Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"One of the most complex doctrines in contemporary international law, jus cogens is the immediate product of the socialization of the international community following the Second World War. However, the doctrine resonates in a centuries-old legal tradition which constrains the dynamics of voluntarism that characterize conventional international law. To reconcile this modern iteration of individual-oriented public order norms with the traditionally State-based form of international law, Thomas Weatherall applies the idea of a social contract to structure the analysis of jus cogens into four areas: authority, sources, content and enforcement. The legal and political implications of this analysis give form to jus cogens as the product of interrelation across an individual-oriented normative framework, a State-based legal order, and values common to the international community as a whole"--"

"ABSTRAKHukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia menganut sistem terbuka, yang intinya adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini dibangun berdasarkan ajaran Hukum Kodrat dan teori fiksi yang memandang semua orang mempunyai kedudukan sosial dan ekonomi yang sama kuat, sehingga semua orang bebas membuat kontrak bagi dirinya. Padahal, kenyataannya tidak semua orang mempunyai kedudukan yang sama kuat. Dengan berkembangnya industrialisasi yang melahirkan perusahaan perusahaan besar yang memproduksikan barang dan jasa secara massal, maka timbullah mekanisasi kehidupan, khususnya dalam bisnis. Salah satu bentuk mekanisasi ini adalah penggunaan kontrak baku dalam transaksi komersial, yang sekarang dipandang tidak terelakkan (inevitable). Kontrak baku tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan atau penjual yang menawarkan produknya kepada masyarakat. Karena terhadap syarat-syarat dalam kontrak baku itu tidak diadakan tawar menawar, maka masyarakat yang menjadi konsumen atau pembeli kehilangan haknya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kajian ini akan membahas eksistensi asas kebebasan berkontrak dan kontrak baku, dengan mengambil sampel kontrak baku dalam bisnis perbankan. Kemudian menganalisis implikasi-implikasi asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku tersebut dan masalah-masalah hukum yang timbul dari kontrak" baku tersebut."

"Dalam pelaksanaan pembangunan pada hakekatnya akan dibutuhkan dokumen kontrak kerja. Dokumen kontrak kerja akan mengikat pengguna jasa dan penyedia jasa, mendefinisikan dan menentukan hak, tanggungjawab dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik dari aspek teknis pekerjaan maupun dari aspek administrasinya, sehingga merupakan perangkat mutlak dalam jasa konstruksi.Pada dunia konstruksi internasional, sudah lama dikenal dan diberlakukan dokumen FIDIC. Dokumen standar FIDIC sudah lama dipakai secara luas, karena dikenal sebagai dokumen yang menganut asas Balanced Risk Sharing yaitu membebankan risiko kepada pihak yang paling mampu untuk mengendalikan risiko.Di dunia konstruksi Indonesia, dokumen FIDIC telah cukup dikenal, meskipun penggunaannya masih secara terbatas pada beberapa proyek yang dibiayai oleh dana luar negeri. Analisis yang akan dilakukan adalah untuk mempelajari penerapan Dokumen FIDIC pada beberapa proyek di Indonesia, khususnya pada terakomodir atau tidaknya pasal-pasal dokumen FIDIC pada proyek-proyek konstruksi.Metode yang digunakan adalah studi kasus pada beberapa proyek konstruksi PT Adhi Karya dimana akan dilakukannya proses identifikasi dari beberapa kontrak yang ada dan dievaluasi untuk mengetahui risiko yang dapat muncul dari pasal-pasal dalam kontrak FIDIC yang tidak terakomodir. Dari hal tersebut akan diketahui risiko apa yang akan muncul beserta dengan penanganannya pada pelaksanaan proses konstruksinya.

