Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggunakan dua variabel yakni variabel disiplin kerja dan kinerja pegawai. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal Kemendikbud dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data survei yakni membagikan kuesioner kepada responden. Sampel penelitian ini adalah 58 auditor Itjen Kemendikbud. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh disiplin kerja adalah sebesar 79,7% secara kuat, positif, dan searah mempengaruhi kinerja auditor di Itjen Kemendikbud. Dengan demikian, apabila terjadi peningkatan pada disiplin kerja maka terjadi pula peningkatan pada kinerja auditor.

---

There are two variables used in this research; Work Discipline and Employee Performance. The intention of this research is to analysis how far is the influence of work discipline on employee performance of Auditor in the Itjen of Ministry of Education office. This research uses quantitative approach with technic data collection by questionnaire survey. The sample of the population in this research are 58 samples. This research has found that there are a positive, direct, and strong effect of work discipline to employee performance with the number of percentage 79,7% in the Itjen Kemendikbud office. In this sense, a high standards of work discipline can play an important role to improve employee performance quality."

"Skripsi ini membahas tentang keberadaan portal aduanasn.id, dalam ini portal yang dibangun oleh pemerintah. Pada portal ini, yang menjadi obyek aduan adalah ASN. Portal ini benar-benar diperuntukan untuk ASN yang diduga melakukan pelanggaran berupa tindakan radikalisme, sosial media, ujaran kebencian yang mengarah pada unsur-unsur yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai keberadaan, mekanisme kewenangan antar lembaga negara dan kementerian, aspek pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap ASN yang terbukti melanggar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan bahan utama berupa data sekunder melalui penelusuran dengan studi dokumen dan didukung oleh wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan portal sudah eksis namun masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Adapun mekanisme yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang dibentuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) diantaranya adalah berupa koordinasi dan sinergitas. Pembinaan dan pengawasan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran radikalisme mengacu pada peraturan disiplin ASN, apabila terbukti melanggar berdasarkan kategori pelanggaran yang telah ditentukan maka ASN tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin yang bergantung pada jenis pelanggarannya. Maka dari itu, dengan adanya portal aduanasn.id ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam membina dan mengawasi ASN agar benar-benar bersih dari paham radikalisme.

---

This thesis discusses about the existence of aduanasn.id portal website which was built by the government. In this portal, the object of complaint is about State Civil Apparatus. This portal is intended for Civil Servant who are suspected of violating radicalism, social media, hate speech that refer to Pancasila, The Constitution (UUD 1945). The issues are about the existence, the mechanism of authority between state institutions and ministries, and also about the aspects of guidance and supervision that carried out on State Civil Apparatus which are proven to violate. The research method used is a normative juridical method, with the main material in the form of secondary data through searching with document studies and supported by interviews. The results showed that the existence of the portal already exists but not yet known by the public. The mechanism implemented by the Task Force established by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPANRB) namely in the form of coordination and synergy. Guidance and supervision of State Civil Apparatus that violates radicalism that refers to State Civil Apparatus Discipline Rules, and if it is proven to violate based on the categories of violations that have been determined, then the State Civil Apparatus is subject to disciplinary sanctions that depend on the type of violation. Therefore, with this aduanasn.id portal as a form of government efforts in fostering and supervising State Civil Apparatus so that it is completely free of radicalism."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena kelas olahraga sebagai produk budaya kebugaran yang menjadi salah satu pilihan pelaku olahraga sebagai kegiatan berolahraga. Studi-studi sebelumnya mengatakan bahwa kelas olahraga diikuti karena sudah menjadi gaya hidup yang dianut oleh partisipan. Studi-studi lain juga mengatakan bahwa kelas olahraga menjadi pilihan karena adanya dukungan sosial dan motivasi antar partisipan dan instruktur yang mendorong iklim semangat berolahraga. Namun, peneliti melihat bahwa studi-studi sebelumnya tidak membahas beroperasinya relasi kekuasaan. Menurut peneliti, penting untuk membahas bagaimana pengetahuan membentuk kekuasaan yang beroperasi pada aktor kelas olahraga secara makro dan mikro. Diskursus mengenai kesehatan dan budaya kebugaran yang terus berkembang seiring waktu mendorong kedisiplinan yang terinternalisasi pada para pelaku olahraga di Jakarta Selatan. Kemudian, ada pula sertifikasi instruktur olahraga yang menjadi panutan bagi instruktur dan juga peserta, dimana hal ini merupakan pengetahuan yang menentukan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam cabang olahraga terkait. Data pada penelitian ini diperoleh dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, observasi, serta wawancara mendalam dengan instruktur dan partisipan kelas olahraga yang telah rutin berpartisipasi pada kelas olahraga tatap muka maupun virtual.

