Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah penelitian. Pesatnya perkembangan dunia perumahsakitan dalam lima tahun terakhir ini khususnya di Jakarta, menyebabkan terciptanya iklim yang makin kompetitif antar rumah sakit. Dengan banyaknya kompetitor maka utilisasi (pemanfaatan) pelayanan kesehatan di RS cenderung semakin menurun dan lebih jauh dampak negatif yang mungkin timbul adalah matinya rumah sakit yang sudah ada akibat kompetisi yang tidak sehat.RSAB "Harapan Kita" sebagai rumah sakit khusus yang dikembangkan menjadi RS rujukan nasional dibidang perinatologi, tidak lepas dari pengaruh adanya persaingan antar RS untuk merebut pangsa pasar. Salah satu pasar yang dilayani adalah perusahaan pelanggan yang sudah terikat kerja sama dan saat ini hanya sebagian yang aktif memanfaatkan jasa RS khususnya rawat inap. Selama periode Juni 94 s.d. Mei 95 tercatat hanya 28 perusahaan dari 46 perusahaan, yang mengirim karyawan/keluarganya untuk menggunakan jasa rawat inap dengan jumlah pasien yang dikirim antara 1 s.d. 133 orang dan sebagian besar mengirim sebanyak kurang dari 20 orang. Sisanya 18 perusahaan tidak pernah sama sekali memanfaatkan jasa tersebut dan disisi lain penggunaan tempat tidur masih tergolong rendah (49,63 %).RUANG LINGKUP. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan layanan rawat inap oleh perusahaan pelanggan yang terikat kerja sama. Lingkup penelitian dibatasi pada faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan pemanfaatan jasa layanan tersebut, yang meliputi faktor kebutuhan, jarak, jumlah fasilitas kesehatan lain, persepsi mutu, persepsi tarif, pengambil keputusan, isi perjanjian dan promosi.METODOLOGI. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik dengan desain "cross sectional" Populasi penelitian adalah perusahaan yang terikat kerja sama dan sampel adalah total populasi. Instrumen pengumpul data yaitu mailing kuesioner dan sebagai responden adalah manajer personalia atau manajer umum atau kepala bagian kesehatan/kesejahteraan.HASIL. Dari 8 variabel bebas yang diteliti, ternyata hanya 3 variabel yang terbukti menunjukkan hubungan bermakna dengan pemanfaatan layanan rawat inap. Sedangkan 5 variabel lainnya yang secara teoritis dan empiris menunjukkan adanya hubungan dengan pemanfaatan rawat inap, pada penelitian ini tidak dapat dibuktikan berhubungan.KESIMPULAN. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor kebutuhan, jarak tempat tinggal ke RS dan promosi berhubungan dengan pemanfaatan rawat inap oleh perusahaan pelanggan yang terikat kerja sama. Sedangkan 5 faktor lainnya yaitu jumlah fasilitas kesehatan lain, persepsi mutu, persepsi tarif, pengambil keputusan dan isi perjanjian kerja sama tidak berhubungan dengan pemanfaatan layanan rawat inap.SARAN. Guna merangkul karyawan perusahaan yang bertempat tinggal jauh dari RS, maka RSAB "Harapan Kita" perlu memikirkan untuk mengembangkan satelit pelayanan kesehatan di luar wilayah Jakarta Barat. Terhadap perusahaan yang mempunyai kebutuhan rendah akan jasa rawat inap, harus tetap dijaga hubungannya agar tidak memutuskan ikatan kerja sama. Disamping itu untuk meningkatkan pemanfaatan jasa rawat inap oleh perusahaan yang terikat kerja sama, Tim Pemasaran RSAB "Harapan Kita" perlu menyususun strategi pemasaran yang tepat, yang meliputi 3 kegiatan pokok yaitu penetapan pasar sasaran, penentuan posisi bersaing serta pengembangan bauran pemasaran.

---

ABTRACT

Research problem. Rapid development of hospitals especially in Jakarta, during the last five years, prompt to more competitive environment among them. Because of such a tight competition, utilization of hospital services tend to decrease, and moreover causes some of them will be closed down.

