Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejahatan di dunia maya, sudah berkembang pesat dan membahayakan. Kejahatan tersebut muncul karena penyalahgunaan teknologi Internet atau jaringan komputer, seperti menyebar virus yang merusak akses informasi, membajak atau mencuri informasi, mengubah informasi secara ilegal, hingga memata-matai akses informasi. Salah satu kejadian yang terkait dengan terjadinya cybercrime diantaranya perentasan situs TNI AD pada Rabu, 15 Oktober 2013 melalui situs www.pusdikkav.mil.id yang merupakan situs Pusat Pendidikan Kavaleri TNI AD. Kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam kerangka pertahanan di bidang siber, Indonesia masih belum optimal. Program pendidikan dan pelatihan cyberdefence diperlukan guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia SDM . Perlunya pemahaman langkah-langkah preventif dalam menangkal segala ancaman siber dengan membangun pertahanan siber yang kuat. Pengembangan kapasitas SDM dalam penangganan cyber-security, di tubuh TNI AD yaitu melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan di bidang Informasi Teknologi dan komunikasi seperti kerjasama yang dilakukan oleh TNI AD dengan Institut Teknologi Del IT Del , Sumatera Utara. Kerjasama ini berlangsung dalam tiga program, antara lain: penyiapan model perang cyber/cybercamp, seminar military cyber intelligence and cyber operation, serta pekan/lomba cyber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupaya menganalisis sistem pertahanan siber TNI AD saat ini dan program kerjasama antara TNI AD dengan IT Del untuk meningkatkan kualitas SDM personil Disinfolahtad dalam rangka menghadapi ancaman cybersecurity sehingga dapat mendukung pertahanan negara.

---

Cybercrime grows rapidly and endangering in nature. This type of crime emerges due to malpractices of Internet technology or Computer Networks, such as computer virus contagion that destroys information access, information stealing and hacking, illegal information alteration, to information espionage. A cybercrime related incident occured on Wednesday, 15 October 2013, where the Indonesian Army 39 s Cavalry Education Centre website www.pusdikkav.mil.id was hacked. The incident shows lack of optimalization in Indonesia 39 s cyber defense framework. Cyber defense education and training programs are needed to increase the human resources competences. It requires comprehension on preventive ways as defenses from cyber threats by establishing a strong cyber protection. In the Indonesian Army, the human resources capacity building in cyber security is conducted through cooperation with higher education institution with capablilities in Technology and Information field, and communications such as cooperation between Indonesian Army Forces and Technology Institute of Del IT Del , North Sumatra. This cooperation run through three distinct programs such as cyber warfare modelling cybercamp , military cyber intelligence and cyber defense seminar, and cyberweek. This research utilizes qualitative approach, and determined to analyze current Indonesian Army cyber defense system and the cooperation with IT Del to increase human resources quality of Disinfolahtad personnel, in order to anticipate cyber security threats for national defense."

"Penelitian ini mengkaji kerjasama intelijen dalam merespon kehadiran non- government organization (NGO) asing, Brot Fur Die Welt (BFDW) yang beroperasi di Papua, dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis program-program NGO asing BFDW dengan mitra-mitra lokalnya di Indonesia dan sejauh mana program tersebut selaras dengan pembangunan di Indonesia dan tidak membahayakan kedaulatan negara republik Indonesia.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BFDW mempunyai mitra-mitra lokal dengan tema-tema isu program pembahasan advokasi HAM, kemanusiaan, kesetaraan, peningkatan peran bagi perempuan dan lain-lain. Disamping ditemukan hasil penelitian bahwa BFDW merupakan salah satu NGO asing yang tidak mempunyai ijin prinsip maupun ijin operasional di Indonesia namun beroperasi di Indonesia melalui mitra-mitranya. TPOA (tim pengawasan orang asing) termasuk di dalamnya komunitas intelijen bersama dengan kementerian dan lembaga lain di Indonesia sudah merespon permasalahan ini. Namun, sampai hasil penelitian ini berakhir belum ada kebijakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tindaklanjut temuan tersebut.Hasil penelitian juga menemukan kesimpulan bahwa banyaknya NGO-NGO asing yang beroperasi di Indonesia dan tidak mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu mengindikasikan banyaknya celah dalam UU keormasan sehingga banyak ormas asing yang memilih untuk tidak mendaftarkan diri di Kemenlu dan tetap bisa beroperasi di Indonesia.

---

This research examines intelligence cooperation responding the presence of foreign Non Government Organizations BFDW (brut for the world) operating in Papua and several other regions in Indonesia. This research try to analyze the program of BFDW with it patners in Indonesia and to what extent these programs are in harmony with development in Indonesia and don?t endanger the sovereignity of the republic of Indonesia.

The result of this study concluded that BFDW with its local patners has so many programs with the themes of programs issues on human rights advocacy, humanity, equality, increasing the role of women in public space. In addition research result found that BfdW does not have permission both from foreign ministry of Indonesia and from local government.

TPOA (Foreign surveillance team) including intelligent community in Indonesia and intra government instution responded this issue. However until the final research done there had been no single policy carried out by government as a follow up to these findings.

