Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas penilaian media massa dalam berita tentang Kampanye Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi permasalahan penilaian media massa yang dijelaskan melalui tuturan-tuturan yang dimunculkan dalam pemberitaan. melalui affect, judgement, dan appreciation. Yang diperkuat dan diperlemah melalui graduation serta menjelaskan sumber suara penilaian yang mencerminkan posisi media massa dalam menilai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis wacana dengan pendekatan appraisal. Media massa Pikiran Rakyat daring cenderung menyatakan posisi yang memihak melalui penilaian positif judgement yang diungkapkan melalui pujian dan kekaguman. Temuan gradution isolating, dan maksimisasi (maximatisation) digunakan untuk mempertegas penilaian positif lebih dari semestinya. Temuan jenis heteroglosik menandakan penilaian disampaikan melalui sumber suara eksternal berupa referensi dan bersifat dialogistik atau melalui cara tidak langsung melalui penyimpulan sedangkan jenis monoglosik menjelaskan bahwa media Pikiran Rakyat daring menempatkan diri mereka terlibat secara langsung dalam menyampaikan citra positif terhadap salah satu peserta pemilu dalam pemberitaan. Temuan heteroglosik acknowlodgement mengungkapkan posisi Pikiran Rakyat daring lebih cenderung memposisikan diri sebagai reporter voice. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika Pikiran Rakyat daring memposisikan diri sebagai reporter voice, hal itu merupakan langkah media massa tersebut untuk menjauhkan penilaian yang tidak berimbang atau sikap memihak dengan menujukkan aspek jurnalistik dalam pemberitaan tentang kampanye Pilkada Gubernur Jawa Barat 2018.

---

This study discusses the evaluation of the mass media in the news about the 2018 West Java Governor Election Campaign. The research identifies mass media evaluation in the news through affect, judgment, and appreciation, which is strengthened and weakened through graduation, as well as explaining the source of the assessment, which reflects the position of the mass media in assessing. This research uses a qualitative method with discourse analysis with an appraisal approach. The online Pikiran Rakyat mass media tends to state a partial position through positive judgments expressed through praise and admiration. Graduation isolating and maximization reinforce positive judgments more than they should. Heteroglossic indicates that the assessment is conveyed through an external source in the form of references and is dialogic or through an indirect method through inference. At the same time, the monoglosic explains that the media place themselves directly involved in conveying a positive image of one of the election participants in the news. Heteroglosyc acknowledgment reveals that the media is more likely to position itself as a voice reporter. These findings show that when the Pikiran Rakyat online sets itself as a reporter's voice, it is a step by the mass media to distance unbalanced judgments or take sides by showing journalistic aspects in reporting on the 2018 West Java Governor Election campaign."

"Adanya peristiwa selama tahapan penyelenggaraan pemilu 2024, menimbulkan berbedaan pandangan diantara para Ahli, akan potensi terciptanya persepsi buruktentang Pemilu 2024. Sehingga dibutuhkan pengukuran perbandingan sentimen untuk menindaklanjuti dan membuktikan pandangan tersebut. Di sisi lain media sosial hadir sebagai tempat yang memungkinkan penggunanya untuk mengeskpresikan opini yang dimiliki, termasuk opini tentang penyelenggaraan Pemilu. Besarnya adopsi media sosial di Indonesia, memungkinkannya digunakan sebagai sumber data dalam pengukuran perbandingan sentimen masyarakat terkait dengan Pemilu 2024. Namun dalam menganalisa data yang berasal dari media sosial membutuhkan sumber daya dan waktu yang tidak sedikit jika dilakukan secara manual, dikarenakan adanya karakterstik high velocity, high volume dan high variety yang dimiliki oleh data yang berasal dari media sosial. Text analytics dengan pendekatan machine learning telah banyak digunakan dan menjadi state-of-the-art cara yang mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini mengkomparasikan algoritma deep learning dengan algoritma machine learning tradisional seperti SVM, random forest dan logistic regression, dalam upaya membangun model analisis sentimen yang dapat digunakan untuk mengukur perbandingan sentimen masyarakat terhadap Pemilu 2024. Teknik pemodelan topik Latent Dirichlet Allocation juga digunakan untuk mengidentifikasi topik pembicaraan yang tersembunyi di dalamnya. Hasil dari penelitian menunjukkan algoritma SVM dengan teknik vektorisasi TF-IDF unigram muncul sebagai algoritma dengan hasil kinerja prediksi terbaik dengan nilai f1-score 0.7890. Selain itu terdapat dinamika pergeseran dominasi sentimen mulai dari masa kampanye, masa tenang dan masa pemungutan sampai dengan masa rekapitulasi suara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bernilai bagi para pemangku kepentingan seperti: Pengamat politik, Praktisi politik, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu.

