Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan prinsip beyond budgeting pada PT. X Indonesia sebagai bentuk reaksi atas tidak fleksibelnya anggaran tradisional tahunan yang dilakukan sebelumnya juga proses pengambilan keputusan yang sering dilakukan secara sentralisasi oleh kantor pusat di Chicago,Amerika Serikat dan oleh kantor pusat Indonesia. Pembahasan mengenai penerapan beyond budgeting ini menunjukkan bahwa beyond budgeting tidak meninggalkan fungsi anggaran tersebut yaitu fungsi perencanaan,fungsi koordinasi,fungsi pengendalian dan fungsi evaluasi kinerja karena fungsi tersebut tetap ada tanpa adanya proses anggaran tetapi tergantikan oleh alat pengukur lain yaitu KPI berdasarkan balance scorecard dan rolling forecast. Proses pengambilan keputusan yang sebelumnya lebih tersentralisasi sekarang berubah menjadi desentralisasi dengan adanya penambahan limit persetujuan dibandingkan sebelumnya. Hasil analisis secara umum bahwa perusahaan belum menerapkan proses beyond budgeting secara keseluruhan karena masih ada pertemuan untuk membahas anggaran tahunan. Tetapi untuk pengukuran kinerja, pengeluaran biaya dan pembelian barang modal maupun desentralisasi keputusan sesuai dengan pasar dan tantangan yang dihadapi sudah tercermin di PT. X Indonesia. Sebagian prinsip beyond budgeting juga sudah melingkupi proses sistem penganggaran di perusahaan.

---

ABSTRACT

---

This thesis analyzed implementation budgeting system with beyond budgeting principle approach at PT. X Indonesia as a reaction from inflexibility of conventional budgeting and centralization of decision making process at that time from Chicago headquarter in United States and from Head Office in Indonesia. Analysis of implementation shows that the function of current conventional budgeting such as planning,coordination, control and performance evaluation still exist with or without budget assumed. The function still exist there since company still use KPI based on balance scorecard and also rolling forecast. Decision making process changes from centralization to decentralization through many extended of limit authorization approval. So that management can survive well with all the challenge and market requirement. The general analysis stated that company have not yet implemented beyond budgeting since there is still exist annual budget meeting but for performance measurement, capital expenditures and decentralization process have been well implemented within company."

"Pemerintah daerah di Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk memahami isu ini, banyak penelitian yang telah dilakukan untuk memahami dampak dana transfer terhadap perilaku belanja pemerintah daerah. Namun, penelitian yang sudah ada hanya fokus pada dampak dari realisasi dana transfer. Studi ini menguji secara empiris pengaruh ekspektasi transfer terhadap perilaku belanja pemerintah daerah. Analisis empiris ini menggunakan seperangkat variabel ekonomi dan politik sebagai proxy ekspektasi transfer di 426 pemerintah daerah di Indonesia sepanjang 2009-2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi dana transfer, meskipun telah diatur secara formal oleh Peraturan Pemerintah, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik di luar formula. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa ekspektasi transfer merupakan faktor yang relevan dalam memengaruhi belanja pemerintah daerah. Peningkatan ekspektasi transfer berasosiasi dengan meningkatnya belanja pemerintah daerah pada seluruh jenis dan fungsi. Pemerintah daerah yang berekspektasi mengalami kenaikan transfer cenderung memiliki tingkat belanja yang lebih tinggi.

---

Fiscal decentralization in Indonesia is characterized by high dependency of local governments on transfer funds from the central government as a source of revenue. In order to understand the behavior of local governments in spending transfer funds, a substantial amount of work has been done to estimate the impact of transfer funds on local government spending. However, existing research has so far only focused on the impact of the realization transfer funds. This study examines empirically the role of transfer expectation in affecting local government spending behavior. The empirical analysis employs a set of political and economic variables to proxy transfer expectations in 426 local governments in Indonesia across 2009-2018. This research found that transfer allocation, even when enshrined in a law, appear to be influenced by economic dan political factors beyond the formula. The analysis also confirms that transfer expectations are relevant determinant of local government spending. Our findings suggest that an increase in expected transfers is associated with increase in local government spending across type and functions. Local governments expecting a higher level of transfer tend to react with a higher level of expenditure."