The results of the study also found the conclusion that the large number of foreign NGOs operating in Indonesia and not registering with the ministry of foreign aafair indicates that there are many loopholes in the law on organization. Many foreign NGOs choosed not to register themselves with the ministry of foreign affairs and they can still operated their programs throuch its local partners"

"[, ]"

"[, ]"

"Sejak bergulirnya reformasi di Indonesia, masyarakat semakin gencar menuntut adanya pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik merupakan gejala yang sulit dihindari oleh sektor publik. Kurangnya keseriusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan disebabkan karena pemerintah sebagai satu-satunya institusi publik yang memberikan pelayanan.Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN), Sekretariat Negara merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada instansi publik lainnya, swasta dan masyarakat dalam berbagai urusan yang menyangkut kerjasama teknik dengan pihak luar negeri. Oleh karena itu, Biro KTLN dapat dikatakan sebagai pintu utama kerjasama pemerintah Indonesia dengan pihak luar negeri dalam rangka kerjasama teknik.Sehubungan dengan itu, agar pandangan terhadap Indonesia dimata internasional positif maka Biro KTLN harus selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanannya. Dan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan adalah dengan mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan organisasi.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas pelayanan Biro KTLN dengan mengambil kasus Program Persahabatan Pemuda ASEAN Jepang, bantuan Pemerintah Jepang. Konsep yang digunakan Service Quality (Servqual) dengan menganalisis perbedaan tingkat pelayanan yang dirasakan oleh peserta program dari berbagai latar belakang (pekerjaan dan daerah). Di samping itu, penelitian juga menganalisis tingkat kesesuaian antara tingkat harapan penerima layanan dengan kinerja yang telah dicapai Biro KTLN dan kemudian memetakan ke dalam diagram kartesius.Populasi dalam penelitian ini adalah alumni peserta program setelah tahun 1992, karena program dikelola Biro KTLN mulai tahun 1993. Jumlah responden sebagai sampel penelitian diambil berdasarkan Tabel Krejcie yaitu sebesar 302 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis diskriminan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product for Service Solution). Analisis dilanjutkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara harapan penerima layanan dengan kinerja organisasi (Servqual) dan memetakan kedalam diagram kartesius.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pelayanan yang dirasakan antara peserta program dengan latar belakang pekerjaan PNS dan swasta. Berdasarkan analisis diskriminan yang dilakukan, variabel yang memiliki perbedaa signifikan adalah assurance, empathy dan tangible karena memiliki angka signifikan dibawah 0,05 (< 0,05). Namun, tingkat perbedaan pelayanan tidak dirasakan antara peserta yang berasal dari DKI Jakarta maupun dari Iuar DKI Jakarta karena memiliki angka signifikansi lebih besar dari 0,05 (>0,05).Hasil penelitian tingkat kesesuaian antara harapan penerima layanan dengan kinerja organisasi dan memetakan hasil statistiknya, menunjukkan bahwa dari 20 pertanyaan kuisioner (Servqual), 5 berada di kuadran A (prioritas utarna dan hams segera dilaksanakan sesuai dengan harapan konsumen). 4 (empat) berada di kuadran B (pertahankan prestasi). 7 (tujuh) berada di kuadran G (prioritas rendah). Dan 3 (tiga) berada di kuadran D (artinya pelayanan yang diberikan biro KTLN sangat memuaskan walaupun faktor yang mempengaruhi penerima layanan dianggap kurang penting bagi peserta program).Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, yaitu : Pertama, Biro KTLN sebaiknya melakukan penyebaran kuisioner secara berkala untuk mengetahui harapan dan persepsi peserta program sebagai penerima layanan agar selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanannya sesuai perkembangan jaman. Kedua, Biro KILN perlu meningkatkan kualitas kepada peserta dalam hal menepati janji, memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan peserta, meyakinkan calon peserta dalam memberikan informasi program, keramahan dan kesopanan, komunikasi dengan calon peserta dan menambah sambungan telepon khusus untuk pelayanan program. Hal ini disebabkan atribut tersebut diatas merupakan sesuatu yang dipandang panting oleh peserta program namun belum dipenuhi secara baik (berada di kuadran A dalam diagram kartesius)."

"Universities have traditionally served as places for teaching and learning, generators of new knowledge and understanding, respositories and prservers of knowledge, transmitters of values and builders of citizens, and neutral spaces for debate. In the United States public universities also took early on the role of assisting local economic development. In recent years, universities across the developed world have been expected to serve as prime sources of new ideas, generators of new technology, founders of new companies, and critical contributors to economic growth. Ironically, however, while society increasingly focuses on this latter role, it still compensates universities and their faculty in pretty much the old way, that is primarily on the basis of research and teaching. This inconsistency has created deep tension that policy maker are desperately trying to solve this paper. This paper deals with this newly acquired role of universities through the lens of incentives for both individuals and organizations. It argues that proper incentive alignment is badly needed, that the nurturing of individual learned enterepreneurs is achievable under the right conditions, and that all sides of the triple helix have an important role to play."