---

The events occurring during the stages of the 2024 General Election have sparked differing opinions among experts regarding the potential for negative perceptions of the election. Consequently, there is a need to measure sentiment patterns to follow up on and substantiate these views. Meanwhile, social media serves as a platform that allows users to express their opinions, including those about the election. The widespread adoption of social media in Indonesia enables it to be used as a data source for measuring public sentiment patterns related to the 2024 General Election. Analyzing data from social media requires significant resources and time if done manually, due to the high velocity, high volume, and high variety characteristics of social media data. Text analytics with a machine learning approach has been extensively used and has become the state-of-the-art method for addressing these challenges. This study compares deep learning algorithms with traditional machine learning algorithms such as Support Vector Machine (SVM), Random Forest, and Logistic Regression in an effort to build a sentiment analysis model that can be used to measure public sentiment patterns toward the 2024 General Election. The Latent Dirichlet Allocation (LDA) topic modeling technique is also used to identify hidden discussion topics within the data. The results of the study indicate that the SVM algorithm with TF-IDF unigram vectorization technique emerged as the algorithm with the best predictive performance, achieving an f1-score of 0.7890. Meanwhile, the measurement of sentiment patterns showed dynamic shifts in sentiment from the campaign period, the quiet period, and the voting period up to the recapitulation period. The findings of this study are expected to provide valuable information for stakeholders such as political observers, political practitioners, the government, and election organizers."

"Suksesi melalui proses pemilihan umum merupakan momen penting bagi kelangsungan demokrasi, begitu pula menjadi momen yang rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta konflik sosial. Dalam kaitannya dengan hubungan antara Negara, demokrasi dan netralitas, penting untuk memastikan sikap netral dari aparatur negara pada masa pemilu. Baik yang bersifat birokratis, seperti ASN, maupun instrumen ketertiban umum dan ketahanan nasional seperti TNI/Polri. Pelayanan yang diselenggarakan oleh aparat birokrasi sepatutnya didasarkan pada profesionalisme bukan karena kepentingan politik. Netralitas juga dimaknai bahwa pemerintahan hendaknya tidak memihak pada kepentingan golongan, tetapi bertindak atas dasar sikap profesionalisme dengan kemampuan individu yang kredibel dan tingkat kapabilitas yang tinggi. Maka, penelitian ini bertujuan melakukan analisa terhadap kecenderungan keberpihakan Polri terhadap penguasa dalam kontestasi politik Pemilu tahun 2019. Lebih jauh, penelitian ini akan berupaya menjawab bagaimana implementasi netralitas Polri di masa depan dalam perspektif pemolisian demokratis di Indonesia. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, triangulasi dan kajian pustaka. Analisis penelitian ini dilakukan secara hierarkis linier. Dalam konteks ini, penulis melihat penerapan birokrasi yang netral dan Polri yang menerapkan democratic policing belum tercermin dalam konteks pelaksanaan dan pengamanan pada masa Pemilu, khususnya dalam konteks penelitian ini, Pemilu tahun 2019. Lebih jauh, Polri dan seluruh jajarannya harus melakukan adaptasi dan bertransformasi untuk menjawab semua tantangan yang membentang. Terutama mengingat dengan hadirnya masyarakat digital yang dapat bertindak sebagai civil oversight melalui media sosial.

