Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Verba trikonsonantal derivatif dalam bahasa arab merupakan verba yang kata asalnya terdiri dari tiga konsonan yang diberi proses morfologis berupa afiksasi imbuhan, baik imbuhan satu konsonan, dua konsonan, atau pun tiga konsonan. Surah Qaf merupakan salah satu surah dalam Al-Qur’an yang tersusun oleh beberapa jenis verba, termasuk verba trikonsonantal derivatif. Penelitian ini akan menganalisis verba mana saja yang termasuk ke dalam jenis verba trikonsonantal derivatif dalam Surah Qaf, identifikasi jenis afiksasi yang digunakan, serta perilaku sintaktis dari verba trikonsonantal derivatif tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain kajian pustaka. Data dalam penelitian ini yaitu berupa verba trikonsonantal derivatif yang bersumber dari Al-Qur’an, Surah Qaf, dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori morfologi Arab dan teori sintaksis Arab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Al-Qur’an Surah Qaf ditemukan: 29 verba trikonsonantal derivatif, yaitu 12 verba pola IV, 11 verba pola II, 3 verba pola VIII, 2 verba pola V, dan 1 verba pola III.

---

Triconsonantal derivative verbs in Arabic are verbs whose root words consist of three consonants and undergo morphological processes such as affixation, with either one consonant, two consonants, or three consonants. Surah Qaf is one of the chapters in the Qur’an that contains various types of verbs, including triconsonantal derivative verbs. This study will analyze which verbs in Surah Qaf are classified as triconsonantal derivative verbs, identify the types of affixation used, and examine the syntactic behavior of these triconsonantal derivative verbs. The research method used in this study is a qualitative method with a literature review design. The data in this study consist of triconsonantal derivative verbs sourced from the Qur’an, Surah Qaf, with data collection techniques in the form of documentation. The theories used in this research are Arabic morphology theory and Arabic syntax theory. The results of this study show that in the Qur’an, Surah Qaf, 29 triconsonantal derivative verbs were found: 12 verbs of pattern IV, 11 verbs of pattern II, 3 verbs of pattern VIII, 2 verbs of pattern V, and 1 verb of pattern III."

"ABSTRAKCryptocurrency adalah mata uang virtual yang tidak memiliki bentuk fisik atau wujud konkrit dan terdapat di dunia maya. Salah satu dari beberapa macam uang kripto yaitu bitcoin. Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli online belakangan ini semakin tak terbendung, meski Pemerintah telah melarang praktek tersebut. Pada awal tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan tentang dilegalkannya bitcoin (kripto aset) dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Dwifungsi bitcoin sebagai komoditas dan alat tukar transaksi online memunculkan pro dan kontra di kalangan ulama dan pakar ekonomi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh jawaban seputar mata uang kripto sebagai komoditas di Indonesia dan bagaimana peluang bitcoin sebagai subjek dalam komoditi syariah di Bursa Komoditi. Teori yang diterapkan adalah teori transaksi bisnis yang sah dan batil dalam Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka dan bersifat kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum Islam yuridis normatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa cryptocurrency dapat diperdagangkan dalam bursa komoditi syariah dengan syarat, negara melindungi perdagangan tersebut dengan payung hukum serta menerbitkan mata uang kripto dimana penetapan harganya bersandar pada emas atau mata uang negara tersebut. Bitcoin tidak bisa dijadikan komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah di Indonesia, karena bitcoin masih mengandung spekulasi, maysir dan rentan digunakan untuk kegiatan ilegal. Bitcoin hukumnya haram lighairihi atau haram karena faktor luar, maka sebaiknya dihindari.

---

ABSTRACTCryptocurrency is a virtual money that does not have a physical form or concrete form in cyberspace. One of the few types of crypto money is bitcoin. The use of bitcoin as a means of payment in e-commerce lately has become increasingly widespread and unstoppable, even though the Government has banned the practice. In early 2019, the Government of Indonesia issued regulations regarding the legalization of bitcoin (crypto assets) in Commodity Futures Trading. The dual function of bitcoin as a commodity and exchange tool raises the pros and cons of scholars and economists. This study aims to obtain answers about bitcoin and cryptocurrencies, its usage in commodity futures trading according to the perspective of Islamic law and bitcoins chance as sharia commodity in Indonesia . The theory applied is theory of legitimate and vanity business transactions in Islam. This research is a literature study and is qualitative in nature. The data analysis technique used is descriptive analytical with normative juridical Islamic law approach. From this research, the results show that cryptocurrency can be traded in Islamic commodity exchanges, provided that the State issues or create their own cryptocurrencies whose price depends on gold or the countrys currency. Bitcoin cannot be used as a commodity in Sharia Derivative Contracts in Indonesia, because it contains a lot of speculation, maysir and is vulnerable to use for illegal activities. Bitcoin is haram lighairihi or haram because of external factors, so it should be avoided."

