang merupakan negara anggota ASEANSAI.Setelah melakukan analisis maka dapat disimpulkan bahwa pengisian jabatan anggota BPK dari masa kemasa mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam hal mekanisme dan masa.

---

ABSTRACTThere are three main problems to be analysed in this thesis. That are analysis of the amendement of regulation of the position fulfillment of BPK?s Member, analysis and review of the positions fulfillment of the Auditor General in ASEANSAI?s members, and ultimately analysis of The implication of the Constitutional Court Decision 13/PUU-XII/2013 in Judicial Review of the BPK?s Law Related to Term of Office.This research is classified as the descriptive explanatory, which is collecting and concluding the information about the observed problems. This approach is a qualitative research. As the matter of comparison, this thesis analysed nine countries as the country ASEANSAI member organization.The analysis results conclusion that the charging of office of the BPK over time, has developed very rapidly both in terms of mechanisms and future. After conducting the analysis, it can be concluded that positions fulfillment of BPK?s members from time to time undergoes a rapid development."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya mineraldan batu bara di Indonesia berdasarkan kedaulatan Negara dan Hak MenguasaiNegara Negara sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI1945. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studikepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI1945 memberikan landasan konstitutional terhadap Negara untuk menguasaiseluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia, termasuk sumber daya mineraldan batu bara. Hak Menguasai Negara memberikan kewenangan kepada Negarauntuk melakukan Pengelolaan secara langsung melalui mekanisme izin,pengurusan, pengaturan, pengendalian melalui mekanisme izin, dan pengawasanterhadap kegiatan pertambangan Minerba. Kewenangan tersebut merupakankewenangan konstitutional Pemerintah Pusat dan merupakan bagian darikedaulatan Negara atas sumber daya alam.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate the management of coal and mining sector inIndonesia based on the theory of state sovereignty and the rights of state controlover natural resources as stated in Article 33 (3) of the 1945 Constitution of theRepublic of Indonesia. The author uses juridical-normative research method,which is combined with literature studies. The research shows that Article 33 (3)gives a constitutional basis for the State to control all natural resources inIndonesia, including coal and mining. The rights of state control legitimates theState authority to perform a direct control over natural resources by conductingpermits, management, legislation, control, and surveillance of mining activities.The authority to control natural resources is a constitutional authority that isgiven to the Indonesian central government as a manifestation of Statesovereignty over natural resources."