"The presence of the phenomenon of kinship politics in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections triggers a controversy that revolves around its implementation. The existence of kinship politics is feared to have an impact on efforts to achieve the ultimate goal of regional autonomy, namely public’s welfare and a dignified quality of life. The purpose of this research is to map the potential problems and identify the challenges of achieving the ultimate goal of regional autonomy. This research uses a literature study as an analytical tool to answer the objectives of the study. Discussions about kinship politics in Indonesia present a perceptual dichotomy, where on the one hand this is not a problem when the local leadership of kinship politics is able to bring prosperity together. However, on the other hand, this can become a problem when political actors abuse power that perpetuates the strengthening of the oligarchy and ignores the original goal of decentralization, namely, to bring prosperity and a dignified quality of life. Candidates who are affiliated with kinship politics face a fairly formidable challenge, namely, to strengthen regional competitiveness in a sustainable manner based on the principle of transparency in order to maintain public trust during the COVID-19 pandemic."

"Penelitian ini mengidentifikasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera, Indonesia. Digunakan tiga model regresi untuk menganalisa data panel lima indikator utama desentralisasi fiskal periode 2007-2013 yaitu: OLS, Fixed  Effect Model dan Random Effect Model. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Dtatistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa tiga indikator berupa pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan jumlah penduduk memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat pendidikan dan tingkat serapan tenaga kerja berkorelasi positif terhdap pertumbuhan ekonomi di Sumatera, Indonesia.

---

This paper analyzes the impact of fiscal decentralization on regional economic growth in Sumatera, Indonesia.  Within the framework of an OLS, Fixed Effect Model and Random Effect Model was employed in this thesis on a set of dynamic panel data models with latent variables over a period 2007 – 2013.  Two indicators of fiscal decentralization, local revenue, and local expenditure were used to measure impact of fiscal decentralization in Sumatera. Data for this study comes from secondary sources; BPS and DJAPK ministry of Finance Republic of Indonesia. The empirical finding of this study suggests that two fiscal decentralization indicators and number of population have a negative significant impact on regional economic growth. However, number of education and employment rate are positively correlated with economic growth. Finally, there is a little consensus on the relationship between fiscal decentralization and economic growth in Sumatera, Indonesia."

"Kondisi perekonomian saat ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggencarkan investasi yang menyerap tenaga kerja dan investasi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengahapus retribusi izin gangguan yang dianggap menghambat kemudahan berusaha. Retribusi izin gangguan adalah salah satu sumber penerimaan asli daerah sehingga kebijakan menghapusnya mengurangi Penerimaan Asli Daerah. Berdasarkan konsep Taxonomy of Taxing Power for Sub-Central Governments (SCGs) yang disampaikan oleh Slack (2017) dan digunakan oleh OECD (2019), berkurangnya penerimaan asli daerah menunjukan pengurangan otonomi fiskal, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan indeks kemandirian fiskal tertinggi. Dengan begitu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak penghapusan retribusi izin terhadap Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui Wawancara mendalam dan Studi Kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukan dampak terhadap Pemerintah Daerah dapat dilihat dari rasio penerimaan menunjukan adanya penerimaan yang tidak signifikan, namun disisi lain adanya perluasan kewenangan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta difasilitas untuk melakukan ekstensifikasi jenis retribusi daerah lainnya. Dampak terhadap Wajib Retribusi dikatakan bahwa adanya penghapusan retribusi izin gangguan meringankan beban wajib retribusi, namun adanya dorongan untuk ekstensifikasi jenis retribusi lainnya justru menimbulkan potensi beban baru dalam bentuk jenis retribusi lainnya. Mengingat bahwa penghapusan retribusi izin gangguan menghilangkan sumber penerimaan asli daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat strategi untuk optimalisasi penerimaan melalui penyediaan pelayanan elektronik dalam aspek perizinan yang terbukti meningkatkan retribusi perizinan di tahun 2020.