"Transaksi derivatif merupakan instrument penting dalam dunia usaha untuk lindung nilai resiko, dan juga dapat digunakan untuk tujuan spekulasi. Kontrak berjangka adalah jenis yang paling umum dari transaksi derivatif. Perdagangan berjangka merupakan salah satu komponen penting bagi pembangunan ekonomi. Di Indonesia saat ini, penghasilan dari transaksi perdagangan berjangka dianggap sebagai pendapatan usaha, sehingga perhitungan pajaknya harus ditambah dengan penghasilan lainnya dan dikenakan pajak dengan tarif PPh Badan sebesar 25%. Penghasilan yang diperoleh dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa seharusnya dikenakan pajak final berdasarkan UU PPh Indonesia. Penelitian ini membahas ketentuan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka di bursa. Tujuan dari penelitian yaitu menentukan ketentuan manakah yang paling tepat untuk diberlakukan, apakah final atau tidak final dan menganalisis ketentuan pajak yang berlaku saat ini berdasarkan asas ease of administration, dengan pertimbangan teoritis dan implementasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Peneliti menyimpulkan bahwa ketentuan PPh Final lebih tepat untuk diberlakukan.

---

Derivatives are essential instruments in business to hedge risk, but can also be used for speculative purposes. Futures contracts are the most common types of derivatives. Futures trading is one of important components for economic development. In Indonesia nowadays, income from futures trading is considered as a business income, so this will have to be added with other income and taxed at the 25% corporate income tax rate. Income derived from derivative transaction which traded on the exchange should be subject to final income tax based on Indonesian Income Tax Law. This study examines the income tax consequences of income derived from futures trading through the exchange.

The purpose of this study is to compare which the right tax regulation that should be applied to income from derivative transaction, final or non final and to analyze the current taxation rule about derivatives transaction against the principles of a good tax system (ease of administration), with theoritical considerations and implementations. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of depth interview and study some of literatures. The researcher concludes that final tax is applicable to income earned from derivative transaction."

"Bisnis properti real estat merupakan sektor yang memadukan dukungan pembiayaan yang bersifat jangka panjang. Tetapi, sampai saat ini, sektor properti real estat di Indonesia kebanyakan nasib sangat tergantung pada pendanaan yang berasal dan institusi depositori yang mendapatkan dananya melalui deposito yang bersifat jangka pendek. Masalah mismatch tersebut, kemudian dibarengi pula dengan rendahnya disintermediasi (penarikan dana keluar dan institusi depositori) yang akhirnya mengarah ke berkurangnya persediaan dana di inscitusi depositori. Hal ini mengakibatkan institusi depositori mengetarkan jumlah dan persyaratari pinjaman untuk sektor ini. Maka untuk mengatasi masalah rersebut, diperlukan sumber-sumber pembiayaan lainnya, sehingga sektor ini tidak rergantung pada institusi depositori semata. Salah saw alternacifriya adalah meLalui pasar mortgage. Untuk mengembangkan pasar mortgage sekunder Indonesia?yang saat ini upaya mcmfasiitaskannya sedang dilakukan oleh pemenintah_?dapar digunakan model pasar mortgage sekunder Amenika Serikar. Hal ini disebabkan karena pasar mortgage sekunder Amerika Serikat celah berfungsi dengan baik, sehingga layak dijadikan acuan. Yang perlu diperhatikan adalah dalam hal penerapannya, yakni karena terdapatriya perbedaan kortdisi pasar finansial dan pasar real estat anrara Amerika Serikat dan Indonesia, maka penerapan model tersebut sebaiknya tidak dengan sederhana secara sama persis, melainkan disesuaikan denan kondisi yang terdapat di Indonesia. Usaha mengembangkan pasar sektrnder ini sangat penting karena pengembangan pasar sekunder yang kuat akan berdampak kuat pula dalarn pengembangan pasar primernya-yakni pihak yang merninca dana untuk membeli rumah (peminjam)-meskipun pasar sekunder tersebut tentunya puga sangat tergantung pada kekonsistenan dan kesehatan produk di pasar primernya. Apabila pasar mortgage prirnernya berkembang dengan sangat dinamis dan tumbuh pesar, maka hal ini berarti perminraan akan perumahan menjadi kuat. Permintaan yang menguat ini akan mengakibatkan berkembang pula industri yang menawarkan perumahan, yakni pengembang properti real estat. Apabila tiga kelompok partisipan pasar Perumahan yakni peminjam, investor, dan pengembang?berkembang dengan baik, maka pada akhirnya akan dapac membantu pemerintah dalam mencapai tujuan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakatnya."