Harapan Kita's children and maternity hospital has been developed to become The National Referral Hospital of Perinatology. As a very special one, Harapan Kita's Hospital is also undergoing tight competition to achieve its target market. One of target consumers served by hospital is organization consumers (companies), which have established written agreement. These consumers however are partially active in utilizing hospital services, particularly inpatient services. During one year period (between June 1994 and May 1995), stand at only 28 of 46 companies have sent their employees and/ or their families to utilize inpatient services; with a variety of I to 133 patients and mostly sent less than 20 employees. Whereas, others 18 companies never utilize that product at all and while the hospital's bed occupancy rate is still low (49,63 %).

Scope. The research is aimed to find informations about factors related to utilization of inpatient services of organization consumers (companies) that have carried on written agreement. It is limited on factors that are believed to have a correlation with inpatient services utilization. They consist of 8 factors as follow, need, distance , number of other health pare facility, perception of health care quality, perception of health care price, decision maker, agreement and promotion.

Methodology. The research is classified as a cross sectional study. The population is all organization consumers (companies) which have established agreement, while its sample is total population. Instrument of data collection is mailing questionnaire and as a respondent is either the Personnel Manager, the General Manager or the Head of Medical Department.

Result. It turned out only 3 out of 8 variables showed a significant correlation. Whereas the other 5, which should have showed it theoretically and empirically, failed to be proved.

Summary. This study concluded that 3 factors; need, distance and promotion, indicate correlation with inpatient services utilization of companies which have carried on written agreement. While the other 5 namely; number of ether health care facility, perception of health care quality, perception of health care price, decision maker, agreement and promotion, do not.

Suggestions. To raise potential market, Harapan Kita's children and maternity hospital should consider to set up a clinic network system located outside West Jakarta area. Toward the low level need organization consumers, Harapan Kita's hospital should maintain a good relationship, instead of resignation. To increase . the utilization of inpatient services, hospital management should develop an effective marketing strategy that composed of three main step namely, the selection of target market, the choice of a competitive position and the development of an effective marketing mix.

LIST OF REFERENCES: 30 ( 1978-1995)"

"Untuk dapat mewujudkan tujuan iklan yang diinginkan, terdapat dua prasyarat penting yang harus dipenuhi. Pertama seseorang harus dapat menangkap pesan dan mau memperhatikan. Kedua, seseorang menginterpretasikan sesuai dengan yang dikehendaki pengiklan. Dengan demikian pembuatan pesan iklan yang akurat, harus berangkat dan berakhir pada kepentingan konsumen. Penelitian dengan metode Focus Group Discussion (FGD) ini membahas iklan-iklan produk vitamin ; Engran, Hemaviton, Supertin, Supradyn dan Tonikum Bayer pada media televisi. Pembahasan elemen-elemen iklan tersebut, untuk melihat pemahaman dan sikap sasaran khalayak terhadap pesan iklan dan visualisasinya. Apakah sudah memenuhi harapan mereka. Berdasarkan hasil diskusi menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam iklan vitamin yang dibahas baik di media cetak maupun televisi, masih belum mencukupi kadar informasinya. Visualisasi yang disukai mempergunakan transformasional motivasi, yaitu suatu suasana yang gembira dan "hidup". Pemakaian simbol-simbol tidak disukai, kalaupun memakai simbol hendaknya yang dapat di"sentuh" dan dapat diassosiasikan dengan kesehatan. Slogan harus terkait dengan visualisasi dan mempertegas kegunaan produk serta slogan seharusnya tidak meragukan dan mudah diingat. Bintang iklan dapat siapa saja (bukan orang terkenal), intonasi pembawa pesan harus jelas dan menyakinkan serta musik harus dapat menunjang dan menciptakan suasana yang diinginkan. Keseluruhan iklan dari produk vitamin yang dibahas ini, terdapat kelemahan umum yaitu kurang jelasnya sasaran pemakai produk, dan yang disukai ialah iklan yang dapat mereka pahami pesan dan visualnya. Iklan yang paling disukai Iklan Hemaviton dan yang paling tidak disukai iklan Engran. Berdasarkan temuan hasil penelitian ini, penulis menyarankan dalam membuat suatu strategi pesan iklan untuk produk vitamin dapat dibuat dalam beberapa versi. Pertama strategi pesan yang merupakan pemenuhan kebutuhan informasi yang diwujudkan dalam pesan iklan High involvement/Informasional, terutama untuk khalayak usia 40 tahun ke atas. Kedua, untuk mengingatkan dengan pesan iklan Low involvement/informasional serta Ketiga pesan iklan transformasional sebagai pesan iklan yang mengesankan dan disukai."

