Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji pemanfaatan internet oleh aktor politik sebagai sarana publikasi dalam rangka menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang akan dilaksanakan Juli 2004, khususnya dari sisi yang menjadi kajian ilmu komunikasi, yakni seperti apakah penyajian pesan persuasif dan sejauh mana internet dimanfaatkan oleh aktor politik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang penulisan situs web aktor politik, mencoba menguak makna guna memperoleh pemahaman terhadapnya dan mengetahui bagaimana interaktivitas diterapkan dalam situs web aktor politik serta bagaimana pola updating pesan politik berikut beritanya.Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode penelitian case study atau studi kasus karenanya bersifat kualitatif. Subyek penelitian adalah situs web aktor politik yaitu m-amienrais.com. Sedangkan obyek penelitian adalah: (1) Elemen pesan, yaitu setiap sub-kategori terkecil dari muatan pesan yang tampil berupa fitur/fasilitas dalam proses publikasi pada seluruh halaman web aktor politik yang diambil sebagai sampel penelitian, mulai dari halaman pertama hingga halaman terakhir; (2) Organisasi pesan, yaitu bentuk penyusunan atau pengelompokkan kategori elemen-elemen pesan yang ada pada situs web aktor politik yang diambil sampel; (3) Struktur pesan, yaitu bentuk hubungan antar elemen pesan dan organisasi pesan dalam situs web aktor politik; (4) Fasilitas interaktif yang disediakan; dan (5) Pala updating pesan dan berita.Penelitian ini menemukan bahwa penulisan pesan situs web aktor politik terpolakan berdasarkan lima kategori utama muatan pesan: (1) pesan-pesan yang berkaitan dengan promosi dan publikasi aktor politik, (2) pesan-pesan yang berkaitan dengan komunikasi antara aktor politik dengan pengunjung, (3) pesan-pesan yang berkaitan dengan pengelola situs, (4) pesan-pesan yang berkaitan dengan promosi penjualan dan penjualan langsung yang menunjang publikasi, serta (5) pesan-pesan pelengkap dan penunjang lainnya.Struktur pesan yang dimaksud pada penelitian ini adalah hubungan antara elemen pesan yang satu dengan elemen pesan yang lain atau hubungan antara organisasi pesan yang satu dengan organisasi pesan lainnya. Halaman-halaman di situs web m-aminrais.com disusun dengan konsep alur publikasi figur Amien Rais yang keberadaannya saling melengkapi satu sama lain.Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi melalui web memiliki karakteristik yang tidak dimiliki medium komunikasi lainnya, yaitu interaktivitas. Penelitian ini juga menemukan pola updating pesan situs web dan temuan lain yaitu jumlah pembaca berita dan adanya informasi jumlah pengunjung situs. Temuan-temuan terakhir tersebut menggambarkan respon dari khalayak terhadap komunikasi internet.Implikasi penelitian ini adalah (1) temuan-temuan penelitian ini hanya sebagian kecil dari kenyataan yang ada dalam situs web aktor politik di Indonesia karena hanya memfokuskan pada aspek elemen, organisasi dan struktur pesan, serta interaktivitas dan pola updating, (2) perlunya studi tentang efektivitas pesan persuasif sehingga akan memberikan dasar bagi penyusunan pesan dan strategi oleh pengelola situs di masa kini dan masa mendatang, baik dalam rangka publikasi oleh aktor politik maupun perusahaan dalam rangka pemasaran dan periklanan, dan (3) implikasi teoritis penelitian ini, terutama bila dikaitkan dengan komunikasi politik, bahwa publikasi dengan memanfaatkan Internet berkaitan erat dengan penyampaian pesan persuasif dari komunikator (aktor politik) kepada komunikannya (khalayak atau konstituen). Di era cyber sekarang ini, media Internet merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi bagi aktor politik - di samping cara konvensional dalam berkampanye di Indonesia - dalam rangka publikasi tatkala komunikasi tatap muka sudah sulit dilakukan karena faktor-faktor geografis. Di sisi lain, aktor politik juga harus mempertimbangkan bahwa saat ini pengguna Internet (user) di Indonesia masih terbatas pada kalangan menengah ke atas atau golongan terpelajar. Namun, pemanfaatan Internet ini sebagai sarana publikasi bagi aktor politik tetap merupakan terobosan baru sebagai salah satu bentuk cara berkampanye politik."