"Ditemukannya keberadaan manifestasi panas bumi berupa sumber air panas dan fumarole di wilayah Gunung Api Seulawah Agam, serta adanya upaya pemerintah dalam mengembangkan energi alternatif, mendorong dilakukannya kegiatan penelitian guna mengetahui keberadaan dan sebaran struktur geologi di daerah tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan metode gravitasi dengan analisis derivatif berupa First Horizontal Derivative dan Second Vertical Derivative yang berguna sebagai penguat dugaan awal terkait keadaan bawah permukaan daerah penelitian. Data gravitasi yang digunakan berasal dari data satelit GGMplus. Hasil penelitian berhasil mengidentifikasikan sebanyak 7 struktur geologi berupa patahan dengan 1 (satu) sesar yang diduga berperan dalam mengontrol keberadaan manifestasi. Hasil ini selanjutnya dapat dikorelasikan dengan kenampakan di daerah penelitian guna dilakukannya tahap penelitian lebih lanjut.

---

The discovery of geothermal manifestations in the form of hot springs and fumaroles in Seulawah Agam Volcano area, as well as the government's efforts to develop alternative energy, have encouraged research activities to determine the existence and distribution of geological structures in the area. This activity was carried out by utilizing the gravity method with derivative analysis in the form of First Horizontal Derivative and Second Vertical Derivative which are useful as reinforcement of initial assumptions regarding the subsurface conditions in the study area. The gravity data used comes from the GGMplus satellite data. The results of the study succeeded in identifying as many as 7 geological structures in the form of faults with 1 (one) fault which is thought to play a role in controlling the presence of manifestations. These results can then be correlated with the appearance in the study area for further research."

"Penelitian ini membahas mengenai potensi dan tantangan pelaksanaan gugatan derivatif sebagai strategi penanggulangan dampak perubahan iklim oleh Perseroan Terbatas di Indonesia. Pemegang saham melalui hak derivatifnya memiliki wewenang untuk menggugat Direksi apabila terjadi penyelewengan dari fiduciary duty yang dimilikinya, termasuk kewajibannya atas risiko perubahan iklim. Terdapat tiga pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni tanggung jawab korporasi terhadap penanggulangan dampak perubahan, hak derivatif yang dimiliki oleh pemegang saham yang diimplementasikan dalam kasus gugatan derivatif berbasis perubahan iklim dalam berbagai yurisdiksi, dan potensi pelaksanaan gugatan derivatif berbasis perubahan iklim melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang memparkan peraturan terkait suatu kategori hukum tertentu secara sistematis, menganalisis hubungan antar peraturan, dan mengidentifikasikan hambatan dan potensi dari peraturan tersebut di masa depan. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban korporasi atas dampak perubahan iklim dapat dilihat dari tiga bentuk, yakni pengaturan wajib oleh instrumen hukum domestik, pengatusan secara sukarela, dan litigasi perubahan iklim. Selanjutnya, terdapat perkembangan positif terkait dengan gugatan derivatif berdasarkan perubahan iklim di berbagai yurisdiksi. Terakhir, pengajuan gugatan derivatif dalam konteks perubahan iklim berdasarkan hukum Indonesia pada dasarnya dapat dilaksanakan dan didukung dengan kedudukan hukum yang jelas, tetapi masih terdapat beberapa hambatan.

---

This research discusses the potential and challenges of implementing derivative lawsuits as a strategy to mitigate the impacts of climate change by Limited Liability Companies in Indonesia. Shareholders through their derivative rights have the authority to sue the Board of Directors if there is a misappropriation of their fiduciary duty, including their obligations for climate change risks. There are three main issues in this research, namely corporate responsibility for mitigating the impacts of change, derivative rights owned by shareholders implemented in climate change-based derivative lawsuit cases in various jurisdictions, and the potential implementation of climate change-based derivative lawsuits through tort lawsuits. This research is a doctrinal research that systematically describes regulations related to a certain legal category, analyzes the relationship between regulations, and identifies the obstacles and potential of these regulations in the future. The results of this study state that corporate liability for climate change impacts can be seen in three forms, namely mandatory regulation by domestic legal instruments, voluntary attribution, and climate change litigation. Furthermore, there are positive developments related to derivative lawsuits based on climate change in various jurisdictions. Finally, the pursuit of derivative claims in the context of climate change under Indonesian law is possible and supported by a clear legal position, but there are still some obstacles to be observed."