"The numbers cannot be ignored: eighty million Millennials wielding $200 billion in buying power are entering their peak earning and spending years. Based on original market research, this book reveals the eight attitudes shared by most Millennials, and the new rules for engaging them successfully."

"Perkembangan e-commerce tidak terlepas dari laju pertumbuhan Internet, hal ini mengingat Internet merupakan infrastruktur bagi e-commerce. Tak kurang dari 45 juta orang di dunia pada bulan Juli 1999 telah menggunakan Internet. Memang tak dipungkiri bahwa sejumlah pengguna Internet itu akan menggunakan jasa internet untuk melakukan transaksi E-commerce.E-commerce sebagai suatu perangkat transaksi perdagangan yang menggunakan teknologi yang cukup tinggi, tentunya dihadapkan oleh sekelumit permasalahan hukum yang kompleks. Tidak saja bagaimana hukum mengatur tentang sistem keamanan transaksinya, namun juga lebih jauh dan itu, bagaimana hukum menjamin perlindungan atas pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi e-commerce itu Secara garis besar permasalahan e-commerce dalam perlindungan konsumen muncul pada mekanisme pembayaran, kontrak dan perlindungan terhadap data-data individual konsumen yang diberikan kepada perusahaan atau pelaku usaha.Aspek hukum perlindungan konsumen terutama pada perlindungan terhadap hak-hak konsumen saat ini merupakan suatu perhatian yang mendapat tanggapan secara global, terutama bagi negara-negara yang mengaktualisasikan e-commerce ini sebagai bagian dari proses perdagangan. Perhatian ini cukup ditekankan mengingat telah banyaknya kasus yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce. Berdasarkan analisa terhadap studi kasus yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Internasional, terjadi beberapa kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.Perlindungan terhadap hak konsumen untuk mendapat keamanan dalam transaksi e-commerce dapat dikaji dan perlindungan atas hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dari sudut mekanisme pembayaran, kontrak dan perlindungan atas data-data individu konsumen yang diberikan kepada pelaku usaha. Sedangkan kajian atas analisa yuridis terhadap perlindungan terhadap hak konsumen untuk mendapat keamanan dalam transaksi e-commerce dilakukan dengan memperhatikan kajian atas peraturan perundang-undangan dan studi kasus, walaupun sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan yang relevan yang mengatur tentang hal tersebut."

"Kredit Pemilikan Rumah adalah kredit yang bertujuan membantu konsumen yang memerlukan rumah untuk dapat membeli rumah dengan fasilitas kredit perbankan. Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Persyarikatan di Purwakarta terdapat "bargaining position" yang tidak seimbang antara konsumen dengan pihak bank, yang terasa berat dengan adanya pencantuman klausula baku dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini cenderung merugikan pihak yang kurang dominan, sehinga berada dalam posisi "take it or leave it". Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai penerapan dan akibat hukum klausula baku dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Persyarikatan serta peran pemerintah dan notaris berkaitan dengan penerapan klausula baku tersebut, ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan konsumen dan juga Hukum Perdata. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier. Untuk melengkapi dilakukan juga wawancara dengan beberapa informan terkait. Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa perjanjian haruslah memenuhi kesepakatan para pihak dan tidak ada paksaan, kekhilafan serta penipuan. Dalam Perjanjian KPR Bank Persyarikatan ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum. Peran pemerintah diperlukan dalam pengawasan dan penerapan klausula baku dalam Perjanjian KPR, yaitu dengan didaftarkan di instasi yang berwenang. Peran Notaris juga diperlukan dengan cara bertindak profesional dan tidak berat sebelah kepada salah satu pihak."