---

This study aims to describe the phenomenon of exercise class as a product of fitness culture which is one of the choices of sports players as an exercise activity. Previous studies say that exercise classes are followed because it has become a lifestyle adopted by participants. Other studies also say that exercise classes are the choice because of the social support and motivation between participants and instructors that encourage a climate of enthusiasm for exercising. However, the researcher sees that previous studies did not discuss the operation of power relations. According to the researcher, it is important to discuss how knowledge shapes the power that operates on actors in the macro and micro sports classes. The discourse on health and fitness culture that continues to develop over time encourages internalized discipline among sports players in South Jakarta. Then, there is also a sports instructor certification who is a role model for instructors and participants, where this is knowledge that determines what things need to be done and shouldn't be done in the related sport. The data in this study were obtained using a qualitative approach through literature study, observation, and in depth interviews with instructors and sports class participants who regularly participate in face-to-face and virtual sports classes."

"Kompensasi sebagai hak yang harus diterima oleh pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Pelanggaran Disiplin sebagai alasan yang dibenarkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian Direpresentasikan melalui pengkajian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Pelanggaran Disiplin dan Kompensasi pada Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Pelanggaran Disiplin berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian doktrinal melalui penelusuran kepustakaan menggunakan data sekunder dan di olah secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini, Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Pelanggaran Disiplin dilakukan setelah perusahaan memberikan Surat Peringatan sebanyak ketiga kali dengan tujuan sebagai pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja sekaligus untuk memperbaiki kinerja pekerja. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023 dimana perusahaan hanya memberikan surat peringatan ketiga (SP-3) atas pelanggaran disiplin pekerja. Majelis Hakim menyatakan surat peringatan tidak sah dan batal demi hukum. Namun, Pemutusan Hubungan Kerja di setujui dengan alasan pekerja melakukan pelanggaran yaitu penukaran shift tanpa koordinasi pimpinan keamanan dan kompensasi mengenai pemutusan hubungan kerja ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

---

Compensation is a right that must be received by workers who experience Termination of Employment (PHK) for reasons of Disciplinary Violation as a justified reason in Employment Law Number 13 of 2003 as amended into Job Creation Law Number 6 of 2023. Research is represented through studies in Supreme Court Decision Number No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023. This research was conducted to analyze the legal provisions regarding Termination of Employment for Reasons of Disciplinary Violations and Compensation for Termination of Employment for Reasons of Disciplinary Violations based on the provisions of labor law in force in Indonesia. Doctrinal research method through literature searches using secondary data and processed qualitatively. The conclusion of this research is that termination of employment for reasons of disciplinary violations was carried out after the company gave a warning letter three times with the aim of preventing termination of employment as well as improving employee performance. In case of Judgment Supreme Court Number No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023 where the company only gave a third warning letter (SP-3) for violations of worker discipline. The Panel of Judges declared the warning letter invalid and null and void. However, the termination of employment was approved on the grounds that the worker committed a violation, namely changing shifts without coordination from the security leadership and compensation regarding the termination of employment was in accordance with the current provisions in force."