"Selama penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999 di Indonesia banyak terjadi penyimpangan. Penyimpangan itu sebagian tergolong bersifat adnunistratif, bersifat tatacara pelaksanaan pemilu, tetapi sebagian yang lain tergolong tindak pidana. Tindak Pidana pemilu itu dilakukan baik oleh perorangan, peserta pemilu, maupun aparat pemerintah. Terhadap terjadinya tindak pidana pemilu tersebut seharusnya pihak kepolisian selaku penegak hukum terdapan bersikap proaktif melakukan penyidikan dan pada akhirnya menyerahkan berkas ke Kejaksaan. Pada kenyataannya, dari keseluruhan kasus tindak pidana yang terjadi banyak yang diselesaikan oleh pihak Panwas. Hal itu dimaksudkan untuk menyaring kasus-kasus yang terjadi sehingga kasus-kasus yang diteruskan kepada pihak kepolisian adalah benar-benar kasus yang memang mengandung dugaan kuat merupakan tindak pidana. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana kasus-kasus tindak pidana pemilu yang terjadi pada tahun 1999 diselesaikan. Penelitian menghasilkan temuan bahwa banyak kasus memang tidak diselesaikan melalui jalur sistem peradilan, mulai dari kepolisian. Pihak kepolisian yang sudah diserahi laporan pun sedikit sekali meneruskan kasus itu ke Kejaksaan. Pada sisi lain, ada budaya untuk tidak begitu menaruh perhatian lagi pada kasus-kasus pemilu, termasuk memonitornya, terutama apabila masa pemilu telah terlewati. Dan sisi perundangan perlu diperjelas bagaimana kewenangan Panwas, misalnya apakah perlu untuk menyidik apabila temyata kepolisian kurang menaruh perhatian atau kurang komitmen dalam penyelesaian tindak pidana pemilu."

"Demokrasi merupakan konsepsi yang popular dan banyak dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, termasuk Indonesia. Dalam upaya demokratisasi, make di dalam UUD 1945 terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang demokrasi. Ketentuan-ketentuan tersebut ada yang secara langsung dapat terlihat karaktar demokratisnya, namun ada pula yang masih netral, sehingga sifat demokratisnya masih sangat tergantung dari undang-undang organiknya, yang biasanya sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang ada.Selama berlakunya UUD 1945 ternyata efektifikasi implementasi demokrasi tersebut mengalami pasang surut yang dapat dilihat dari tiga periode, yaitu 1) periode 1945-1959 (Demokrasi Liberal); 2) periode 1959-1966 (Demokrasi Terpimpin) dan 3) periode 1966-sekarang (Demokrasi Pancasila). Keadaan pasang surut tersebut dapat dilihat dari bekerjanya pilar-pilar demokrasi, antara lain, yaitu kehidupan pers, kehidupan kepartaian, dan bekerjanya lembaga perwakilan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis, politis, dan komparatif. Objek atau sasaran penelitian ialah sekitar peraturan perundangundangan yang merupakan dasar pengaturan dan pengejawantahan tentang demokrasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifikasi implementasi demokrasi sangat tergantung pada kebijakan politik, yaitu yang tercermin melalui peraturan perundang-undangan yang merupakan pengejawantahan dari pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang demokrasi. Berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi demokrasi, seyogianya merupakan pengukuhan dan bukan sebaliknya.Berkaitan dengan itu, diajukan saran agar berbagai peraturan perundang-undangan tentang implementasi dari pasal-pasal tentang demokrasi (dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Pemilu) ditinjau kembali."