"Pelindungan data pribadi artinya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi. Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia sebelumnya tidak dapat dikatakan cukup komprehensif sehingga membutuhkan adanya aturan yang kuat dan tegas untuk melindungi data pribadi konsumen dan menumbuhkan rasa kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Indonesia, untuk menganalisa dan mengetahui perbandingan hukum terhadap perlindungan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Malaysia dan Singapura dan untuk mengetahui upaya pembaharuan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Untuk menjaga privasi pelanggan, Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 atau dikenal dengan UU PDP yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran informasi pribadi pada Pasal 1 ayat (2), pasal 5 dan pasal 13 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia biasanya menjamin hak privasi pada pasal 29 ayat (1), 30, dan 32. Perbandingan hukum terhadap perlindungan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Malaysia dan Singapura diatur dalam Undang-Undang Data Pribagi. Singapura memiliki Do Not Call (DNC) Registry, sedangkan Malaysia tidak memilikinya. Ketika membandingkan undang-undang kedua negara mengenai perlindungan hukum hak privasi konsumen e-commerce. Pada saat yang sama, prinsip dan pedoman perlindungan hak privasi konsumen di Indonesia untuk transfer data internasional tidak tersedia. Upaya pembaharuan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Indonesia dapat dilakukan dengan memperbarui undang-undang privasi konsumen pada e-commerce, meliputi: Urgensi pembaharuan undang-undang perlindungan konsumen, Sifat e-commerce lintas batas negara, Memberikan sanksi kepada pelanggar, dan perjanjian atau kontrak. Urgensi pembaharuan Undang-Undang perlindungan konsumen Indonesia di era e-commerce diperlukan untuk mengatasi tantangan baru dalam praktik bisnis, terutama yang terkait dengan teknologi digital dan e-commerce, serta membutuhkan adaptasi hukum agar konsumen dapat terlindungi dari ancaman privasi data, keamanan siber, dan risiko lain yang muncul dalam transaksi online.

---

Personal data protection means providing legal protection for consumers in terms of collection, use and disclosure of personal data. Previously, legal protection of personal data in Indonesia could not be said to be comprehensive enough, requiring strong and firm regulations to protect consumers' personal data and foster a sense of consumer trust. This research aims to analyze and determine the legal protection of e-commerce consumer privacy rights in Indonesia, to analyze and determine the legal comparison of the legal protection of e-commerce consumer privacy rights in Malaysia and Singapore and to determine efforts to reform the e-commerce consumer privacy rights law in Indonesia. This research method uses a type of normative juridical research which is descriptive analysis. The research results show that the legal protection of the privacy rights of e-commerce consumers in Indonesia is regulated in the Law. To maintain customer privacy, the Republic of Indonesia passed Law Number 27 of 2022 or known as the PDP Law which regulates the collection, use and dissemination of personal information on Article 1 paragraph (2), article 5 and article 13 paragraph (1) and Law Number 8 of 1999 which regulates consumer protection. UU no. 39 of 1999 concerning Human Rights usually guarantees the right to privacy in articles 29 paragraphs (1), 30, and 32. Legal comparisons regarding the legal protection of e-commerce consumer privacy rights in Malaysia and Singapore are regulated in the Personal Data Law. Singapore has a Do Not Call (DNC) Registry, while Malaysia does not have one. When comparing the laws of the two countries regarding the legal protection of e-commerce consumer privacy rights. At the same time, principles and guidelines for protecting consumer privacy rights in Indonesia for international data transfers are not available. Efforts to reform the law on consumer privacy rights for e-commerce in Indonesia can be carried out by updating the consumer privacy law on e-commerce, including: The urgency of updating consumer protection laws, the nature of e-commerce across national borders, imposing sanctions on violators, and agreements or contract. The urgency of updating Indonesia's consumer protection law in the e-commerce era is needed to overcome new challenges in business practices, especially those related to digital technology and e-commerce, and requires legal adaptation so that consumers can be protected from threats to data privacy, cyber security and other risks that arise in online transactions."