---

Contract of work shall be principally required for construction implementation. It is an absolute instrument since it will bind service user and service provider, define and determine rights, responsibilities and obligations of the respective party both in administrative and technical aspects of work.In International Construction, FIDIC documents has been known and applied for a long time as it follows Balanced Risk Sharing principle which is burdening risk to any party mostly capable of handling such risk.FIDIC has quite been known in Indonesia despite the application there of is limitedly applied in several projects financed by international fund. The analysis is aimed at considering FIDIC application at several projects in Indonesia whether or not the articles of FIDIC documents have been accommodated at construction projects.Case study is used as a method for some construction projects of PT Adhi Karya to identify and evaluate some contracts so as to find out the risks as the consequence of articles of FIDIC which have not been accommodated and how to handle the same."

"

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menyebabkan adanya perubahan pada pola transaksi pada masyarakat. Saat ini masyarakat telah beralih melakukan jual beli secara online dengan menggunakan fasilitas Internet. Seiring dengan berkembangnya hal tersebut perjanjian yang digunakan dalam transaksi jual beli juga berkembang begitu pesat. Saat ini dikenal sebuah kontrak yang disebut sebagai smart contract yang mungkin masih cukup jarang diaplikasikan di Indonesia. Namun, perbincangan mengenai smart contract sudah cukup banyak ditemukan. Adapun di Singapura sebagai negara tetangga dari Indonesia terdapat e-commerce yang telah menggunakan kontrak dalam bentuk smart contract. Berdasarkan hal tersebut, pada tulisan ini penulis akan membahas tentang keabsahan smart contract serta perlindungan konsumen apabila terdapat kesalahan sistem dalam eksekusi dari smart contract dalam e-commerce itu sendiri. Penelitian ini juga diharapkan dapat menganalisa kesiapan dari peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen di Indonesia berkaitan dengan diterapkannya smart contract dalam e-commerce. Setelah melakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta Singapura dan menggunakan teori pacta sunt servanda juga teori perlindungan hukum Penulis menyimpulkan bahwa smart contract merupakan suatu perjanjian yang sah serta mengikat sepanjang terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang penulis uraikan dalam tesis ini. Selain itu, Baik Indonesia dan Singapura dari sisi regulasi dapat dikatakan sudah mencakup perlindungan pada konsumen sehubungan dengan penerapan smart contract pada e-commerce. Namun, penulis menyarankan bahwa demi adanya kepastian hukum yang lebih baik, Indonesia dapat dengan eksplisit menyebut smart contract dalam peraturan-peraturan yang relevan dan mengatur mengenai pengakuan smart contract, jenis-jenisnya serta persyaratan yang lebih sepesifik. Namun, dari  dikarenakan hukum Indonesia, pada dasarnya sudah memiliki pengaturan yang melindungan konsumen. Oleh karenanya, pemerintah dapat mendorong penggunaan smart contract dalam e-commerce dikarenakan manfaatnya yang banyak dalam e-commerce.

Kata Kunci: Smart Contract, E-Commerce, Kontrak, Perjanjian

---

Abstract

The development of information technology is very rapid causing a change in the pattern of transactions in the society. Currently the society has switched to purchasing and selling through online platform using Internet facilities. Along with the development of this agreement that is used in buying and selling transactions is also growing rapidly. Currently there is a contract known as a smart contract that may still be rarely applied in Indonesia. However, there are quite a lot of discussions about smart contracts. As for Singapore as a neighboring country of Indonesia has e-commerce that uses contracts in the form of smart contracts. Based on such explanation in this thesis, the author will discuss in depth regarding the validity of smart contracts and consumer protection if there are system errors in the execution of smart contracts in e-commerce itself. This thesis is also made to analyze the readiness of laws and regulations related to consumer protection in Indonesia with regard to the implementation of smart contracts in e-commerce. After conducting normative juridical research using the regulatory approach in Indonesia and Singapore and using the pacta sunt servanda theory as well as legal protection theory, the author concludes that the smart contract is a valid and binding agreement as long as it meets the requirements that the authors describe in this thesis. In addition, in terms of regulations, both Indonesia and Singapore already have protection of consumers in connection with the implementation of smart contracts in e-commerce. However, the authors suggest that for a better legal certainty, Indonesia should explicitly mention smart contracts in relevant regulations and regulate the recognition of smart contracts, their types and more specific requirements. However, due to Indonesian law, basically has already provide protection for consumers. Therefore, the government can encourage the use of smart contracts in e-commerce because of its benefits in e-commerce.