---

Succession through the election process is an important moment for the continuity of democracy and a moment that is prone to abuse of power, corruption, and social conflicts. Regarding the relationship between the State, democracy, and neutrality, it is critical to ensure the neutrality of the state apparatus during the election period. Not only bureaucracy, such as civil servants but also keepers of public order and national security such as the military and the police. Public services provided by the bureaucratic apparatus should be based on professionalism instead of political interests. Neutrality also means that the government should not side with group interests but act based on a professional attitude with credible individual abilities and a high level of capability. The research aims to analyse the inclination of Indonesian National Police (Polri) towards incumbent on political contestation, such as election, in 2019. Furthermore, the current research will attempt to shed light on implementing the police neutrality model in the future based on the perspective of democratic policing in Indonesia. The research employs the qualitative approach using a case study design. Data are collected through interviews, triangulation, and literature review. The analysis of this research is carried out in a linear hierarchical manner. In this context, the author argues that the implementation of a neutral bureaucracy and democratic policing has not been reflected in the general election context especially during the 2019 general election. Polri needs to answer all the challenges that arise especially considering a digital community that can act as a civil oversight through social media.

"

"Partai politik, demikian juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki seperangkat ideologi, nilai-nilai dan konsep-konsep dasar yang melalui fungsi-fungsi yang diembannya disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Proses sosialisasi dan komunikasi ini sangat mempengaruhi sejauh mana partai politik mampu menarik simpati dan dukungan massa. Karenanya, proses sosialisasi dan komunikasi ini menuntut strategi dan taktik yang efektif dan efisien. Dalam kaitan ini, fungsi dan tugas humas (public relation) memiliki nilai signifikan tinggi bagi suatu partai politik untuk menarik simpati dan merekrut massa. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, maka penulis mencoba meneliti "Manajemen Humas PKB dalam Pemilu 1999). Manajemen Humas PKB yang diteliti ialah menyangkut konsep, perencanaan, program dan pelaksanaannya dalam Pemilu 1999. Hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian evaluatif dan metode analisis induktif melalui penggunaan teknik pengumpulan data observasi terlibat, wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan lokakarya/seminar/diskusi, diperoleh gambaran sebagai berikut: 1. Konsep hubungan masyarakat (humas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dilihat dari prinsip dasar, pendekatan, sifat, kode etik, prinsip komunikasi, dan membangun pesan persuasif dalam kampanye, sudah dirumuskan dengan ideal dan rasional. 2. Proses perencanaan program humas PKB telah dilakukan dengan cukup tepat dan teratur, baik( menyangkut pengenalan situasi, penetapan tujuan, definisi khalayak, pemilihan media dan teknik-teknik humas, dan perencanaan anggaran. Perencanaan seperti ini akan memudahkan humas PKB dalam mencapai tujuan humas PKB maupun PKB secara lebih luas. 3. Pelaksanaan program humas PKB baik dalam masa deklarasi, masa sosialisasi sampai menjelang kampanye Pemilu, dan masa kampanye Pemilu, dilihat dan hasil kerja dan publikasi yang ada, sasaran yang hendak dituju, dan dampak yang ingin dicapai telah cukup memenuhi target dan tujuan. 4. Praktik manajemen humas PKB dilihat dari kerangka teoritik kehumasan (public relations) sudah dapat dikategonikan memadai. Meskipun belum melaksanakan proses kehumasan yang ideal dan utuh, namun humas PKB telah melakukan proses-proses dasar manajemen kehumasan."

"Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kampanye politik PAN dalam Pemilu 1999 dan hal-hal yang menyebabkan ketidakberhasilannya dalam meraih suara yang signifikan. Pertimbangan memilih PAN karena terdapat fenomena yang menarik, dengan diawali pada masa kejatuhan Soeharto dimana pada tahun 1998, Soeharto yang telah berkuasa di Indonesia selama 32 tahun berhasil ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa yang dikenal dengan nama reformasi. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Amien Rais, dan dikenal dengan sebutan "lokomotif reformasi".Pada tanggal 23 Agustus 1998, is mendirikan Partai Amanat Nasional, suatu partai yang banyak dianggap oleh para pengamat sebagai partai yang mempunyai prospek politik kedepan yang cukup menjanjikan. Alasannya antara lain karena PAN mempunyai hubungan historis dan emosional dengan salah satu ormas islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dengan pengikut sekitar 28 juta umat. Organisasi ini didirikan oleh Amien Rais, tokoh oposan papan atas dan tokoh reformasi yang paling terkenal. Tokoh-tokoh yang berada di jejeran pengurus PAN adalah para intelektual kampus, tokoh-tokoh LSM dan tokoh-tokoh agama yang dengan popularitas agama yang cukup baik. Basis utama konstituennya adalah kelas menengah perkotaan, sebuah kelas yang berpotensial dalam memicu dan memacu terjadinya perubahan sosial dalam sebuah negara.Tetapi dari hasil akhir perolehan suara dalam Pemilu 1999, PAN memperoleh hasil yang tidak signifikan dengan perolehan suara sebanyak 7,2%. Tidak sesuai dengan prediksi para pengamat dan para pengurus sendiri yang memprediksikan PAN akan memperoleh suara sebanyak 20%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidakberhasilan PAN dalam memperoleh suara yang signifikan.Salah satu jalan untuk menguji komunikasi politik adalah dengan menganalisa fungsi komunikasi, yaitu dengan menyelidiki berbagai format variasi atau aksi komunikasi kampanye dalam pemilihan umum. Kampanye politik modern dilakukan dengan beberapa tahapan yang dapat dikategorikan sebagai pra primer, primer, konvensi dan pemilihan umum (Trent dan Friedenberg, 2000:19)Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengambilan datanya melalui wawancara tidak berstruktur tetapi terfokus kepada permasalahan, serta studi kepustakaan yang dapat memberikan kelengkapan data penelitian.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan strategi kampanye politik PAN masih belum maksimal dan efektif. Hal ini disebabkan oleh, kurangnya pengalaman yang dimiliki para anggota pengurus PAN dalam membuat strategi kampanye. Ketidaksiapan ini juga didukung oleh waktu yang dimiliki oleh mereka sangat sempit, selain itu juga dana yang tidak mendukung. Para pengurus PAN juga terlalu percaya diri akan kelebihan yang mereka miliki, sehingga mereka tidak memperkirakan faktor-faktor penting dari manajemen komunikasi kampanye yang ada."

"Perilaku pemilih merupakan salah satu aspek yang dibahas adalah tingkah laku individual warga negara dalam kaitannya dengan pilihan dalam pemilu. Tesis ini mengkaji berbagai alasan yang mendasari pemilih menggunakan hak pilihnya mendukung salah satu partai politik. Penelitian ini ingin mengetahui perbedaan pemilih yang memberikan dukungan terhadap partai politik antara penduduk asli dan pendatang di desa Bojonggede dalam pemilu. Pemilihan Umum pasca Orde Baru merupakan pemilu yang cukup demokratis, itu terlihat bahwa perolehan suara partai politik didistribusikan secara merata kepada partai politik peserta pemilu di desa Bojonggede. Penelitian ini sangat menarik karena faktor penduduk pendatang yang memberikan sumbangan terhadap tingginya tingkat partisipasi politik dalam pemilu 1999, di desa -kota Bojonggede. Jawaban terhadap masalah tersebut yang berpengaruh terhadap perilaku pemilih dalam pemilu ada 4 variabel yaitu, identifikasi partai, orientasi kandidat/calon, orientasi isu dan karateristik sosial. Dengan demikian variabel identifikasi partai merupakan yang mendasari seseorang memilih atau tidak memilih kepada salah satu partai politik dalam pemilu. Pemilih yang mempunyai identifikasi partai kepada partai politik tertentu hampir dapat dipastikan akan menjatuhkan pilihanya kepada parpol dalam pemilu. Variabel karakteristik sosial yang mengacu kepada tiga indikator yaitu pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang berkaitan dengan perilaku pemilih. Adanya kaitan antara karakteristik sosial tertentu dengan pilihan kepartaian seseorang. Alasan utama yang mendasari pilihan tersebut berdasarkan pada hubungan ini yaitu masalah keinginan adanya perubahan dalam sistem politik. Pemilih yang karakteristik sosial tinggi ada kecenderungan memilih parpol Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedangkan mereka yang karakteristik sosial rendah kecenderungan mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai Golongan Karya (Golkar). Perilaku pemilih di desa Bojonggede dalam memberikan pilihanya kepada sebuah partai politik lebih dilatar belakangi oleh faktor identifikasi partai. Pada penduduk asli identifikasi partai lebih dipengaruhi oleh faktor sentimen agama,sedangkan pada penduduk pendatang dipengaruhi oleh faktor ideologi politik. Mengenai variabel karakteristik sosial, orientasi kandidat, dan orientasi isu, bagi penduduk asli tidak menjadi faktor yang menentukan. Sementara bagi penduduk pendatang variabel tersebut masih menjadi pertimbangan,meskipun persentasenya relatif kecil dibandingkan dengan variabel identifikasi partai."