"We show that a durable-goods monopolist increases profits by adopting both a leasing and selling policy (hybrid policy). We focus on consumer heterogeneity in that they have different attitudes when dealing with durable products; careful or careless"

"ABSTRAKPenjualan apartemen dapat dilakukan dengan cara "pre project selling", dimana penjualan dilakukan pada saat bangunan apartemen belum jadi dan jual beli dilakukan dengan penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang berbentuk perjanjian standar antara Penjual dan Pembeli. Dalam PPJB Apartemen "XYZ" ini terdapat ketidakseimbangan kewajiban, antara lain prestasi yang tidak seimbang dimana Pembeli dituntut melakukan cicilan secara rutin namun tidak diimbangi oleh prestasi Penjual yang seharusnya juga melakukan pembangunan secara bertahap; Denda keterlambatan dimana sanksi keterlambatan apabila Pembeli terlambat membayar adalah PPJB dibatalkan secara sepihak oleh Penjual dan uang yang telah dibayarkan hangus namun disisi lain apabila Penjual terlambat menyerahkan apartemen selama apapun denda dibatasi maksimal 9 persen, memang Pembeli dapat membatalkan Perjanjian karena kelalaian Penjual tersebut dan uang akan dikembalikan ditambah denda 9 persen dari Penjual namun dipotong PPN 10 persen yang berarti Pembeli akan rugi 1 persen. Disini seharusnya Pembeli yang dapat minta ganti rugi karena kelalaian Penjual namun dengan klausula seperti itu malah Pembeli lah yang dirugikan. Upaya hukum bagi Pembeli dalam PPJB salah satunya adalah penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat melalui Pengadilan Vegeri Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan seperti buku dan undang-undang serta Penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dengan Penjual dan Pembeli. PPJB tersebut tidak mencerminkan keseimbangan kewajiban antara Penjual dan Pembeli, lebih berat sebelah dan merugikan Pembeli padahal dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harusnya kepentingan Pembeli dapat terlindungi apalagi dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Pengikatan Jual Bell Satuan Rumah Susun seharusnya perlindungan terhadap Pembeli lebih terlindungi lagi. Saran Penulis adalah pemerintah lebih tegas mengatur dan mengawasi mengenai penggunaan klausula-klausul.a baku dan mewajibkan PPJB dibuat dengan akta otentik serta lebih mensosialisasikan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Lembaga-Lembaga Perlindungan Konsumen dimana lembaga-lembaga tersebut lebih tegas untuk menindak lanjuti segala keluhan Konsumen.

---

ABSTRAK

Apartments can be sold by way of "project selling", whereby the sale is made when the building is not yet ready and sale-and-purchase is done by signing a Binding Sale and Purchase Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli or PPJB) in form of a standard agreement between the Seller and the Buyer. In PPJB of "XYZ" apartment, the obligations are not in balance, among others, the Buyers' obligations to pay in arrears are not balanced up with the Seller's obligations to finish construction gradually. Consequence for late payment by the Buyers is a one-sided cancellation by the Seller and the money that has been paid by the Buyers are not refundable. On the other hand, if the Seller fails to deliver the apartment on time, the fine to be paid by the Seller is limited to maximum of 9%. The Buyers can indeed cancel the agreement due to such failure and receive the money back with an extra of 9% fine from the Seller, but that amount will be deducted with value added tax of 10%, which leads to loss of the Buyers of 1%. In this case the Buyers should be able to ask for compensation for the Seller's failure, however such clause causes loss on the Buyers' side. One of legal efforts that the Buyers can do is by reaching a settlement. If the settlement can not be reached, the Buyers can bring the case to the District Court of South Jakarta. The research methodology used is library method by collecting data in forms of literatures such as books, laws and field research by collecting data in forms of interviews with the Seller and a Buyer. Such PPJB does not reflect balanced obligations between the Seller and the Buyers, it causes loss on the Buyer's side. By the issuance of Law No. 8 of 1999 on Consumers Protection, the interests of the Buyers should be protected, let alone with the issuance of Decree of State Minister of People's Residence No. 11/KPTS/1994 on Guidance of Sale and Purchase Agreement of Strata Titles that gives more protection to the Buyers. The writer suggests that the government more firmly stipulates and supervises uses of standard clauses, requires an authentication of the PPJB and socializes Law No. 8 of 1999 on Consumers Protection and to enable Consumers Protection Institutions to firmly follow-up the complaints from the consumers."

