Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian operasional dan perlakuan akuntansi akad-akad yang diterapkan pada asuransi kerugian syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, No. 52/DSN-MUI/III/2006, No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108. Penelitian ini melihat ketaatan perusahaan asuransi kerugian syariah terhadap peraturan yang ada serta bagaimana peran DPS dalam mengawasi dan menilai kesesuaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional dan perlakuan akuntansi akad-akad pada Unit Usaha Syariah PT. Z sudah sesuai dengan Fatwa-fatwa DSN MUI dan PSAK 108 namun masih ada hal yang masih belum tercantum pada polis. Selain itu, kualitas peran DPS pada Unit Usaha Syariah tersebut masih kurang.

---

The focus of this study is to analyze the suitability of operations and accounting treatment of contracts that are implemented in sharia general insurance based on Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, No. 52/DSN-MUI/III/2006, No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108. This study aims to determine the compliance to the sharia general insurance regulations. Research method used in this study is conducted through case study on Sharia Business Unit PT. Z. The result of this study indicates that operations and accounting treatment of contracts essentially is in line with fatwa DSN MUI and PSAK 108 but there is some points that not written in insurance policy. Besides, the role of DPS in PT.Z is still lacking of quality."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah DPS dan pihak internal PT Bank ABC dalam mengawasi kepatuhan terhadap syariah. Metode yang digunakan adalah wawancara dengan berbagai pihak, yaitu DPS, Departemen Kepatuhan Syariah, dan Auditor Syariah internal. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap praktik syariah, DPS dibantu oleh Departemen Kepatuhan Syariah dan Auditor Syariah internal dalam mengawasi produk maupun kegiatan operasional di PT Bank ABC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPS sebagai pihak independen memerlukan bantuan tim untuk melakukan pengawasan dengan baik. Selain diperlukannya pengawasan yang bersifat independen, pengawasan dapat dianalogikan dengan kaidah audit.

---

This research aimed to know the process conducted by the Sharia Supervisory Board SSB and internal parts of PT Bank ABC in overseeing compliance with sharia. The method used is interviews with various parties, namely SSB, Sharia Compliance Department and the internal Auditor Sharia. This study finds that in conducting supervision against the practice of sharia, SSB is assisted by the Sharia Compliance Department and the internal Auditor Sharia when supervise the operational activities as well as products in PT Bank ABC. The results of this research show that the SSB as independent parties need assistance teams to conduct supervision well. In addition to the need for supervision which is independent, supervision is analogous to the audit rule."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Z serta hubungannya dengan unit kepatuhan yaitu Sharia Compliance dan Divisi Audit Internal di PT Bank Syariah Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT Bank Syariah Z sebagai data primer dan menggunakan Laporan Tahunan dan dokumen terkait dengan kepatuhan syariah dari PT Bank Syariah Z sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dengan pengendalian preventif ex-ante dan kuratif ex-post . Terdapat risiko dalam implementasi prosedur kerja Dewan Pengawas Syariah, termasuk di dalamnya keterlibatan Sharia Compliance Officer yang juga memiliki posisi sebagai Staf Dewan Pengawas Syariah.

---

This study aims to analyze implementation and supervision procedure of sharia compliance that is done by Sharia Supervisory Board at PT Bank Syariah Z and related to the compliant unit consists of Sharia Compliance and Internal Audit Division. Research method used in this study is interviewing PT Bank Syariah Z as the primary data and also using Annual Report and related document from PT Bank Syariah Z as the secondary data. The analysis shows that Sharia Supervisory Board takes an important role on monitoring the implementation of control function on ex ante and ex post. It also shows that there are some risks on the implementation of Sharia Supervisory Board rsquo s working procedure include the involvement of Sharia Compliance Officer who has concurrent position as Sharia Supervisory Board Staff. "

"Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris terhadap faktor yang mempengaruhi penerapan strategi edukasi, pengaruh ketidaksesuaian misfit strategi edukasi terhadap kinerja, serta peran efektivitas dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dalam mengurangi dampak misfit terhadap kinerja bank syariah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data panel pooled least square selama tahun 2007-2014 pada seluruh bank umum syariah di Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan faktor yang mempengaruhi implementasi strategi edukasi adalah kompetensi organisasi dan tenure CEO. Efektivitas dewan komisaris dan dewan pengawas syariah terbukti berpengaruh positif dan mampu mengurangi dampak misfit terhadap kinerja bank syariah.

