Ditemukan 195 dokumen yang sesuai dengan query
JIP 42 (2013)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
JIP 44(2014)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Muhammad Amir Arham
"
Fiscal decentralization can create eficiency and effectiveness to promote growth and change in economic structures as well as to reduce inequalities amongst regions. This study intends to find out whether the fiscal decentralization policies during 2001-2010 contribute to the shift of economic sectors and inequality rates amongst districts/municipalities in the Province of Central Sulawesi. By using econometrics of panel data, the study found that fiscal decentralization supports a shift in the economic sector where the ...
"
2016
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Edi Slamet Irianto, examiner
"
This article proposes two focuses on the discussion on fiscal decentralization carried out by the government and the important role that taxation in bringing about the process of economic democratization. Taxation is one of the most crucial factors in the strengthening of the role of the government especially the role of tax in budgetary issues. The two issues are strategic for a mutual relationship between the state and its citizen, the state in its legal ...
"
Directorate General of Taxes, Ministry of Finance, Republic of Indonesia, 2012
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Salomo, Roy Valiant
"
The year 1999 has been marked as the reform era where the old law on regional autonomy has been replaced with the new ones, i.e. Law Number 22 Year 1999 and Law Number 32 Year 2004. These two new laws have promoted the emergence of new local governments throughout Indonesia, as a process of amalgamation. Between 1999 and 2007 there were 173 new local governments emerged. The assumption that amalgamation will bring more fund and ...
"
Depok: Universitas Indonesia, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2008
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Andrayanto
"
Desentralisasi memberikan konsekuensi pada kewenangan bidang kesehatan yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah semakin besar. Kondisi ini memerlukan strategi baru berupa, pengorganisasian yang lebih seksama pada berbagai tingkatan administrasi, dan melaksanakan perubahan-perubahan sebagai upaya penyesuaian terhadap kebijakan desentralisasi. Perubahan ini salah satunya adalah penataan kembali kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah sebagai organisasi perangkat daerah. Sebelumnya kelembagaan Dinas Kesehatan disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.
Adanya kebijakan baru dalam penataan organisasi perangkat daerah Peraturan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T 11203
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
A. Kahar Maranjaya
"
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk meyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yanag mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan. Terlebih dalam negara modern, terutama apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya, karena kewenangan otonomi mencakup segala aspek kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan urusan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ratnaningsih
"
Dalam era otonomi daerah, disadari adanya perubahan-perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama berkenaan dengan pengelolaan sumber ekonomi daerah yang harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.
Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan dasar masyarakat antara lain pembangunan kesehatan. Paradigma yang dijadikan dasar untuk mengatur mengatur dan mengendalikan kesehatan adalah health for all , atau kesehatan untuk semua, artinya ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T12569
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dewi Pusporini
"
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terutama dan sisi penerimaan daerah (dana perimbangan dan pendapatan asli daerah) terhadap pertumbuhan ekonoml daerah di Indonesia, dan untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara daerah kabupaten dengan daerah kota, serta untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara daerah-daerah di Jawa-Bali dengan daerah-daerah di luar Jawa-Bali.
Selain dipengaruhi oleh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi dikontrol pula dengan variabel pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita menjadi penting dalam sumbangannya ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T17074
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hendri
"
Penelitian ini mengidentifikasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera, Indonesia. Digunakan tiga model regresi untuk menganalisa data panel lima indikator utama desentralisasi fiskal periode 2007-2013 yaitu: OLS, Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Dtatistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa tiga indikator berupa pendapatan daerah, pengeluaran daerah ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T46158
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
