Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 405 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lamintang, P.A.F., 1926-
Jakarta : Sinar Grafika, 2009
364.132 3 LAM d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
M. Khoidin
Jakarta: Indonesian Corruption Wacth, 2004
364.132 3 KHO u
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rose-Ackerman, Susan
Cambridgen: Cambridge University Press, 2016
364.132 3 ROS c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Arthur Glenn Maail
"ABSTRAK
In 2015 the G20 anti-corruption open data principles were developed, as a first step towards leveraging open data as crucial tool for enabling a culture of transparency and accountability in order to address corruption. the purpose of this study is to assess the extent to which indonesia is meeting its commitments towards fighting corruption by applying and implementing the principles and actions set out in the G20 principles. hence, the G20 , anti-corruption open data principles is used as an analytical framework to guide the analysis. the research findings show that the government of indonesia puts the disclosure of public information at the front and centre of both its open government and anti-corruption agenda, which is consistent with the first of the G20 anti-corruption open data principles. however, the current legal frameworks lack the proactive disclosure and openness components advocated by the open data principles."
Jakarta: Ministry of National Development Planning, 2017
330 JPP 1:3 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Seiring berjalannya waktu, pelan tapi pasti Jurnal Integritas KPK menyapa lagi pembaca yang budiman pada Vol 3. Edisi 1 tahun 2017. Berbeda dengan Volume sebelumnya, kali ini Jurnal INTEGRITAS menampilkan topik utama tentang Korupsi di Sektor Swasta dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability). Topik ini dirasa perlu untuk dibahas secara khusus karena sangat sedikit literatur yang membahas masalah corporate criminal liability padahal keberadaan pertanggungjawaban korporasi telah diakui dan tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti: (i) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (ii) UU Kehutanan,
(iii) UU Tindak Pidana Korupsi, (iv) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, (v) UU Perikanan; dan sejumlah Peraturan Perundangan- Undangan lainnya. Sayangnya sampai dengan sekarang sangat sedikit korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang mereka lakukan."
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2017
364KOMI001
Multimedia  Universitas Indonesia Library
cover
Hanjaya Chandra
"Pilkada langsung di Indonesia yang dimulai Juni 2005 sering dikatakan sebagai ?lompatan demokrasi?. Pilkada langsung sebagai sarana demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untuk memilih kepala daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Sarana ini akan membuat keseimbangan dengan suprastruktur politik, karena melalui pemilihan langsung rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia.
Pada proses Pilkada sangat banyak pelanggaran terjadi dan diatara pelanggaran tersebut ada yang masuk kedalam unsur pidana Salah satunya adalah politik uang. Hasil penelitian pada lima kabupaten di wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa banyak temuan dan laporan ke Panwaa adanya politik uang namun sangat sulit untuk di tindaklanjuti ke penyidik untuk masuk kedalam sistem peradilan pidana. Dari gambaran diatas penulis membahas tiga permasalahan, yaitu: 1.Bagaimana mekanisme penanganan perkara politik uang pada sistem peradilan pidana ? 2.Mengapa politik uang pada pemilihan kepala daerah (Pilkada} langsung relatif sulit untuk dibuktikan sehingga kasusnya sulit berlanjut ? 3.Upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika ini ?
Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara politik uang pada proses pilkada dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memang ada sedikit perbedaan dengan penyidikan yang dilakukan terhadap perkara tindak pidana umum lainnya, dimana perkara politik uang ditindaklanjuti oleh kepolisian atas adanya laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pilkada.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ada dua faktor yang prinsipil mengakibatkan sulitnya perkara politik uang untuk di tindak lanjuti yaitu mendapatkan barang bukti dan saksi. Dari kedua problem ini upaya yang dilakkan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problem ini diataranya melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang UU No.32/2004, meminta kepada Panwas untuk lebih pro aktif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pada tahap awal pilkada apabila adanya indikasi politik uang aparat penegak hukum berupaya untuk menindaklanjuti ke proses peradilan dengan tujuan untuk shock trapy agar tidak ada lagi yang nelakukan politik uang pada proses berikutnya dan yang terakhir aparat penegak hukum harus sangat mengerti apa defenisi dari politik uang tersebut agar mempermudah penanganan perkara politik uang itu sendiri."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16417
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Denny Indrayana, 1972-
Malang: Intrans Publishing, 2016
345.023 DEN d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Djafar Saidi
Jakarta: Rajawali, 2011
364.132 MUH k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>