"ABSTRAKPerum Pegadaian suatu lembaga milik pemerintah yang memberikan kredit gadai, dimana persyaratan bagi pihak peminjam harus memberikan barang sesuatu miliknya sebagai jaminan atas hutangnya yang berupa benda bergerak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tuntutan yang bisa dilakukan oleh seorang nasabah apabila barang yang digadaikan musnah/hilang dan bagaimana di dalam praktik penyelesaian ganti rugi akibat barang yang digadaikan hilang? Bagaimanakah pertanggung jawaban Perum Pegadaian terhadap kehilangan barang yang dijaminkan oleh nasabah? Permasalahan tersebut diteliti dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang mempergunakan bahan kepustakaan sebagai bahan sekunder didukung dengan wawancara dengan pihak yang berkompeten. Tuntutan yang dapat dilakukan nasabah adalah meminta pemberian ganti rugi kepada Perum Pegadaian, dengan adanya klaim terlebih dahulu. Perum Pegadaian wajib membayar ganti rugi sebesar 125% dari taksiran barang jaminan. Namun, pada pelaksanaannya Perurn Pegadaian dapat membuat perhitungan lebih dari 125% apabila mendapatkan complain dari nasabah yang merasa tidak puas. Hal ini dapat dilakukan oleh konsumen berkaitan dengan pengaturan yang ada pada Pasal 4 butir H Undang-Undang No.8 Tabun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap hilangnya barang yang digadaikan adalah memberikan ganti rugi yang sepadan dengan memperhatikan keadaan dari jenis barang yang digadaikan, bukan mempertimbangkan dari jumlah hutang. Selain itu Perum Pegadaian bertanggung jawab terhadap barang jaminan yang hilang, apabila suatu saat dapat ditemukan kembali, maka harus mengembalikannya kepada pemilik barang dengan ketentuan pemilik barang mengembalikan uang ganti. Agar terdapat kepastian dalam penentuan jumlah penggantian ganti rugi, maka harus ada peraturan pelaksanaan yang jelas dan berlaku bagi setiap nasabah, peraturan pelaksanaan ini harus diinformasikan dan disosialisasikan kepada para nasabah.

---

ABSTRAK

Pawn Shop Public Corporation constitutes a government owned institution which gives a pawn credit, in which a borrower is required to provide goods of its own as security for its debt in the form of movable goods. Related to the above matter, the main problem is how may a customer submit its claims if the goods pawned are damaged and/or lost and how is compensation settlement practiced as a result of goods pawned are lost? How is the responsibility of Pawn Shop Public Corporation with respect to the loss of goods secured by the customer? The afore said problems are examined by normative judicial bibliographic research as secondary materials supported by interviews with competent authority. The claim which may be carried out by the customer is to ask for compensations to the Pawn Shop Public Corporation, based on a prior claim. The Pawn Shop Public Corporation shall be obliged to pay compensations as much as one hundred and twenty five percents (125%) of the appraisal of the secured goods. However, in practice the Pawn Shop Public Corporation may make a calculation of more than 125% if it receives complaints from a customer who is not too satisfied. This matter may be carried out by the consumer related to the regulation specified in the Article 4 point H Law No. B Year 1999 regarding Consumers Protection. The responsibility of the Pawn Shop Public Corporation regarding the loss of goods pawned is to give appropriate compensations by observing the condition and type of goods pawned, not by considering the amount of debt. In addition the Pawn Shop Public Corporation is responsible to the loss of the goods secured, if someday the goods may be found, the Pawn Shop Public Corporation must return it to the goods owner on condition that the goods owner must return the compensation money. In order to establish a certainty in specifying the amount of loss compensations, there must be clear rules of conduct and valid to all customers, these rules of conduct must be informed and socialized to customers."