"Partisipasi politik merupakan aspek panting bagi perkembangan demokratisasi di Indonesia, dimana masyarakat dapat menentukan aspirasi politiknya melalui aktifitas secara aktif. Kelompok Relawan, adalah sekumpulan masyarakat yang secara aktif telah ikut berpartisipasi didalam proses pemilihan presden R.I. pada tahun 2004. Bentuk-bentuk kegiatan politik Kelompok Relawan bersifat sporadis, karena proses. pembentukan kelompok terjadi pada scat pemilu raja. Disamping itu, individu masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Relawan adalah bukan berasal dari kelompok masyarakat politik.Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana sekelompok masyarakat melakukan kampanye untuk mendukung kemenangan calon presiden dan wakil presiden Amin Rais - Siswono Yudo Husodo di dalam pemilu presiden. Pengamatan terhadap Kelompok Relawan dilakukan di Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan menggunakan sudut pandang teori gerakan sosial, teori mobilisasi sumberdaya. Kelompok Relawan dijelaskan melalui 3 sudut pandang variabel yaitu : pembentukan identitas dan solidaritas kelompok, mobilisasi sumberdaya, dan mobilisasi tindakan.Penelitian ini menjelaskan tentang alasan-alasan yang menirnbulkan kesadaran orang-orang untuk berkelompok sampai kemudian mengidentikan kelompoknyai pads sebuah aspirasi politik tertentu_ Kemudian, dijelaskan juga bagaimana kelompok tersebut melakukan mobilisasi terhadap sumberdaya internal yang dimiliki maupun sumberdaya ekstemal yang terdapat pada jaringan sosial politik calon Presiden dan wakil presiden serta Tim Sukses. Selanjutnya, penelitian menjelaskan bagaimana strategi dan taktik telah digunakan oleh Kelompok Relawan, .balk untuk memperkuat eksistensinya maupun untuk memperbesar pengaruh dan jaringan pendukung. Sampel penelilian adalah 40 orang yang merupakan infomman, yang ditarik dengan cara telah ditentukan sebelumnya (purposive) 18 Kelompok Relawan yang terdapat di Kecamatan Pamulang.Selain oleh motivasi yang bersifat rasional, gerakan Kelompok Relawan merupakan bentuk emansipasi masyarakat sipil pada sebuah proses politik pemilu Presiden (emancipatory politics). Kesadaran, Solidaritas yang terdapat, didalam KR, diketahui bukan karena alasan yang bersifat ideologis, melainkan karena isu-isu sosial ekonomi dan isu figuritas pada dimensi kemampuan dan track record tokoh politik yang didukung. Untuk mendapatkan dukungan masyarakat, KR mengembangkan strategi dan taktik yang bersifat "terbuka dan plural". Mobilisasi pendukung tidak dilakukan dengan strategi konflik.Timbulnya gejala kemasyarakatan yang telah ditunjukan oieh fenomena KR, , diperkirakan akan muncul kembali pada bentuk-bentuk yang sama pada pemilu presiden 2009. Karenanya, untuk mengembangkan budaya "emancipatory politics" sebagai norma baru demokratisasi di Indonesia, maka calon-calon presiden dan wakil presiden perlu memahami hubungan positif antara struktur sosial ekonomi dan struktur peluang politik yang dimilikinya dengan masyarakat sipil ditingkat akar rumput. Sehingga sedari dini perlu dibangun jaringan politik ditingkat akar rumput, dengan cara menumbuhkan embrio-embrio KR. pisamping perlu untuk meningkatkan kapasitas institusi politik yang dimiliki 'seperti Partai politik dan Tim Sukses."

"Penelitian tentang kekalahan partai politik berbasis keagamaan pada suatu daerah tertentu masih sedikit jumlahnya. Penelitian ini penting karena sebenamya berbagai kasus yang berkaitan dengan kekalahan suatu parpol berbasis keagamaan itu tidak gampang untuk dikalahkan oleh partai yang platform-nya berlawanan dengan partai keagamaan dimaksud. Dari delapan kali Pemilu pertama yang pernah diselenggarakan di Indonesia Parpol Islam selalu memenangkan perolehan suara, namun pada Pemilu 1999 Parpol Islam itu mengalami kekalahan. Sejauh ini belum ada penelitian mengenai kekalahan Parpol Islam tersebut.Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor mengapa kekalahan Parpol Islam terjadi di Kota Pekalongan. Permasalahn yang diajukan berkait dengan variabel yang menyebabkan kekalahan serta sebaliknya mengapa PDI Perjuangan dapat memenangkan Pemilu di basis pemilih Islam yang telah lima kali menggungguli perolehan suara dibandingkan dengan kalangan nasionalis sekuler. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori elite, teori konflik, teori korporatisme, teori negara, teori perilaku pemilih, dan teori demokratisasi, yang digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut.Dengan menggunakan teknik wawancara mendalarn dan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dari analisis tersebut penulis menemukan bahwa : kekalahan Parpol Islam di Kota Pekalongan pada Pemilu 1999 disebabkan konstelasi politik nasional yang kala itu sedang terjadi perseteruan di antara elite politik Orde Baru, daya tolak kekuatan Islam politik, dan daya tarik politik Megawati Soekarnoputri.