"Komunikasi adalah hal penting dalam proses aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya atau bahkan politik. Komunikasi sendiri memiliki berbagai macam bentuk, seperti : komunikasi massa, antarindividu, organisasi, hubungan masyarakat, pemasaran, periklanan dan lain-lain.Dalam penulisan tesis ini yang ditekankan adalah jenis komunikasi periklanan terutama yang menyangkut ikian komunikasi partai politik, khususnya iklan kampanye PDI-Perjuangan. Adapun aspek atau komponen yang tercakup di dalam komunikasi periklanan adalah seperti konsep atau design iklan, kreativitas ikian, media beriklan, audiens atau khalayak sasaran.Pemilu 1999 sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia memiliki keunikan tersendiri, setidaknya dalam dua hal : (i) bersifat muiti partai, dengan jumlah kontestan 48 parpol; (ii) berada di alam transisi dari era Orde Baru menuju era Reformasi yang diharapkan lebih fair, transparan dan bebas terkontrol. Kompetisi kampanye periklanan oleh masing-masing kontestan parpol berada pada kondisi tinggi/pasang.Studi ini memfokuskan pada studi evaluasi perencanaan iklan kampanye PDI-Perjuangan pada pemilu 1999 yang terbagi dalam dua tahap : (i) tahap sosialisasi tanda gambar dan (ii) tahap kampanye pemilu, sehingga dalam kurun waktu yang singkat dan masih terbatasnya pengalaman dalam melakukan evaluasi terhadap kampanye iklan pemilu 1999 yang sama sekali berbeda dengan cara kampanye pemilu sebelumnya, menjadi mampu untuk menyampaikan pesan-pesan partai secara luas, efektif dan efisien.Tujuan dalam penulisan tesis ini adalah untuk memberikan gambaran (deskripsi) secara umum mengenai evaluasi proses dan evaluasi hasil iklan kampanye PDI-Perjuangan melalui media above the line (televisi, surat kabar dan radio) dan media below the line (bendera, spanduk, umbul-umbul, poster, selebaran, stiker dan t-shirt), khususnya iklan sosialisasi tanda gambar dan iklan kampanye pemilunya.Penelitian ini menggunakan metode evaluatif - kualitatif, dengan melibatkan alat bantu analisis semiotika dan analisis SWOT untuk menjelaskan isi produk iklan. Metode evaluasi yang dipakai adalah evaluasi proses (berdasarkan pada cara atau proses melakukan komunikasi) dan evaluasi hasil (berdasarkan pada dampak yang dihasilkan dari proses berkomunikasi).Pertimbangannya, karena sifat penelitian pada iklan program kampanye PDI-Perjuangan masih mengundang banyak penafsiran dan interpretasi serta belum ada kesimpulan baku yang menilai efektifitas iklan program kampanye tersebut.Penelitian ini juga bersifat kualitatif karena data-data yang digunakan dalam mengevaluasi proses dan hasil iklan kampanye PDI-Perjuangan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, yang diperoleh melalui wawancara dan informasi dari biro ikian (data sekunder) serta studi literatur (data primer). Analisis semiotika dilakukan dengan menginterpretasikan makna dari warna, lambang, teks dan suara pada isi iklan PDI-Perjuangan, sedangkan analisis SWOT dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menguraikan data-data (internal dan ekstemal) produk iklan PDI-Perjuangan ke dalam kategori kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan adalah Clinton Campaign Approach, yaitu penggunaan teknik komunikasi dengan menyerang sisi negatif lawannya dan strategi medianya ditekankan pada aspek pemilihan media yang efektif dan efisien, seperti tersebut di atas. Evaluasi iklan sosialisasi tanda gambar dan kampanye pemilu PDI-Perjuangan menunjukkan hasil yang cukup berhasil, hal ini terutama dilihat dari hasil pemilu 1999 yang lalu, dimana partai PDI-Perjuangan berhasil memperoleh suara terbanyak dan keluar sebagai pemenang pemilu 1999, disamping itu juga adanya sikap loyalitas yang ditunjukkan dengan semangat antusias yang tinggi dari massa dan simpatisan PDI-Perjuangan dalam menyambut kunjungan pemimpinnya (Ibu Megawati) di berbagai daerah.Hal-hal yang perlu dibenahi dalam perencanaan ikian kampanye PDI-Perjuangan di antaranya adalah dengan terus mengevaluasi dan menindakianjuti keefektifannya, memperhatikan pola kebiasaan khalayak pemilih terhadap model-model media yang disukainya, mempertajam kualitas produk ikian, serta tetap konsisten terhadap rancangan iklan yang bersifat sederhana, mudah, dan murah, namun memiliki nilai kreativitas iklan yang cukup tinggi di mata audiens, sehingga mampu ditangkap dan dipahami pesan iklannya, walaupun jangka waktu yang disediakan cukup singkat dan frekuensi yang dialokasikan kurang banyak dalam penayangan iklan kampanyenya, baik pada pemilu 1999 yang lalu maupun pada pemilu-pemilu lain di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi acuan dalam perbaikan konsep design iklan kampanye PDI-Perjuangan di masa mendatang."