"Informasi memegang peranan penting bagi seluruh aspek dari kegiatan pemasaran. Konsumen selalu di sajikan berbagai informasi oleh perusahaan - perusahaan untuk menawarkan berbagai produk buatannya, selain juga membangun kesadaran bagi konsumen akan keberadaan produk dan perusahaan pembuatnya. Konsumen juga lebih dahulu mencari informasi tentang produk yang dibutuhkannya sebelum melakukan pembelian.Untuk membangun familiaritas konsumen akan produk dan perusahaan, membangun citra perusahaan dan citra produk dibutuhkan sarana media untuk menyampaikan informasi tentang produk dan perusahaan. Perusahaan menyebarkan informasi itu melalui beberapa sumber seperti sumber komersil, sumber publik dan sebagainya. Penelitian ini mencoba mengungkapkan pengaruh informasi yang diterima oleh konsumen terhadap citra perusahaan, citra produk, familiritas konsumen dalam penentuan preferensi konsumen shampo. Perusahaan yang diteliti disini adalah PT Unilever dengan salah satu produk shamponya yaitu shampo Sunsilk.Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah informasi yang diterima konsumen mempengaruhi citra perusahaan, citra produk, familiaritas dalam penentuan preferensi konsumen shampo Sunsilk. Tujuan penelitian ini adalah meneliti tentang pengaruh informasi yang diterima konsumen, citra perusahaan, citra produk, dan familiaritas konsumen dalam penentuan preferensi konsumen shampo Sunsilk.Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan perangkat lunak LISREL 8.3. Pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner kepada para mahasiswi SI di lingkungan Ul Depok sebanyak 256 responden.Hasil penelitian membuktikan bahwa informasi yang diterima oleh konsumen berpengaruh positif terhadap citra PT Unilever, citra shampo Sunsilk, familiaritas konsumen, dan berpengaruh pula terhadap preferensi konsumen, sementara itu familiaritas konsumen berpengaruh terhadap citra PT Unilever dan citra shampo Sunsilk. Untuk citra perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap preferensi konsumen dalam memilih shampo, sementara citra shampo sunsilk berpengaruh terhadap preferensi konsumen dalam memilih shampo.

---

Information holds an important role to all aspects of marketing activities. Consumers are always provided with various information by the companies- it is not only that the companies offer their. Various products, but also they aim to a rise the awareness of the consumers about the products as well as the companies manufactured the products. Additionally, consumers always seek some information about the product required before buying it.

Media infrastructures, as the means of conveying information about the product and the company, are extremely needed for the purpose of developing consumer?s familiarity about the product and the company as well as further developing company's image and product image. The company disseminates the information through some sources, such as commercial sources, public sources, etc. This research attempts to describe the influences of information on the consumers towards the company's image, product image and consumers' familiarity in determining their preferences of Sunsilk shampoo. The research is conducted on PT Unilever, of which one of its shampoo products is Sunsilk.

The purpose of this research is to investigate the influences of information received by the consumers towards the company's image, product image and consumers' familiarity in determining their preferences of Sunsilk shampoo.

The method of analysis used in this research is Structural Equation Model (SW with the help of the programmed LISREL 8.3. The data for this research is collected through the questionnaires. Distributed to SI students of UI Depok, amounting to 256 respondents.

The result of this research proved that the information accepted by the consumers remarks a positive effect towards PT Unilever's image, the image of Sunsilk shampoo, consumers' familiarity as well as the consumers' preferences, whereas the consumers' familiarity has an effect on PT Unilever's image and the image of Sunsilk shampoo: Nonetheless, the image of the company image remarks no positive effect toward the consumers' preferences in choosing their shampoo, whereas the image of Sunsilk has an effect on the consumers' preferences in doing so."