 

Keywords: Smart Contract, E-Commerce, Contract, Agreement

"

"Kontrak sewa rahim salah satu kontrak tidak bernama (kontrak innominaat) karena pada saat diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), kontrak sewa rahim belum berkembang seperti sekarang. Kontrak sewa rahim termasuk ke dalam Teknologi Reproduksi Buatan/Assisted Reproductive Technology, yang tujuannya untuk membantu sebuah keluarga yang mengalami permasalahan kesuburan atau infertilitas. Kontrak sewa rahim dianggap bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik, salah satunya dilarang pelaksanaannya di Indonesia. Meskipun tidak terdapat pengaturan yang spesifik, kontrak sewa rahim dapat berkiblat pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) serta juga melihat keabsahan dari syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer dengan menggunakan metode argumentum per analogiam. Selain itu, tulisan ini akan memuat kontrak sewa rahim menurut beberapa aspek perikatan seperti Pasal 1338 ayat (1) KUHPer tentang asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1548 KUHPer tentang perjanjian sewa menyewa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum, tulisan ini akan mengamati bagaimana kontrak sewa rahim menurut perspektif hukum perdata Indonesia, serta perbandingannya dengan hukum perdata Finlandia yang berkiblat pada Act On Assisted Fertility Treatments dan India yang berkiblat pada The Surrogacy Regulation Act 2021 yang juga terdapat persamaan dan perbedaan dari ketiganya. Setelah melakukan penelitian, Penulis menarik kesimpulan bahwa kontrak sewa rahim di Indonesia tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik, hal itupun serupa dengan sistem hukum perdata Finlandia yang dengan bersamaan melarang kontrak sewa rahim. Akan tetapi, perbedaan terletak pada kontrak sewa rahim dalam sistem hukum perdata India yang memperbolehkan asalkan atas dasar kesukarelaan. Selain itu, akibat-akibat hukum yang timbul dari kontrak sewa rahim akan memengaruhi kedudukan hukum anak dan sistem kewarisan yang akan menimbulkan permasalahan dan sengketa di kemudian hari.

---

The surrogacy contract is one of the unnamed contracts (innominate contract) because at the time the Civil Code (KUHPer) was promulgated, surrogacy contract had not yet developed as it is now. Surrogacy contract are included in Assisted Reproductive Technology, the purpose of which is to help a family experiencing fertility problems or infertility. Surrogacy contract are deemed to be against the law, public order and good decency, one of which is prohibited from being implemented in Indonesia. Even though there is no specific regulation, surrogacy contract can be oriented towards the provisions of Law on Health Number 36/2009 (UU Kesehatan) and also looking at the validity of the legal terms of the agreement according to Article 1320 KUHPer using the argumentum by analogy method. Apart from that, this article will contain surrogacy contract according to several aspects of the agreement, such as Article 1338 section (1) KUHPer concerning the principle of freedom of contract and Article 1548 KUHPer concerning rental agreements. By using normative juridical research methods and comparative study, this paper will observe how surrogacy contract according to perspective of Indonesia civil law, as well as its comparison with Finland civil law which is oriented towards The Surrogacy Regulation Act 2021 which is also there is similarity and differences between the three. After conducting research, the author conclusion that surrogacy contract in Indonesia can’t be carried out because are deemed to be against the law, public order and good decency, and even then the Finland civil law system prohibits surrogacy contract at the same time. However, the difference lies in the surrogacy contract in the India civil law system which allows it as long as it on a voluntary basis. In addition, the legal consequences arising from the surrogacy contract will affect the legal position of the child and the inheritance system which will cause problems and disputes in the future."