"Pokok permasalahan dalam studi ini mengangkat modus terjadinya Politik Uang pada Pemilu 1999 dan penyebabnya. Modusnya terjadi pada masa prakampanye yaitu berupa penyalahgunaan program-program pemerintah seperti JPS, KUT, PDMDKE dan P2KP. Lalu pada masa kampanye berupa pemberian atribut partai, uang, kupon sembako dan janji-janji. Pada masa tenang Politik Uang terjadi dalam bentuk pemberian uang, sembako dan janji janji melalui "serangan fajar" atau "operasi malam", yakni dilakukan secara door to door atau man to man ". Kemudian masa pemungutan suara terjadi dengan bentuk pemberian sembako, uang dan janji janji. Sementara penyebab terjadinya Politik Uang antara lain adalah kondisi kekurangan ekonomi dan wawasan berpolitik warga, sehingga mereka bertindak pragmatis dan tidak loyal kepada partai. Praktek Politik. Uang juga dipengaruhi oleh sikap pragmatisme partai politik dalam memposisikan masyarakat untuk menjadi pendukung mereka.Dengan metode kualitatif studi ini melakukan pendekatan studi kasus pada Pemilu 1999 di Matraman Dalam. Informan yang dipilh adalah warga, tokoh rnasyarakat dan tokoh partai politik. Seluruh informan mendukung terjadinya kasus Politik Uang pada Pernilu. Dalam pencarian data terdapat temuan-temuan yang diantaranya adalah tim distributor, sumber-sumber keuangan partai politik dalam Pemilu, macam-macam modus, keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan penyimpangan program pemerintah. Warga pada awalnya memang tidak mengetahui bahwa pemberian-pemberian yang dilakukan oleh partai politik pada Pemilu 1999 merupakan Politik Uang-yang dapat disepadankan dengan istilah sagokan-- dan berarti melanggar hukum. Warga juga kurang menyadari bahwa peristiwa tersebut dapat mempengaruhi kebebasan berpolitik mereka.Hasil analisis dalam studi ini bahwa Politik Uang merupakan suatu kasus pelanggaran hukum yang sulit dijamah oleh secara hukum Hal ini dikarenakan prakteknya dalam berbagai kamuflase dari bentuk tindakan sosial lain, seperti sedekah, sumbangan, bhakti sosial dan semacamnya.Selain sebagai kasus hukum Politik Uang juga merupakan pelanggaran etika atau penyimpangan (deviance) dalam proses berpolitik. Melalui sumbangan atau pemberian-pemberian dalam bentuk uang atau barang yang bernilai komersial kepada masyarakat agar pihak penerima mendukungnya. Kasus ini hampir terjadi pada setiap peristiwa politik di masyarakat, khususnya pada masa-masa Pemilu."