"Hukuman disiplin merupakan hak dan kebebasan guru. Penelitian ini bermaksud menjawab permasalahan terkait perbedaan pandangan antara guru dan orangtua terkait pengenaan hukuman hukuman disiplin terhadap siswa. Bagaimana pengaturan hak dan perlindungan hukum bagi guru yang mendisiplinkan siswa di Indonesia. Bagaimana pengaturan hak dan perlindungan hukum yang ideal bagi guru dalam mendisiplinkan siswa. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis normatif melalui studi literatur, dengan perbandingan Negara Australia, Jepang, Albania, Norwegia, Britania Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pendidikan di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945, namun pengaturan hak siswa dan guru dalam UU Sisdiknas masih kurang memadai, terutama dalam mencakup empat kategori penting hak anak dan hak guru dalam mendisiplinkan siswa. Selain itu, UU Guru dan Dosen memberikan landasan kuat bagi hak guru sebagai profesi bermartabat, namun perlu pengaturan lebih jelas terkait disiplin siswa untuk memastikan praktik mendidik tetap proporsional dan etis. Kemudian, PP Guru perubahan tahun 2017 melarang hukuman disiplin yang merendahkan martabat siswa, sementara Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 menunjukkan komitmen negara melindungi guru dari kriminalisasi saat menjalankan tugas. Lalu, Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum bagi guru, tetapi perbedaan pendekatan antara keduanya menyoroti perlunya sinkronisasi norma terkait disiplin dan perlindungan hak siswa. Untuk itu dibutuhkan pengaturan ideal disiplin siswa mencakup larangan kekerasan fisik, corporal punishment dan mengatur penggunaan metode disiplin positif untuk mendisiplinkan siswa, serta penggunaan hukuman disiplin seperti eksklusi, dikeluarkan, skorsing, dan penahanan dengan melibatkan orang tua dalam prosesnya. Selain itu, hak siswa untuk mengemukakan pendapat harus diakui, termasuk kesempatan untuk banding atas hukuman disiplin yang diberikan oleh sekolah, sebagaimana diterapkan di beberapa negara lain. Kemudian, regulasi yang jelas mengenai definisi disiplin dan hukuman disiplin diperlukan untuk memisahkan pelanggaran disiplin dari pidana, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan adil. Saran penelitian, UU Guru dan Dosen, PP Guru, dan Pedoman Kerja antara Polri PGRI perlu diubah untuk mengkriminalisasi diskriminasi dan kekerasan terhadap siswa, menetapkan kebijakan pendisiplinan yang dibenarkan, melibatkan orang tua dan siswa dalam pengambilan keputusan disiplin, menyediakan prosedur banding atas hukuman disiplin, dan memastikan keputusan akhir melibatkan Dewan Komite Sekolah untuk menjaga keadilan dan transparansi.