---

This study aim to provides empirical evidence on factors affecting educational strategies rsquo implementation, the misfit rsquo s impact, and also the boards of commissioners BoC and sharia supervisory boards SSB effectiveness rsquo role to reduce misfit rsquo s impact on perfomance. This research is quantitative panel data pooled least square research in Indonesia rsquo s Islamic bank 2007 2014 periods. The test results prove that factors affecting educational strategies rsquo implementation are the organizational competencies and tenure CEO. The BoC and SSB effectiveness rsquo have a positive impact on the performance. Misfit has a negative effect and BoC and SSB effectiveness rsquo prove to reduce the misfit rsquo s negative impact on performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh keberagaman gender pada dewan direksi dan dewan pengawas syariah secara terpisah terhadap kinerja keuangan pada bank syariah di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Penelitian menggunakan sampel 43 perusahaan perbankan yang beroperasi dan memiliki kantor pusat di Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Bangladesh selama periode 2016 hingga 2020 dengan pengolahan regresi data panel menggunakan metode OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman gender pada dewan pengawas syariah secara signifikan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan bank syariah yang diukur dengan proksi ROA dan ROE. Namun, keberagaman gender pada dewan direksi tidak ditemukan memiliki peran terhadap kinerja keuangan bank syariah.

---

This study aims to understand the effect of gender diversity on the board of directors and sharia supervisory board separately on the financial performance of Islamic banks in Southeast Asia and South Asia. This study uses a sample of 43 sharia-based banking companies that operate and have head offices in Indonesia, Malaysia, Pakistan, and Bangladesh during the period 2016 to 2020 with panel data regression processing using the OLS method. The results showed that gender diversity on the sharia supervisory board had a significant positive effect on the financial performance of Islamic banks as measured by ROA and ROE proxies. However, gender diversity on the board of directors was not found to have a role in the financial performance of Islamic banks."

"Pemerintah berencana membentuk Dewan Pengawas yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui RUU Penanganan Permasalahan Perbankan, Penguatan Koordinasi, dan Penataan Ulang Kewenangan Kelembagaan Sektor Keuangan. Pembentukan Dewan Pengawas merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat OJK merupakan lembaga yang independen. Mempertimbangkan keindependensian OJK, maka model Dewan Pengawas harus memiliki kejelasan fungsi dan tugas untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja tanpa mengganggu independensi OJK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dalam bentuk hukum normatif dan tipe deskriptif dengan menganalisis berbagai sumber hukum untuk menyesuaikan pembentukan Dewan Pengawas serta menganalisis hubungan akuntabilitas dan pengawasan. Penelitian ini juga melakukan studi komparatif yang membandingkan penerapan pengawasan lembaga pengawas sektor jasa keuangan di beberapa negara, yaitu Belanda, Finlandia, Jepang, dan Jerman untuk mengetahui model dari masing-masing negara yang sesuai dan memungkinkan diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan efektivitas penerapan mekanisme akuntabilitas yang telah diterapkan OJK berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011. Menguraikan urgensi dan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan Dewan Pengawas, seperti status kedudukan, proses pemilihan anggota, dan kewenangan berdasarkan best practice dari negara-negara perbandingan. Dengan demikian, keberadaan Dewan Pengawas dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja tanpa mengganggu independensi OJK.

---

The government plans to establish Supervisory Board, which aims to improve the accountability and performance of the Financial Services Authority (OJK) through the Bill on Handling Banking Problems, Strengthening Coordination, and Restructuring of Financial Sector Institutional Authorities. The formation of the Supervisory Board is an exciting matter for further study, considering that OJK is an independent institution. Considering the independence of the OJK, the Supervisory Board’s model must have the clarity of functions and duties to improve accountability and performance without compromising the independence of the OJK. This study uses research methods in the form of normative law and descriptive type by analyzing various legal sources to adjust the Supervisory Board's formation and analyze the relationship between accountability and supervision. This study also conducted a comparative study, comparing the implementation of the supervision of financial services sector supervisory institutions in several countries, namely the Netherlands, Finland, Japan, and Germany to find out which models from each country were suitable and possible to be applied in Indonesia. The results of this study shows the effectiveness of implementing the accountability mechanism that OJK has implemented based on Law no. 21 of 2011. Explains the urgency and several things that need to be considered in forming the Supervisory Board, such as position status, member selection process, and authority based on best practice from the comparison country. Thus, the existence of the Supervisory Board can have a significant impact on improving accountability and performance without compromising the independence of the OJK."

"Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana kelengkapan pengaturan mengenai pengawasan Shariah compliance pada pengelolaan Reksa Dana Syariah di Indonesia. Kedua, bagaimana penerapan pengawasan Shariah compliance pada pengelolaan Reksa Dana Danareksa Syariah Saham. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari urgensi dari pengawasan shariah compliance di reksa dana syariah. Penerapan prinsip syariah harus dapat dijalankan dengan baik agar tujuan dari reksa dana syariah tersebut tercapai. Penerapan prinsip syariah tersebut diantaranya proses pemilihan instrumen yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (screening), proses pemisahan unsur haram dari penghasilan yang halal (proses cleansing, pengelolaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta dijalankan oleh Manajer Investasi dan bank Kustodian yang mengerti tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pengawasan tersebut dilakukan secara bertingkat oleh Bank Kustodian dan Otoritas Jasa Kustodian, namun dengan kurangnya pengaturan lebih lanjut di tataran teknis, dibutuhkan opini dari dewan pengawas syariah yang hingga saat ini keberadaannya di manajer investasi reksa dana syariah belum di legitimasi oleh peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaannya, keberadaan DPS telah menajadi common practice bagi manajer investasi reksa dana syariah termasuk PT. Danareksa Investment Management.

---

This research analyzes, (1) How is the completeness of Shariah compliance Supervision Regulation in the Islamic Mutual Fund. (2) How is the Implementation of shariah compliance supervison to Danareksa Syariah Saham. This research employs the normative legal research method. Initially, this research analyzed the urgency of shariah compliance supervision on Islamic Mutual Fund. The Shariah principles should be able to applied well, in order to the purposed of the Islamic Mutual Fund is achieved. the Focus of Shariah compliance on Islamic Mutual Fund are the process of investment instrument screening, the process of cleansing, management of which is not contrary to the shariah principles, as well run by the investment manager and custodian bank who well understand about shariah compliance. The supervision is carried out- rise by the Custodian Bank and Financial Services Authority. but with the lack of the further reguation in the technical level, there should be an opinion of shariah supervisory board, which its presence in Islamic Mutual Fund is not on the legitimacy of the law. In practice, the presence of DPS has become common practice for Investment Manager of Islamic Mutual Fund, including PT. Danareksa Investment Managemen."

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat salah satunya karena pelaksanaannya didasarkan dengan prinsip syariah. Salah satu produk yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan prinsip murabahah. Prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah harus selalu dipenuhi dan membutuhkan pengawasan khusus agar kesyariahan produk, kegiatan, dan jasa bank tetap terjaga. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme pengawasan perbankan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah, bagaimanakah tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah, dan bagaimanakah peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT Bank Mega Syariah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif terhadap data sekunder dan hasil wawancara. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah Dewan Pengawas Syariah hanya bertanggung jawab di awal pemeriksaan pedoman dan tidak terlibat secara teknis. Peran Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan opini dan melakukan review berkala terhadap bank yang diawasinya. Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Departemen Sharia Compliance dan auditor syariah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam struktur organisasi bank secara umum peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Namun, kualitas dari pengawasan dalam pelaksanaan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah tersebut masih belum seperti yang diharapkan.

---

The development of Islamic Bank in Indonesia has progressed rapidly either because the implementation based on sharia principle. One of product that widely used by the public is financing with murabahah principle. Sharia principle in banking activities must always be filled and needs special supervision so that the sharia principle in product, activities, and service stay fulfilled. The problems of this phenomenom are how is the mechanism of sharia bank supervision by Sharia Supervisory Board, how are the duties and function of Sharia Supervisory Board at supervising Non Performing Financing rescue, and how is the role and function of Sharia Supervisory Board at supervising Murabahah Non Performing Financing rescue in PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Bank Mega Syariah. This research is done by qualitative method with used normative juridical toward secondary data and interviews. The analysis shows that in supervising Murabahah Non Performing Financing rescue, Sharia Supervisory Board has only responsibility at the beginning of SOP (Standard Operational Procedure) examination and technically not involved. The roles of Sharia Supervisory Board are giving opinion and do the periodic reviews. Sharia Supervisory Board was helped by Sharia Compliance Department and Sharia Auditor in performing their duties. In general, role and function of Sharia Supervisory Board on PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Bank Mega Syariah was already compliance with Bank Indonesia’s Regulation. However, the quality of supervision at implementation of Murabahah Non Performing Financing rescue is still not enough."

