Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan korporasi di Indonesia dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang sangat ekspansif menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dengan subur dan mendatangkan keuntungan. Hal lain ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya.Korporasi sebagai pelaku kejahatan dan tindak pidana Korupsi sebagai sebuah delik harus dilihat dalam kerangka pembangunan berkesinambungan. Korupsi telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan serta merusak sistem perekonomian dan masyarakat dalam skala besar sehingga tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).Masalah pokok dalam tesis ini adalah masalah kebijakan hukum pidana dalam formulasi aturan pemidanaan (Pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Duta Graha Indah, Tbk. dalam perkara Wisma Atlit yang perkaranya banyak menarik perhatian di Indonesia, maka penelitian yang dilakukan sifatnya yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta metode penelitian kepustakaan dan penelitian empiris.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi terdapat kelemahan-kelemahan yang sebenarnya tetap bisa disiasati sehingga penegakkan hukum tidak seperti bersifat tebang pilih. Namun kedepan diharapkan banyak pembaruan dan penambahan atau penyempurnaan aturan sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran, yang akan berpengaruh pada aplikasinya oleh para penegak hukum.

---

Corporate developments in Indonesia in a short time became very quick and fast because it is very expansive reach all areas of the business that has the ability to thrive and be profitable. Another thing is also characterized by the role of government through regulations that provide ease of doing business and other facilities.Corporations as criminals and corruption as a criminal offense must be viewed within the framework of sustainable development. Corruption influenced state life and destructed economic and society system in a large scale, hence, no longer it may be grouped as an ordinary crime but should be granted as an extraordinary crime.Main problem of this theses are the problem of criminal law policy incriminal regulation formula (criminal responsibility) of corporation in corruption criminal action, committed by PT. Duta Graha Indah Tbk. in the case of "Wisma Atlit" that this case attracted much attention in Indonesia, so this thesis is conducted by normative juridis which based on secondary data source that is including primary legal materials, secondary, and tertiary, with the approach of legislation (statute approach) and the conceptual approach, as well as the method of literature research and empirical research.Research resulted that there are some weaknesses on the formulation ofcriminal regulation (criminal responsibility) of corporation in corruption that are actually still be circumvented so that law enforcement is not as discriminately. In the future we expected a lot of updates and additions or improvements rules so as to avoid the confusion of interpretation, which will affect the application by law enforcement."

"Untuk lebih menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo.1999). Namun, rumusan ketentuan delik suap yang diatur dalam peraturan tersebut masih tumpang tindih dan mengandung kerancuan/disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenangwenangan (abuse of power) dalam menerapkan pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pengawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui latar belakang dirumuskannya ketentuan delik suap dalam UU PTPK 2001 Jo. 1999, persepsi dan pertimbangan aparat penegak hukum dalam penerapan pasal delik suap dalam UU PTPK 2001 Jo. 1999, dan prospek pengaturan delik suap dalam upaya melakukan pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan datang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menelaah hukum positif yang terkait, selanjutnya mengeksplorasi fakta empiris dengan rumusan dan penerapan ketentuan delik suap dalam UU PTPK 2001 Jo. 1999. Oleh karena itu, penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dirumuskannya atau reformulasi ketentuan delik suap dalam UU PTPK 2001 Jo. 1999 adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan sehubungan dengan akan diamandemennya KUHP, sehingga perlu untuk tidak mencantumkan angka dari pasal-pasal KUHP, untuk memperjelas dan memperluas subjek delik dengan menambah rumusan penyelenggara negara dan untuk lebih mempermudah pembuktian. Jika dilihat dari hasil rumusan yang telah disahkan menjadi undang-undang, tidak sejalan dengan yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang tersebut karena justru menimbulkan kerancuan antara ketentuan yang satu dengan yang lainnya akibat diformulasikan pasal tersebut secara berlebihan atau tumpang tindih. Aparat penegak hukum memiliki persepsi yang sama mengenai ketentuan gratifikasi maupun ketentuan menerima suap yakni terdapatnya kerancuan dalam perumusan. Namun, masing-masing aparat penegak hukum memiliki ukuran atau memaknainya secara subjektif yang berdampak pada tahap implementasinya, sehingga semua pihak menginginkan agar ketentuan UU PTPK 2001 Jo. 1999 untuk direvisi. Oleh sebab itu, pemerintah membuat rancangan undang-undang terkait dengan pengaturan gratifikasi dan suap yaitu Rancangan KUHP dan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor). Jika dilihat dari substansi dan komposisi rumusan delik, maka ketentuan RUU Tipikor lebih realistis dan lebih baik dari rancangan KUHP serta dari rumusan delik suap dalam UU PTPK 2001 Jo. 1999 yang nanti diharapkan terjadi perubahan ketentuan ke arah yang lebih baik.

