Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 403 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andi Hamzah
Jakarta: Gramedia, 1984
364.132 3 AND k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
K. Wantjik Saleh
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977
345.023 23 WAN t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Partnership Governance Reform in Indonesia, 2004
364.132 3 PAR p (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Firman Sujadi
Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014
345.023 FIR u
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Schwindt-Bayer, Leslie A. author
Abstrak :
Summary: The book argues that clarity of responsibility increases accountability and decreases corruption levels in democracies. The authors provide a number of empirical tests of this argument using an original cross-national time-series dataset, mass survey data, and a survey experimen
New York: Cambridge Univ. Press, 2017
364.1 SCH c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Bernardinus Herry Priyono
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018
364.132 3 BER k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Heri Herdiansah
Abstrak :
Dalam Penelitian ini membahas mengenai Mekanisme Pengembalian dan Tata Kelola Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana pengaturan aset negara yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana mekanisme yang ideal dalam pengembalian aset negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, dan Bagaimanakah tata kelola dan pertanggungjawaban atas pengelolaan terhadap aset negara hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan tujuan dalam peneltian ini adalah mengetahui sejauhmana suatu aset dapat dikatagorikan sebagai obyek tindak pidana korupsi, mengetahui sejauhmana pengaturan mengenai pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi, menemukan cara tepat dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, dan mengetahui tata kelola atas pengelolaan pengembalian aset berdasarkan perturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang termasuk aset negara yang dapat menjadi objek dari sebuah tindak pidana korupsi yaitu uang, surat berharga, piutang, barang berharga, dan hak-hak yang lain yang dapat dinilai dengan uang. Mekanisme yang ideal dalam pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi adalah gabungan antara instrumen hukum yang terdapat dalam UNCAC PBB 2003 dan instrumen hukum civil forfeiture. Mekanisme ini didasarkan atas keberhasilan negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Adapun mekanisme ideal pengelolaan Aset dilakukan oleh Lembaga Pengelola Aset di bawah Kementerian Keuangan.
Abstract
This research is mainly discussed about The Mechanism and Management System of Asset Recovery from Corruptions Act in Indonesia. The problem that this research is trying to resolves is how Indonesian Law regulate the state asset that comes from Corruption Act, what kind of mechanism that is ideal to recover the state asset as a consequence of tort in corruption act and how to manage and take responsibility of asset recovery from Corruption Act. The purpose of this research is to explain about the clasification of state assets especially if the assets come from corruption act, to find the right method regarding asset recovery from corruption act, to know the management of asset recovery based on the rule of law. The researcher is using the normative law research method combined with field research and literature study. Output from this research shows that state assets that is sourced from corruption act are money, obligation, credit, valuable thing, and the other rights that can be valued with money. The ideal mechanism regarding asset recovery from corruption act is the unification between law instrument contained in UNCAC PBB 2003 and forfeiture in civil law instrument. This mechanism is based on the succeed of developed country such as United State of America and United Kingdom regarding asset recovery from corruption act. Furthermore, the ideal mechanism to management of asset recovery by doing management asset institution underneath ministry of finance.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S310
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ghali, A.
Abstrak :
Penelitian ini bermula dari latar belakang permasalahan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara di Indonesia yang tidak kunjung habisnya. Hal ini kemudian dibentuknya lembaga antikorupsi yang mempunyai wewewang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan komisi antikorupsi di Indonesia yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang sangat strategis dalam memberantas korupsi.

Penelitian ini membahas mengenai penggunaan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi, khususnya penyuapan dan pemerasan. Posisi Komisi Pemberantasan korupsi cukup strategis terlihat pada penggunaan penyadapan yang sah secara hukum dalam mengungkap kasus korupsi, khususnya kasus penyuapan dan pemerasan.

Penggunaan penyadapan telah menjerat banyak pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat manfaat dan kendala selama penggunaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sehingga dapat menggambarkan secara keseluruhan dari penggunaan penyadapan dalam mengungkap kasus penyuapan dan pemerasan yang melibatkan penyelenggara negara.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa KPK menyadari penyadapan melalui telepon tidak cukup. Banyak kendala selama penggunaan penyadapan selama ini disebabkan oleh, yaitu kendala personel KPK yang sedikit dibandingkan kasus yang sedang ditangani, dibutuhkan aturan hukum dan insfrastruktur yang memadai dalam hal menunjang tata cara teknis penyadapan, khususnya penyadapan yang berbasis layanan data internet.
Abstract
This research started from a background of corruption involving state administrators in Indonesia that never end. It is then, forming anti-corruption agencies which have lawful interception and recording conversations. Indonesia?s Corruption Eradication Commission (KPK) is an anti-corruption commission which has the duties, functions, and authority are very strategic in eradicating corruption.

This research discusses the use of lawful interception Indonesia?s Corruption Eradication Commission (KPK) in exposing corruption cases, especially bribery and extortion. Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) position is strategic at the use of lawful interception in exposing corruption cases, especially bribery and extortion.

The use of lawful interception has trapped many corruptors. The study also aimed to see the benefits and constraints of lawful interception conducted by the KPK, so that it can describes the use of it in exposing bribery and extortion cases involving state administrators.

The results of this research is KPK aware of intercepts telephone is not enough. Many obstacles during this policy, due to the lack of personnel in KPK, it takes the rule of law and adequate infrastructure in terms of technical procedures to support lawful interception especially internet-based data services.
2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   >>