---

The Lose of Islamic Political Parties during 1999 Election: A Case Study in Pekalongan CityResearches on the lose of religious political parties in certain districts are not common. This research is important because in most cases, religious political parties rarely defeated by political parties from opposing religious base. From the total of 8 elections ever held in Indonesia, Islamic political parties always win considerable votes but it was in 1999 election that Islamic political parties had to face a defeat. There was no research covering the lose of Islamic political parties up to this point.This research is focus on the factors of why Islamic political parties lose in the election at Pekalongan. The problem posed in this research related to what variables which caused the lose and why PDI Perjuangan, which had won over other secular-nationalist political parties for five times, can win the election in Islamic hardcore areas. To answer these problems, this research use theories of elite, conflict, corporatism, state, voting behaviour and democratisation as a tool of analysis.Data collected by in-depth interview and library research, which analysed later by qualitative analysis. The writer concluded from the analysis that the lose of Islamic political parries in Pekalongan during 1999 election was cause by the conflict inside the national political constellation between the New Order elites, the decreasing power of Islamic politics and the increasing power of Megawati Soekamoputn."

"Pembinaan di bidang politik, secara nasional merupakan salah satu tunas Departemen Dalam Negeri, yang dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tanggal 26 Maret 1974 tentang Tugas Pokok Departemen Dalam Negeri, yaitu Menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum otonomi daerah pembangunan masyarakat desa dan agraria. Sedangkan urusan Pemerintahan Umum, yang dimaksud adalah urusan Pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban politik, koordinasi pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk rumah tangga Daerah. Pembinaan Politik tersebut di atas adalah dalam rangka menyelenggarak.an stabilitas politik dalam negeri, dengan sendirinya juga stabilitas keamanan nasional."

"Negara demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Salah satu bentuknya adalah partisipasi warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih. Akan tetapi karena keterbatasan peneliti, fokus penelitian dibatasi pada perilaku dalam menjatuhkan pilihan dalam Pemilu 1992 di Riau. Permasalahan ini menarik bagi peneliti, karena ada variasi keberhasilan OPP dalam menarik dukungan pemilih baik antar waktu pemilu maupun antar daerah di Riau. Realitas tersebut menimbulkan pertanyaan Mengapa pemilih menjatuhkan pilihannya pada OPP tertentu dalam Pemilu 1992". Untuk menjawab pertanyaan-pertaanyaan di atas ada beberapa teori perilaku pemilih yang digunakan dalam penelitian yaitu : (a) Teori Sosio Psikologis yang berkaitan dertgan faktor-faktor kejiwaan dan perasaan pemilih, disebut dengan identifikasi kepartaian, (b) Teori Sosiulogis yang berkaitan dengan faktor rasio (akal sehat) pemilih atas dasar informasi dan pemahaman mereka atas isyu-isyu kampanye dan calon-calon anggota legislatif, disebut sebagai orientasi pemilih terhadap isyu dan calon, (c) Teori negara yang berkaitan dengan faktor peranan birokrasi dalam kehidupan politik suatu negara, khususnya dalam memobilisasi massa agar mendukung OPP tertentu dalam Pemilu. Pengumpulan data primer dilakukan di dua desa sampel, yaitu desa Air Tiris dan Kelurahan Kijang yang ditentukan secara "purposive sampling" atas dasar pertimbangan (a) Kondisi budaya masyarakat, (b) Kondisi ekonomi, (c) Kondisi sosial. Di masing-masing desa sampel dipilih responden secara random 60 orang dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 1992. Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang diuraikan di bab empat dan lima membenarkan asumsi-asumsi dan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih diketahui bahwa faktor peranan birokrasi dapat dikatakan tinggi, yakni antara 70-90% pemilih menjatuhkan pilihannya karena pertimbangan himbauan aparat birokrasi. "

