Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas akhir ini merupakan laporan kegiatan dalam upaya menyelesaikan persoalan dalam poses seleksi yang terjadi ada di KPK. KPK adalah suatu organisasi baru yang berdiri secara resmi pada tanggal 23 Desember 2003. Dan mempunyai visi serta misi utama yaitu memberantas korupsi di Indonesia.Sebagai suatu organisasi baru KPK membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan seluruh kegiatan KPK. Karyawan KPK yang dibutuhkan dimulai dari jabatan deputi hingga karyawan dengan level yang lebih rendah.KPK memandang perlu adanya sebuah proses seleksi untuk mencari orang-orang yang berkompenten dan mempunyai integritas tinggi dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia.Sebagai suatu lembaga baru yang belum pernah melakukan suatu proses seleksi KPK menggunakan jasa konsultan sebagai pelaksanaannya. Akan tetapi proses seleksi itu kurang memenuhi keinginan KPK atau dengan kata lain kurang "pas", ada calon - calon yang kurang memenuhi syarat tetapi lolos untuk mengikuti wawancara akhir, ataupun ada calon yang seharusnya menjadi kandidat untuk jabatan A tetapi ditempatkan untuk menjadi kandidat pada jabatan B.Setelah melakukan penelitian, bagaimana hal itu dapat terjadi ditemukan lah bahwa proses seleksi di KPK terlalu lama dan panjang sehingga membuat para peserta dan juga pelaku wawancara menjadi jenuh, belum lagi tekanan-tekanan yang didapat baik secara internal maupun eksternaI. Membuat proses seleksi tidak menjadi menyenangkan dan kondusif.Untuk mengatasi hal itu penulis mencoba memberikan sebuah alternatif solusi baru, yaitu dengan memperpendek rangkaian proses seleksi di KPK dengan tidak melupakan hal-hal pokok yang harus dilakukan. Pada Tahap proses seleksi sebelumnya dibutuhkan sembilan tahapan dengan waktu hampir 3 bulan tetapi pada altematif solusi yang baru hanya dibutuhkan 7 tahapan saja dan waktu kurang lebih hanya 2 bulan saja.Diharapkan dengan adanya suatu proses seleksi yang baru ini KPK dapat lebih cepat mendapatkan dan menemukan orang-orang yang dicarinya untuk segera bekerja serta melaksanakan tugas KPK."

"Tesis ini membahas tentang Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV Tahun 2016 tentang adanya perubahan delik formil ke delik materil pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode yang dilakukan dalam penulisan ini ialah metode penelitian normatif hukum, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana tren penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV Tahun 2016, meneliti apakah dengan adanya perubahan delik unsur merugikan keuangan negara menjadi unsur utama untuk meminta pertanggungjawaban terhadap seseorang, dan bagaimana implementasi dari Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV Tahun 2016 terhadap putusan-putusan pengadilan yang ada. Hasil dari penelitian salah satunya ialah adanya ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia oleh adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV Tahun 2016. Kesimpulan dari tesis ini ialah perubahan delik karena Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV Tahun 2016 berdampak pada penindakan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara yaitu sebelum adanya putusan MK penindakan korupsi lebih banyak terlaksana dibandingkan dengan sesudah adanya Putusan MK. Terjadinya perubahan delik ini berdampak pada syarat utama untuk seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dampak dari Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV Tahun 2016 menimbulkan perbedaan pendapat oleh hakim mengenai konsep kerugian keuangan negara.

---

This thesis discusses the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 concerning the change of formal offense to material offense in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. The method used in this writing is the normative legal research method, with quantitative and qualitative approaches. What is discussed in this research is how the trend of handling corruption crimes in Indonesia before and after the Decision of the Constitutional Court Number 25 / PUU-XIV/2016, examining whether with the change of offense, the element of harm to state finances is the main element to hold someone accountable, and how the implementation of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV/2016 on existing court decisions. The result of the research is the existence of legal uncertainty in the handling of corruption crimes in Indonesia due to the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016. This thesis concludes that changes in the offense due to Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 have an impact on the prosecution of corruption of state financial losses, namely before the Constitutional Court's decision, more corruption prosecutions were carried out than after the Constitutional Court's decision. The occurrence of this change in offense has an impact on the main requirements for a person to be held criminally liable and the impact of Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 has led to differences of opinion by judges regarding the concept of state financial losses."

"This timely and insightful book provides the key elements needed to understand the nature and prevalence of corruption in public governance, as well as the devastating public policy consequences."

"ABSTRAKPenelitian ini fokus pada pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICW dalamagenda pemberantasan korupsi politik di Indonesia melalui pendekatan teori NewInstitusionalisme Victor Nee. Pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICWterbangun karena adanya kesamaan visi dan konsen terhadap agenda pemberantasankorupsi, serta interaksi antar aktor ? aktor anti korupsi KPK ? ICW. Pola kerjasamainterorganisasional KPK ? ICW menuai dukungan dan tantangan.Dukungan secaramoril maupun materil datang dari masyarakat sipil serta dunia internasional.Sedangkan tantangan popular dikenal dengan istilah?Corruptor Fight Back?.Terdapat dinamika diantara aparatur hukum negara, bahkan diantara KPK ? ICWjuga terdapatdinamika, walaupun mereka masih tetap konsisten sebagai aktor antikorupsi

---

ABSTRACTThis study focuses on the pattern of interorganizational cooperation KPK - ICW inthe agenda of political corruption eradication in Indonesia by theoretical approachesNew institutionalism Victor Nee. Interorganizational cooperation pattern Commission- ICW woke up because of the similarity of vision and concern about the anticorruptionagenda, as well as the interaction between actors of anti -corruptionbetween KPK - ICW. Interorganizational cooperation between KPK - ICW gettingsupport and challenge. Moral and material supporting come from the civil society andthe international community. In the other side the challenge popularly known by theterm "Corruptor Fight Back". There is a dynamic between the legal apparatus of thestate, even among KPK - ICW also found dynamics, although they still remainconsistent as anti -corruption actors"

"Summary: Lacy Stoltz is an investigator for the Florida Board on Judicial Conduct. She is a lawyer, not a cop, and it is her job to respond to complaints dealing with judicial misconduct. After nine years with the Board, she knows that most problems are caused by incompetence, not corruption. But a corruption case eventually crosses her desk. A previously disbarred lawyer is back in business with a new identity. He now goes by the name Greg Myers, and he claims to know of a Florida judge who has stolen more money than all other crooked judges combined. And not just crooked judges in Florida. All judges, from all states, and throughout U.S. history. What the source of the ill-gotten gains? It seems the judge was secretly involved with the construction of a large casino on Native American land. The Coast Mafia financed the casino and is now helping itself to a sizable skim of each month's cash. The judge is getting a cut and looking the other way. It's a sweet deal: Everyone is making money. But now Greg wants to put a stop to it. His only client is a person who knows the truth and wants to blow the whistle and collect millions under Florida law. Greg files a complaint with the Board on Judicial Conduct, and the case is assigned to Lacy Stoltz, who immediately suspects that this one could be dangerous. Dangerous is one thing. Deadly is something els"