Ditemukan 193 dokumen yang sesuai dengan query
Teguh Dartanto
"
From January 1, 2001, when new autonomy laws were implemented, lndonesia began to move toward decentralization of what had been a highly decentralized. This policy adopts two complimentary laws. Law No.22/1999, which basically the devolution policy, has been accompanied by La No.25/1999, which basically reflect that decentralization policy in Indonesia has adopted the concept of ?money follows function?.
Law No.25/1999 describe the fiscal decentralization process that will create a new intergovernmental transfer scheme between the central ...
"
2003
AJ-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Andi Sumar Karman
"
This aritcle discusses about the phenomenon of globalization involving two fishermencommunities, the Tomalou fishermen in Tidore islands and the Philipines fishermen. Bothof them sail and hunt in the same seawater zone, constructed and formed as a transborderterritory between Indonesia and the Philipines. The natural resources management systemthrough decentralization should ensure the exsistence of local fishermen (Tomalou) to gainmarine (fish) resources, secured by government without interference by the Philipine fishermen.The data in this paper has been ...
"
2014
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Lugina Setyawati Setiono
"
This paper explained the issue of inequality which appears in the process of democratization through the analysis of contestation, negotiation, and the reconstruction of Riau?s identity. Ideally, democratic principles respect equality; however, identity expresses inequality because it defines who is dominant and subordinate in a certain social group through ethnic category and gender identity. It separates the insiders and outsiders with different rights through cultural idioms. Moreover, the identity is not merely applied in the ...
"
2011
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Eduardo Edwin Ramda
"
The presence of the phenomenon of kinship politics in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections triggers a controversy that revolves around its implementation. The existence of kinship politics is feared to have an impact on efforts to achieve the ultimate goal of regional autonomy, namely public’s welfare and a dignified quality of life. The purpose of this research is to map the potential problems and identify the challenges of achieving the ultimate goal of regional ...
"
Jakarta: Bestuurskunde, 2021
324 BES 1:2 (2021)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Hasan HD
"
Ada beberapa indikator untuk mengukur kualitas pendidikan, antara lain hasil nilai tes dan tingkat kehadiran siswa, rasio murid dan guru, serta pencapaian sekolah. Tesis ini mencoba melihat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan terhadap tingkat partisipasi sekolah di Indonesia dengan membandingkan periode pengeluaran pemerintah daerah sebelum dan setelah desentralisasi, khususnya untuk melihat apakah ada perbedaan dalam penerimaan dan pengeluaran di kedua masa tersebut. Dengan menggunakan estimasi OLS dan Fixed Effect, terdapat perbedaan hasil estimasi. ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T21171
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fishta Ambarwati Suryaning
"
Di tengah era desentralisasi di Indonesia, alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam APBN dinilai masih terlalu besar yaitu mencapai 14,76 persen dari total anggaran Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012 berdasarkan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Menggunakan metode kuantitatif sederhana dan penilaian berdasarkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diperoleh hasil sebanyak Rp198.555 miliar atau 48,75 ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T43339
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alit Ayu Meinarsari
"
Kebijakan penggabungan Undang-Undang mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) dan Undang-Undang mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009) merupakan penguatan pelaksanaan otonomi daerah yang mulai berkembang, sejalan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang saat ini cenderung sifatnya simplifikasi. Melalui penyederhanaan regulasi ini terdapat satu kesatuan pengaturan mengenai keuangan daerah baik yang berasal dari perpajakan daerah ataupun dari Transfer ke Daerah. Pengaturan penguatan ini memfokuskan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Imam Santosa
"
Sejak dekade 1970-an muncul revolusi digital yang merupakan hasil penemuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Dunia pun memasuki suatu babakan sejarah yang baru, menurut Alvin Toeffler, disebut gelombang ketiga atau masyarakat informasi. Seluruh dunia, seluruh bidang kehidupan, seluruh institusi mempersiapkan diri mempergunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugasnya. Tidak terkecuali Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk bidang pemeriksaan.
Disadari agar sukses maka para pengambil kebijakan harus mulai menggunakan sumber ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T7461
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Didin Wahidin
"
Pembangunan perkotaan merupakan hak otonomi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tetapi sampai saat ini masih banyak ditangani Pemerintah Pusat. Pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan dimaksudkan untuk mewujudkan otonomi tersebut yang menuntut terjadinya transformasi organisasi publik di tingkat pusat yang dapat menentukan keberhasilannya.
Fenomena yang diteliti adalah proses transformasi organisasi publik di tingkat pusat dalam pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan dengan fokus utama pada temuan faktor-faktor yang mempengaruhi proses transformasi organisasi tersebut. Tinjauan teoritis diarahkan pada keterkaitan antara proses transformasi organisasi ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T9869
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Abdul Ghoffar Nafchuka
"
Ketentuan mengenai pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah desentralisasi, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur pembangunan daerah, kecuali sejumlah urusan (diplomasi luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, peradilan, agama, dan urusan lainnya) yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat.
Di dalam menjalankan pemerintahan daerah tersebut, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sangat penting dan menentukan. Kepala Daerah dan DPRD berwenang menentukan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T11851
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