"Dilihat dari jumlahnya, perempuan merupakan warga negara terbesar di Republik Indonesia. Data menunjukkan bahwa lebih dari separuh warga negara ini berjenis kelamin perempuan. Jumlah yang sedemikian besar menunjukkan bahwa suara perempuan sangat signifikan dalam menentukan hasil Pemilihan Umum. Dan kelompok perempuan pulalah yang merupakan konsumen terbesar dari kebijakan politik yang dikeluarkan oleh negara. Meskipun perempuan merupakan obyek kebijakan politik yang terbesar, namun keikut sertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan tersebut justru sangat terpinggirkan, hal ini terlihat dari kecilnya jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga-lembaga politik pengambil kebijakan publik, termasuk didalamnya lembaga legislatif. Dalam lembaga legislatif hasil Pemilihan Umum tahun 1999 jumlah perempuan hanya mencapai 9 persen. Sedikitnya jumlah perempuan ini tidak lepas dari peranan partai politik sebagai lembaga yang menjalankan fungsi rekrutmen politik. Oleh karena itu dalam penelitian ini ingin meneliti tentang bagaimana proses rekruitmen partai politik pada pemilu 1999. Dan sebagai studi kasus diambil Partai Persatuan Pembangunan, dengan pertimbangan partai ini merupakan partai lama, namun ternyata dalam rekruitmen perempuannya justru yang terendah, dibandingkan partai lain termasuk partai-partai baru.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Adapun pengambilan data ditempuh melalui wawancara dan dokumentasi. Narasumber yang diwawancara adalah pengurus partai politik PPP dan kader PPP dimana penentuan respondennya dipakai sistem purposive. Dari hasil penelitian, didapatkan data bahwa selama ini perempuan dalam lembaga legislatif Indonesia sepanjang kesejarahannya selalu menempati posisi minoritas, baik di lembaga-lembaga legislatif pusat maupun daerah. Dan perempuan-perempuan yang ada dalam lembaga legislatif tersebut -meskipun secara kuantitas masih rendah- memiliki kualitas yang tinggi. Ini terlihat dari tingkat pendidikan anggota legislatif perempuan yang semakin meningkat.Pada Pemilihan Umum tahun 1999, jumlah perempuan yang direkrut oleh PPP hanya mencapai 9,41 % dari keseluruhan caleg DPR RI. Rendahnya jumlah caleg perempuan ini disebabkan karena PPP dalam rekrutmen caleg perempuan, sering menggunakan standar ganda. Dan penentuan akhir untuk pilihan caleg diserahkan kepada Lembaga Penetapan Caleg dimasing-masing tingkatan pengurus. Anggota Lantap ini terdiri dari Ketua Pimpinan Partai dan beberapa orang anggota lain dari pengurus. Sedangkan dari hasil penelitian juga didapat bahwa jumlah perempuan dalam kepengurusan ini sangat terbatas.Struktur Organisasi yang sangat elitis, dimana penentu kebijakan adalah sebagian kecil elit tersebut, dan elit yang dimaksud didominasi oleh laki-laki menjadikan perempuan semakin terpinggirkan termasuk untuk memperoleh kesempatan direkrut menjadi caleg. Kondisi ini diperparah dengan adanya perspektif gender elit politik partai PPP yang ternyata dan hasil penelitian ini menunjukkan belum sensitif jender. Artinya banyak elit politik PPP yang belum menyadari tentang kesetaraan gender bahkan beberapa elit rnasih tidak menyetujui perempuan duduk dalam lembaga politik. Perspektif elit yang demikian ini disebabkan karena digunakannya ideologi Islam konservatif yang memberikan tafsiran Al Qur'an maupun Hadist, dengan perspektif maskulin. Perspektif gender elit PPP dan penafsiran atas ideologi Islam yang digunakan merupakan faktor perpektif teologis yang amat berpengaruh dalam rekruitmen caleg perempuan termasuk faktor lain yaitu belum melembaganya organisasi PPP dalam bentuk aturan-aturan yang belum jelas dan terlembaga."