---

The emergence of cross-border digital trade era requires each country to make adjustments to its taxation system. The digital business model encourages the birth of technology-based companies that offer digital goods and services. The targets for taxing digital services is the product and companies that provide their services with a shift from a physical presence to an economic significant presence. In general, tax on digital services is imposed in the form of Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT). This paper aims to describing the tax administration system for digital services in Indonesia and several other countries that have implemented it first with a focus on the imposition of VAT and CIT. The method used in this article is qualitative with literature study. The data are collected from various sources in the form of documents, such as research journals, government agency reports, and other laws and regulations. The results of the analysis shows that in VAT collection, the administrative system such as tax subjects, tax objects, and required documents is similar one to another countries. The difference lies in the payment method in which several countries in Europe apply automatic payments to the tax authorities so that digital service providers (third parties) only need to record and report them. In the income tax collection, Indonesia has not made any changes from the previous regulations so that companies that provide digital services in the form of Permanent Establishment will be subject to CIT article 26, while those who have established businesses in Indonesia will be subject to domestic tax rates. Meanwhile, several other countries, such as France, Britain and Spain, have set final tariffs for companies providing cross-border digital services"

"Penelitian ini ingin menganalisis dampak transfer ke daerah dan dana desa terhadap kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan ekonometrika dengan data panel, dimana model yang diestimasi yaitu model kuadratik. Obyek penelitian ini adalah 32 daerah provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Utara, periode 2012-2019. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dana transfer berpengaruh signifikan terhadap jumlah orang miskin. Apabila total transfer riil yang diterima provinsi i pada periode t naik maka pada awalnya jumlah orang miskinnya akan bertambah sebelum akhirnya kemudian berkurang ketika sampai pada titik baliknya yaitu sebesar Rp.14,6 triliun. Sedangkan berdasarkan hasil analisis terhadap jenis-jenis dana transfer secara terpisah terhadap kemiskinan provinsi-provinsi sampel dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK dan DID merupakan alokasi yang paling signifikan mengurangi jumlah orang miskin. Sedangkan DAU dan DBH tidak efektif mengurangi jumlah orang miskin, karena justru menambah orang miskin

---

This study aims to analyze the impact of transfers to regions and village funds on poverty in Indonesia. The method used is quantitative and econometric descriptive analysis with panel data, where the estimated model is a quadratic model. The object of this research is 32 provinces in Indonesia, except DKI Jakarta and North Kalimantan, the period 2012-2019. The estimation results show that transfer funds have a significant effect on the number of poor people. If the total real transfers received by province i in period t increase, initially the number of poor people will increase before finally decreasing when it reaches the turning point of Rp. 14.6 trillion. Meanwhile, based on the analysis of the types of transfer funds separately on poverty in the sample provinces, it can be concluded that the DAK and DID allocations are the allocations that most significantly reduce the number of poor people. Meanwhile, the DAU and DBH are not effective in reducing the number of poor people, because they increase the number of poor people"

"Di era Orde Baru korupsi terbukti berperan sebagai pelumas di Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Indonesia mengalami desentralisasi dan demokratisasi masif (big-bang) paska kejatuhan orde baru. Meskipun secara umum dinilai posifit, episode ini membawa dampak ikutan: regulasi yang koresif. Studi ini menggunakan data firm-level berskala besar yakni Suvey Industri Besar Sedang (IBS) dikombinasikan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di level provinsi selama periode 2009-2015. Studi menemukan korupsi menghambat pertumbuhan output perusahaan manufaktur Indonesia sebesar 9.8% dan pertumbuhan produktivitas sebesar 12.6%. Hasil ini menunjukkan efek pelumas korupsi kini telah berkurang. Lebih jauh, studi juga menemukan bahwa perusahaan yang berlokasi di provinsi dengan kualitas demokrasi lebih baik cenderung mengalami efek buruk korupsi yang lebih ringan. Dengan kata lain, dua perusahaan yang membayar nilai suap yang sama dapat memperoleh efek yang berbeda tergantung di mana mereka berlokasi.