"Pada skripsi ini terdapat pembahasan untuk mengetahui bagaimana penerapan kesesuaian syariah dalam produk iB Hasanah Card agar sesuai dengan aturan dawabith wa hudud serta bagaimana konsekuensi yang diberikan apabila terjadi penggunaan iB Hasanah Card yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan metode yuridis normatif skripsi ini menjelaskan hubungan antara aturan dawabith wa hudud yang terdapat pada Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 dengan kesesuaian produk iB Hasanah Card yang menjadikan iB Hasanah Card memilik sistem reject otomatis untuk menjaga kesesuaian syariah guna mematuhi aturan dawabith wa hudud. Pembahasan ini berkesimpulan bahwa iB Hasanah Card BNI Syariah yang merupakan produk yang berasaskan syariah telah berusaha menyesuaikan produknya dengan aturan syariah melalui jenis akad, mekanisme produk, pagu yang dimiliki hingga fitur yang ditawarkannya.

---

There are discussion in this thesis to see how the application of sharia compliance in the product iB Hasanah Card according to rule dawabith wa hudud and how given the use of consequences if there is any iB Hasanah Card is not in accordance with the prevailing regulations .With the methods of juridical normative this thesis define the connection between dawabith wa hudud rules which is found in National Sharia Board Rules No.54 DSN / DSN-MUI /X / 2006 with the compliance of iB Hasanah Card who made this card has a system to keep reject automatic due to the compliance towards dawabith wa hudud rules. This discussion concludes that iB Hasanah Card BNI Syariah which is a product that is based on sharia has tried to adapt its products to the rule of sharia by type of contract , the mechanism of the product , the ceiling of which is owned by the features it offers."

"Untuk memastikan kepatuhan syariah di Bank Syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah dengan demikian memastikan bahwa mekanisme lembaga keuangan syariah, yang dalam konteks ini adalah bank syariah, diawasi dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Skripsi ini terutama akan membahas implementasi Peran dan Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Kepatuhan Bank Terhadap Prinsip Syariah, dengan studi kasus PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk sebagai Bank Umum Syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam organ organisasi bank untuk mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari dalam rangka prinsip syariah. Perumusan Masalahdalam tesis ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab hukum DPS dan bagaimana DPS dapat memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dimana penulis meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data sekunder, yaitu dokumen perpustakaan yang didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam Organ Bank Syariah memang penting dan diperlukan dalam memastikan kepatuhan syariah agar tidak terjadi praktik-praktik yang melanggar ketentuan syariah. Dalam arti memastikan bahwa penerapan konsep dan kontrak di bank telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Skripsi ini menyarankan kepada Dewan Pengawas Syariah agar diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di di luar negeri untuk memperluas wawasan pengalaman dan ilmu. Agar bimbingannya efektif, anggota DPS harus dididik untuk menghadiri konferensi; ini akan memperluas cakrawala pengetahuan mereka tidak hanya tentang fiqh tetapi juga hukum positif dan praktik keuangan Indonesia. Selanjutnya Bagi bank syariah yang telah melakukan merger, dimungkinkan dibentuk anak perusahaan untuk menjamin seluruh pekerja dapat beroperasi dengan seefisien dan seefektif mungkin.

---

To ensure sharia compliance in Sharia Banks, a Sharia Supervisory Board (DPS) was established. The Sharia Supervisory Board thus ensures that the mechanisms of Islamic financial institutions, which in this context are the sharia banks, are properly supervised in accordance with the sharia principles. This thesis will mainly discuss the implementation of the Roles and Legal Responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Ensuring Bank Compliance with Sharia Principles, with a case study of PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk as a Sharia Commercial Bank which has a Sharia Supervisory Board in the bank's organizational organs to oversee the daily operations of the bank in the context of sharia principles. The research questions in this thesis are how are the roles and legal responsibilities of the Sharia Supervisory Board and how can the sharia supervisory board ensure bank compliance with sharia principles. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on the applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The type of data used in this thesis is secondary data, namely library documents supported by data obtained through interviews with relevant resource persons. The result of this research is that it can be seen that the presence of the Sharia Supervisory Board in the Organ of the Sharia Banks is indeed important and necessary in ensuring sharia compliance in order to avoid practices that violate sharia regulations. In the sense of ensuring that the implementation of concepts and contracts in the The bank complies with all applicable requirements. This thesis suggests that People on the Sharia Supervisory Board should be given the opportunity to attend training overseas or abroad to broaden their knowledge and experience perspectives. In order for his guidance to be effective, DPS members must be educated in order to attend conferences; this would widen their knowledge horizons not only of fiqh but also of Indonesian positive law and financial practice. Furthermore For sharia banks that have merged, it is advisable that subsidiary companies be formed to guarantee that all workers are able to operate in the most efficient and effective manner possible."