"Jatuhnya rejim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun membawa perubahan besar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Sejak itu perubahan-perubahan mendasar yang menuju ke arah demokrasi terus dilakukan. Walaupun perubahan yang terjadi belum berhasil secara maksimal. Tetapi keinginan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik datang dari segala lapisan masyarakat. Walaupun masih ada sebagian yang tetap ingin bertahan dan mendukung status quo.Militer dalam hal ini TNI yang selama pemerintahan Orde Baru menjadi penopang utama, menghadapi tuntutan dan tekanan dari masyarakat untuk mereformasi din. Ada dua hal penting reformasi yang dikehendaki masyarakat, pertama tuntutan untuk mengurangi peran politik dan sosial lewat dwifungsinya, kedua adanya tuntutan dari masyarakat untuk mengurangi peran komando teritorial, karena komando teritorial selama ini hanya menjadi alat untuk mengawasi pemerintahaan sipil. Dengan struktur seperti itu, Koter lebih merupakan birokrasi bayangan pemerintahan sipil sehingga memudahkan militer untuk mengetahui segala aktivitas pemerintahan sipil.Keterlibatan militer dalam politik praktis akan mengurangi profesionalisme militer, demikian juga dengan keterlibatan militer dalam bisnis. Adanya kepentingan politik dan bisnis inilah membuat militer melakukan intervensi dalam politik. Adanya asumsi bahwa keuntungan secara politik akan diikuti dengan keuntungan secara finansial. Hal inilah penyebab intervensi militer dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara.Kepentingan militer di Maluku Utara membuat militer merasa terusik ketika calon Gubernur berasal dari kelompok yang tidak mengamankan kepentingan militer dan kelompoknya. Dengan memanfaatkan situasi yang kurang stabil, militer berusaha untuk menjegal calon yang bukan dari kelompoknya. Keterlibatan militer dalam politik ini, membuat militer kurang mengakui supremasi sipil.Metodologi dalam penelitian ini kualitatif, dengan pendekatan struktural. Teknik pengunpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, literatur yang berhubungan dengan permasalahan. Dan secara teoritik, penelitian ini memiliki korelasi dengan beberapa teari yang dipergunakan sebagai unit analisis dalam penelitian ini.Dalam penelitian ini terbukti bahwa adanya intervensi militer di dalam proses pemilihan Gubernur Maluku Utara. Intervensi ini dapat kita lihat bagaimana aparat keamanan melakukan intimidasi kepada anggota dewan. Selain itu militer juga melakukan pendekatan kepada elit tradisional yang tidak mendukung calon yang dikendaki oleh militer.Intervensi yang dilakukan oleh militer dalam pemilihan Gubernur ini berkaitan erat dengan kepentingan militer di daerah itu yang harus dilindungi, jika yang terpilih bukan orang yang dapat melindungi kepentingan militer dan kelompoknya maka akan merugikan militer."