---

To further create legal certainty and fairness in fighting corruption, the Indonesian government has established a new legal framework in the form of Law Number 20 of 2001 as an amendment to Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption (Law PTPK 2001 Jo. 1999). However, the formulation of a bribery offense provisions set out in these regulations still contain overlapping and confusion / disparity of impact on adoption by law enforcement officers that are subjective and arbitrary potential cause (abuse of power) in applying Article and in particular penalties associated with civil service or state officials and judges who take bribes, so far from justice and legal certainty. This study intends to find out the background of the formulation of the provisions of bribery offenses in the Law PTPK 2001 Jo. 1999, the perception and judgment of law enforcement agencies in the implementation of chapter law offense of bribery in Law PTPK 2001 Jo.1999, and the prospect of setting the offense of bribery in an effort to reform the Law on Corruption Eradication forthcoming. To answer these problems, this research was conducted through a normative and empirical approaches to examine the relevant positive law, then explore the empirical fact with the formulation and implementation of the provisions of bribery offenses in the Law PTPK 2001 Jo. 1999. Therefore, this study belong to the descriptive qualitative research design.

Results of this study showed that background formulation or reformulation of the offense of bribery provisions of the Law PTPK 2001 Jo.1999 is to create legal certainty and justice in connection with the amendment of the Criminal Code would, so it is not necessary to include a number of articles of the Criminal Code, to clarify and expand the subject of the offense by adding formulas and state officials to further facilitate verification. If seen from the formula that has been passed into law, is not in line with desired by the legislators because it was a cause confusion between the terms with each other due to the excessive formulated such article or overlapping. Law enforcement officers have the same perception of the terms and provisions of accepting bribes gratification that the presence of ambiguity in the formulation. However, each law enforcement officers have the size or subjectively interpret that impact on the implementation stage, so that all parties wanted the provisions of Law PTPK 2001 Jo. 1999 to be revised. Therefore, the government draft legislation related to the regulation of gratification and bribe in Penal Code and the Draft Bill on Eradication of Corruption (Corruption Bill). If viewed from the substance and the formulation composition offense, then the provisions of the bill corruption is more realistic and better than the draft Penal Code as well as the formulation of the offense of bribery under the Law PTPK 2001 Jo. 1999 which is expected to occur later changes to the provisions for the better."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang bagaimana Harian Umum Kompas memberitakan tentang kasus korupsi Angelina Sondakh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis framing kritis, dengan menggunakan teori Feminisme Radikal dari Kate Millet. Teknik pengumpulan data primer melalui teks berita Kompas dan data sekunder melalui wawancara mendalam (indepth interview). Hasil penelitian menemukan fakta bahwa tampilan berita Kompas tentang kasus korupsi Angelina Sondakh tidak mendalam, lebih menempatkan Angie hanya sebagai pelaku tindak pidana korupsi, bukan korban budaya patriarki yang berlangsung di partai politik, isi pemberitaan bias gender karena lebih menonjolkan sisi feminin Angie sebagai perempuan.

---

ABSTRACTThis thesis is discusses how Kompas Daily’s reported on the case of Angelina Shondakh’s corruption. This study is a qualitative research with critical framing analysis, using the Radical Feminism theory by Kate Millet. The primary data techniques collected by Kompas news text and the secondary data techniques collected by in-depth interviews. The result of the study are fact that the view of Kompas news about Angelina Shondakh’s corruption case are not solid, it put Angie just as the perpetrators of corruption, not as the victim of patriarchal culture that took place in the political parties, the content of the gender bias as much as Angie accentuate the feminine side of a woman."

"Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kita hadapi di zaman ini. Sebuah tantangan yang mau tidak mau harus dan dapat kita hadapi. Sejumlah peristiwa yang terjadi guna mencapai sebuah kodifikasi ketentuan hukum internasional yang mengikat anggotanya dalam perlawanan terhadap tindak pidana korupsi adalah perjuangan sangat berarti bagi negara-negara yang membutuhkan kodifikasi atas ketentuan tersebut. Ketentuan yang aplikatif tentu saja adalah sesuatu hal yang diharapkan. UNCAC adalah sebuah paradigma baru dalam kehidupan masyarakat dunia. UNCAC mengandung sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi dengan pendekatan-pendekatan yang aktual dan implementatif. Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Nigeria yang dilakukan oleh Jenderal Sani Abacha dan kaki tangannya merupakan sebuah leading case terkait penanggulangan tindak pidana korupsi secara transboundary.

---

Corruption is one of the many challenges in today's world we have to face. One that we have to face nevertheless. A number of occurrences that resulted to the codification of international law that binds its members towards the efforts of corruption eradication is a significant outcome for countries in need of the aforementioned stipulations. The goal is without doubt an applicable stipulation. UNCAC is a new paradigm in world society. UNCAC is instilled with regulations that are meant to prevent the crime of corruption with actual and contemplative approaches. The processing of General Sani Abacha's crime of corruption and his cronies in Nigeria is a leading case relating to trans-boundary judicial process of corruption."