---

Disciplinary punishment is the right and freedom of teachers. This research intends to answer problems related to differences in views between teachers and parents regarding the imposition of disciplinary punishment on students. How is the regulation of rights and legal protection for teachers who discipline students in Indonesia. How is the ideal regulation of rights and legal protection for teachers in disciplining students. This research was conducted using normative juridical method through literature study, with comparison to Australia, Japan, Albania, Norway, United Kingdom. The results show that the right to education in Indonesia has been regulated in the 1945 Constitution, but the regulation of students' and teachers' rights in the National Education System Law is still inadequate, especially in covering four important categories of children's rights and teachers' rights in disciplining students. In addition, the Teachers and Lecturers Law provides a strong foundation for teachers' rights as a dignified profession, but needs clearer arrangements regarding student discipline to ensure that educational practices remain proportional and ethical. Then, the Teacher Regulation of 2017 prohibits disciplinary punishment that degrades the dignity of students, while Permendikbud Number 10 of 2017 shows the state's commitment to protect teachers from criminalization while carrying out their duties. Then, the Supreme Court and Constitutional Court decisions provide legal protection for teachers, but the difference in approach between the two highlights the need for synchronization of norms related to discipline and protection of student rights. This requires that the ideal regulation of student discipline includes the prohibition of physical violence, corporal punishment and regulates the use of positive discipline methods to discipline students, as well as the use of disciplinary punishments such as exclusion, expulsion, suspension, and detention by involving parents in the process. In addition, students' right to express opinions should be recognized, including the opportunity to appeal disciplinary punishments given by schools, as implemented in several other countries. Then, clear regulations regarding the definition of discipline and disciplinary punishment are needed to separate disciplinary offenses from criminal offenses, in order to create a supportive and fair educational environment. As suggested by the research, the Teacher and Lecturer Law, the Teacher Government Regulation, and the Working Guidelines between Polri and PGRI need to be amended to criminalize discrimination and violence against students, establish justified disciplinary policies, involve parents and students in disciplinary decision-making, provide appeal procedures for disciplinary punishment, and ensure final decisions involve the School Committee Council to maintain fairness and transparency."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini mengambil studi pada PT. Lambang Agro Plantation dengan seluruh karyawannya yang berada di Head Office Jakarta sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teori lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan untuk mengkaji permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei penyebaran kuesioner menggunakan total sampling terhadap karyawan di Head Office PT. Lambang Agro Plantation yang berjumlah 100 responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi, uji t, uji F, uji korelasi, dan uji koefisien deteminasi. Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif antara variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, dan terdapat pengaruh signifikan dan positif antara variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Selain itu terdapat juga pengaruh signifikan dan positif antara variabel lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.

---

This study aims to analyze the effect of work environment and work discipline on employee performance. This research takes a study at PT. Lambang Agro Plantation with all of employees at the Jakarta Head Office as the object of research. This study uses the theory of work environment, work discipline, and employee performance to assess problems. The data technique used in this research is quantitative research with a questionnaire survey method using total sampling of employees at the Head Office of PT. Lambang Agro Plantation which assessed 100 respondents. This study uses regression analysis method, t test, F test, correlation test, and the coefficient of determination test. The results show that there is a significant and positive influence between work environment variables on employee performance, and there is a significant and positive influence between work discipline variables on employee performance. In addition, there is also a significant and positive influence between work environment variables and work discipline on employee performance."

"Tim polo air D.K.I Jakarta merupakan salah satu tim yang memiliki prestasi yang cukup banyak baik itu dalam kejuaraan lingkup nasional maupun internasional dan interaksi yang terjadi di dalam tim tersebut. Di dalam tim terdiri dari beragam individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing- masing. Di dalam olahraga beregu seperti polo air, teambuilding berguna untuk menyatukan kepribadian dari anggota tim agar teamwork yang dijalankan dapat memberikan hasil yang maksimal. Teamwork yang baik akan memberikan hasil yang optimal pada pencapaian tim. Kekompakan dan interaksi dari masing- masing anggota dalam tim tersebut amat penting karena walaupun tim tersebut terdiri dari individu yang memiliki kemampuan individual yang tinggi tim tersebut belum tentu dapat memenangkan sebuah kejuaraan atau bahkan pertandingan. Prestasi dari sebuah tim perlu didukung oleh kebersamaan dari anggota tim itu sendiri sehingga tim polo air Jakarta sangat menekankan 2 nilai yang dianut di tim tersebut yaitu nilai disiplin dan kekeluargaan.

---

Jakarta Waterpolo is one of the team that have a lot of achievement in national or international event. Team is consisted by some people that have a lot of difference between them wether it is positive of negative. On sport such as waterpolo, teambuilding is useful to combine athlete personality so their teamwork can give them achievement. Good teamwork will gave them an optimal achievement. Interaction from between the teammates is crucial bercause even if they have a good technical skill, it's still uncertain if they can win a league or even a match. A team needed a support from the athletes in that team so Jakarta waterpolo team push their athletes to apply 2 value that they have which is discipline and kinship."