---

During the Soeharto Era corruption was considered to grease the wheels of growth in Indonesia, a country once considered to be the most corrupt country in the world. Indonesia experiences big-bang decentralization and democratization after Soeharto Era abruptly ended. While vastly celebrated, those episodes have their unintended consequence: coercive regulation. This study employs extensive firm-level Industri Besar Sedang (IBS) data combined with Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) at provincial level spanning from 2009-2015 and found that bribery hampered Indonesian firm output and productivity growth by 9.8% and 12.6%, respectively. This alarming result suggests that Indonesia is in dire needs to step up the fight against corruption and that the greasing effect has now diminished. Interestingly, this study also found that firms located in a province with a better democracy index may experience less damaging effects of corruption. In other words, two firms paying the same value of bribe may obtain different effects depending on where they are located. "

"Ada beberapa indikator untuk mengukur kualitas pendidikan, antara lain hasil nilai tes dan tingkat kehadiran siswa, rasio murid dan guru, serta pencapaian sekolah. Tesis ini mencoba melihat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan terhadap tingkat partisipasi sekolah di Indonesia dengan membandingkan periode pengeluaran pemerintah daerah sebelum dan setelah desentralisasi, khususnya untuk melihat apakah ada perbedaan dalam penerimaan dan pengeluaran di kedua masa tersebut. Dengan menggunakan estimasi OLS dan Fixed Effect, terdapat perbedaan hasil estimasi. Menggunakan estimasi OLS, ditemukan pengaruh negatif pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan terhadap tingkat partisipasi sekolah. Namun, dengan estimasi Fixed Effect, pengaruh negatif ini hilang dan menunjukkan hubungan positif. Ini berarti terdapat pengaruh karakteristik dan lingkungan masing-masing pemerintah daerah yang menghasilkan variasi dalam strategi anggaran pendidikan antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya sebagai dampak dari desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menyusun anggaran di bidang pendidikan."

"Di tengah era desentralisasi di Indonesia, alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam APBN dinilai masih terlalu besar yaitu mencapai 14,76 persen dari total anggaran Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012 berdasarkan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Menggunakan metode kuantitatif sederhana dan penilaian berdasarkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diperoleh hasil sebanyak Rp198.555 miliar atau 48,75 persen dari total dana dekonsentrasi dan Rp913.449 miliar atau 94,98 persen dari total dana tugas pembantuan yang dialokasikan dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012 ternyata masih digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dikategorikan merupakan urusan pemerintah daerah. Walau dalam Undang-Undang No.33/2004 disebutkan bahwa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tidak sesuai peruntukannya harus dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus paling lambat tahun 2010, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakannya sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp275 miliar. Masih tingginya dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tidak sesuai penggunaanya disebabkan oleh kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kesalahan dalam pemahaman dan persepsi dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Indonesia.

---

In the midst of decentralization era in Indonesia, allocation of deconcentration and co-administration funds in APBN (National Budget of Income and Expenditures) are relatively huge, it reached to 14.76 percent of total Central Government budget. Objective of this study is to analyze the allocation of deconcentration and co-administration funds in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries in Fiscal Year of 2012, based on compliance with Government Regulation Number 38 of 2007. By using a simple quantitative methods and assessment based on the division of authority between the central government and local government obtained results, indicate that as many as Rp198.555 billion or 48.75 percent of the total deconcentration fund and Rp913.449 billion or 94.98 percent of the total co-administration fund from the national budget allocation of the Marine Affairs and Fisheries in 2012 turned out to be used to implement programs and activities that are categorized as local government affairs. Although in Act Number 33/2004 states that deconcentration and co-administration funds that do not fit the designation must be transferred to DAK (Special Allocation Fund) not later than in 2010, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries has conducted this once which was on 2010 amounted to IDR 275 billion. Deconcentration and coadministration funds that do not fit its use is still high, due to the weaknesses in the legislation that led to the error in the understanding and perception in the formulation of the planning and implementation of deconcentration and coadministration in Indonesia."