"Partai Kebangkitan Bangsa [PKB] adalah partai bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama [PBNU]. Pada Pemilu 1999 lalu PKB menjadi partai terbesar ketiga di bawah PDIP dan Golkar. Dukungan besar dari warga Nahdlatul Ulama [NU] merupakan salah satu kunci sukses disamping kharisma yang dimiliki oleh oleh tokoh-tokoh pendirinya, khususnya Gus Dur. PKB bertekad untuk menjadi partai pemenang Pemilu 2004 dengan target perolehan suara di atas 20%. Menghadapi Pemilu 2004 tantangan yang dihadapi PKB lebih berat mengingat pemilih inti PKB, yaitu warga NU, bisa saja berkurang ditambah lagi adanya konflik internal yang terjadi pasca kejatuhan Gus Dur. PKB identik dengan partainya warga NU, sementara tidak semua warga NU memilih dan menjadi pengurus PKB. Salah satu cara untuk mencapai target minimal perolehan suara adalah dengan merangkul massa diluar kalangan NU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini memaparkan strategi komunikasi PKB dalam memenangi Pemilu 2004. Kerangka teori dan penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip humas [research, objectives, strategies, implementation, evaluation] diterapkan oleh humas PKB. Positioning sebagai partai advokasi dan citra sebagai partai terbuka dan modern dikembangkan oleh PKB. Strategi komunikasi sudah terencana dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. PKB mengkategorikan para calon pemilih mereka kedalam 25 kelompok sasaran. Untuk menjangkau warga muslim, khususnya NU, PKB mengandalkan peran para kiai. Dalam menjangkau masyarakat PKB mengandalkan opinion leaders [kiai, tokoh adat, pemuka agama]. Slogan dan tema kampanye PKB banyak dan beragam disesuaikan dengan sasaran kelompok. Tema dan slogan kampanye tersebut sebenamya bisa difokuskan hanya pada issue-issue yang sedang berkembang dan menjadi pusat perhatian masyarakat. Media relations, press agentry, dan issues management perlu mendapat perhatian lebih dari humas PKB. Penelitian yang berkaitan dengan humas PKB selanjutnya sebaiknya menggunakan metode kuarrtitatif untuk melengkapi penelitian yang kualitatif ini."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi partisipasi perempuan dalam politik dan keterwakilan dalam politik, serta secara khusus untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakterwakilan perempuan Bali di DPRD Provinsi Bali hasil Pemilu 1999 lalu. Penelitian berangkat dari sebuah fenomena dan rasa ingin tahu penulis tentang mengapa perempuan Bali tidak terwakili di DPRD Provinsi Bali hasil pemilu 1999 lalu. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguji hubungan antar variabel, dengan tipe penelitian yang bersifat desktiptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode in depth interview dan studi pustaka, sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah teori-teori gender, partai politik, keterwakilan politik serta sistem pemilu, dengan satuan analisis Provinsi Bali.Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa Perempuan Bali tidak terwakili dalam DPRD Provinsi Bali berdasarkan hasil pemilu 1999. yaitu sebagai berikut:Pertama, budaya masyarakat Bali yang bersifat Patriarkhi. Dalam masyarakat Bali, doktrin-doktrin sistem patriarkhal sudah melekat sekurang-kurangnya ke dalam empat sendi kehidupan dengan sub-sistemnya masing-masing: agama, hukum, keluarga dan media. Kedua, faktor lain yang berpengaruh terhadap ketidakterwakilan perempuan di DPRD Bali hasil pemilu 1999 adalah kurangnya Political Will dan Perspektif Gender Elit Partai Politik. Keterwakilan perempuan dalam parlemen juga sangat berkaitan dengan tipe dari sistem pemilu yang digunakan. Ketiga, Selain kedua hambatan atau faktor penyebab ketidakterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali hasil pemilu 1999, masih terdapat suatu faktor yang juga cukup berperan yaitu faktor yang berasal dari perempuan Bali itu sendiri atau faktor internal yaitu: sumber daya manusia (SDM) perempuan Bali di bidang politik masih relatif rendah/kurang.(158 ; xvi + 14 tabel + Lampiran + Bibliografi : 43 buku, makalah, dokumen, Koran, majalah

---

Factors Influencing Women's Under-Representation In DPRD Bali Province on 1999 ElectionThis research aims to describe the condition of women's political participation and their representation in politics, in particular to analyze factors which influence Balinese women's under-representation in DPRD of Bali Province in 1999 election. This research began from a phenomena and the writer's curiosity on how the Balinese women were not represented at DPRD of Bali Province from the 1999 election. The writer used qualitative method of research, which aim explain and test the inter-variable relation by using descriptive-analytical method. The data collection technique was done by in-depth interview and literature study, while theoretical framework used was on theories of gender, political party, political representation and election system with Bali Province as the unit analysis.

The result of this research shows same factors which influence why Balinese women were not represented in DPRD of Bali Province according to the result of 1999 election, as follows:

First, patriarchy culture of Balinese society, the patriarch system of doctrines has been implanted in Balinese society on four subsystem of life: religion, legal, family and media. Second, other factor which influence the under-representation of women in Bali's DPRD resulted from 1999 election was the lack of political Will and Gender Perspective of Political Party's Elite. The representation of women in parliament is also related strongly with the type of election system being implemented. Thirdly, aside these problems of under-representation of women in DPRD of Bali Province from the result of 1999 election, one internal factor which come from the Balinese women themselves also playing an important role, which is the relatively low level of human resource factor of Balinese women in political sphere.

(158; xvi + 14 tables + appendices + bibliography (43 books, articles, documents, newspapers, magazine)"