"Sebagai negara penghasil timah kedua terbesar dunia setelah Tiongkok, ekspor timah diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian dan keuangan negara. Pemberlakuaan kewajiban perdagangan timah batangan dan timah dalam bentuk lain sebelum diekspor melalui Bursa Timah melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 32 Tahun 2013 tentang Ketentuan Ekspor Timah diharapkan dapat meningkatkan harga, ekspor, dan royalti pemerintah dari ekspor timah Indonesia. Studi ini bermaksud untuk menganalisis dampak dari pemberlakuan kebijakan tersebut terhadap harga timah, dampak harga timah Indonesia terhadap harga timah internasional, volume ekspor timah dan royati yang diperoleh pemerintah dari ekspor timah. Dengan menggunakan data bulan Maret 2007 sampai dengan Januari 2017 dan metode Uji Kausalitas Granger, diperoleh bahwa harga timah Indonesia tidak berpengaruh terhadap harga timah internasional (LME), dan yang terjadi justru sebaliknya, bahwa harga timah internasional berpengaruh terhadap harga timah Indonesia. Hasil regresi dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), menunjukkan bahwa keberadaan Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI), sebagai bursa timah di Indonesia, yang aktif sejak bulan Agustus 2013, signifikan berdampak positif terhadap harga timah dan volume ekspor timah. Keberadaan BKDI juga berpengaruh positif terhadap nilai royalti yang diterima pemerintah dari ekspor tambang, namun tidak signifikan.

---

As the world's second largest tin producer after China, tin exports are expected to provide optimal benefits for the country's economy and fiscal. Preparation of tin bar and tin trade obligations in other forms before being exported through the Tin Exchange through Minister of Trade Regulation No. 32 of 2013 on the provisions of tin exports is expected to increase the prices, exports, and government royalties from Indonesia's tin exports. This study aims to analyze the impact of the policy on tin price, the impact of Indonesia's tin price on international tin price, the export volume of tin and royalties obtained by the government from tin exports. Using data from March 2007 to January 2017 and Granger Causality Test method, it is found that Indonesian tin price has no effect on international tin price (LME), and it is just the contrary that international tin price influence to Indonesia tin price. Regression results using the Ordinary Least Square (OLS) method indicate that the existence of Indonesia Derivative Commodity Exchange (BKDI), as the tin market exchange in Indonesia, active since August 2013, has a significant positive impact on tin price and export volume. The existence of BKDI also positively affects the royalty value received by the government from mining exports, but not significant."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implikasi perpajakan atas transaksi derivatif di Indonesia. Untuk menutup celah penghindaran pajak melalui penggunaan instrumen derivatif, diperlukan pengaturan perpajakan atas transaksi derivatif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur, studi benchmarking peraturan negara lain, serta wawancara kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Konsultan Pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat peraturan perpajakan yang komprehensif atas transaksi derivatif di Indonesia sehingga perlunya pengaturan lebih lanjut yang menyelaraskan antara standar akuntansi dan perpajakan di Indonesia. Studi benchmarking menghasilkan bahwa pencatatan dan pengukuran derivatif mengikuti standar akuntansi dan atas perpajakannya dihitung dalam penghitungan PPh Badan. Sehingga pemajakan atas keuntungan transaksi derivatif dikenakan atas realisasi keuntungan di laporan laba rugi setelah dikurangi kerugian bersifat spekulasi. Bila net-off antara keuntungan dan kerugian bersifat spekulasi menghasilkan kerugian maka harus dilakukan koreksi fiskal. Berkaitan dengan pemeriksaan pajak, diperlukan pengaturan kriteria transaksi derivatif dengan kriteria lindung nilai dan spekulasi yang harus ditegaskan dengan mengacu pada kriteria pada PSAK 71: Akuntansi Lindung Nilai.

---

This study aims to evaluate the tax implications of derivative transactions in Indonesia. To close the gap in tax avoidance through the use of derivative instruments, it is necessary to regulate the taxation of derivative transactions in Indonesia. This research uses a qualitative approach by conducting a literature study, benchmarking studies of other countries' regulations, as well as interviews with the Directorate General of Taxes and Tax Consultants. This study concludes that there is no comprehensive tax regulation on derivative transactions in Indonesia so that further regulation is needed that harmonizes accounting and taxation standards regarding derivative transaction. Benchmarking studies result that the recording and measurement of derivatives follow accounting standards and their taxation is calculated in the calculation of corporate income tax. Thus, the taxation of gains on derivative transactions is imposed on the realization of gains in the income statement after deducting speculative losses. If the net-off between speculative profits and losses results in losses, a fiscal correction must be made. In relation to tax audits, it is necessary to stipulate criteria for derivative transactions with hedging and speculation criteria which must be reffered to the criteria in PSAK 71: Hedging Accounting."