Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Novita Wulandari, author
Penerapan lembaga prae judicieel geschil: studi kasus tindak pidana penyerobotan dalam kuhp = Implementation of prae judicieel geschil case study criminal act of annexation in indonesia criminal code
Saat ini, tindak pidana penyerobotan tanah sering kali terjadi dengan semakin banyaknya populasi dan kepentingan manusia dengan jumlah tanah yang tersedia tetap sama. Tindak pidana yang termuat dalam Pasal 167 KUHP semula hanya melindungi hak bertempat tinggal, namun perkembangannya menjadi pasal yang digunakan untuk tindak pidana penyerobotan. Begitu pentingnya tanah...
2017
S66024
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rizky Pratama Saputra, author
Unsur kesalahan pada pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi: studi putusan kasasi pada kasus tindak pidana korupsi = Element of guilt of the article 2 verse (1) corruption criminal act: research study cassation's verdicts on corruption criminal act case
Unsur kesalahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas mencantumkan unsur kesalahan, namun kesalahan tersebut tersirat dalam unsur memperkaya diri. Melalui metodologi penelitian yuridis normatif dan kajian terhadap beberapa putusan tingkat kasasi dapat disimpulkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69366
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yopi Pebri, author
Akta pengakuan utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/Pid.Sus/2018 = Deed of acknowledgment of debt containing elements of the crime of fraud: Study of Supreme Court Decision Number 395K/Pid.Sus/2018
Dalam rangka mendorong investasi di berbagai kegiatan pembangunan yang sedang gencar dilakukan, kepastian akan perlindungan hukum terhadap investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, penting untuk diwujudkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kepastian akan perlindungan hukum bagi investor yang hendak menanamkan modalnya adalah melalui pembuatan akta autentik di hadapan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ivo Lutyana Panditha, author
Pertanggungjawaban notaris dan pejabat pembuat akta tanah PPAT atas tindak pidana pada pembuatan akta autentik : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/PID/2015 = Responsibility of a notary and land deed officer for the criminal act in the drawing up of authentic deeds : a case study of decree of The Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 143 K/PID/2015
ABSTRAK
Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selama berada di dalam satu wilayah jabatan. Sebagai pejabat umum, Notaris dan PPAT mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris/PPAT harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Namun masih ada oknum Notaris/PPAT yang bertindak diluar kewenangannya sehingga menimbulkan akibat hukum....
2018
T49237
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 >>