"Dengan memfokuskan korupsi pada level provinsi, thesis ini memeriksa apakah korupsi oleh pemerintah daerah aka mempengaruhi tingkat kemiskinan. Panel data dengan pendekatan “fixed effect” diimplementasikan pada data level provinsi dari tahun 2007 sampai dengan 2010. Dengan menggunakan temuan audit, hasil regresi menunjukan bahwa korupsi pemerintah daerah memiliki korelasi positif dengan kejadian kemiskinan. Jika provinsi-provinsi di Indonesia mengurangi korupsi, ini akan berkontribusi pada semakin banyak orang keluar dari kemiskinan. Hasil penelitian ini menekankan pada pentingnya penyempurnaan intitusi seperti pemberantasan korupsi dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Kebijakan anti korupsi sangat dibutuhkan agar program-program pengentasan kemiskinan lebih effisien.

---

Focusing on the provincial corruption level, this thesis examines whether local government corruption influences the regional poverty rate. In this paper, a fixed approach panel data method is implemented to a provincial level data set from 2007 to 2010. Using audit findings as measurement of provincial corruption level, the results show that local government corruption has positive correlation with poverty incident. If provinces in Indonesia reduce their corruption level, it contributes more people moving out of poverty. This study highlight the important of institutional improvement i.e. the corruption eradication effort in the poverty reduction policy. Thus, anti-corruption policies are necessary for anti-poverty programs to be efficient."

"Tesis ini membahas tentang penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode penelitian doktrinal (yuridis normatif), yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi bertentangan dengan undang-undang, kemudian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana korupsi adalah demi terciptanya keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Selanjutnya terhadap putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi bukan merupakan yurisprudensi yang diikuti oleh peradilan-peradilan di bawahnya dan sampai saat ini belum ada satu pun putusan berupa pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi yang ditetapkan menjadi suatu yurisprudensi.

---

This thesis discusses the imposition of parole by a judge of the criminal offense of corruption by using the method of doctrinal studies (juridical normative), the study of criminal law norms contained in the criminal laws of Indonesia. From the results of these studies concluded that the imposition of parole in the criminal offense of corruption contrary to law, then that becomes the basis of consideration of the judge in imposing conditional punishment on corruption is for creating justice for both defendant and the public. Subsequent to a conditional punishment sentences imposed by the Supreme Court in a case of corruption is not a jurisprudence which is followed by a justice-court below and until this day there has not been a single verdict of conditional punishment on criminal offense of corruption set into a jurisprudence."

"Sejak lama, korupsi telah menyerang kehidupan negera dan terus menyebar ke berbagai bidang. Untuk itu perlu penegakan hukum yang tegas dan dapat memberantas kejahatan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pemiskinan koruptor sebagai langkah alternatif dalam penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dari penelitian ini berasal dari buku-buku serta berita di media. Data-data tersebut kemudian dianalisa untuk melihat upaya pemiskinan koruptor dalam penegakan hukum kasus korupsi. Dari penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi belum tegas dan masih lemah dalam menangani kejahatan ini. Pemiskinan koruptor dapat menjadi solusi yang baik dan menguntukan bagi negara.

---

For a long time, corruption has attacked the life of state and was spreading to multiple area. To extirpate this crime needs a strict law enforcement. The purpose of this research are to explain about corruptor impoverishment as an alternative law enforcement towards the corruption case in Indonesia. This research is using qualitative approach with collected data from books and news in mass media. The data is analized to see the effort of the impoverishment corruptor as an effort of law enforcement towards corruption in Indonesia. The result from this research showed that law enforcement in Indonesia is still not strict and weak in handling corruption. Impoverishment corruptor can become a good solution and benefit the state."

"Skripsi ini membahas tindak pembungkaman dalam novel Gerakan Punakawan Atawa Arus Bawah karya Emha Ainun Nadjib yang dilakukan oleh Pak Kades sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan berupa tindak korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tindak pembungkaman dalam novel Gerakan Punakawan Atawa Arus Bawah melalui analisis tokoh dan penokohan serta tema. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu pendekatan intrinsik yang meliputi tokoh dan penokohan serta tema. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang berhubungan dengan tindak pembungkaman, yaitu penyebab tindak pembungkaman, bentuk-bentuk tindak pembungkaman, dampak tindak pembungkaman, dan usaha perlawanan terhadap tindak pembungkaman. Selain itu, dipaparkan juga hubungan antara Punakawan dengan tindak pembungkaman yang terjadi di dalam novel.

---

This thesis discusses about the acts of suppression in the novel Gerakan Punakawan Atawa Arus Bawah written by Emha Ainun Nadjib which is performed by pak Kades, as a result of power abuse in the form of corruption. This study aims to describe the acts of suppression in the novel Gerakan Punakawan Atawa Arus Bawah through the analysis of characters, characterization, and theme. This study uses the qualitative method to analyze those corpuses. The approaches used to achieve the research objectives also cover the intrinsic characters, characterization, and theme. The results of this study stated that there are several aspects related to the acts of suppression, namely the leading causes of suppression acts, the forms of suppression acts, the impacts of suppression acts, and the resistances to suppression acts. In addition, the relationship between Punakawan is presented with the following suppression acts that occurs in the novel."