"This book analyses the theory of efficient breach in English sales law, European Union contract law and Chinese contract law. It analyses the framework of the efficient breach theory and reconsiders the implications of this theory. According to the traditional efficient breach theory, the remedy of expectation damages is able to motivate efficient breach, which brings the breaching party economic surplus without making the non-breaching party worse off. The essential problems are how to motivate contract parties to make rational decisions and how to solve cases where performance of a contract turns out to be less efficient after its conclusion. The second part of the book further extends the efficient breach theory to the study of contract law systems by analysing how exactly those laws react to breach and what solutions are adopted by them.The comparison of these three systems is more than a mere description of the differences and similarities in the content. More importantly, this comparative research also analyses whether or not the differences between these systems will influence the level of efficiency produced by each legal system by taking account of the different traditions and the concepts of contracts involved in each legal system. Researchers in contract law will also be interested in this approach, particularly for re-thinking the question of whether one legal system is definitely better or worse than the other two."

"ABSTRAKPerusahaan X merupakan kontraktor asing yang menggalang kerjasama denganPertamina dalam bentuk Production Sharing Contract (PSC) untuk mengetola aktivitaskegiatan minyak dan gas bumi pada suatu witayah kerja (contract area) di Indonesia.perusahaan X mengelola beberapa wilayah kerja dl Indonesia. diantaranya adalahPantai Utara Jawa Barat. Pantai utara Pulau Bali, Wirriagar. Bomberai, Berau. Kalosi,Madura East, dan Seram. Dalam mengelola beberapa wilayah kerja ini. Perusahaanminyak Iainnya yang disebut Partner juga ikut membiayaì semua pengeluaran sertamenanggung resiko keseluruhan pelaksanaan aktivitas perminyakan yang dilakukanoleh Perusahaan X. Masing-masing wiiayah kerja ini dikelola oleh Perusahaan X dalambentuk ketentuan PSC yang berbeda. serta keikutsertaan dar para Partner yangberbeda pula. Setiap periode akuntansi tertentu, Perusahaan X diwajibkan menyajikanlaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas kegiatan perminyakanyang dilakukan oleh Perusahaan X. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut.Perusahaan X menggunakan Sistem Informasi Akuntansi yang terintegrasi. sehinggadapat melakukan pengolahan data untuk beberapa PSC. Pengolahan data yang dliakukan oleh Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan XUntuk menghasilkan laporan keuangan dilakukan melalul Oracle General Ledger.Oracle General Ledger melakukan pemrosesan transaksi setiap harinya, sertapemrosesan General Monthly Closing setap bulannya. Dan pemrosesan transaksi setiapharinya, serta pemrosesan General Monthly Closing setiap bulannya pada OracleGeneral Ledger akan dilihat bagaimana laporan keuangan dihasilkan untuk selanjutniyadikirim ke Pertamina, Perusahaan Induk, serta para Partner. Dan penelitian yang ditakukan, dapat diketahui bahwa salah satu faktor yangdapat mernpengaruhi keakuratan laporan keuangan adalab dasar pengalokasian semuapengeluaran ke Perusahaan X, serta para Partners. Dasar pengalokasian yang digunakanoleh Perusahaan X adalah Time Allocation Table dan Allocation Factor. Analisa yangakan dilakukan adaIah apakah dasar pengalokasian yang digunakan tersebut dapatmengikuti perkembangan kegiatan usaha perminyakan pada masing-masing wiLayahkerja yang dilakukan oleh Perusahaan X dalam tahap kegiatan eksplorasipengembangan serta produksi yang senantiasa dirtamik. Selain pengalokasian semuapengeluaran ke Perusahaan X serta para Partners yang senantiasa akurat ini merupakankewajiban bagi Perusahaan X. juga akan dapat menjaga atau meningkatkan kerjasamadan kepercayaan dan Pertamina, para PartnerS serta Perusahaan Induk atas semuaaktivitas perminyakan yang dilakukan oleh Perusahaan X pada masing-masing wilayahkerja di Indonesia."